Tag: Muslim Arbi

  • Rakyat Lebih Tertarik Prabowo Tumpas Pejabat Geng Solo

    Rakyat Lebih Tertarik Prabowo Tumpas Pejabat Geng Solo

    GELORA.CO – Masa kekuasaan Joko Widodo atau Jokowi sudah selesai terhitung kursi RI 1 disi kepala negara baru, yakni Prabowo Subianto. Berbagai strategi dan manuver yang dilancarkan dinilai akan sulit menghidupkan kembali era Jokowi.

    Salah satunya soal gimmick Mr J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Sosok J ini seolah digiring menjurus ke Jokowi meski hingga kini masih dirahasiakan parpol pimpinan Kaesang Pangarep itu.

    “Mau bikin manuver apalagi untuk memviralkan PSI? Publik enggak mempan lagi dikibulin. Manuver Jokowi membranding PSI dengan gimmick Mr J enggak akan laku di tengah utang-utang dan tekanan ekonomi,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Alih-alih mengangkat kembali pamor positif Jokowi, Muslim justru membaca ada gelagat publik lebih tertarik jika Presiden Prabowo membersihkan kabinetnya dari orang-orang dekat Jokowi yang kerap disebut “Geng Solo”.

    Contoh yang sudah dilakukan adalah dengan memecat loyalis Jokowi, Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi. Budi Arie kerap disorot karena namanya kerap dikait-kaitkan dengan kasus judi online di meja persidangan. 

    “Rakyat lebih tertarik Presiden Prabowo menumpas pejabat Geng Solo, ini lebih trending dibanding gimmick Mr J untuk kelabui publik. Rakyat pasti sudah bosan dengan gimmick menipu itu,” pungkas Muslim.

  • Domino Kadir Karding-Raja Juli Kesankan Kompromi Moral dan Hukum dengan Penjahat

    Domino Kadir Karding-Raja Juli Kesankan Kompromi Moral dan Hukum dengan Penjahat

    GELORA.CO -Suara bernada ketidakpuasan terus bermunculan merespon aksi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang kedapatan main domino bersama Azis Wellang, orang yang disebut-sebut pelaku pembalakan liar.

    Tindakan Raja Juli dan Kadir Karding bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berjanji menghadirkan pemerintahan yang berintegritas.

    “Kehadiran pejabat negara dalam sebuah acara bersama tersangka pembalakan liar dipandang publik sebagai kompromi moral dan hukum. Ini bisamenurunkan kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi melalui pesan elektronik yang diterima RMOL di Jakarta, Minggu 7 September 2025.

    Dia meniai tindakan Raja Juli dan Kadir Karding menimbulkan dampak serius terhadap citra pemerintah. Kehadiran keduanya dalam forum sosial bersama seorang tersangka menunjukkan tidak adanya sensitivitas dan etika pejabat publik.

    “Harus segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik agar tidak terus bergulir liar. Di sisi lain pemerintah juga harus memperkuat pedoman etik bagi pejabat publik, terutama dalam kaitannya dengan hubungan sosial bersama pihak yang sedang dalam proses hukum,” ujar Muslim lagi.

    Jika Prabowo benar-benar ingin menjaga marwah pemerintahannya, sebut dia, Raja Juli dan Kadir Karding mestinya diberhentikan.

    Khusus Raja Juli, Muslim ragu Prabowo akan melakukan evaluasi. Kedekatan dengan mantan presiden Joko Widodo membuat posisi Raja Juli yang juga Sekjen PSI relatif aman meski terseret kontroversi.

    “Sampai hari ini tidak ada tindakan apapun terhadap orang-orangnya Jokowi di kabinet meski sering bermasalah. Prabowo harusnya berani mengambil keputusan meski berisiko memicu ketegangan politik (dengan Jokowi),” tukas Muslim Arbi.

    Viral foto Raja Juli Antoni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding main domino bersama pengurus Persatuan Olahraga Domino Indonesia Andi Rukman Nurdin Karumpa dan tersangka pembalakan liar Azis Wellang. 

    Mereka tampak asyik bermain domino di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dimana Karding menjabat Sekjen.

    Raja Juli mengklaim tidak ada pembicaraan menyangkut kasus pembalakan liar meski sebelum main domino dirinya diskusi berdua dengan Kadir selama dua jam lamanya. Dia bahkan mengaku baru tahu Azis Wellang sebagai tersangka pembalakan liar usai ramai pemberitaan

  • Gelar Perkara Laporan Eggy Sudjana Digelar Besok, Rismon Sianipar Minta Gus Nur dan Bambang Tri Hadir

    Gelar Perkara Laporan Eggy Sudjana Digelar Besok, Rismon Sianipar Minta Gus Nur dan Bambang Tri Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, diundang hadir dalam gelar perkara Bareskrim Polri mengenai laporan dari Prof. Eggy Sudjana, Kamis (3/7/2025) besok.

    Dikatakan Rismon, dalam gelar perkara yang akan dilakukan di ruang Rowassidik Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin, Lantai 10 itu, bukan hanya pihak TPUA yang dihadirkan.

    “Dalam gelar perkara khusus besok, kami berharap bukan hanya pihak TPUA yang boleh menghadirinya,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Rabu (2/6/2025).

    Menurut Rismon, Pakar Telematika Roy Suryo hingga Dokter Tifauzia Tyassuma yang juga diundang TPUA pun seyogyanya hadir dalam gelar perkara tersebut.

    “Juga Gus Nur, maupun Bambang Tri sebaiknya bisa menghadiri gelar perkara,” ucapnya.

    Ia beranggapan bahwa jika hanya tim TPUA yang hadir dalam gelar perkara, mereka tidak sepenuhnya memahami detail dokumen Jokowi yang diperkarakan.

    “Apabila hanya tim TPUA yang menghadiri, maka mereka tidak akan paham terkait hal-hal detail terkait menguji keotentikan sejumlah dokumen,” Rismon menuturkan.

    “Termasuk di dalamnya lembar pengesahan skripsi Jokowi, ijazahnya, dan dokumen akademik lainnya,” tambahnya.

    Rismon bilang, atas alasan tersebut, TPUA yang diwakili Muslim Arbi mengajukan nama-nama yang akan dihadirkan di Bareskrim Polri dalam gelar perkara.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara khusus atas laporan dari Prof. Eggy Sudjana, yang juga dikenal sebagai bagian dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait ijazah Jokowi.

    Undangan resmi tersebut dikeluarkan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) dengan nomor: B/3343/VI/RES.1.24/2025/Dittipidum tertanggal 30 Juni 2025.

  • Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    GELORA.CO – Geng Solo dianggap sebagai musuh reformasi dan pelanggar UU yang harus ditertibkan di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Geng Solo dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang dekat dengan lingkaran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Geng Solo ini dikenal sering kangkangi UU. Contohnya pelanggaran UU yang disengaja untuk loloskan Gibran, itu adalah pelanggaran UU yang fatal,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 22 Juni 2025.

    Indikasi manuver Geng Solo ini bahkan menurut Muslim telah berdampak luas terhadap iklim politik dalam negeri. Akibat ulah mereka, kini muncul desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Jadi pelanggaran UU ini sudah sangat beralasan kuat untuk makzulkan Gibran. Geng ini juga diduga kuat menyuburkan KKN, mereka adalah musuh reformasi dan pelanggar UU yang nyata,” pungkas Muslim.

    Istilah Geng Solo sudah cukup lama terdengar di perpolitikan Tanah Air. Kelompok ini kerap diasosiasikan sebagai pihak-pihak pendukung setia Jokowi di pemerintahan.

    Geng Solo ini belakangan kembali ramai dibahas, termasuk oleh para aktivis setelah Jokowi lengser. Beberapa di antaranya dituding masih berada di pemerintahan, seperti Budi Arie Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, hingga Sakti Wahyu Trenggono yang lantang menyebut Jokowi sebagai bos mereka pasca Idulfitri tahun ini.

  • Muslim Arbi Khawatir Kasmudjo Meninggal Mendadak setelah Bantah sebagai Dosen Pembimbing Jokowi: Dia Saksi Kunci

    Muslim Arbi Khawatir Kasmudjo Meninggal Mendadak setelah Bantah sebagai Dosen Pembimbing Jokowi: Dia Saksi Kunci

    GELORA.CO – Kekhawatiran mendalam disampaikan pengamat politik Muslim Arbi atas keselamatan Kasmudjo, seorang dosen senior dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang kini tengah menjadi sorotan publik. Kasmudjo sebelumnya membuat pengakuan mengejutkan dengan menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing akademik Joko Widodo (Jokowi), mantan Presiden Republik Indonesia.

    Pengakuan Kasmudjo yang disampaikan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu mengguncang narasi yang selama ini dibangun oleh pihak Jokowi mengenai latar belakang akademiknya di UGM. Jokowi sebelumnya menyebut bahwa Kasmudjo adalah pembimbing akademik, bahkan pernah dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya—klaim yang kemudian secara terang-terangan dibantah oleh Kasmudjo sendiri.

    Dalam keterangannya kepada media, Muslim Arbi menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka:

    “Saya khawatir Pak Kasmudjo mengalami kejadian tak terduga. Pengakuan beliau sangat penting dalam membongkar kebenaran soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Kalau sampai beliau mendadak meninggal, maka satu-satunya saksi kunci yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi akan hilang. Kita tidak ingin kasus ini senyap karena hilangnya bukti hidup,” ujar Muslim Arbi dalam pernyataannya kepada Radar Aktual, Selasa (17/6).

    Muslim menambahkan bahwa keselamatan Kasmudjo harus menjadi perhatian publik dan lembaga penegak hukum. Ia bahkan meminta perlindungan hukum dan jaminan keselamatan diberikan kepada dosen tersebut.

    Kasmudjo sebelumnya menyampaikan bahwa pada tahun 1985—masa ketika Jokowi diklaim sedang menyusun skripsi—dirinya belum menjadi dosen tetap, melainkan masih berstatus asisten dosen (asdos). Dalam pernyataannya, ia mengatakan:

    “Saya tidak pernah menjadi dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Saya juga tidak pernah membimbing skripsinya. Kalau klaim itu beredar, saya harus luruskan. Pada masa itu saya masih asisten dosen,” ujarnya dalam wawancara yang telah viral di media sosial.

    Pernyataan itu mempertegas keraguan publik terhadap validitas ijazah Jokowi dari UGM, terlebih setelah tidak ada dokumen SK penunjukan resmi yang menyatakan bahwa Kasmudjo adalah pembimbing akademik Jokowi.

    Kasmudjo kini menjadi satu-satunya figur penting yang bisa dimintai keterangan dalam proses hukum menyangkut dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sejumlah laporan dari masyarakat sipil dan pengacara independen telah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Komnas HAM, mendesak pembukaan kembali investigasi terhadap latar belakang akademik Jokowi.

    Muslim Arbi menganggap bahwa kehadiran Kasmudjo di persidangan sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh dokumen tertulis semata.

    “Kasmudjo bukan hanya saksi biasa, tapi saksi utama. Tanpa beliau, publik kehilangan jendela utama untuk mengetahui kebenaran sejarah pendidikan Jokowi,” tegas Muslim.

    Kekhawatiran Muslim bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kasus besar di Indonesia, saksi-saksi kunci sering kali dikabarkan wafat secara mendadak. Peristiwa semacam itu menimbulkan kecurigaan dan memunculkan istilah “silent operation” untuk menutup kasus yang berpotensi membahayakan elite kekuasaan.

    Muslim Arbi mengingatkan, jangan sampai publik kehilangan lagi orang-orang yang menyimpan informasi kunci hanya karena negara tidak memberi perlindungan memadai.

    Aktivis dan tokoh masyarakat sipil lain mulai angkat suara, meminta Komisi Yudisial, Komnas HAM, hingga KPK untuk ikut mencermati perkembangan situasi yang menimpa Kasmudjo. Mereka mendesak agar negara menjamin keselamatan pihak-pihak yang memiliki informasi penting mengenai Jokowi, khususnya dalam hal validitas ijazah sarjana yang kerap dikritik publik.

    Selain itu, dorongan agar UGM membuka dokumen asli, arsip akademik, dan SK-SK resmi terkait proses akademik Jokowi terus menguat. Jika Kasmudjo sampai meninggal dunia secara mendadak, hal itu bisa mengubur peluang kebenaran terungkap.

    “Jangan sampai ini menjadi sejarah kelam. Rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka dan bagaimana latar belakang akademiknya. Negara tidak boleh tutup mata,” pungkas Muslim Arbi.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Jokowi atau UGM terkait klarifikasi ulang atas status akademik Jokowi maupun keamanan Kasmudjo sebagai saksi kunci.

  • Tito Punya Agenda Tersembunyi Goyang Prabowo dari Dalam?

    Tito Punya Agenda Tersembunyi Goyang Prabowo dari Dalam?

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto diminta segera  mengevaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian karena manuvernya dianggap membahayakan pemerintahan.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi berujar, manuver berbahaya Tito yakni terkait keputusan pemindahan 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Muslim mengingatkan, Mendagri Tito mesti diwaspadai karena keputusannya berpotensi memicu konflik antara Aceh dan Sumut.

    “GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sudah berada di pangkuan NKRI. Cara Tito itu sangat berbahaya bagi Prabowo karena akan memancing konflik lebih luas,” kata Muslim saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 15 Juni 2025.

    Mencermati dampak serius yang ditimbulkan, Muslim curiga ada agenda tersembunyi yang sedang dilancarkan Mendagri Tito.

    “Apa maunya Mendagri kalau keputusannya memicu konflik? Apa Tito punya agenda tersembunyi menggoyang Prabowo dari dalam?” tanya Muslim.

    Untuk itu, Presiden Prabowo diminta tidak tinggal diam. Selain meredam potensi konflik dua provinsi, Prabowo juga patut mempertimbangkan untuk mengevaluasi Mendagri Tito.

    “Saya kira (Tito) salah satu menteri kabinet Prabowo yang perlu dievaluasi, apalagi Tito ini sangat loyal ke Geng Solo (pendukung Jokowi),” pungkas Muslim.

  • Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    GELORA.CO -Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai langkah konstitusional dan dapat menyelamatkan moral bangsa.

    Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons upaya yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI agar putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan.

    “Desakan agar Wapres Gibran dimakzulkan adalah langkah tepat dan konstitusional,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Desakan pemakzulan tersebut beralasan mengingat meloloskan Gibran yang belum berusia 40 tahun sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dipaksakan lewat perubahan undang-undang.

    “Ditambah lagi dengan akun Fufufafa yang dibuktikan Dr Roy Suryo 99,9 persen milik Gibran. Dan itu diakui adiknya, Kaesang juga BSSN. Isi chat akun Fufufafa yang amoral itu adalah perbuatan tercela dan langgar sumpah dan janji presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945,” terang Muslim.

    Atas dasar itu, Muslim memandang surat permintaan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR, MPR dan DPD RI sah secara konstitusi dan benar menurut kaidah demokrasi.

    “Itu adalah cerminan panggilan tugas demi keselamatan bangsa dan negara. Maka tidak ada alasan bagi DPR dan MPR untuk tidak menindaklanjuti surat para purnawirawan jenderal tersebut,” tutur Muslim.

    “Poin usulan lain Forum Purnawirawan TNI yang meminta kembali ke UUD 1945 asli juga langkah tepat untuk selamatkan negara dan bangsa dan kehancuran. Rakyat harus ikut mengawal agar DPR dan MPR melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” pungkas Muslim.

  • Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

    Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

    GELORA.CO – Desakan Forum Purnawirawan TNI mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (Wapres) diyakini bakal meluas. 

    Potensi itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons dinamika politik nasional yang kembali memanas setelah ratusan purnawirawan TNI, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno secara terbuka menyuarakan tuntutan untuk makzulkan Gibran.

    “Gerakan ini bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari gelombang yang lebih besar yang berpotensi meluas sampai ke seluruh Indonesia,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.

    Menurut dia, langkah purnawirawan TNI itu akan memicu efek domino yang tak bisa dianggap remeh. Jaringan purnawirawan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak pemakzulan Gibran.

    “Gerakan purnawirawan TNI ini bukan gerakan lokal. Ini akan menjadi gerakan nasional. Karena jaringan purnawirawan TNI itu ada di seluruh Indonesia, dan mereka memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat,” terangnya.

    Muslim menilai, kehadiran nama besar seperti Try Sutrisno yang juga wakil presiden era Presiden Soeharto itu memberi bobot moral dan politik yang sangat besar terhadap tuntutan tersebut. 

    Diperkirakan dalam waktu dekat ini, akan bermunculan pernyataan-pernyataan serupa dari berbagai kelompok purnawirawan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

    “Jangan remehkan ini. Jika para purnawirawan satu suara, ini bisa mengguncang legitimasi Gibran sebagai wapres. Rakyat akan menilai ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan suara nurani bangsa,” tutur Muslim.

    Muslim melihat, gerakan pemakzulan muncul dari akumulasi kekecewaan terhadap sikap dan langkah politik Gibran yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan etika ketatanegaraan dan prinsip keadilan.

    Selain itu, setelah menjabat, Gibran juga dinilai kurang menunjukkan kinerja substansial di bidang kenegaraan, sementara aktivitas politiknya lebih banyak menimbulkan kegaduhan baru.

    “Ini menjadi pemantik ketidakpuasan di kalangan purnawirawan TNI yang terkenal menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, keadilan, dan penghormatan terhadap proses konstitusional. Bila tuntutan ini dibiarkan menguat tanpa respon serius dari pemerintah dan DPR, maka Indonesia akan memasuki masa instabilitas politik yang serius,” jelas Muslim.

    Tak hanya itu, lanjut dia, jika elite terus mengabaikan aspirasi purnawirawan, maka kepercayaan publik kepada lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah akan makin runtuh.

    “Gerakan purnawirawan TNI ini diperkirakan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Namun, diperkirakan akan ada konsolidasi lebih besar, berupa deklarasi serentak, konsolidasi daerah, hingga aksi-aksi moral di berbagai kota besar. Desakan purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan adalah peristiwa politik besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dengan jejaring nasional, legitimasi moral, dan kemampuan mobilisasi yang kuat, gerakan ini berpotensi mengubah dinamika politik Indonesia dalam waktu singkat,” pungkas Muslim. 

  • Jokowi Punya Agenda Hancurkan Prabowo

    Jokowi Punya Agenda Hancurkan Prabowo

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto diyakini akan menuai hasil perselingkuhan politik dengan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. 

    Karena diduga saat ini agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya sedang berupaya menghancurkan Prabowo.

    “Saat ini agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya sedang berupaya hancurkan Prabowo,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu 30 Maret 2025.

    Muslim mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat membantah ayahnya, Jokowi karena selama ini Gibran dianggap hasil dari pengkhianatan konstitusi.

    “Sulit dimaafkan, bahkan seharusnya dimakzulkan. Gibran adalah potret busuk politik Jokowi yang dimanfaatkan Prabowo untuk mendapatkan dukungan Jokowi dan oligarki di belakang Jokowi untuk memperoleh kekuasaan dengan melanggar konstitusi,” kata Muslim.

    Apalagi, kata Muslim, terpilihnya Prabowo-Gibran adalah dukungan dari Jokowi sebagaimana yang pernah disampaikan Prabowo saat pidato di HUT ke-17 Partai Gerindra.

    “Prabowo menikmati itu, dan sekarang Prabowo akan menuai hasil perselingkuhan politik dengan Jokowi. Dan Gibran itu hanya boneka dan pion Jokowi dan oligarki di belakangnya,” pungkas Muslim.

  • Anggaran IKN Diblokir, Prabowo Mulai Tinggalkan Jokowi

    Anggaran IKN Diblokir, Prabowo Mulai Tinggalkan Jokowi

    GELORA.CO – Penghentian anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap sebagai cara Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan jaring “sanderaan” Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, penghentian anggaran IKN merupakan tindakan rasional.

    “Menghentikan IKN oleh Prabowo tidak ada kaitan kedekatan antara Jokowi-Prabowo, itu tindakan selamatkan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

    Muslim menilai, jika Prabowo tidak segera menghentikan anggaran IKN, maka negara terancam bangkrut.

    “Uutang negara ribuan triliunan, kemampuan bayar yang lemah dari sisi pajak saja masih defisit, langkah Prabowo itu rasional,” kata Muslim.

    Muslim pun menyetujui jika ada tafsir tindakan Prabowo tersebut sebagai upaya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.

    “Atau upaya Prabowo secara perlahan memutus jaring ‘sanderaan” Jokowi terhadap Prabowo selama ini bisa benar adanya,” pungkas Muslim.