Xcloud.id

Tag: Muzdalifah

  • Oleh-Oleh Jemaah Haji dari Tanah Suci, Cerita Haru dan Pengharapan atas Doa-Doa

    Oleh-Oleh Jemaah Haji dari Tanah Suci, Cerita Haru dan Pengharapan atas Doa-Doa

    Bisnis.com, JEDDAH — Keharuan dan pengharapan atas doa-doa mengiringi kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Setelah melalui fase puncak Ibadah Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kemudian kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, jemaah haji Indonesia kini memasuki fase pemulangan yang telah dimulai Rabu (11/6/2025).

    Di tengah kesibukan bongkar muat koper kabin jemaah kelompok terbang 1 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS-01) di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (11/6/2026), tampak wajah-wajah menahan haru dan lega usai rangkaian ibadah menguras stamina fisik, tetapi juga sarat nilai-nilai spiritual.

    Duduk di antara ratusan jemaah yang menunggu boarding di paviliun Terminal Haji Bandara Jeddah, Erni Istasari Kromorejo (53). Wajahnya tampak sedikit pucat. Dia lalu menunjukkan bekas pemasangan infus di tangan kirinya.

    Pergerakan selama puncak ibadah haji cukup menguras ketahanan fisik hingga Erni mengaku terserang muntaber. Beruntung dia dengan cepat mendapat penanganan dari dokter kloter hingga kondisinya membaik dan cukup bugar untuk perjalanan pulang.

    Meski awalnya berangkat seorang diri, dalam perjalanannya Erni menjadi pendamping Nasihartini (83), yang duduk di atas kursi roda tak jauh darinya. Sebelum berangkat, Erni mengaku tak mengenal Nasihartini meski keduanya berbagi kawasan permukiman yang sama di Perumahan Mutiara Jaya, Bekasi. Pendampingan kepada Nasihartini dijalaninya seolah perempuan itu adalah ibunya sendiri yang telah berpulang.

    “Ternyata saya harus menemani nenek [Nasihartini]. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan lancar. Saya mau berusaha mengurus nenek sebaik mungkin sampai saya serahin ke cucu nenek,” katanya sambil berkaca-kaca.

    Meski mengaku bersyukur atas perjalanan ibadah hajinya tahun ini, Erni bercerita sempat tidak kebagian bus murur yang seharusnya mengantarkan dirinya dan Nasihartini dari Arafah langsung menuju Mina, dengan melintasi Muzdalifah. Skema murur disiapkan untuk jemaah lansia dan risiko tinggi beserta pendamping mereka. Dari profil usia dan risiko, Nasihartini layak masuk skema murur.

    “Ternyata saya mau enggak mau harus ikuti perjuangan di Muzdalifah, sempit-sempitan, ngantuk. Tapi ya Alhamdulillah mungkin panggilan haji itu mungkin itu, ya,” ujarnya.

    Di Mina, selain berjibaku dengan barang bawaan, Erni juga masih harus menangani telapak kaki Nasihartini yang melepuh setelah berjalan ke toilet tanpa mengenakan sandal. Setelah perjalanan hajinya hampir berakhir di Bandara Jeddah, Erni membawa pulang pengharapan terkabulnya doa-doa yang dia langitkan di Arafah.

    “Mudah-mudahan, saya punya anak tuna rungu, saya minta ampun gitu, ya. Terus anak pertama belum punya anak. Itu aja kondisinya,” kata Erni.

    Berharap kembali

    Berangkat ke Tanah Suci seorang diri juga dijalani Jani Jaan (87). Raut wajahnya tampak cerah ceria jelang kepulangan. Dia mengaku banyak jemaah dan petugas yang membantu aktivitasnya selama beribadah haji.

    Jani Jaan (87) jemaah haji asal Bekasi, diwawancara sesaat sebelum kepulangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Reni Lestari

    “Alhamdulillah senang, sudah setua ini bisa sampai di sini. Banyak banyak Alhamdulillah, banyak yang nolong saya,” kata Jani.

    Banyak doa yang dipanjatkan Jani selama berhaji, terkhusus untuk cucu-cucunya agar segera mendapatkan jodoh. Selepas ini, dia berharap bisa kembali ke Tanah Suci, menunaikan ibadah umrah bersama anak-anaknya.

    “Alhamdulillah, mudah-mudahan, anak-anak juga [bilang] entar kita umrah ya, mak,” ujarnya.

    Beberapa saat setelah jemaah selesai dengan barang bawaan dan kopernya, petugas mengarahkan mereka untuk masuk melalui gerbang keberangkatan. Pulang ke Tanah Air, jemaah haji membawa hati yang penuh dan iman yang bulat. Mabrur, mabrur, mabrur.

  • Anggota DPR minta Kemenag evaluasi kinerja dan rekrutmen petugas haji

    Anggota DPR minta Kemenag evaluasi kinerja dan rekrutmen petugas haji

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Satori meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama segera mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH).

    Menurut dia, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih Badan Pengelola Haji (BP Haji).

    “Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris,” kata Satori dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan petugas haji perlu dilakukan, termasuk pemberian pelatihan yang memadai sebelum bertugas. Jangan sampai ada komunikasi antara para petugas haji yang terputus di lapangan hanya karena sumber daya manusia yang tidak siap.

    “Apalagi setelah Armuzna (puncak haji), aktivitas petugas malah cenderung menurun, padahal mereka seharusnya membantu memfasilitasi pengadaan makanan bagi jemaah,” katanya.

    Untuk itu, Satori juga mendorong agar pengadaan petugas haji ke depannya dilakukan dengan sistem merit. Terlebih lagi penyelenggaraan haji selanjutnya akan ditangani BP Haji.

    “Pengadaan tenaga petugas dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kemampuan,” katanya.

    Menurut dia, peningkatan kualitas SDM petugas haji sangat penting demi memastikan pelayanan terhadap jamaah semakin baik.

    Menurut ia, saat ini kinerja petugas haji masih harus dimaksimalkan lagi, terutama dalam mendampingi jamaah setelah puncak haji.

    “Terutama dari Muzdalifah ke Mina, petugas kelihatan kurang aktif memberikan arahan. Banyak jamaah yang akhirnya jalan kaki tanpa difasilitasi kendaraan. Ini harus jadi perhatian ke depan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan BP Haji Hendak Pakai 2 Syarikah Saja di Musim Haji Tahun Depan

    Alasan BP Haji Hendak Pakai 2 Syarikah Saja di Musim Haji Tahun Depan

    Alasan BP Haji Hendak Pakai 2 Syarikah Saja di Musim Haji Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengelola Haji (
    BP Haji
    ) berencana hanya menggunakan skema dua syarikah pada
    musim haji 2026
    , alasannya adalah menghindari permasalahan seperti yang terjadi pada musim haji tahun ini.
    “Kemungkinan besar kami, badan penyelenggara haji, tahun depan akan memastikan tidak akan menggunakan multisyarikah. Paling banyak itu 2 syarikah supaya kemudian bisa fokus dan ada pembanding satu syarikah dengan syarikah yang lain,” ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
    Syarikah adalah perusahaan-perusahaan yang dilibatkan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Dia menuturkan bahwa skema dua syarikah itu akan diterapkan agar syarikah sebagai perusahaan penyedia layanan haji dapat fokus memberi pelayanan bagi jemaah.
    Rencana ini diterapkan setelah BP Haji menemukan sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan haji pada tahun 2025 ini, terutama pada aspek ketidaksinkronan data jemaah.
    “Nah ini sebenarnya puncak kekacauan tertukarnya jemaah, misalnya hotelnya tidak jelas, kemudian kamarnya tidak jelas, dan sebagainya. Itu juga berangkat dari kekacauan pendataan pihak kami di Indonesia,” kata Dahnil.
    Dari hasil evaluasi di lapangan, kata Dahnil, banyak ditemukan wanprestasi syarikah.
    Tahun ini, pemerintah Indonesia menggunakan skema multisyarikah.
    Ketidakprofesionalan syarikah terlihat sejak pemberangkatan dari hotel ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, hingga Muzdalifah ke Mina.
    “Banyak jemaah Indonesia yang terpaksa jalan ketika dari Muzdalifah ke Mina atau dari Arafah ke Muzdalifah, bahkan harus menunggu lama dari hotel ketika menuju ke Arafah. Itu terkait dengan banyaknya kejadian wanprestasi syarikah transportasi ini,” jelasnya.
    Dahnil menyinggung bahwa pada tahun lalu, pemerintah hanya menggunakan satu syarikah, berbeda dengan tahun ini yang menjadi delapan syarikah.
    “Tahun yang lalu itu hanya satu syarikah, kemudian tahun ini 8 syarikah. Sehingga menyebabkan banyak kekacauan, ada persaingan yang tidak sehat, dan layanan masing-masing syarikah juga bermasalah,” kata dia.
    Untuk itu, BP Haji yang akan bertugas sepenuhnya dalam pelaksanaan ibadah haji pada 1446 Hijriah atau tahun 2026, akan mengubah
    skema syarikah
    menjadi maksimal dua perusahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makanan Jemaah Terlambat Datang, Menag Jamin Ada Kompensasi Uang

    Makanan Jemaah Terlambat Datang, Menag Jamin Ada Kompensasi Uang

    Bisnis.com , MAKKAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar menjamin adanya uang saku pengganti atas keterlambatan datangnya katering makanan ke hotel-hotel jemaah haji di Makkah, usai rangkaian ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) selesai.

    Sebelumnya, pasokan makanan jemaah selama sebelum dan sesaat setelah puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipenuhi dengan makanan siap santap yang dipasok oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi.

    Dengan pertimbangan banyak jalan raya di Makkah yang ditutup jelang dan setelah puncak haji sehingga menyulitkan distribusi, jemaah dibekali satu set kardus makanan siap santap berisi enam menu untuk enam kali makan.

    Rinciannya, makan pagi, siang, dan malam untuk 7 Dzulhijjah, makan pagi untuk 8 Dzulhijjah, dan makan siang dan makan malam untuk 13 Dzulhijjah. Adapun, pada 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah pagi, makanan jemaah ditanggung oleh syarikah penyedia layanan haji di Arafah dan Mina.

    Dengan skema tersebut, asumsinya katering jemaah akan kembali normal didistribusikan pada 14 Dzulhijjah pagi atau 10 Juni 2025.

    Namun demikian, terjadi keterlambatan pengiriman konsumsi hingga muncul video viral jemaah yang tinggal di hotel 509 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi tidak mendapat suplai makanan.

    “Memang kemarin ada keterlempatan pengiriman makanan ya, karena ada kasus tertentu ya. Kami sudah antisipasi dengan cara, yang tidak dapat makanan itu kami kasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin dalam konferensi pers di Makkah, Rabu (11/6/2025).

    Dengan demikian, Menag menampik tudingan bahwa ada penelantaran jemaah terkait dengan hak konsumsi. Menurutnya, yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman karena kondisi lalu-lintas yang macet akibat sejumlah ruas jalan masih ditutup.

    “Jadi itu sebetulnya tidak benar bahwa ada yang terlantar, bahkan itu hanya menunggu bus untuk pindahkan [makanan] ke hotel yang cadangan itu,” kata Nasaruddin.

    Secara keseluruhan, jemaah haji Indonesia 2025 mendapatkan layanan katering yang terstruktur selama berada di Tanah Suci. Total jemaah Indonesia mendapatkan 126 kali makan selama di Tanah Suci, dengan rincian, 27 kali di Madinah, 84 kali di Makkah, dan 15 kali makan selama di Armuzna.

  • Makanan Jemaah Haji Telat Datang, Menag Jamin Berikan Kompensasi

    Makanan Jemaah Haji Telat Datang, Menag Jamin Berikan Kompensasi

    Makkah –

    Sejumlah jemaah haji tak mendapatkan makanan sesuai jadwal di penginapannya. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan ada kendala yang membuat makanan telat datang ke penginapan jemaah.

    “Memang kemarin ada keterlambatan pengiriman makanan karena ada kasus tertentu,” kata Nasaruddin di Makkah, Rabu (11/6/2025).

    Dia mengatakan jemaah yang tak mendapat makanan diberi kompensasi uang. Dia juga menjamin tak ada jemaah yang terlantar saat fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

    “Yang tidak dapat makanan kita kasih kompensasi uang,” ujarnya.

    Nasaruddin juga meluruskan isu ada jemaah yang terlantar di perkemahan Mina. Dia menyebut jemaah saat itu hanya menunggu bus yang menjemput namun diviralkan seolah-olah terlantar.

    “Isu bahwa ada yang terlantar seperti yang diviralkan itu hanya menunggu penjemputan bus dari tempat pemberhentian itu kepada kemahnya masing-masing jadi itu sebetulnya tidak benar bahwa ada yang terlantar,” ucapnya.

    “Secara umum kami ingin mengatakan bahwa prosesi haji lancar, jemaah yang relatif itu kondusif, saya mengapresiasi panitia haji kali ini luar biasa. Teman-teman dari TNI Polri di tempat-tempat tertentu kan nggak bisa pakai kursi roda. Ada yang nggak sanggup berjalan digendong,” ucap Nasaruddin.

    (haf/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua Timwas DPR Sebut Masalah Haji 2025 Sudah Diingatkan Sejak Awal – Page 3

    Ketua Timwas DPR Sebut Masalah Haji 2025 Sudah Diingatkan Sejak Awal – Page 3

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan tidak ada jemaah haji Indonesia yang tertinggal di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan telah meninggalkan tenda-tenda Mina di hari terakhir pelaksanaan mabit (menginap) pada 13 Zulhijah 1446 H atau Senin, 9 Juni 2025. 

    Sebagai informasi, seluruh jemaah haji nafar awal telah meninggalkan Mina pada 12 Zulhijah 1446 H atau Minggu, 8 Juni 2025 kemarin.

    Sementara jemaah haji nafar tsani baru meninggalkan Mina pada hari ini. Hal ini menandai berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

    Kepala Satuan Operasional (Kasatops) Armuzna PPIH Arab Saudi, Harun Ar-Rasyid memastikan, seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan tenda-tenda di Mina untuk kembali ke hotelnya masing-masing di Makkah pada hari ini.

    “Mulai pukul 07.00 waktu Arab Saudi, kami melaksanakan pendorongan jamaah dari Mina menuju Makkah,” ujar Harun usai melakukan penyisiran di tenda-tenda Mina, Senin, seperti dikutip dari Antara.

  • Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Bisnis.com, JEDDAH — Pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seluruh jemaah kini bersiap memasuki fase akhir ibadah dan proses kepulangan.

    Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Akhmad Fauzin, dalam konferensi pers di Makkah, Selasa (10/6/2025) mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah. 

    “Kami kini bersiap untuk proses pemulangan yang akan dimulai besok, 11 Juni [2025],” ujar Fauzin. 

    Fauzin mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima menjelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci.

    Tercatat akan ada 7 kelompok terbang (kloter) yang dipulangkan ke Tanah Air pada 11 Juni 2025. Mereka adalah jemaah gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025. 

    Tujuh kloter tersebut antara lain kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-01), kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP-01), kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG-01), dan kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-02). 

    Selain itu juga kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB-01), kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB-02), dan kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS-01)

    “Laksanakan tawaf wada dengan tenang dan khusyuk, serta sesuaikan dengan kondisi fisik dan cuaca yang cukup panas,” kata Fauzin.

    Dia juga menyampaikan beberapa informasi penting terkait fase akhir ibadah dan pemulangan jemaah. Pertama, dia menyebut bahwa mulai hari ini, layanan bus shalawat kembali beroperasi untuk mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

    “Gunakan layanan ini sesuai jadwal, dengan tertib, dan tetap jaga stamina,” imbaunya.

    Kedua, Fauzin mengungkapkan bahwa jelang pemulangan, PPIH Arab Saudi bekerja sama dengan maskapai akan melaksanakan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Jemaah diminta memperhatikan batas maksimal berat barang dan ketentuan maskapai penerbangan.

    “Jangan membawa barang yang dilarang, dan pastikan barang berharga disimpan dengan aman. Koper diberi tanda pengenal yang jelas agar memudahkan proses pengambilan di Tanah Air,” jelas Fauzin.

    Ketiga, Fauzin mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemondokan, terutama larangan merokok di dalam kamar atau ruang tertutup.

    “Sistem keamanan hotel di Arab Saudi sangat sensitif terhadap asap rokok. Mari saling menjaga dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh jemaah,” tegasnya.

  • 203 Jemaah Haji Wafat Jelang Fase Pemulangan, Turun dari Tahun Lalu

    203 Jemaah Haji Wafat Jelang Fase Pemulangan, Turun dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JEDDAH — Jelang fase pemulangan jemaah haji Indonesia, sebanyak 203 orang telah wafat di Tanah Suci hingga Selasa (10/6/2025) pukul 10:10 Waktu Arab Saudi (WAS). Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jumlah tersebut menurut dari akumulasi periode yang sama tahun lalu sebesar 221 jemaah. 

    Fase pemulangan jemaah rencananya akan dimulai pada Rabu (11/6/2025) melalui Bandara Madinah dan Bandara Jeddah. Sementara itu, sebagian jemaah wafat saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Sebanyak 14 jemaah wafat di Arafaf dan 13 lainnya di Mina.

    Adapun, dari total jumlah kematian, 76 di antaranya adalah perempuan dan 127 laki-laki, dengan sebaran usia 90 orang berada pada rentang 41 hingga 64 tahun, sedangkan 113 sisanya berumur di atas 64 tahun.

    Kematian terbanyak terjadi di Makkah, sebanyak 137 jemaah, berturut-turut kemudian Madinah (30 jemaah), Arafah (14 jemaah), Mina (13 jemaah), dan bandara (9 jemaah). Seluruh jemaah yang wafat tersebut, dikebumikan di Arab Saudi sesuai dengan tempat kematiannya.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, ditemui di Mina Sabtu (7/6/2025) mengatakan telah bertemu dengan pihak Kerajaan Arab Saudi bersama dengan delegasi dari 100 negara.

    Menurut Menag, Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menyampaikan apresiasi atas keteraturan, kesiapan, dan kualitas pelayanan jemaah Indonesia tahun ini.

    Penurunan jumlah kematian jemaah tahun ini, lanjutnya, sebagai dampak dari peningkatan jumlah rumah sakit dan tim medis keliling yang disiagakan.

    “Alhamdulillah angka kematian menurun, salah satunya karena fasilitas kesehatan yang lebih baik,” ujarnya.

    Mengenai keterlambatan kedatangan bus yang mengangkut jemaah dari Muzdalifah ke Mina pada Jumat (6/6/2025), Nasaruddin mengatakan jemaah dari semua negara mengalami hal yang sama. Hal itu semata karena kepadatan lalu-lintas jemaah di Armuzna selama puncak ibadah haji.

    “[Pihak Kerajaan Arab Saudi] Minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan karena semata-mata disebabkan kepadatan lalu lintas antara Arafah, Muzdalifah dan Mina. Memang ada keterlambaran, tetapi bukan hanya negara kita saja, seluruh negara mengalami keterlambatan,” kata Menag.

  • Anggota Timwas Haji usul Pansus Haji 2025 untuk evaluasi menyeluruh

    Anggota Timwas Haji usul Pansus Haji 2025 untuk evaluasi menyeluruh

    “Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

    “Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” kata Muslim Ayub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan pansus itu akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

    Dia menyebut usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jamaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

    “Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa sejumlah jamaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

    Hal tersebut, menurut dia, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh terulang kembali pada musim haji tahun-tahun mendatang.

    Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jamaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

    “Itu bentuk ikhtiar luar biasa, tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi semangat para jamaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

    Anggota Komisi XIII DPR RI itu pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.

    Sebaliknya, dia berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.

    “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soroti Penyelenggaraan Haji 2025, DPR Usul Pembentukan Pansus

    Soroti Penyelenggaraan Haji 2025, DPR Usul Pembentukan Pansus

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025, mengingat banyaknya jemaah yang kecewa dengan sejumlah pelayanan selama pelaksanaan puncak haji.

    Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Muslim Ayub menyebut, pembentukan Pansus Haji 2025 diperlukan untuk mengevaluasi layanan katering, akomodasi hingga transportasi yang kini diprotes ribuan jemaah haji asal Indonesia.

    Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga membeberkan sejumlah jemaah bahkan ada yang sempat terlantar hingga berjam-jam dan menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

    Menurut Muslim, hal itu menimbulkan kekecewaan di kalangan jemaah, sehingga tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.

    “Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” kata Muslim, Senin (9/6/2025).

    Adapun, Pansus tersebut, jelas Muslim, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

    Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus. “Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Muslim berharap agar persoalan penyelenggaraan haji yang terjadi pada tahun ini dapat menjadi pelajaran sehingga tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Selain itu, dia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

    “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” tutur Muslim.

    Dalam perkembangan lain, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti wacana revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dengan menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji.

    “Kalau saya terus terang saja, lebih baik dipisah seperti sekarang. Cuma kemandirian BPKH [Badan Pengelola Keuangan Haji] betul-betul harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut pengelolaan dana yang sangat penting,” kata Anwar.

    Dia menilai, pemisahan antara lembaga penyelenggara dan pengelola dana haji justru memperkuat efektivitas dan akuntabilitas.

    Kendati demikian, Anwar mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum tentu sempurna dan masih perlu evaluasi. “Apakah sudah sempurna atau belum, itu perlu dipelajari,” ujarnya.

    Dia memaparkan bahwa hasil dari pengelolaan dana haji selama ini digunakan untuk menyubsidi biaya keberangkatan jemaah. Namun, dia mengingatkan agar dana pokok tidak sampai digunakan untuk subsidi, karena hal itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

    “Kalau tidak dikelola secara baik, bisa-bisa nanti termakan pokok. Menurut undang-undang, itu tidak boleh. Jangan sampai pokok terpakai untuk subsidi, itu tidak bisa. Oleh karena itu, manfaatkan hasil dari pengelolaan dana saja,” tuturnya.