Xcloud.id

Tag: Musa Rajekshah

  • Anggota DPR sebut layanan publik di jalan tol harus ditingkatkan

    Anggota DPR sebut layanan publik di jalan tol harus ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengatakan kualitas pelayanan publik di jalan tol perlu ditingkatkan guna memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.

    Dia menilai pelayanan jalan tol tidak cukup hanya dengan memastikan infrastruktur fisik yang baik, tetapi juga harus dilengkapi dengan sistem pengawasan modern dan penegakan aturan yang konsisten. Dia menyampaikan hal itu sebagai pengguna rutin Jalan Tol Kunciran-Serpong.

    “Penanda arah sering muncul mendadak. Kalau pengemudi baru lewat, bisa saja panik atau salah jalur,” kata Musa dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kantor Jalan Tol PT Marga Trans Nusa (MTN) di Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis.

    Dia menjelaskan rambu peringatan harus ditempatkan dengan jarak yang cukup sebelum titik rawan agar pengemudi dapat mengantisipasi dengan baik. Di sisi lain, ia menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di jalan tol, baik akibat kelalaian. pengemudi maupun kondisi jalan yang tidak sepenuhnya aman.

    Dia menegaskan perlunya sinergi antara pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah dalam memperkuat pengawasan berbasis teknologi. Menurut dia, kecelakaan di jalan tol masih sering terjadi, dan tak bisa hanya diatasi dengan imbauan.

    “Harus ada penegakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang modem. CCTV sudah banyak, tapi belum dikaitkan dengan sistem pengawasan lalu lintas elektronik,” kata dia.

    Dia mendorong agar sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) diterapkan juga di jalan tol. Dengan begitu, menurut dia, pelanggaran batas kecepatan dapat dipantau secara otomatis dan pelanggar bisa langsung dikenai sanksi tanpa harus menunggu razia manual.

    “Di luar negeri, pelanggaran batas kecepatan bisa langsung terdeteksi dan ditindak. Di sini speed limit 100 km per jam, tapi tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Akibatnya, ada yang melaju terlalu cepat, ada juga yang terlalu lambat di jalur kanan. Situasi ini berpotensi menimbulkan kecelakaan,” katanya.

    Selain aspek teknologi, dia juga menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola pelayanan jalan tol yang memperhatikan kenyamanan pengguna di malam hari. la mencontohkan perlunya jalur getar (rumble strip) di jalan tol yang panjang dan lurus untuk mengantisipasi pengemudi yang mengantuk.

    “Kalau malam hari, banyak pengemudi yang lelah. Jalur getar bisa menjadi pengingat agar mereka tetap waspada. Ini bentuk pelayanan publik yang sederhana tapi berdampak besar terhadap keselamatan,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan pelayanan publik di sektor transportasi harus dilihat sebagai ekosistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan infrastruktur, keamanan pengguna, hingga sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

    “Pelayanan publik itu bukan sekadar infrastruktur fisik. Ini soal kenyamanan, keselamatan, dan kepastian hukum di lapangan. Kalau semua pihak punya komitmen yang sama, saya yakin kualitas pelayanan jalan tol kita bisa jauh lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025

    Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025

    Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Menurutnya, banyaknya PBG yang diterbitkan mencerminkan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.
    Pesan itu disampaikannya Tito dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10/2025).
    “Yang paling banyak [menerbitkan PBG] untuk MBR, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi, kalau semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” jelasnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
    Ia menjelaskan, pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
    Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat biaya kepemilikan rumah semakin terjangkau.
    Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemda dengan menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada).
    Namun, Tito menekankan bahwa pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. 
    Pemda, kata dia, harus menyosialisasikan program tersebut agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya.
    Tito juga mengapresiasi pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR. Ia meminta daerah dengan angka penerbitan rendah agar segera meningkatkannya.
    “Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak menyosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.
    Tito menegaskan pentingnya mendukung program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
    Ia menjelaskan, ekosistem itu melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar dan kecil, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan seperti perbankan.
    Karena itu, ia memperkirakan program ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tumbuh 8 persen pada akhir 2029.
    “Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelas Tito.
    Tito juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung program Tiga Juta Rumah.
    Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa membangun seluruh rumah hanya dengan mengandalkan anggaran negara. 
    Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.
    “Ada rumah yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun swasta, ada pula yang dibangun masyarakat sendiri. Semua didukung kebijakan agar harga rumah semakin terjangkau,” kata Tito.
    Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan, Provinsi Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. 
    Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan kinerja tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
    “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujar Tito.
    Namun, ia juga menyoroti sejumlah daerah di Sumut yang belum menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. 
    Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.
    “Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” ucap Tito.
    Dalam forum tersebut juga hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.
    Usai kegiatan, Mendagri Tito bersama Menteri PKP Maruarar dan Musa Rajekshah meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni.
    Ketiganya kemudian berdialog dengan para penghuni terkait kondisi sarana dan prasarana di lokasi tersebut. Sebagian penghuni mengapresiasi fasilitas yang tersedia, sedangkan lainnya memberikan masukan untuk perbaikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR

    Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, penerbitan itu menandakan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.

    “Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Pesan itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10).

    Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dengan kebijakan ini diharapkan biaya untuk memiliki rumah menjadi murah.

    Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    Namun, Tito menekankan bahwa Pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. Pemda harus mensosialisasikan program tersebut agar banyak masyarakat yang memanfaatkannya.

    “Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.

    “Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelasnya.

    Selain itu, Tito mengapresiasi upaya bersama dari berbagai pihak dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak mungkin membangun seluruh rumah rakyat hanya dengan mengandalkan anggaran negara. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.

    “Oleh karena itu ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun oleh swasta, ada yang dibangun oleh sendiri, yang sendiri-sendiri dan ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk membuat harganya menjadi murah,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang menjadi yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.

    “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Mendagri juga menyebut sejumlah daerah di Sumut yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.

    “Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” tuturnya.

    Sebagai Informasi, turut hadir dalam forum tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.

    Setelah dari forum itu, Tito bersama Maruarar dan Musa meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni dan berdialog terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di tempat tersebut. Beberapa penghuni mengapresiasi berbagai fasilitas yang disediakan pengelola. Namun, ada pula penghuni yang memberikan masukan terkait dengan perbaikan fasilitas yang ada.

    (prf/ega)

  • Komisi V DPR mendorong integrasi transportasi di Terminal Pondok Cabe

    Komisi V DPR mendorong integrasi transportasi di Terminal Pondok Cabe

    Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI mendorong integrasi transportasi di Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, guna meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat peran terminal sebagai simpul transportasi yang modern.

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit Terminal Pondok Cabe, mulai dari sulitnya akses transportasi umum, keberadaan terminal bayangan, hingga minimnya penumpang dan operator bus yang aktif.

    “Jika tidak segera diintegrasikan dengan MRT, LRT, atau KRL, terminal ini hanya akan jadi bangunan tanpa fungsi nyata bagi rakyat. Terminal harus benar-benar berfungsi sebagai simpul transportasi yang memudahkan masyarakat,” kata Musa dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/9).

    Sebagai Anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Musa juga mendorong agar terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi.

    “Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Dedy Cahyadi mengungkapkan, operasional Terminal Pondok Cabe belum maksimal karena akses angkutan umum terbatas dan minat penumpang masih rendah.

    “Jumlah bus yang masuk lebih banyak dibanding penumpang yang berangkat dari terminal. Untuk itu, perlu segera disiapkan layanan feeder yang terhubung langsung dengan simpul transportasi lain,” ujar Dedy.

    Ia menegaskan, Ditjen Intram Kemenhub akan mendorong inovasi dalam pengelolaan terminal, agar setara dengan simpul transportasi lain seperti stasiun, bandara, dan pelabuhan.

    “Dengan penguatan feeder dan integrasi fisik ke simpul transportasi sekitar, Terminal Pondok Cabe dapat menjadi simpul perjalanan yang benar-benar diminati masyarakat,” ujarnya lagi.

    Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, bersama jajaran anggota Komisi V untuk meninjau pelayanan di Terminal Pondok Cabe, sebagai bahan untuk mengevaluasi pembangunan terminal-terminal baru di kota lain.

    Kunjungan itu, juga bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025, yang menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan sektor transportasi sekaligus mendorong terwujudnya sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berpihak pada masyarakat.

    Terminal Pondok Cabe diresmikan pada 31 Desember 2018. Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Terminal tersebut sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kini dalam proses serah terima menuju Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Yogyakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Bamsoet optimistis Indonesia tak hanya dapat menjadi tuan rumah ajang balap dunia, tetapi juga sebagai negara yang melahirkan juara dunia.

    “Dalam Munas ke-X ini kita akan menetapkan keputusan strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia. Termasuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum IMI secara musyawarah dan mufakat. Tradisi ini adalah wujud kedewasaan organisasi yang perlu kita jaga dan kita teruskan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

    Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan Munas IMI bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan momen meneguhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan melaui spirit ‘Standing and Growing Together’.

    Bamsoet mengatakan semangat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh keluarga besar IMI dalam menjaga harmoni, membangun solidaritas, serta menggerakkan roda organisasi.

    “Kita menyadari masih banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Saya bersama pengurus lainnya percaya bahwa kepengurusan IMI yang baru, dengan Ketua Umum IMI yang baru, IMI akan lebih maju dan terus mendunia dengan prestasi tinggi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia,” papar Bamsoet.

    Sederet Capaian IMI

    Bamsoet memaparkan selama empat tahun kepemimpinannya, IMI telah mencatat sejumlah capaian. Kini, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu tuan rumah penting kejuaraan dunia otomotif, baik roda dua maupun roda empat.

    Tercatat, ajang MotoGP Mandalika sukses digelar tiga kali, diikuti dengan MXGP di Lombok sebanyak tiga kali, serta dua kali World Superbike di Mandalika. Pada kategori mobil, Formula E di Ancol Jakarta telah berlangsung tiga kali, Asia Pacific Rally Championship (APRC) digelar tiga kali di Sumatera Utara, dan F1 Powerboat tercatat dua kali digelar di perairan Danau Toba.

    “Rangkaian kejuaraan balap internasional tersebut menjadi bukti bahwa Federasi Otomotif Dunia (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM) menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia. Ajang balap internasional tersebut sekaligus membuka ruang bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar dan bersaing dalam kompetisi level dunia,” ucap Bamsoet.

    Bamsoet menjelaskan salah satu capaian penting lainnya adalah restrukturisasi organisasi yang menghasilkan terbentuknya 37 IMI provinsi, termasuk provinsi baru di Papua. Hingga kini, 276 IMI kabupaten/kota telah terbentuk atau sekitar 54 persen dari total wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi tonggak penting agar pembinaan atlet balap dan pengelolaan olahraga otomotif lebih merata di daerah.

    IMI juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, IMI telah menerbitkan 1.942 lisensi bagi steward, pimpinan lomba, penyelenggara event, teknisi mobil-motor, hingga tenaga medis olahraga.

    “Keanggotaan IMI juga melonjak signifikan, dengan lebih dari 26 ribu Kartu Tanda Anggota Pro dan Mobilitas, 1.217 tanda klub terdaftar, serta 2.564 kartu izin start. Kita harapkan IMI kedepan akan terus melahirkan prestasi, memperkuat persaudaraan otomotif, dan menjadi motor kemajuan bangsa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembukaan Munas IMI ke-X di Yogyakarta juga dilakukan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Komdigi RI Meutya Hafid, Wakil Ketum KONI Pusat Tursandi Alwi, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujawo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Pembina IMI Tinton Soeprapto, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Komjen Pol (Purn) M Iriawan, Musa Rajekshah, Prasetyo Edi Marsudi, Ningrum Natasha Sirait, Robert J. Kardinal dan Boy H. Joedo, Calon Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, para pengurus IMI Pusat dan para Pengurus IMI Provinsi.

    (akn/ega)

  • Organisasi Sayap Golkar PP AMPG Bagikan Bantuan di Deli Serdang Sumut, Said Sampaikan Pesan Bahlil – Halaman all

    Organisasi Sayap Golkar PP AMPG Bagikan Bantuan di Deli Serdang Sumut, Said Sampaikan Pesan Bahlil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,  DELI SERDANG – Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Datuk H Said Aldi Al Idrus menyampaikan pesan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Pesan itu disampaikannya ketika AMPG menggelar bakti sosial dengan memberikan 1.000 paket Sembako kepada masyarakat dan anak yatim di Kabupaten Deli Serdang Sumatera utara, Kamis (27/3/2025), beberapa hari menjelang Lebaran.

    Menurut Said, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian sosial dan menyambung silaturahmi, terutama di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Baksos ini merupakan harapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar momentum Ramadan 1446 H ini dapat memperkuat silaturahmi serta kepedulian terhadap sesama. Bantuan juga diberikan kepada kader-kader Golkar yang membutuhkan,”ujar Said Aldi.

    Dalam acara kemarin, terlihat hadir Waketum PP AMPG ,M Rahmadian Shah yang juga anggota DPRD Sumatera Utara, anggota DPRD Medan El Barino Shah, Ketua DPD AMPG Sumut Dedi Dermawan Milaya, tokoh masyarakat, ulama dan pengurus OKP,Ormas,Pemuda pancasila,Remaja masjid,Rempala indonesia dan Kelompok pemuda binaan AMPG,

    Said Aldi juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini dipantau dan mendapatkan apresiasi dari Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPD I Partai Golkar Sumut H. Musa Rajekshah.

    “Terima kasih kita ucapkan atas dukungan dan apresiasi dari Pak Bahlil dan Pak Musa Rajekshah. Insya allah, DPD I AMPG Sumut mendoakan agar Pak Bahlil dan Pak Musa Rajekshah diberikan kesehatan dan tetap kuat dalam menjalankan amanah,” imbuh Dedi dermawan yang juga Ketua Bidang Pemuda DPD partai Golkar Sumatera utara,

    Dedi Dermawan Milaya, Ketua DPD AMPG Sumut, Yang Juga korwil Pengurus Pusat  PP AMPG mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi yang sangat penting dalam masyarakat.

    “Kita harus selalu berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama di bulan suci Ramadan seperti ini,” kata Demi Dermawan Milaya.

    Buka puasa di Kamboja

    Awal pekan ini, Said Aldi Al Idrus juga menghadiri undangan buka puasa bersama Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, di Phnom Penh pada Senin (24/3/2025).

    Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 6.000 tokoh masyarakat Islam Kamboja serta 100 pimpinan NGO dunia.

    Dalam kesempatan itu, Said Aldi menyampaikan salam hormat dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    “Kami membawa salam hangat dan hormat dari Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Perdana Menteri Hun Manet serta seluruh masyarakat Kamboja yang hadir di acara ini,” ujar Said Aldi, seperti dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/3/2025).

    Pertemuan ini menjadi momen penting bagi PP AMPG dalam memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Kamboja, khususnya dalam membangun sinergi di kalangan pemuda dan komunitas Islam di kedua negara.

    Selain menghadiri acara buka puasa, Ketum PP AMPG juga berinteraksi dengan para pemimpin NGO dari berbagai negara, membahas isu-isu strategis terkait pemuda, kepemimpinan, dan kerja sama internasional.

    “Kami berharap hubungan antara pemuda Indonesia dan Kamboja semakin erat, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun ekonomi. Semoga momentum Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua dalam memperkuat persatuan dan kerja sama,” tambahnya.

  • Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas, Legislator Golkar Dorong Peningkatan Pengawasan ODOL – Halaman all

    Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas, Legislator Golkar Dorong Peningkatan Pengawasan ODOL – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang lebih akrab disapa Ijeck, menyoroti semakin seringnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini. 

    Dia menyatakan bahwa langkah antisipasi harus diambil untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut, terutama yang melibatkan angkutan barang.

    Ijeck menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan. 

    “Kecelakaan lalu lintas terus meningkat, terutama yang melibatkan angkutan barang dengan beban berlebih. Pengawasan terhadap ODOL yang sering dilanggar perlu ditingkatkan,” kata Ijeck dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/3/2025).

    Legislator Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan bahwa regulasi lalu lintas saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

    Menurutnya, meskipun sudah banyak jalan tol dengan kecepatan tinggi, pengawasan terhadap kendaraan ODOL masih dilakukan secara manual, yang dianggap kurang efektif.

    “Pengawasan ODOL masih dilakukan secara manual, sementara jalan tol semakin banyak. Ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat, tanpa harus mengaktifkan jembatan timbang yang rawan menjadi praktik pungli. Pengawasan yang lebih efektif sangat dibutuhkan,” katanya.

    Ijeck mengingatkan bahwa kendala dalam penerapan aturan sering terjadi antara regulasi dan pelaksanaan yang tidak sejalan. 

    Dia menambahkan bahwa pengawasan digital bisa menjadi solusi untuk mengurangi pungutan liar (pungli) yang selama ini terjadi.

    “Dengan kemajuan teknologi digital, pengawasan bisa lebih mudah, murah, dan efektif. Kita bisa mulai secara bertahap agar pengawasan lebih terkontrol dan mengurangi pungli,” tandasnya.

  • Bamsoet Sebut RI Bakal Jadi Tuan Rumah Reference World Rally Championship

    Bamsoet Sebut RI Bakal Jadi Tuan Rumah Reference World Rally Championship

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan IMI, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan World Rally Championship (WRC) Promoter telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Terms Event Reference World Rally Championship 2026 di Indonesia. Indonesia direncanakan akan menjadi tuan rumah satu seri ajang mobil balap internasional WRC Agustus 2026. Sumatera Utara menjadi salah satu tempat yang dipilih untuk menggelar WRC di Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Bamsoet usai melakukan penandatanganan MoU Terms Event Reference WRC Indonesia di Jakarta, Rabu (15/1/25). Hadir dalam acara tersebut Menpora Dito Ariotedjo, Senior Director Event WRC Promoter Simon Larkin, Senior Director Sport WRC Promoter Peter Thul, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Dirut InJourney Maya Watono, Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Ferry Yuniarto Kono, Ketua Tim Goes to WRC Musa Rajekshah dan Ketua IMI Sumatera Utara Harun Nasution. Sementara pengurus IMI Pusat hadir Ketua Badan Pengawas Jeffrey JP, Wakil Ketua Umum Ananda Mikola, Rifat Sungkar, Irvan Bahran dan Junaidi Elvis, serta Media dan Komunikasi Dwi Nugroho.

    “Penandatangan MOU Terms Event Reference untuk memperkuat persiapan dan koordinasi antara IMI, Kemenpora dan WRC Promoter. Ini sangat penting agar seluruh aspek persiapan pelaksanaan WRC di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kelanjutan MoU ini diharapkan tidak hanya menjamin alokasi jadwal, tetapi juga mencakup kerjasama dalam aspek promosi, teknis, dan logistik,” kata Bamsoet dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

    Bamsoet menjelaskan, pemilihan Sumatera Utara sebagai lokasi WRC bukan tanpa alasan. Sumatera Utara telah memiliki pengalaman yang signifikan dalam penyelenggaraan ajang motorsport internasional.

    Pada tahun 1996-1997, provinsi ini berhasil mengadakan World Rally Championship (WRC) serta berbagai kejuaraan lainnya seperti Trans Sumatera Rally dan Asia Pacific Rally. Pengalaman tersebut memberikan dasar yang berharga untuk mengelola penyelenggaraan WRC yang lebih besar pada tahun 2026.

    “Penyelenggaraan WRC di Indonesia bukan hanya sekedar ajang balap mobil prestisius, tetapi merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkenalkan potensi bangsa yang kaya di bidang budaya, adat dan pariwisata. Melalui persiapan yang matang dan kerjasama yang baik di antara semua pihak, Indonesia bisa meraih keuntungan sosial, ekonomi serta pariwisata dalam jangka panjang,” ungkap Bamsoet.

    Bamsoet memaparkan salah satu aspek yang paling mendasar dalam persiapan penyelenggaraan WRC adalah pengembangan infrastruktur. Pemerintah Indonesia, melalui Kemenpora dan IMI, berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan mekanis dan teknis yang ditetapkan oleh WRC Promoter. Sirkuit dan rute yang akan dilalui oleh para pembalap harus memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh WRC.

    “Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penginapan bagi pembalap dan tim, pusat media, serta area publik untuk penonton juga sangat penting. Selain diperlukan untuk kenyamanan peserta, fasilitas tersebut juga memberikan kontribusi besar terhadap sektor pariwisata setempat. Pertumbuhan infrastruktur ini tidak hanya bermanfaat untuk WRC, tetapi juga jangka panjang bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Sosok Stafsus Komdigi Raline Shah: Model, Aktris, dan Jaringan Politik Sumut

    Sosok Stafsus Komdigi Raline Shah: Model, Aktris, dan Jaringan Politik Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid baru saja menunjuk Raline Shah sebagai Staf Khusus Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Komdigi.

    Pemilik nama lengkap Raline Rahmat Shah itu ditunjuk sebagai Stafsus Komdigi berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Komdigi terkait pengangkatan stafsus Menkomdigi.

    Raline Shah lahir pada 4 Maret 1985. Dia adalah anak dari seorang pengusaha sekaligus mantan anggota MPR dan DPR, Rahmat Shah bersama denhan istrinya Roseline Abu, seorang filantropis keturunan Melayu.

    Rahmat Shah adalah tokoh penting dalam politik Sumatra Utara. Dia pernah bergabung dengan Golkar, netral dan kemudian bergabung dengan PPP. Rahmat tercatat pernah menjabat sebagai senator dari Sumatra Utara.

    Selain Rahmat, Raline dalam banyak pemberitaan juga disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua DPD Golkar Sumatra Utara, Musa Rajekshah. Musa dan Raline dalam catatan Bisnis, juga tercatat sebagai keponakan mendiang politikus Hanura, Kodrat Shah.

    Adapun Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid juga tercatat pernah menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatra Utara. Dia juga merupakan politikus Golkar.

    Kehidupan Pribadi

    Raline sempat tinggal di Jakarta dan Medan saat masih kecil, sebelum pindah ke Johor Bahru, Malaysia pada 1998. 

    Di sana dia bersekolah di Kolej Tuanku Ja’afar, sebuah sekolah asrama di Negeri Sembilan, Malaysia. Selama menempuh pendidikan, dia memulai kiprahnya di dunia film dengan menyutradarai 2 drama sekolah, berakting dalam 3 musikal dan berbagai produksi teater. 

    Kemudian, Raline melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di National University of Singapore jurusan ilmu politik, dan menerima gelar dalam Ilmu Politik & Media Baru dan Komunikasi pada 2007. 

    Raline kemudian memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi model untuk Mannequin Studios sejak 2004 hingga 2008.

    Dia juga sempat bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat Paragon Medical selepas lulus kuliah dari 2008 hingga 2011.

    Dunia Hiburan

    Setelah menjadi model, dia kemudian mulai terjun ke dunia hiburan dengan menjadi salah satu kontestan Puteri Indonesia pada 2008 mewakili Sumatera Utara. 

    Dalam gelaran bergengsi tersebut, Raline terpilih masuk dalam lima besar dan dianugerahi gelar “Putri Favorit Indonesia”.

    Raline kemudian memulai debut aktingnya pada 2012, dengan berperan sebagai Riani di film 5 Cm garapan sutradara Rizal Mantovani.

    Sejak itu, Raline mulai membintangi berbagai judul film seperti 99 Cahaya di Langit Eropa, Supernova, Surga Yang Tak Dirindukan, Orang Kaya Baru, dan sebuah film di Malaysia, Polis Evo 2.

    Sejak sekolah Raline sudah gemar mengumpulkan berbagai prestasi seperti Silver Youth International Award pada 2002 dan Gold International Youth Award pada 2003 atas prestasinya dalam bidang olahraga, seni, dan lingkungan.

    Dia juga menerima Best Business Studies Academic Achievement Award serta memperoleh Gold Duke of Edinburgh Award untuk eksplorasi, pendakian, dan kerja sosial.

    Selain karier dan prestasinya di dunia hiburan, Raline Shah juga sempat ditunjuk sebagai Komisaris Independen Air Asia pada 2017, dan memiliki bisnis kedai kopi bersama keluarga, Kisaku, di kawasan Blok M.

    Tak hanya itu, pada 2023 Raline juga pernah ditunjuk menjadi pembicara di KTT ASEAN 2023. Kala itu Raline didapuk untuk menjadi perwakilan dari generasi muda ASEAN.

    Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya memprioritaskan kemanusiaan melampaui batas-batas negara, dan nilai-nilai bersama yang mengikat masyarakat Asia Tenggara.

  • Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  

    Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 15:48 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meresmikan Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Musa Rajekshah ke Jaring Desa Halus didampingi Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy, Kakan Kemenag Kabupaten Langkat Ainul Aswad dan Camat Secanggang Persadanta Sembiring. Menurut Musa Rajekshah, masjid dua lantai yang megah tersebut dibangun atas bantuan Yayasan H Anif menelan biaya lebih dari Rp2 milyar.

    Musa Rajekshah menjelaskan, bahwa pembangunan masjid di desa ini berangkat dari kebutuhan masyarakat setempat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga tergerak untuk membangun masjid ini sebagai bentuk amanah dari orang tua almarhum Haji Anif. Harapannya masjid ini dapat dimakmurkan oleh masyarakat, sehingga kemakmuran itu juga menyebar ke seluruh desa, baik dalam hasil alam, ketenteraman, maupun hasil lautnya.

    “Ini merupakan amanah orang tua kami almarhum H Anif untuk membangun 99 masjid, saat ini sedang berjalan membangun 13 unit masjid, dan yang diresmikan hari ini Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus adalah masjid yang ke 49, semoga segera terbangun 99 unit masjid sesuai amanah, mohon doanya meskipun belum diketahui dimana tempatnya,” kata Musa Rajekshah, Jumat (22/11)

    Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Musannif Nurut Taqwa, Abdul Khalik menyampaikan ucapan terima kasih kepada Musa Rajekshah atas bantuan yang diberikan Yayasan H Anif untuk pembangunan masjid yang megah hingga dua lantai. “Terima kasih pak Musa Rajekshah, kalau tidak bantuan dari bapak, kami tidak memiliki masjid representatif megah hingga dapat menampung 800 orang jamaah,” ucap Khalik.

    Tidak hanya itu Abdul Khalik juga menyampaikan, tentang pendangkalan (sedimentasi) sungai Jaring Halus dampak dari di bukanya paluh sehingga air sungai wampu yang membawa lumpur dari hulu terhenti di muara sungai Jaring Halus berdampak pada air tidak asin dan biota air tidak berkembang sehingga berpengaruh kepada pendapatan nelayan.

    “Mohon penutupan paluh agar air sungai wampu tidak masuk ke Jaring Halus, agar tidak terjadi pendangkalan yang berdampak kepada pendapatan para nelayan. Sungai dangkal kalau dibiarkan yang terancam masyarakat nelayan,” ujarnya.

    Sementara itu Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembangunan masjid ini, yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Masjid merupakan tempat sakral yang menjadi pusat pendidikan agama dan ibadah umat Islam. Atas nama pemerintah Kabupaten Langkat, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Haji Anif atas kehadiran Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus ini,” ujar Faisal.

    Ia juga berharap masjid ini dapat meningkatkan keimanan masyarakat dan membentuk generasi muda yang cinta ibadah. “Semoga amal mulia ini dicatat sebagai amal jariyah oleh Allah SWT, dan masyarakat dapat memanfaatkan masjid ini dengan baik untuk mempererat ukhuwah Islamiyah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu Pj Bupati Langkat juga menyampaikan tentang penanganan banjir di Kabupaten Langkat terutama yang kerap terjadi seperti di Kecamatan Tanjung Pura. Masyarakat Tanjung Pura itu tidak mengharapkan bantuan tanggap darurat yang mereka butuhkan bagaimana penyebab banjir bisa teratasi dan tidak terulang lagi.

    “Saya mohon kepada bapak Musa Rajekshah untuk membawa hal ini ke kementerian terkait,” kata Faisal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (25/11). 

    Menyahuti hal itu Musa Rajekshah menyebutkan bahwa dirinya bukan berasal dari dapil Kabupaten Langkat, tapi dia akan sampaikan hal ini ke pihak terkait. “Walaupun ini bukan daerah pemilihan saya tapi saya akan sampaikan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II, nanti saya cek, saya tidak tahu ini ke ranah provinsi atau kabupaten, tapi saya akan bawa aspirasi ini,” ujar Musa.

    Untuk diketahui, Pembangunan masjid oleh Yayasan Haji Anif tidak hanya terbatas di Sumatera Utara, tetapi juga tersebar di lima provinsi lain, termasuk Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Riau. Acara peresmian diakhiri dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Ketua Yayasan Haji Anif Musa Rajekshah bersama Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy disaksikan masyarakat yang hadir.

    Sumber : Radio Elshinta