Xcloud.id

Tag: Musyafak

  • Pansus BUMD DPRD Jatim Beri Tenggat Dua Hari ke PT JGU Lengkapi Laporan Keuangan

    Pansus BUMD DPRD Jatim Beri Tenggat Dua Hari ke PT JGU Lengkapi Laporan Keuangan

    Batu (beritajatim.com) – Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, meminta manajemen PT Jatim Graha Utama (JGU) segera melengkapi laporan kinerja dan keuangan perusahaan. Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Pansus BUMD DPRD Jatim di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025) malam.

    “Kami memberi tenggat waktu dua hari agar seluruh laporan kinerja dan keuangan dilengkapi. Bicaranya harus by data, supaya terukur untuk bahan rekomendasi,” tegas Agung, ditulis Kamis (18/12/2025).

    Rapat perdana Pansus BUMD tersebut dipimpin langsung Agung Mulyono bersama Wakil Ketua Nasih Aschol. Agenda rapat dibuka Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Wakil Ketua Sri Wahyuni, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus.

    “Data yang disampaikan belum kami periksa secara utuh bersama tenaga ahli, sehingga kami belum bisa mendalami revenue, profit, dan potret keuangan BUMD secara menyeluruh,” ujar Agung.

    Agung menilai paparan manajemen JGU dan tiga anak perusahaannya masih bersifat normatif dan berorientasi rencana ke depan. Kondisi tersebut membuat Pansus belum dapat menyusun rekomendasi yang presisi.

    “Paparan yang disampaikan masih umum dan belum ditopang data terukur, padahal Pansus membutuhkan dasar objektif untuk evaluasi,” katanya.

    Dalam forum tersebut, Agung juga mempertanyakan kebijakan rumah sakit milik Pemprov Jatim yang memilih pihak swasta dalam pengelolaan limbah B3. Pansus meminta penjelasan yang berbasis data terkait kualitas layanan, harga, dan efektivitas.

    “Kami minta jawaban yang objektif dari sisi kualitas, harga, dan pelayanan, bukan sekadar penjelasan umum,” ucapnya.

    Karena Direktur Utama JGU berhalangan hadir akibat kondisi kesehatan dan materi belum lengkap, Pansus sepakat menunda pendalaman rapat ke agenda berikutnya. Penundaan dilakukan agar pembahasan berjalan komprehensif.

    “Pansus ini dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kinerja BUMD secara menyeluruh agar mampu meningkatkan PAD Jawa Timur,” kata Agung.

    Wakil Ketua Pansus, Nasih Aschol, menyampaikan rapat kali ini belum dapat ditarik kesimpulan akhir. Namun, sejumlah catatan awal telah disiapkan untuk pendalaman lanjutan.

    “Karena data masih minim, kesimpulan belum bisa diambil, tetapi ada poin-poin penting yang akan kami dalami pada rapat berikutnya,” pungkas Nasih. [asg/kun]

  • Rapat Perdana Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti JGU: Minim Data dan Paparan Normatif!

    Rapat Perdana Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti JGU: Minim Data dan Paparan Normatif!

    Surabaya (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Kali ini, sorotan diarahkan kepada PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tiga anak perusahaannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025).

    Rapat dipimpin Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr. Agung Mulyono didampingi Wakil Ketua Pansus Nasih Aschal. Hadir membuka rapat Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta sejumlah anggota Pansus BUMD.

    Sejumlah anggota Pansus tampak mengikuti jalannya rapat, di antaranya Sri Untari Bisowarno, Abdul Qodir, Erick Komala, M. Jairi Irawan, Hadi Setiawan, Fuad Bernardi, Pranaya Yudha Mahardika, Abdul Halim, Iwan Zunaih dan Yordan Batara Goa.

    Dalam forum tersebut, dr. Agung Mulyono menyampaikan kritik cukup tajam. Ia menilai paparan yang disampaikan manajemen JGU belum ditopang data yang lengkap dan terukur, sehingga Pansus belum bisa melakukan pendalaman secara substansial.

    “Ini rapat perdana, memang kami masih banyak mendengarkan. Tapi harus saya sampaikan, data yang disampaikan JGU belum lengkap. Tenaga ahli kami sudah mengecek sejak tadi malam. Tanpa data yang utuh, kami tidak bisa bicara lebih jauh soal revenue, profit, maupun potret keuangan BUMD,” tegas dokter Agung.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menyebut, paparan yang disampaikan masih bersifat normatif dan cenderung janji ke depan. Karena itu, Pansus memberi tenggat waktu dua hari agar seluruh laporan kinerja dan keuangan dilengkapi.

    “Yang kami minta sederhana, laporan itu potret nyata dari masing-masing perusahaan. Bicaranya harus by data, supaya terukur. Kalau hanya normatif, nanti begini, nanti begitu, itu tidak cukup untuk bahan rekomendasi Pansus,” ujarnya.

    Dokter Agung juga menyoroti sejumlah persoalan strategis, salah satunya soal anak usaha JGU yang bergerak di pengelolaan limbah B3. Ia mempertanyakan mengapa rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur justru banyak memilih pihak swasta.

    “Pertanyaannya sederhana, why? Kenapa rumah sakit yang notabene satu ekosistem dengan Pemprov tidak memilih BUMD? Apakah kualitasnya, harganya, atau pelayanannya? Ini justru harus jadi bahan koreksi internal, dan itu semua harus dijawab dengan data objektif, termasuk dari sisi pengguna eksternal,” katanya.

    Karena Direktur Utama JGU disebut sedang sakit dan paparan belum maksimal, Pansus sepakat menunda pendalaman rapat ke agenda berikutnya. Meski demikian, Agung menegaskan Pansus BUMD dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperbaiki kinerja BUMD secara menyeluruh.

    “Pansus BUMD ini belum pernah ada sebelumnya. Tujuan kami jelas, memperbaiki performa BUMD Jawa Timur. Kalau kinerjanya bagus, revenue naik, ujungnya PAD Jawa Timur juga naik. Ini masih awal, jadi santai saja, tapi datanya harus lengkap,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Nasih Aschal menegaskan bahwa rapat kali ini belum bisa ditarik kesimpulan karena minimnya data yang disampaikan.

    “Secara kesimpulan memang belum bisa hari ini, karena datanya belum menyeluruh. Tapi sudah ada beberapa catatan penting yang nanti akan kami dalami dalam pembahasan berikutnya,” ujar Nasih. (tok/ted)

  • Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Minggu (12/10/2025).

    Peringatan ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang Jawa Timur sebagai provinsi yang tangguh dan terus bertumbuh dalam menghadapi berbagai tantangan.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus pimpinan sidang paripurna, Deni Wicaksono, mengatakan Hari Jadi Jawa Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Jawa Timur. Menurut dia, peringatan hari jadi ini bentuk penguatan identitas dan semangat kebersamaan.

    “Peringatan Hari Jadi Jawa Timur adalah sarana untuk menumbuhkan rasa persatuan, kebanggaan daerah, serta memperkuat semangat memiliki dan membangun daerah. Ini juga menjadi pengingat bahwa Jawa Timur berdiri atas semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat,” ujar Deni.

    Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, penetapan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur merujuk pada momentum sejarah saat Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo resmi dilantik sebagai Gubernur pertama Jawa Timur. Tanggal tersebut ditetapkan melalui kajian mendalam oleh sejarawan, ahli hukum tata negara, dan tokoh masyarakat.

    “Tanggal 12 Oktober menjadi simbol lahirnya semangat pemerintahan daerah yang berdaulat dan berdedikasi untuk rakyat. Semangat itulah yang terus kami jaga hingga hari ini,” kata Deni.

    Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Jawa Timur Tangguh, Terus Bertumbuh,”. Dia menjelaskan tema tersebut menggambarkan semangat masyarakat Jawa Timur yang tak pernah berhenti berinovasi dan beradaptasi dalam perubahan zaman.

    “Jawa Timur tangguh dalam menjaga persatuan dan kearifan lokal, sekaligus terus bertumbuh dalam inovasi, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Kebanggaan ini harus menjadi energi untuk bekerja lebih keras, lebih sinergis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ucap Musyafak.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut menyampaikan pandangannya mengenai makna tema tersebut. Dia menilai ketangguhan dan pertumbuhan Jawa Timur harus terus dipertahankan melalui sinergi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

    “Nek tangguh itu berarti sudah terbukti, sudah teruji. Tapi kalau tumbuh berarti enggak berhenti. Kita masih akan terus melewati berbagai dinamika dan terus adaptasi,” tutur Khofifah.

    Dia menjelaskan filosofi ‘Jatim Bisa’ sebagai wujud semangat Jawa Timur yang berdaya (B), inklusif (I), sinergis (S), dan adaptif (A). Nilai-nilai itu, kata Khofifah, akan menjadi roh pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    “Enggak ada yang sukses kita capai tanpa sinergi dan kolaborasi. Jawa Timur akan terus menjadi penguat dan lokomotif ekonomi nasional, termasuk melalui semangat Nawa Bhakti Satya,” tutur dia.

    Selain rapat paripurna dan penayangan video “Tribute East Java”, acara juga diisi dengan ceramah ilmiah oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., SU., M.IP.

    DPRD Jatim berharap peringatan ke-80 ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk membawa Jawa Timur menuju masa depan yang semakin tangguh dan berdaya saing. [asg/beq]

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar Muktamar PPP X di Jakarta 27-29 September 2025 mendatang.
    Dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu ditegaskan dalam deklarasi pada forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (21/9/2025).
    Deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Musyafak Noer dihadiri ratusan kader PPP dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    Menurut politisi PPP asal Jatim itu, dukungan kepada Agus Suparmanto adalah keputusan majelis kiai PPP Jawa Timur.
    “Majels kiai PPP sudah memutuskan, maka kami sebagai kader partai yang dilahirkan oleh kiai kita harus patuh. Kalau kiai bilang A ya harus diikuti,” jelasnya.
    Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab memastikan dukungan untuk Agus Suparmanto sudah bulat.
    “Intruksi akan diteruskan kepada seluruh DPC PPP se-Jawa Timur,” terangnya.
    Nama Agus Suparmanto menurutnya sudah disosialisasikan secara berjenjang dalam forum DPC PPP.
    Dia memastikan PPP Jatim satu suara untuk mendukung Agus Suparmanto.
    “Sesuai intruksi para kiai, Jatim harus satu suara memenangkan Agus Susparmanto menjadi ketua umum PPP,” tegasnya.
    Beberapa nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Anies Baswedan Andi Amran Sulaiman, dan Plt Ketua Umum PPP.
    Kamis (19/9/2025) lalu di Jakarta, kandidat lain Muhamad Mardiono mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPW PPP untuk maju sebagai calon ketua umum. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terima Tunjangan Rumah Rp57 Juta per Bulan, Ketua DPRD Jatim: yang Penting Tidak Langgar Aturan

    Terima Tunjangan Rumah Rp57 Juta per Bulan, Ketua DPRD Jatim: yang Penting Tidak Langgar Aturan

    Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyatakan tunjangan perumahan yang diterima telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menegaskan bahwa sejumlah tunjangan yang diterima anggota dan pimpinan dewan itu sudah sejalan dengan regulasi yang mengatur hal-hal tersebut, baik itu Keputusan Gubernur maupun peraturan yang hierarkinya berada di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP).

    “Kita [DPRD Jawa Timur] yang penting tidak melanggar aturan,” ungkap Musyafak dalam keterangan yang diterima, Rabu (10/9/2025).

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, mengenai rencana evaluasi atas berbagai komponen serta besaran tunjangan yang diterima legislator daerah tiap bulannya.

    “Kita masih menunggu petunjuk yang aplikatif,” tutupnya singkat.

    Dalam salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2023 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, termaktub bahwa Ketua DPRD Jawa Timur berhak menerima tunjangan rumah sejumlah Rp57.750.000 termasuk pajak. 

    Sementara itu, jabatan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur juga berhak menerima tunjangan rumah sebesar Rp54.862.500 termasuk pajak, dan yang duduk sebagai anggota biasa juga memperoleh tunjangan rumah dengan nominal Rp49.087.500 termasuk pajak.

     Selain menerima tunjangan perumahan, segenap pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur diketahui juga berhak memperoleh tunjangan transportasi dengan nilai yang setara, yakni sebesar Rp 20.850.000 per kepala, termasuk pajak.

  • Gubernur Khofifah Pastikan Tak Ada PHK Massal di Gudang Garam Tuban: Manajemen Tawarkan Pensiun Dini

    Gubernur Khofifah Pastikan Tak Ada PHK Massal di Gudang Garam Tuban: Manajemen Tawarkan Pensiun Dini

    Manajemen PT Gudang Garam Tbk sebelummya juga memastikan kabar PHK massal di pabrik Tuban, Jawa Timur, tidak benar. Informasi yang viral di media sosial dipastikan hoaks.

    Manajemen menyampaikan, sampai saat ini kegiatan operasional di pabrik Tuban tetap berjalan normal dan kondusif.

    “Bukan di Tuban (tidak ada PHK massal di Gudang Garam Tuban), dan aktivitas di Tuban masih berjalan seperti biasanya. Sejak awal tahun sampai saat ini tidak ada PHK massal,” tegas HRD PT Merdeka Nusantara Adib Musyafak, Sabtu (06/09/2025).

    Perihal video pendek yang menggambarkan suasana perpisahan sejumlah pekerja, pihak perusahaan menegaskan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Tuban.

    “Sekali lagi ini bukan di Tuban, tapi saya tidak menyebut di daerah mana. Namun, di tengah kondisi seperti ini kami mengimbau pekerja tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasanya,” tambah Adib Musyafak.

    PT Gudang Garam berharap isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang maupun masyarakat Kabupaten Tuban.

    “Kami berharap kepada masyarakat lebih jeli dalam menerima informasi di media sosial, tidak mudah terprovokasi dan harus di cermati terkait kebenaran informasinya,” jelasnya.

    Bantahan juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid, ketika dikonfirmasi.

    “Tidak benar, MN (Merdeka Nusantara/Gudang Garam) di Tuban tidak ada PHK,” tegas Rohman Ubaid.

     

  • Viral Kabar PHK Buruh Gudang Garam, 308 Orang Terdampak – Page 3

    Viral Kabar PHK Buruh Gudang Garam, 308 Orang Terdampak – Page 3

    Unggahan tersebut lantas memicu gelombang keprihatinan publik. Namun, pihak perusahaan menegaskan video itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Tuban.

    “Sekali lagi ini bukan di Tuban, tapi saya tidak menyebut di daerah mana. Namun, di tengah kondisi seperti ini kami mengimbau pekerja tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasanya,” tambah Adib Musyafak.

    Dengan klarifikasi ini, PT Gudang Garam berharap isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang maupun masyarakat Kabupaten Tuban. Kemudian, pihaknya meminta semua pihak lebih jeli dalam menerima informasi dari media sosial.

    “Kami berharap kepada masyarakat lebih jeli dalam menerima informasi di media sosial, tidak mudah terprovokasi dan harus dicermati terkait kebenaran informasinya,” jelasnya.

    Sementara itu, Rohman Ubaid, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, ketika dikonfirmasi juga membantah ada PHK.

    “Tidak benar, MN (Merdeka Nusantara/Gudang Garam) di Tuban tidak ada PHK,” tegas Rohman Ubaid.

     

  • Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan buruh di Indonesia dikabarkan kembali mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Hal itu tampak di sejumlah platform media sosial yang diramaikan dengan beredarnya video pendek. Video itu menggambarkan suasana perpisahan sejumlah pekerja.

    Video itu disertai narasi yang menyebut adanya PHK massal di Gudang Garam Tuban.

    Kontan saja unggahan tersebut lantas memicu gelombang keprihatinan publik. Namun, pihak perusahaan menegaskan video itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Tuban.

    Manajemen PT Gudang Garam Tbk memastikan kabar beredarnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik Tuban, Jawa Timur, tidak benar.

    Penegasan itu disampaikan PT Merdeka Nusantara selaku penyedia tenaga kerja untuk pabrik rokok Gudang Garam Tuban.

    Di mana, pihak manajemen menyampaikan, sampai saat ini kegiatan operasional di pabrik Tuban tetap berjalan normal dan kondusif.

    “Bukan di Tuban (tidak ada PHK massal di Gudang Garam Tuban), dan aktivitas di Tuban masih berjalan seperti biasanya. Sejak awal tahun sampai saat ini tidak ada PHK massal,” tegas HRD PT Merdeka Nusantara, Adib Musyafak, dikutip dari Liputan 6, Sabtu (6/9/2025).

    “Sekali lagi ini bukan di Tuban, tapi saya tidak menyebut di daerah mana. Namun, di tengah kondisi seperti ini kami mengimbau pekerja tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasanya,” tegas Adib Musyafak.

    PT Gudang Garam berharap isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang maupun masyarakat Kabupaten Tuban.

  • DPRD Jatim Pastikan Tak Ada Lagi Kunker Luar Negeri Sepanjang 2025

    DPRD Jatim Pastikan Tak Ada Lagi Kunker Luar Negeri Sepanjang 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari moratorium kunjungan luar negeri yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Adanya moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kami menangkap dan menindaklanjuti instruksi itu. Sehingga tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri,” kata Musyafak usai Paripurna laporan Banggar terhadap P – APBD 2025, Rabu (3/9/2025).

    Musyafak menjelaskan, anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp19 miliar kini resmi dihapus. Dana tersebut dialihkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

    “Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus, banyak pengangguran, pedagang kaki lima sepi, toko-toko juga sepi, maka anggaran itu kita kembalikan ke OPD agar bisa dipakai untuk program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Musyafak, selain pos perjalanan dinas luar negeri, DPRD Jatim juga melakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor lain. Namun, penghapusan anggaran kunker luar negeri menjadi langkah paling signifikan sekaligus simbolis.

    “Saya kira juga banyak hal yang lain, tetapi yang paling penting ini. Ini bagian dari respon kita terhadap situasi yang ada,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar anggota dewan menjaga sikap di ruang publik dan tidak memamerkan gaya hidup mewah. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit. “Tidak menampilkan flexing-flexing yang bisa membuat masyarakat marah dengan kondisi sekarang,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Jelajah Pangan 2025: Kementan Pede Produksi Jagung untuk Pakan Surplus Tahun Ini

    Jelajah Pangan 2025: Kementan Pede Produksi Jagung untuk Pakan Surplus Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok jagung untuk pakan ternak bakal mencukupi kebutuhan dalam negeri sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tanaman Pangan Kementan, Akhmad Musyafak menuturkan, kebutuhan jagung untuk pakan diperkirakan mencapai 12 juta ton hingga 13 juta ton hingga Desember 2025 ini. Sementara, kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 636.000 ton.

    Dengan begitu, kebutuhan jagung secara total mencapai 13,63 juta ton hingga 14 juta ton pada tahun ini. Adapun, produksi jagung tahun ini diperkirakan mencapai 16,68 juta ton.

    “Nah dengan estimasi produksi seperti itu, kita optimis bahwa kebutuhan pakan jagung untuk pakan ternak itu akan bisa terpenuhi semua,” kata Akhmad kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Dia merinci realisasi produksi jagung sepanjang Januari hingga Juni 2025 telah mencapai 8,07 juta ton. Dengan realisasi tersebut, dia optimistis target produksi 16,68 juta ton itu bisa tercapai pada akhir tahun.

    Akhmad menjelaskan, pihaknya memiliki sasaran tanam sekitar 3 juta hektare (Ha) di seluruh Indonesia. Selain itu, dari pihak Polri telah menyiapkan lahan sekitar 1 juta hektare. Menurutnya, lahan itu juga bisa menopang target produksi jagung tahun ini.

    “Harapan kami yang ke depannya sampai Desember bisa tercapai. Jadi itu produksi dalam negerinya posisinya seperti itu,” ucap Akhmad.

    Senada, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai produksi jagung di dalam negeri diperkirakan berada di level 16 juta ton sepanjang tahun ini. Sedangkan, konsumsi jagung secara total mencapai 14,8 juta ton.

    Adapun khusus pakan ternak, kebutuhan jagung diproyeksi mencapai 9,78 juta ton. Dengan kata lain, produksi jagung dalam negeri masih surplus.

    Kendati demikian, dia menilai distribusi jagung untuk pakan ternak masih menghadapi tantangan logistik. Eliza menjelaskan, sentra produksi jagung nasional berada di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Selatan, sedangkan peternakan mayoritas berada di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

    “Jadi terkendala oleh biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur pasca-panen yang terbatas,” kata Eliza.

    Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, biaya pakan juga porsinya cukup besar.

    “Agar bisa bersaing harga ternaknya, maka [biaya] pakannya harus diefisienkan,” kata Eliza.