Xcloud.id

Tag: Muzdalifah

  • Pasha Ungu Tinjau Persiapan Haji 2025 di Arab Saudi

    Pasha Ungu Tinjau Persiapan Haji 2025 di Arab Saudi

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi sekaligus anggota DPR RI, Sigit Purnomo Said alias Pasha “Ungu”, ikut serta dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah Indonesia ke Arab Saudi. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025.

    Dalam rangkaian agenda resmi tersebut, Pasha “Ungu” mendapatkan kesempatan beraudiensi dengan perwakilan pemerintah Arab Saudi di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Audiensi tersebut membahas kesiapan pemerintah Arab Saudi dalam menyambut jemaah haji Indonesia.

    Tak hanya itu, Pasha “Ungu” bersama rombongan Komisi VIII DPR juga meninjau sejumlah lokasi utama bagi jamaah haji Indonesia, seperti kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. “Hari ini kami melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan setiap aspek kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, terutama di tiga lokasi penting tersebut, demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujar Pasha “Ungu” melalui Instagram pada Minggu (13/4/2025).

    Pasha “Ungu” menyatakan, persiapan penyelenggaraan haji merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan kerja sama erat antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. “Semua pihak harus menunjukkan kesadaran, keseriusan, dan tanggung jawab tinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang lancar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pasha “Ungu” juga menyampaikan dukungan kepada Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, agar semangat menjalankan amanah tetap terjaga. “Semangat terus untuk @kemenag_ri melalui Dirjen Haji. Semoga Allah SWT memudahkan,” tambahnya.

    Selain menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, Pasha “Ungu” menyempatkan diri menunaikan ibadah umrah bersama rombongan delegasi pemerintah di Tanah Suci Makkah. Ia juga membagikan beberapa momen spiritual melalui unggahan foto di media sosial yang menunjukkan kedekatannya dengan pengalaman religius tersebut.

  • Menag Perjuangkan Jemaah Haji dari Penempatan hingga Batasan Usia

    Menag Perjuangkan Jemaah Haji dari Penempatan hingga Batasan Usia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kenyamanan jemaah haji lanjut usia (lansia) Indonesia. Hasilnya Pemerintah berhasil mengupayakan agar jemaah haji Indonesia tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid selama pelaksanaan ibadah haji.

    Mina Jadid merupakan area perluasan dari Mina yang selama ini digunakan untuk menampung kelebihan kapasitas jemaah. Namun, lokasi ini dianggap kurang ideal karena jaraknya yang lebih jauh dari lokasi utama pelaksanaan ibadah haji.

    “Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, yang bukan Mina Jadid,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya, Rabu (10/5/2025).

    Menanggapi rencana pemerintah Arab Saudi yang akan membatasi usia jemaah haji, menag menyampaikan keberatannya. Menurut menag kriteria utama dalam menentukan kelayakan jemaah haji seharusnya berdasarkan kesehatan, bukan usia. 

    “Kami minta supaya kriteria yang dijadikan pokok nanti bisa haji itu adalah istitha’ah dari segi kesehatan, bukan dari segi umur,” ujar menag.

    Menag menyebut banyak jemaah haji Indonesia yang berusia lanjut tetapi masih memiliki kondisi fisik yang prima dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik. Oleh karena itu, menag berharap Pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan kembali rencana pembatasan usia tersebut dan memberikan waktu bagi Indonesia untuk melakukan sosialisasi jika ada perubahan aturan.

    Menyadari tingginya jumlah jemaah lansia, menag juga mengajukan permohonan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota petugas haji Indonesia. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan optimal bagi jemaah, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus.

    “Kami memohon agar pendampingan atau petugas haji kami ditambah. Bukan hanya 2.000, tetapi dijadikan 4.000, sama seperti tahun lalu,” kata menag.

    Penambahan kuota petugas haji ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan jemaah haji Indonesia, khususnya lansia, mendapatkan pendampingan yang memadai selama menjalankan ibadah haji.

    Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jemaah, Pemerintah Indonesia juga menerapkan skema murur saat mabit di Muzdalifah. Skema ini diterapkan mengingat potensi kepadatan yang tinggi di area Muzdalifah, sehingga jemaah akan melintas tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina.

    “Skema murur ini menjadi ijtihad dan ikhtiar bersama dalam menjaga keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia,” jelas Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.

    Skema ini diprioritaskan bagi jemaah dengan risiko tinggi, lansia, disabilitas, serta para pendampingnya, guna memastikan mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan nyaman.

    Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, khususnya mereka yang berusia lanjut. Dengan memastikan tidak adanya pembatasan usia, penempatan yang lebih strategis, penambahan petugas pendamping, serta penerapan skema yang mendukung keselamatan, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman.

    Pemerintah terus berupaya melakukan diplomasi dan koordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan bahwa hak-hak jemaah haji Indonesia terpenuhi, serta memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jemaah.

  • Baznas Kota Bekasi salurkan Rp1,4 miliar zakat fitrah untuk 2.759 mustahik

    Baznas Kota Bekasi salurkan Rp1,4 miliar zakat fitrah untuk 2.759 mustahik

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Baznas Kota Bekasi salurkan Rp1,4 miliar zakat fitrah untuk 2.759 mustahik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 20:43 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi mendistribusikan zakat fitrah senilai Rp1.452.250.000 kepada 2759 mustahik pada Selasa (25/3) di Aula Muzdalifah Islamic Centre Bekasi.

    Ketua BAZNAS Kota Bekasi, Nurul Akmal mengatakan penyaluran tersebut menyasar 1772 petugas Linmas, 164 amil jenazah, 280 imam mushola, dan 543 marbot mushola.

    “Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Linmas mengamankan wilayah, Amil Jenazah untuk mereka yang memandikan dan termasuk marbot mushola dan imam yang bekerja nyaris tanpa gaji,” kata Akmal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (26/3). 

    Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) ini, menurutnya, merupakan wujud perhatian BAZNAS terhadap profesi-profesi penting yang seringkali kurang mendapat perhatian.

    Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bekasi, Inayatulloh, mengapresiasi langkah BAZNAS.

    “Sudah terbukti program-program BAZNAS sangat banyak yang dirasakan dampaknya, mulai dari beasiswa, bantuan modal dan fasilitas usaha, termasuk program yang disalurkan hari ini,” ungkapnya.

    Ia menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, karena dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan penyaluran individu.

    Ia berharap para mustahik yang menerima bantuan ini kelak dapat turut berpartisipasi dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS.

    Sebagai informasi, total dana yang disalurkan mencapai Rp1.452.250.000, yang bersumber dari infak dan zakat fitrah yang telah terkumpul. 

    BAZNAS Kota Bekasi berkomitmen program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 10 Tahun Menduda, Nassar Pamer Punya Kekasih Baru: Tunggu Waktu Tepat

    10 Tahun Menduda, Nassar Pamer Punya Kekasih Baru: Tunggu Waktu Tepat

    10 Tahun Menduda, Nassar Pamer Punya Kekasih Baru: Tunggu Waktu Tepat

    TRIBUNJATENG.COM – Penyanyi dangdut Nassar mengungkapkan perasaan monoton yang dirasakannya setelah menduda selama 10 tahun. 

    Sejak bercerai dengan Muzdalifah pada tahun 2015, Nassar mengaku hidupnya terasa datar, meskipun ia dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman.

    Pria yang akrab disapa King Nassar ini mengatakan bahwa meskipun ia tidak merasa kesepian, kehidupan sehari-harinya mulai terasa kurang berwarna. 

    “Saya enggak merasa kesepian, tapi mulai berpikir, kok hidup begini-gini aja? Walaupun punya banyak teman dan saudara, rasanya tetap monoton,” ujar Nassar mengutip Tribunnews.com, Rabu (26/3/2025).

    Namun, Nassar mengungkapkan kabar bahagia, bahwa ia kini sudah memiliki pasangan baru. 

    Meskipun begitu, ia masih enggan mengungkapkan identitas kekasihnya. “Ada (pasangan), tapi saya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan,” kata Nassar.

    Nassar sebelumnya sudah merencanakan untuk menikah pada tahun 2024, namun ia memilih untuk tidak terburu-buru. 

    “Sudah niat menikah sejak tahun lalu, tapi gak mau memaksakan diri. Takutnya kalau hanya untuk heboh, malah berakhir lagi. Saya ingin mencari pasangan yang benar-benar cocok dan ikhlas menerima saya,” tambahnya.

    Pengalaman Nassar dalam membangun rumah tangga dengan Muzdalifah menjadi pelajaran berharga baginya untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hubungan. 

    Nassar berharap pernikahan berikutnya bisa menjadi yang terakhir, dan ia ingin menikah dengan seseorang yang benar-benar diberikan oleh Allah.

    “Saya sudah pernah menikah, jadi semoga pernikahan berikutnya adalah yang terakhir. Doa saya sederhana, semoga Allah memberikan yang terbaik dan diridhoi,” ungkap Nassar.

    Jaga Privasi Kekasih

    Nassar mengungkapkan bahwa kekasih barunya masih berusia muda, namun ia masih menjaga privasi tentang identitas sang wanita. 

    “Usianya muda,” jawab Nassar singkat ketika ditanya soal usia pasangannya. 

    Meski begitu, ia juga sempat bergurau bahwa kekasihnya berasal dari “kalangan umum,” tanpa memberikan banyak informasi lebih lanjut mengenai latar belakang pasangan barunya.

    Disisi lain Nassar lebih memilih untuk menjaga privasi hubungan mereka sampai waktu yang tepat untuk diumumkan.

    Memasuki usia 37 tahun, Nassar tidak ingin tertekan oleh usia dalam menentukan waktu pernikahan. 

    Ia lebih memilih untuk mengikuti alur dan memastikan bahwa pernikahan selanjutnya adalah yang benar-benar tepat. 

    “Tidak ada target usia untuk menikah. Kalau bisa tahun ini, ya tahun ini. Kalau enggak, ya mungkin tahun depan,” kata Nassar.

    Nassar berharap bahwa hubungan barunya ini akan membawa kebahagiaan dan menjadi babak baru dalam hidupnya. 

    Ia menginginkan pernikahan yang langgeng dan penuh berkah, sampai akhir hayat.

     

     

  • King Nassar Siap Perkenalkan Calon Istri setelah Lebaran

    King Nassar Siap Perkenalkan Calon Istri setelah Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pedangdut Nassar atau akrab disapa King Nassar mengungkapkan, dirinya diperkirakan akan ditanya soal pasangan oleh orang tuanya saat Lebaran tiba. Mengenai pasangan, ia mengaku sudah memiliki teman dekat, tetapi belum berniat untuk memublikasikannya. 

    Meskipun King Nassar pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga, tetapi ia tetap optimistis akan menemukan pasangan atau calon istri yang cocok dengan dirinya.

    “Ya bingung sih, tetapi tetap harus usaha yang terbaik,” ujarnya di Jakarta baru-baru ini.

    Nassar juga menyadari, ibunya pasti akan bertanya tentang jodoh menjelang Lebaran. Meskipun sudah memiliki seseorang yang dekat, King Nassar masih menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya ke publik.

    “Sudah ada, tetapi aku masih menunggu momen yang pas. Usianya masih muda,” terangnya.

    Saat ini King Nassar berusia 37 tahun. Meski tak lagi menetapkan target waktu menikah, ia berharap bisa melangsungkan pernikahan tahun ini. “Kalau bisa tahun ini, kalau tidak, ya tahun depan. Karena buat aku, ini bukan yang pertama kali menikah. Jadi targetnya semoga Allah memberi yang terbaik,” tuturnya.

    Diketahui, King Nassar sudah menduda selama 10 tahun setelah bercerai dari Muzdalifah pada 2015. Dalam waktu dekat ini ia berencana untuk memperkenalkan calon istrinya kepada orang tua setelah Lebaran tahun ini. 

    “Alhamdulillah, rencananya setelah Lebaran ini mau bertemu dahulu sama Mama. Kira-kira cocok enggak, karena buat aku, bagaimana pendapat Mama,” tandas King Nassar.

  • Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Dr. Taufiqurrohman, M.Ag., menyerahkan izin operasional kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol. Penyerahan ini didampingi oleh Kepala Seksi PHU, Ida Dwi Martini.

    Kankemenag Magetan menyampaikan bahwa KBIHU memiliki posisi strategis dan diakui dalam regulasi UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 33 Ayat 1. Regulasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat melibatkan KBIHU dalam pimpinan manasik haji, serta sebagai lembaga resmi yang memiliki izin untuk memberikan bimbingan dan pendampingan jamaah haji hingga ke Arab Saudi dan kembali ke tanah air.

    Dr. Taufiqurrohman berpesan kepada KBIHU Ar Roudhoh agar menyampaikan kepada jamaah bahwa haji adalah panggilan Allah. “Haji tidak hanya sekadar sehat fisik dan memiliki materi, tetapi juga merupakan panggilan Allah. Menjadi pelayan tamu Allah adalah sebuah ibadah yang harus ditata agar sesuai dengan harapan,” ujarnya.

    Beliau juga menekankan bahwa keberadaan KBIHU bukan hanya untuk membesarkan nama pribadi, melainkan juga mengangkat nama Kabupaten Magetan saat berada di tanah suci. “Selain itu, KBIHU di Magetan tidak boleh memberatkan jamaah. Pelayanan harus diutamakan agar ibadah terlaksana sesuai mekanisme dan tata cara yang ada. Selain itu, keharmonisan antar-KBIHU di Magetan harus tetap terjaga,” tambahnya.

    Terkait aspek ibadah, ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya ada skema murur, di mana jamaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta skema tanazul. “Muzdalifah semakin sempit karena tambahan toilet serta meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Dr. Taufiqurrohman menekankan pentingnya menjaga tata krama dan menjalin kerja sama yang baik di tanah suci untuk kelancaran ibadah jamaah haji.

    Sementara itu, Kabag Kesra Kabupaten Magetan, Permadi Bagus Darmawan, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada KBIHU Ar Roudhoh atas diterbitkannya izin operasional.

    “Semoga ke depan bisa terus bersinergi dengan Kemenag dan Pemkab Magetan dalam hal pelayanan dan pembimbingan jamaah haji. Dengan adanya KBIHU ini, diharapkan jamaah haji Magetan akan mendapatkan pendampingan maksimal,” harapnya.

    Dengan berdirinya KBIHU Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol, pelayanan kepada jamaah semakin mudah dan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Magetan. Kehadiran lembaga-lembaga pelayanan umat juga diharapkan memunculkan persaingan sehat dalam kualitas pelayanan.

    KH. Ahmad Fathoni, Ketua MUI Kabupaten Magetan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol, turut memberikan dukungan terhadap keberadaan KBIHU Ar Roudhoh.

    “Diharapkan KBIHU ini dapat membantu jamaah haji dan umroh dalam pendampingan ibadah. Dengan latar belakang pesantren, insyaallah KBIHU Ar Roudhoh unggul dalam aspek pendampingan ibadah,” tambahnya.

    Penyerahan izin operasional dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Magetan, Taufiqurrohman, Ketua KBIHU Ar Roudhoh, Agus H. Habib Mustofa yang juga pengasuh PP Unggulan An-Najah YPM Darul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berdirinya KBIHU Ar Roudhoh.

    “Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga KBIHU ini diberkahi dan sukses dalam mengawal jamaah haji untuk memenuhi panggilan Allah,” tutupnya. [fiq/kun]

  • Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, menyerahkan izin operasional kepada empat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) di Kabupaten Tuban, Rabu (19/02/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Umi Kulsum.

    Empat KBIHU yang menerima izin operasional adalah KBIHU Al Hikmah Kerek, KBIHU Az Zahra Muslimat NU Tuban, KBIHU Busyrol Ummah Jenu, dan KBIHU NU Rengel.

    “KBIHU memiliki posisi yang sangat strategis dan diakui oleh regulasi oleh UU No 8 tahun 2019 pasal 33 ayat 1, bahwa pemerintah bisa melibatkan KBIHU di dalam pimpinan manasik haji,” ujar Mohammad As’adul Anam.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KBIHU sudah diakui sebagai lembaga resmi yang memiliki izin dan dapat memberikan bimbingan serta pendampingan jamaah dari tanah air hingga ke Arab Saudi.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan kepada 40 undangan yang hadir terkait beberapa hal penting, termasuk esensi dari ibadah haji.

    “Pesan saya kepada 40 undangan yang hadir untuk menyampaikan kepada jemaah akan beberapa hal. Yang pertama, hakekat haji adalah panggilan Allah. Haji tidak hanya sehat badan dan memiliki materi saja tapi juga panggilan Allah,” terangnya.

    Terkait biaya pelunasan haji, As’adul Anam menjelaskan bahwa tahun ini Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan sebesar Rp4 juta. Dengan demikian, jemaah haji asal Jawa Timur membayar BPIH sebesar Rp94.934.259 dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp60.955.751.

    Setelah dikurangi setoran awal Rp25 juta, maka sisa pelunasan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp35.955.751. “Bandara Juanda paling mahal karena faktor komponen penerbangan,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti tanggung jawab KBIHU dalam aspek ibadah, termasuk skema murur, di mana jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta Tanazul. Faktor penyempitan area di Muzdalifah disebutnya akibat penambahan fasilitas toilet dan meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota, seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple.

    “Adanya perubahan ini mohon disampaikan kepada jemaah, termasuk tata krama di sana harus disampaikan dan lakukan kerja sama yang baik untuk semua komponen,” harapnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa pembimbing haji harus memiliki sertifikat resmi. Pelaksanaan bimbingan pun harus seimbang, dengan pembagian 50% praktik dan 50% teori. Ia juga mengingatkan agar ibadah arbain di Madinah tidak dijadikan patokan utama, mengingat daftar antrean haji saat ini mencapai 34 tahun.

    Sementara itu, Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan apresiasi kepada Forum KBIHU Kabupaten Tuban atas kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) bantuan SBSN. “Semoga kerja sama ini terus bisa dilakukan,” tutup Umi Kulsum. [ayu/suf]

  • RI Minta Arab agar Petugas Haji Gratis Masuk Masyair

    RI Minta Arab agar Petugas Haji Gratis Masuk Masyair

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Nasaruddin Umar telah melobi Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah agar para petugas haji Indonesia gratis masuk Arafah-Muzdalifah-Mina atau Masyair.

    “Kami sampaikan, itu kalau bisa kita free of charge seperti tahun lalu,” kata Nasaruddin dalam keterangannya, Rabu (15/1).

    Selain terkait pembebasan biaya masuk tersebut, Menag RI Nasruddin mengatakan ada dua hal lainnya yang dibicarakan oleh Menhaj Saudi Tawfiq dalam kunjungannya ke Arab Saudi yang berlangsung di Jeddah, Minggu (12/1).

    “Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” terang Nasaruddin.

    1. Pemerintah minta tambahan petugas haji Indonesia

    Ilustrasi ibadah haji/Pixabay

    Pertama, dia meminta tambahan petugas haji Indonesia. Dia menjelaskan bahwa jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia atau lansia.

    Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas pada Haji 2025 berjumlah lebih dari 42 ribu orang. Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini.

    Sebagian dari jemaah lansia tersebut, ada juga yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendampingnya. Sementara, kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210 orang.

    “Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang,” ujar Nasaruddin.

    Soal pembatasan usia 90 tahun ke atas, Nasaruddin berharap yang dijadikan patokan bukan usia, melainkan syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tetapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.

    2. RI melobi Arab agar petugas haji gratis masuk Masyair

    Poin kedua, lanjut Nasaruddin, dia telah melobi Menhaj Saudi Tawfiq agar para petugas digratiskan dari biaya masuk Masyair.

    Pembebasan biaya masuk Masyair ini kabarnya bakal diberlakukan oleh Arab Saudi pada musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.

    3. Menag RI sampaikan skema tanazul ke Menhaj Arab

    ilustrasi saudi arabia (unsplash.com/Sulthan Auliya)

    Ketiga, Nasaruddin sudah menyampaikan skema tanazul kepada Tawfiq.

    Skema tanazul adalah kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat untuk kembali ke hotelnya atau tidak menempati tenda di Mina saat fase mabit. Mereka nantinya bakal mengambil kesempatan mabit di area sekitar Jamarat. Kemudian, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat.

    “Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan,” tutur dia.

    Nasaruddin menambahkan bahwa banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia itu sangat baik. Oleh karena itu, banyak negara yang datang untuk belajar bagaimana mengatur soal haji di Indonesia.

    Di samping itu, selain bertemu Menhaj Saudi Tawfiq, Menag RI Nasaruddin pun berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya,”tutup dia.

  • Fix! Tahun 2025, Indonesia Siap Berangkatkan 221.000 Jamaah Haji

    Fix! Tahun 2025, Indonesia Siap Berangkatkan 221.000 Jamaah Haji

    Jakarta (beritajatim.com)- Dalam penyelenggaraan haji tahun 2025, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait operasional haji 1446 H/2025 M.

    Kesepakatan ini secara resmi ditandatangani oleh Menteri Agama Indonesia, Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.

    “Alhamdulillah, hari ini kami telah menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Salah satu poin utama yang disepakati adalah jumlah jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada musim haji 1446 H/2025 M, yaitu sebanyak 221.000 orang,” ungkap Menag Nasaruddin Umar melansir portal resmi Kementerian Agama (Kemenag) Selasa (14/1/2025).

    Upaya Penambahan Kuota Petugas

    Menag Nasaruddin Umar juga menyampaikan upaya lobi tambahan kuota petugas haji. Saat ini, Indonesia mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1% dari total jamaah. Menag terus berusaha agar kuota tersebut ditambah untuk memberikan layanan lebih optimal kepada jamaah haji Indonesia.

    Dalam MoU, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memiliki wewenang untuk menyesuaikan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal ini akan dievaluasi setelah tahap kontrak layanan selesai, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

    Aturan dan Larangan Jamaah

    Kesepakatan ini juga mencakup aspek keamanan. Jamaah haji diminta untuk mematuhi peraturan Kerajaan Arab Saudi, termasuk saat melaksanakan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jamaah dilarang melakukan propaganda, mengeraskan suara di tempat umum, atau melakukan aktivitas politik. Selain itu, penggunaan perangkat fotografi diatur agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

    “Kami telah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jamaah haji. Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah,” tegas Menag.

    Fokus pada Pelayanan Jamaah

    Selain penandatanganan MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga untuk menghadiri Muktamar dan Pameran Haji di Jeddah, serta bertemu dengan sejumlah pihak untuk memastikan kesiapan pelayanan jamaah.

    “Fokus utama kita adalah bagaimana jamaah haji Indonesia bisa mendapatkan layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal,” tandas Menag.

    Proses Penandatanganan dan Rincian Teknis

    Dalam proses penandatanganan tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi seperti Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, dan Wakil BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Juga hadir perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Haji dan pejabat diplomatik di Jeddah.

    Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan melalui dua bandara di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jamaah akan tiba melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz di Madinah dan kembali melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sementara sisanya akan tiba di Jeddah dan pulang melalui Madinah.

    “Kami berharap dengan ditandatanganinya MoU ini, semua persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi,” kata Menag. Ia juga mengimbau semua pihak terkait untuk bekerja maksimal dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. [aje]

  • Dapat Jatah 2.210 Petugas Haji, Menag Bakal Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota

    Dapat Jatah 2.210 Petugas Haji, Menag Bakal Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota

    Dapat Jatah 2.210 Petugas Haji, Menag Bakal Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kementerian Agama
    (Kemenag) bakal terus melobi Kerajaan
    Arab Saudi
    untuk penambahan
    kuota petugas haji
    pada masa operasional haji 1446 Hijriah atau tahun 2025.
    Menteri Agama
    Nasaruddin Umar
    menuturkan, sejauh ini Indonesia mendapatkan jatah petugas haji sebanyak 2.210 yang bakal membantu jemaah haji selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
    “Indonesia saat ini mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1 persen dari kuota jemaah. Kami berupaya melobi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah agar bisa mendapatkan tambahan kuota petugas,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, dikutip Senin (13/1/2025).
    Nasaruddin menuturkan, Kemenag akan terus berupaya supaya jumlah petugas haji memadai dalam melayani para jemaah.
    Diketahui, akan ada 221.000 jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada pelaksanaan ibadah haji 2025.
    “Kami terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji Indonesia,” kata dia.
    Dalam salah satu klausul kesepakatan perhajian (MoU) disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan.
    Persentase petugas haji akan diperbarui setelah selesai tahapan kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
    Selain soal kuota petugas haji, kesepakatan yang diteken Nasaruddin dan Tawfiq Al-Rabiah juga mengatur masalah keamanan.
    “Seluruh jemaah haji diminta mematuhi dan menaati peraturan Kerajaan Arab Saudi, termasuk terkait pergerakan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ujar Nasaruddin.
    Selama beribadah, jemaah dilarang melakukan aktivitas propaganda dan mengeraskan suara di tempat umum untuk menghormati dan menjaga kesucian Dua Tanah Suci.
    Aturan lainnya berkenaan penggunaan perangkat fotografi, termasuk telepon genggam, agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
    Larangan lainnya yakni mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai, atau mempolitisasi musim haji.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.