Xcloud.id

Tag: Mustafa Kamal

  • Sekjen PKS Catat 3 Poin Dukung Kebijakan Pemerintah di Tingkat DPRD – Page 3

    Sekjen PKS Catat 3 Poin Dukung Kebijakan Pemerintah di Tingkat DPRD – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta anggota legislatif atau legislator di daerah bisa membantu pemerintah dalam pembangunan. Menurut dia, sebagai kader dan anggota legislatif, kader PKS memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

    “Tentunya tanggung jawab ini berlaku untuk daerah kita masing-masing. Posisi kita di DPRD bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan publik yang bermutu dan berpihak kepada rakyat,” kata Habib Aboe dalam keterangan pers diterima, Senin (17/2/2025).

    Habib Aboe mendorong, agar kadernya di legistlatif daerah tidak ada keraguan bila pemerintah memiliki kebijakan pro rakyat.

    “Oleh karenanya, kita dukung seluruh kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” ungkap pria yang kini duduk sebagai Anggota Komisi III DPR tersebut.

    Habib Aboe menyampaika , ada tiga poin penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai Anggota legislatif DPRD yang bermutu untuk Indonesia maju. Pertama, harus memahami dan bisa menerapkan pinsip kebijakan publik.

    “Sebagai anggota legislatif, kita memiliki peran utama dalam tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, kita harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik yakni efektif, efisien, responsiv dan harus akurat,” jelas Habib Aboe.

    Kedua, lanjut Habib Aboe, sebagai anggota legislatif haruslah bermutu. Untuk itu, kader PKS harus selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan.

    “Kita tidak boleh puas hanya dengan menjadi anggota DPRD, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Aleg yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,” harap dia.

    Habib Aboe mengingatkan, tantangan di Bali Nusra sangat kompleks, mulai dari pariwisata, infrastruktur, kesejahteraan nelayan, pertanian, hingga penguatan ekonomi lokal.

    “Anggota legislatif dari PKS harus memperbanyak riset, berdiskusi dengan pakar, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan,” wanti Wakil Rakyat Dapil Kalsel 1 ini.

     

  • Ungkap Hasil Silaturahmi KIM, Cak Imin: Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen

    Ungkap Hasil Silaturahmi KIM, Cak Imin: Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan isi pembahasan dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Cak Imin usai pertemuan di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

    PKB menyambut tawaran koalisi permanen tersebut. “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” katanya.

    Saat dikonfirmasi koalisi permanen untuk Pilpres 2029, Cak Imin tidak menjelaskan secara detail. “Ya sampai kapan pun namanya permanen,” ucapnya.

    Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan partainya akan menjadi salah satu parpol yang akan ikut berkoalisi dengan Presiden Prabowo.

    Hal tersebut disampaikan Aboe usai menghadiri silaturahmi KIM di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor. “Kita akan jadi koalisi, koalisi Pak Prabowo yang terbaik. Dan kita akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujar Aboe.

    Saat dikonfirmasi mengenai PKS bakal berkoalisi dengan Prabowo pada Pilpres 2029 atau tidak, Aboe tidak menjawabnya secara tegas. “Insyaallah,” ucapnya.

    (jon)

  • Sambut Baik Gencatan Senjata di Gaza, Sekjen PKS Dorong Kemerdekaan Palestina Segera Terwujud – Halaman all

    Sambut Baik Gencatan Senjata di Gaza, Sekjen PKS Dorong Kemerdekaan Palestina Segera Terwujud – Halaman all

    Sekretaris Jenderal DPP PKS, Habib Aboebakar menyambut baik gencatan senjata antara Hamas Palestina dan Israel.

    Tayang: Jumat, 17 Januari 2025 17:39 WIB

    HandOut/ist

    Sekretaris Jenderal DPP PKS, Habib Aboebakar. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PKS, Habib Aboebakar menyambut baik gencatan senjata antara Hamas Palestina dan Israel di Jalur Gaza. 

    Gencatan senjata tersebut disepakati setelah lebih dari 460 hari konflik yang menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina.  

    “Gencatan senjata adalah langkah awal yang positif, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang kompleks ini. Kita harap ada solusi permanen berupa kemerdekaan untuk bangsa Palestina,” kata Habib Aboe kepada wartawan Jumat (17/1/2025). 

    Aboe Bakar berharap kesempatan ini dimanfaatkan secara maksimal.  

    Menurutnya, gencatan senjata ini diharapkan dapat membuka jalan bagi rekonstruksi serta pemulihan di Gaza.  

    “Namun, tantangan dalam pelaksanaan perjanjian ini tetap ada, termasuk memastikan kepatuhan atas komitmen bersama,” ujarnya. 

    Lebih lanjut Aboe Bakar menyerukan keterlibatan komunitas internasional dalam issue Palestina ini. 

    “Komunitas internasional memiliki peran penting dalam memantau dan mendukung implementasi gencatan senjata ini. Tentunya hal tersebut untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut,” ujar Anggota Komisi III DPR ini.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • PTBA dan IZI berdayakan masyarakat desa di Lahat lewat usaha tempe

    PTBA dan IZI berdayakan masyarakat desa di Lahat lewat usaha tempe

    Ini merupakan langkah nyata untuk membantu ibu-ibu di desa kami menjadi lebih mandiri dan berkontribusi pada ekonomi keluarga

    Jakarta (ANTARA) – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menjalankan program Co-Elevation Sustainable Community Development untuk memberdayakan masyarakat di Desa Prabu Menang, Lahat, Sumatera Selatan.

    Peluncuran program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa tersebut dilakukan pada Senin (30/12/2024).

    AVP Sustainable Economic, Social, & Environment PTBA Mustafa Kamal menjelaskan bahwa program Co-Elevation Sustainable Community Development diharapkan dapat menciptakan peluang usaha baru dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Prabu Menang.

    “Kami menyebutnya ‘co-elevation’. Harapannya, melalui kolaborasi, masyarakat dan perusahaan dapat tumbuh bersama. Program ini juga dilengkapi inovasi seperti pembuatan tempe karakter, tempe kering, dan cokelat tempe, serta penerapan alat produksi berbasis tenaga surya,” kata Mustafa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menambahkan program itu menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara perusahaan, lembaga sosial, dan masyarakat mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

    “Dengan semangat kolaborasi, program ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Mustafa.

    Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelatihan intensif kepada 30 peserta yang sebagian besarnya adalah ibu rumah tangga.

    Dalam pelatihan intensif tersebut, para peserta diajarkan cara memproduksi tempe yang berkualitas, teknik pengemasan yang menarik, serta strategi pemasaran yang efektif agar produk dapat bersaing di pasar.

    Tak hanya itu, program juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan pelatihan pengolahan limbah organik menjadi kompos, serta pemanfaatan limbah cair untuk keperluan lain yang bermanfaat.

    Kepala Perwakilan IZI Sumatera Selatan M Zainuri pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya pendampingan dalam program ini.

    “Ini bukan sekadar seremonial. Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha peserta hingga mereka benar benar mandiri dan mampu meningkatkan penghasilannya secara signifikan,” ujarnya.

    Sedangkan, Kepala Desa Prabu Menang Nopriadi menyambut baik inisiatif PTBA dan IZI.

    “Kami sangat mengapresiasi program pemberdayaan ini. Ini merupakan langkah nyata untuk membantu ibu-ibu di desa kami menjadi lebih mandiri dan berkontribusi pada ekonomi keluarga,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun

    Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 14:48 WIB

    Elshinta.com – Komisi hukum dari Fraksi PKS DPR mendukung usulan penyitaan uang judi online (judol) senilai Rp187,2 triliun yang diduga dinikmati perbankan, e-wallet dan operator seluler untuk dikembalikan ke negara. 

    Fraksi PKS pun mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bertindak cepat dan tegas terkait aliran dana judol di lembaga keuangan tersebut.

    Anggota Komisi III DPR bidang hukum, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menilai, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus menjadi pelajaran penting agar penanganan aliran dana judol di lembaga keuangan tersebut dapat dilakukan lebih akuntabel.
     
    Sekjen PKS ini juga mendorong Presiden Prabowo memerintahkan Kejagung dan BPK menyita duit judol yang dinikmati perbankan, e-wallet serta operator seluler. 

    “Penyitaan duit judol di perbankan, e-wallet dan operator seluler oleh Kejagung bekerja sama dengan BPK di luar pengadilan adalah solusi yang cepat dan tepat,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (24/12). 

    Politisi PKS ini mengatakan, penyitaan uang judol bakal memberikan efek jera kepada lembaga penyelenggara sistem pembayaran baik perbankan, e-wallet dan operator seluler yang terkoneksi dengan merchant judol.
     
    Pelakunya, katanya, terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2).  Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta bagi pelaku perjudian. 

    Dijelaskan, bank, e-wallet dan operator seluler dapat kehilangan dana hasil judol yang dianggap sebagai hak pemerintah dan pendapatan dari aktivitas ilegal ini akan disita. Reputasi dan operasional perusahaan bakal terancam. 

    “Jadi judol  merupakan wabah yang sangat serius yang telah menyebabkan risiko sistemik di sistem pembayaran kita. Di sisi lain, ada yang menikmati dari tiap rupiah transaksi judol. Yakni perbankan, e-wallet, operator seluler dan lembaga non bank lainnya,” katanya
     
    Sementara, Presiden Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyayangkan melempemnya pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Akibatnya, judol dimanfaatkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank mengeruk cuan. Padahal, praktik judol dilarang negara. 
     
    Meluasnya sistem pembayaran judol lewat bank, e-wallet dan operator seluler, bukti lemahnya pengawasan perbankan melalui OJK dan pengawasan sistem pembayaran oleh BI.
     
    Mudahnya koneksi pembayaran melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), kata Deni, API (Application Programming Interface) dari perbankan, e-wallet ke PJP (penyedia system pembayaran), berdampak kepada melemahnya E-KYC (Elecronic Know Your Costumer) dan E-KYB (Electronic Know Your Business). 

    Dalam hal ini, perbankan dan e-wallet pura-pura tidak tahu adanya koneksi dalam sistem pembayaran merchant judol. 
     
    Di mana, PJP yang mendapat izin operasi dari BI (Bank Indonesia) sesuai dengan PBI No.22/23/PBI/2020 dan juga PJP yang mendapat izin PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lewat PP No 71/2019 dari Menkodigi akhirnya berevolusi menjadi media transaksi pembayaran dan merchant judol. 

    “Inilah yang menyebabkan maraknya judol semakin berkembang pesat,” paparnya.
     
    Dia bilang, baik perbankan, e-wallet maupun operator seluler adalah media yang digunakan untuk melakukan pembayaran judol secara digital. 

    Ketiga lembaga itu meraup keuntungan atau cuan berupa Fee based income (pendapatan) yang cukup jumbo. 
     
    Berdasarkan catatan CBC, sejak 2017 hingga 2024, terjadi transaksi judol lewat perbankan, e-wallet dan operator seluler sebesar Rp1.416 triliun. 

    Kemudian sistem pembayaran yang membantu judol , di mana, perbankan mendapat Rp3.000 per transaksi, e-wallet Rp1.500 per transaksi dan operator seluler di kisaran Rp2.500-Rp5.000 per top up. 

    Sehingga, pendapatan perbankan, e-wallet dan operator seluler dari praktik judol  selama 8 tahun (2017-2024) sebesar fee based income perbankan Rp70,5 triliun, e-wallet Rp11,5 triliun, operator seluler Rp4,2 triliun. Sedangkan nilai transaksi yang diblokir PPATK sebesar Rp101 triliun. 
     
    “Jumlah pendapatan bank, e-wallet dan operator seluler dari judol dalam 8 tahun, sebesar Rp86,2 triliun dan yang diblokir Rp101 triliun dapat diambil oleh BPK bekerja sama dengan Kejagung dengan cara dicicil selama setahun,” ungkapnya. 

    Jika besarnya pengembalian tidak sesuai dengan angka sebenarnya, kata dia, BPK dapat melakukan investigasi audit, IT audit, di mana biaya audit ditanggung lembaga yang bersangkutan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta supaya ketua umum partai pendukungnya dapat melakukan pertemuan secara rutin. 

    Hal tersebut diungkapkan Surya Paloh saat menjawab pertanyaan mengenai pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Partai di Istana yang berlangsung pada 1 November 2024 lalu. 

    “Beliau mengajak agar pertemuan antara partai politik dilakukan secara rutin,” kata Surya Paloh, usai Apel Siaga di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024). 

    Surya Paloh mendukung gagasan Prabowo. Menurutnya, pertemuan rutin antara pimpinan partai politik sangat positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Menurut saya baik-baik saja. Goalnya besarnya langkah kita semakin maju  di dalam berbangsa dan bernegara. Itulah harapan yang paling penting. Itulah harapan Nasdem,” terangnya. 

    Surya juga menjelaskan bahwa Nasdem telah memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dia berharap Prabowo mengerikan succes story.

    “Dengan harapan kita juga agar succes story bisa kita mulai lagi dari apa yang kita capai,” ucapnya. 

    Sebelumnya, para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang.

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.  

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

  • 8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan

    8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan

    Politik “Makan Siang” ala Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengundang ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai-partai politik untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/2024) siang.
    Pertemuan ini diadakan sehari setelah Prabowo bertemu calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).
    Pertemuan makan siang tersebut berlangsung selama lebih dari 2,5 jam, dimulai pukul 13.00 WIB.
    Pada saat yang sama, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo, usai bertemu Prabowo pada malam sebelumnya.
    Gaya politik makan siang ini pernah diterapkan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan, termasuk saat mengumpulkan tiga bakal calon presiden pada 2023 di Istana Merdeka.
    Pada makan siang 30 Oktober 2024 tersebut, ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, hadir lengkap.
    Jokowi sudah menggunakan cara ini sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 2014, ia berhasil membujuk 989 pedagang kaki lima di Taman Banjarsari untuk pindah ke Pasar Klitikan tanpa menimbulkan aksi massa atau bentrokan.
    Menurut informasi, sebelum pemindahan itu, Jokowi mengundang para pedagang dari paguyuban PKL Monumen 45 Taman Banjarsari untuk makan siang sebanyak 54 kali, yang diikuti dengan perundingan yang akhirnya membuat para pedagang setuju untuk pindah.
    Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi menggunakan cara serupa untuk menyelesaikan masalah dengan warga, seperti saat melakukan penataan Pasar Tanah Abang dan mengajak warga Petukangan, Jakarta Selatan, yang bersengketa terkait proyek jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) W2.
    Seolah mengikuti langkah Jokowi, Prabowo mengajak elite partai politik makan siang bersama di Istana Merdeka.
    Dalam pertemuan makan siang tersebut, tujuh perwakilan partai hadir, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
    Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi hadir mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
    Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para petinggi Partai Gerindra, memimpin pertemuan tersebut yang berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga para ketua umum meninggalkan Istana sekitar pukul 14.50 WIB.
    Usai makan siang, para ketua umum dan sekjen partai menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kerja sama antara partai politik dengan pemerintah untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
    Prabowo juga menawarkan pertemuan rutin untuk membicarakan berbagai kebijakan dan ide pemerintah.
    “Beliau menawarkan mungkin akan ada pertemuan rutin antara seluruh ketua umum parpol koalisi untuk membahas kebijakan-kebijakan yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” kata Paloh, Jumat.
    Paloh membantah bahwa pertemuan ini membahas Pilkada maupun dukungan sejumlah kader Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang berpihak pada pasangan calon lain di Pilkada Jakarta, yaitu Pramono Anung-Rano Karno.
    Pramono Anung dan Rano Karno diusung oleh PDI-P, sementara PKB berkoalisi dengan KIM Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.
    Senada, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa setiap partai KIM Plus memiliki perhatian yang sama untuk memenangkan kandidat mereka masing-masing.
    “Saya pikir masing-masing partai punya
    concern
    untuk memenangkan pasangannya,” ujarnya.
    Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menambahkan bahwa Prabowo ingin mendengar masukan dari para ketum parpol dalam diskusi yang berlangsung santai dan penuh canda.
    Ia menyebut tidak ada pembahasan terkait Pilkada atau pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil pada malam sebelumnya.
    Prabowo berencana mengadakan pertemuan rutin dengan ketua umum partai politik setiap Jumat, sesuai dengan jadwal yang memungkinkan.
    “Harapannya ini bisa menjadi pertemuan rutin setiap Jumat bagi yang berkesempatan hadir,” ujar Muzani.
    Prabowo diketahui memiliki agenda kunjungan ke luar negeri selama 15-16 hari pada November, sehingga pertemuan akan disesuaikan dengan kesibukannya.
    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menuturkan, politik makan siang yang dilakukan Prabowo bukan serta merta mengikuti Presiden Jokowi.
    Ia beranggapan, politik makan siang sudah menjadi budaya atau kultur politik secara umum orang Indonesia. Biasanya, pembicaraan apapun termasuk pembicaraan politik dibicarakan dalam sebuah jamuan makan.
    “Memang pembicaraan-pembicaraan apapun gitu ya termasuk pembicaraan politik itu biasanya dibicarakan dalam sebuah jamuan makan, bisa makan malam, bisa makan siang atau sarapan pagi,” ucap Adi, Sabtu (2/11/2024).
    Menurut Adi, para pemimpin sejak dahulu sudah membicarakan hal-hal yang serius di tempat makan.
    Bukan hanya oleh Jokowi saat bertemu ketua umum partai atau Prabowo, tapi juga saat figur-figur kunci ketika bertemu presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
    “Itu juga dalam suasana perjamuan makan. Ataupun, misalnya, pemimpin-pemimpin yang lain juga melakukan hal yang serupa. Itu artinya memang bahwa politik itu tidak melulu dibicarakan dalam ruang-ruang yang formal dan serius seperti forum-forum besar, seperti auditorium,” jelas Adi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka

    Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 14:21 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik koalisi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11) siang.

    Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi salah satu ketua parpol yang terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 12.45 WIB.

    “Rencananya mau ada makan siang bersama Presiden,” kata Zulkifli saat ditanya maksud kedatangannya menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta.

    Selain dirinya dan Sekjen DPP PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, kata Zulkifli, Presiden Prabowo juga mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersama Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.

    Selain itu, juga hadir Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang tiba sekitar pukul 12.50 WIB, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Muhaimin dalam pernyataannya mengatakan ada keinginan dari para ketua umum partai koalisi untuk menggelar pertemuan rutin dengan Presiden Prabowo.

    “Kita ada keinginan juga untuk pertemuan rutin antarketua umum partai dan ini pertemuan pertama,” katanya.

    Mengenai apakah pertemuan hari ini juga dihadiri perwakilan dari PDI Perjuangan, Muhaimin mengaku belum mengetahui soal itu.

    Sumber : Antara

  • Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi

    Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Para ketua umum partai koalisi menyampaikan harapannya menggelar pertemuan secara rutin dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang konsultasi.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, sekitar pukul 12.45 WIB.

    “Agendanya belum tahu, tapi kita berkeinginan juga untuk ada pertemuan rutin antarketua umum parpol,” katanya.

    Muhaimin menyebut kedatangannya ke Istana Kepresidenan Jakarta siang ini merupakan pertemuan perdana para ketum Koalisi Indonesia Maju Plus di lingkungan Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya terkait interval pertemuan rutin tersebut, Muhaimin masih menanti petunjuk dari Presiden Prabowo.

    “Belum, nanti kita lihat,” katanya saat ditanya apakah pertemuan rutin itu akan digelar setiap bulan.

    Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.53 WIB mengatakan pertemuan Prabowo dengan para Ketum dan Sekjen partai koalisi dimulai dengan santap siang.

    “Makan siang pasti,” katanya.

    Surya Paloh mengaku memperoleh pemberitahuan pertemuan itu pada hari ini dan memperkirakan pertemuan Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi membahas seputar konsultasi.

    “Belum tahu, mungkin barangkali konsultasi biasa,” katanya.

    Selain Muhaimin dan Surya Paloh, juga hadir Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga hadir sejumlah sekjen dan perwakilan parpol di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta di antaranya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo alis Eko Patrio, dan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Viktor Laiskodat.

    Sumber : Antara

  • Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, para ketua umum hingga petinggi parpol yang saat ini berada di barisan pemerintahan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan selepas salat Jumat. 

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

    Kemudian, satu per satu mulai keluar sekitar pukul 14.50 WIB. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan ketua umum parpol KIM yang terlihat keluar duluan. 

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengungkap agenda pertemuan Prabowo dengan para elite parpol KIM Plus diisi dengan agenda makan siang. 

    Setelah itu, beberapa ketua umum parpol lainnya turut keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan usai agenda makan siang tersebit. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku agenda makan siang itu hanya untuk berdiskusi. 

    “Diskusi itu ya ketawa-tawa ringan, bercanda dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan. Brainstorming lah ya,” kata pria yang juga Ketua MPR itu kepada wartawan, Jumat (1/11/2024). 

    Muzani menyebut ada harapan agar pertemuan tersebut rutin dilakukan pada Jumat setiap minggunya. 

    “Tapi kan tentu saja disesuaikam dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” ucapnya. 

    Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 secara tidak spesifik turut dibicarakan. 

    Seperti diketahui, KIM Plus memiliki kerja sama politik di mana parpol anggotanya mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama di sejumlah kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa di antaranya yakni di Jakarta dan Jawa Tengah. 

    “Pilkada tidak terlalu spesifik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu. 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa para ketua umum parpol dan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, turut membicarakan soal kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan. 

    “Beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan yang barangkali dalam pemikiran-pemikiran yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” ujar pemilik Media Group itu.