Tag: Mulyono

  • Sidang Perdana Kasus Tata Kelola Minyak Pertamina Dimulai Hari Ini (9/10)

    Sidang Perdana Kasus Tata Kelola Minyak Pertamina Dimulai Hari Ini (9/10)

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 telah dimulai hari ini, Kamis (9/10/2025).

    Sidang tersebut berlangsung di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sidang dimulai sekitar 11.40 WIB.

    Dalam sidang kali ini, ada empat tersangka yang akan didakwa dalam perkara tersebut. Keempat tersangka perkara ini tampak mengenakan rompi tahanan khas Kejagung lengkap dengan borgol masing-masing tangan mereka. 

    Dua orang tersangka memakai batik, sementara dua orang lainnya memakai kemeja berwarna biru dan putih.

    Adapun, empat orang yang akan didakwa ini adalah Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

    Sebelum sidang dimulai, majelis hakim mulanya menanyakan terkait dengan identitas keempatnya. Satu per satu keempat tersangka itu menjawab pertanyaan pendahuluan dari hakim.

    Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Fajar Kusuma Aji. Sementara, hakim anggota sidang kali ini berjumlah empat orang. Mereka yakni Adek Nurhadi, Sigit Herman Binaji, Mulyono Dwi Putro dan Eryusman.

    Sekadar informasi, keempat terdakwa ini diduga melakukan penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir. Penyimpangan itu terdiri atas kegiatan ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah/BBM, sewa terminal BBM.

    Tak hanya itu, perbuatan lainnya seperti pemberian kompensasi BBM dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price turut dilakukan oleh para terdakwa.

    “Oleh karena perbuatan terdakwa dan tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp285.185.919.576.620 [Rp285,18 triliun],” ujar Kepala Kejari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra.

    Adapun, pasal yang disangkakan terhadap Riva Cs yakni Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

  • Pendiri Ormas Termul Firdaus Oiwobo Peringatkan Roy Suryo Cs: yang Menyerang Jokowi dan Gibran Gue Sikat

    Pendiri Ormas Termul Firdaus Oiwobo Peringatkan Roy Suryo Cs: yang Menyerang Jokowi dan Gibran Gue Sikat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara kontroversial, Firdaus Oiwobo membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) baru bernama Ternak Mulyono (Termul). Ormas Termul resmi ia dirikan pada 23 Agustus 2025.

    Firdaus Oiwobo menegaskan, Ormas Termul ini akan berdiri paling depan berjuang membela Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kalau ada yang menyerang Jokowi, Gibran, Pak Prabowo gue sikat semua. Siapapun, gue sikat, enggak peduli gue. Enggak ada urusan,” tegas Firdaus di Jakarta, dilansir pada Kamis (9/10/2025).

    Lebih lanjut ia menegaskan, perjuangannya untuk membela Jokowi, Gibran, dan Prabowo dari pihak-pihak yang mengganggu dan provokasi bukan sekedar basa-basi atau retorika. Tapi akan dibuktikannya.

    “Kalau yang lain masih pakai retorika, gue nggak. Gue termul atau ternak Mulyono yang berafiliasi kepada pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo,” ungkap Firdaus.

    Ia kembali menekankan bahwa dengan keilmuan yang ia punya, bagi siapapun yang mengganggu Jokowi, Gibran, dan Prabowo maka Firdaus memastikan akan berhadapan dengannya.

    “Berdiri sendiri gue, nggak ada bantu-bantuan. Berdiri sendiri dengan tim gue. Siap. Karena gue orangnya militan,” akunya.

    Diketahui, istilah ‘Termul’ kian mengemuka di media sosial. Istilah ini adalah akronim dari Ternak Mulyono yang berarti pengikut, loyalis, atau pendukung Jokowi.

    Sedangkan istilah Mulyono merujuk pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mendirikan ormas Termul setelah bertemu dengan Jokowi di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (22/8/2025).

  • Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Polarisasi politik di masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024 masih saja terjadi. Kini bukan lagi rivalitas antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ tak lagi relevan. Istilah tersebut ramai didengungkan pada 2014.

    Setelah istilah-istilah tersebut menguap dengan sendirinya seiring bersatunya dua kubu yang tadinya berlawanan, kini muncul lagi istilah lain yang tak kalah fenomenalnya: Termul alias Ternak Mulyono. Nama ‘Mulyono’ merujuk pada Jokowi. Artinya termul diasumsikan sebagai loyalis, pendukung, atau orang dekat Jokowi.

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengaku sedih dengan kembalinya muncul istilah tersebut di kalangan publik.

    “Kampret dan kecebong, dulu itu kan ramai. Pengikutnya Pak Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Ketika terbentuk kabinet baru 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung dalam satu kabinet,” papar Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (9/10/2025).

    Menguapnya sebutan ‘cebong’ dan ‘kampret’ mujarab mendinginkan situasi politik, sehingga kata Mahfud, diskusinya tidak lagi menghinakan satu sama lain.

    Pasca ramai Cebong dan Kampret. Kini dia menyoroti adanya istilah Termul.

    “Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih. Termul. Ternak Mulyono. Ini sungguh. Saya sedih dengan istilah ternak ini,” kata mantan Menkopolhukam itu.

    Mahfud menjelaskan, diksi ternak ibaratnya binatang yang disamakan dengan manusia hina.

    Bagi Mahfud, istilah ternak tersebut keterlaluan. Apalagi disematkan pada pengikut Presiden ke-7 Jokowi.

  • Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, Jumat (3/10/2025).

    Acara yang dihadiri sekitar 250 kader ini dibuka langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

    ​Dalam sambutannya, Herman memberikan apresiasi tinggi kepada DPD Demokrat Jatim yang dinilai aktif dan konsisten menyelenggarakan Dikpol hingga ke tingkat DPC.

    ​”Pendidikan politik ini bukan hanya soal internal, tapi juga agar masyarakat luas memahami arti politik yang sesungguhnya. Politik bagi Demokrat adalah bagaimana kita hadir, peka, dan mampu berbuat baik bagi rakyat,” tegas Herman.

    ​Anggota DPR RI itu menekankan, Dikpol sangat penting untuk memperkuat kader dalam menjalankan kerja politik dengan menjunjung nilai utama partai: bersih, cerdas, dan santun.

    Ia juga mengingatkan kader agar senantiasa peduli terhadap persoalan sosial, mewujudkan artikulasi politik Demokrat, yaitu “berbuat baik untuk rakyat.”

    ​Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr. Agung Mulyono, mengaku bangga dan terinspirasi dengan kehadiran Sekjen Herman Khaeron di tengah-tengah kader Jatim.

    ​”Pak Sekjen ini selalu hadir kapan pun untuk Demokrat, bahkan waktunya sampai larut malam tetap dicurahkan untuk partai. Kehadiran beliau menjadi inspirasi bagi kami di Jatim,” kata dr. Agung.

    ​Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menambahkan, soliditas yang ditunjukkan DPP — dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Sekjen Herman Khaeron — menjadi teladan dan motivasi bagi kader di daerah. “Formasi DPP sekarang ini luar biasa. Ketumnya Mas AHY top, Sekjennya Bang Herman total untuk partai. Ini semua memberi semangat setim,” imbuhnya.

    ​Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Demokrat Jatim pada kesempatan tersebut juga menyerahkan santunan kepada anak yatim.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, mengungkapkan bahwa Dikpol ini adalah yang kesembilan kali digelar. Setelah Surabaya, agenda tersebut akan dilanjutkan ke sejumlah daerah lain di Jatim.

    ​”Setelah Surabaya, Dikpol akan digelar di Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan beberapa daerah lain. Fokus kami adalah wilayah yang kursinya masih sedikit,” jelas Mugianto.

    ​Ia menyatakan optimis, melalui rangkaian pendidikan politik ini, Demokrat Jatim mampu memperkuat kualitas kader dan mencapai target politik. “Targetnya, pada Pemilu 2029 nanti kursi Demokrat di setiap kabupaten/kota bisa bertambah,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Kreativitas Warganet Kumpulkan Data Alur Pendidikan Gibran yang Berubah-ubah, Bikin Bingung

    Kreativitas Warganet Kumpulkan Data Alur Pendidikan Gibran yang Berubah-ubah, Bikin Bingung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejak munculnya gugatan terhadap pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai janggal, hingga kini isu itu pun terus bergulir.

    Di media sosial tampak sejumlah warganet terus membahas isu tersebut. Salah satunya dibagikan oleh akun influencer bercentang biru @narkosun.

    “Netizen memang kreatif. Jejak pendidikan fufufafa. Mana yg benar?” tanya akun tersebut, sembari membagikan data ketidakkonsistenan alur pendidikan Gibran yang digambarkan dalam bagan, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Dalam tampilan gambar yang diunggahnya, alur pendidikan Gibran memang tampak tidak konsisten.

    Terlihat data yang ditampilkan beberapa institusi tidak sama antara satu dan yang lainnya. Hal itu pun membuat bingung warganet.

    Apalagi, KPU beberapa waktu lalu sempat mengubah status pendidikan Gibran dari tulisan “pendidikan terakhir”, berubah jadi “S1”.

    “Dulu, Indonesia peringkat kedua ketidakjujuran akademis, berkat mulyono dan keluarga, mungkin sekarang sudah peringkat kesatu! Hidup jokowi! 3x,” kritik warganet, membalas postingan Narkosun.

    “Siapapun yang menempuh pendidikan dengan benar, pasti inget dia sekolah di mana saja sejak SD sd pendidikan terakhirnya. Jika ada yg tidak inget, diduga ada masalah dg pendidikannya. Wajar ‘pihak lain’ jd bingung disuruh ngurutin pendidikannya, “pokoknya beres” kan perintah bapak🤔,” ujar Warganet lainnya.

    Seperti diketahui, seorang warga sipil bernama Subhan Palal melakukan gugatan secara perdata terkait ijazah Wapres Gibran.

    Menurut Subhan, pendidikan adalah syarat mutlak dan tidak bisa ditawar untuk menjadi wakil presiden. Adapun, yang dipersoalkannya adalah ijazah SMA Gibran.

  • Sikap Hormat Puan di Dua Momentum Kenegaraan Jadi Sorotan, Begini Aturannya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Oktober 2025

    Sikap Hormat Puan di Dua Momentum Kenegaraan Jadi Sorotan, Begini Aturannya Nasional 1 Oktober 2025

    Sikap Hormat Puan di Dua Momentum Kenegaraan Jadi Sorotan, Begini Aturannya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sikap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dalam dua momentum kenegaraan menjadi sorotan publik.
    Pada dasarnya, sikap seseorang saat upacara kenegaraan kerap menjadi perhatian, khususnya ketika menyangkut momen simbolik, seperti pengibaran bendera atau lagu kebangsaan sedang dinyanyikan.
    Salah satunya terlihat saat upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025). Dalam kesempatan itu, Puan tampak memberi hormat kepada Bendera Merah Putih yang dikibarkan.
    Gestur Puan tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam pasal itu disebutkan:
    (1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.
    (2) Penaikan atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
    Momentum lain yang juga jadi perbincangan publik adalah saat pelantikan menteri dan wakil menteri pada 17 September 2025. Prosesi ini dilaksanakan tanpa pengibaran Bendera Merah Putih.
    Tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden memperlihatkan Puan berdiri tegak dengan sikap hormat, namun tanpa gerakan tangan, ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
    Gestur tersebut menuai beragam tanggapan warganet. Ada yang mempertanyakan, bahkan sebagian melontarkan komentar negatif.
    Namun, mengacu pada Pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2009, sikap Puan tetap sesuai aturan. Pasal tersebut menyebutkan, setiap orang yang hadir saat lagu kebangsaan dinyanyikan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
    Makna “sikap hormat” dalam konteks sipil bukanlah hormat tangan seperti gaya militer, melainkan berdiri tegak dengan sikap sempurna, yakni meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan tangan, ibu jari menghadap ke depan dan merapat pada paha, serta pandangan lurus ke depan.
    Tidak ada ketentuan dalam UU yang mewajibkan seseorang untuk mengangkat tangan sebagai gestur hormat saat lagu kebangsaan dinyanyikan, tanpa adanya pengibaran atau penurunan Bendera Merah Putih.
    Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TNI AD TB Hasanuddin, menegaskan sikap Puan sudah benar.
    “Penghormatan harus angkat tangan kalau pakai penutup kepala,” ujarnya, dalam keterangan resminya, Rabu (1/10/2025).
    Senada dengan Hasanuddin, dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Budi Mulyono menyebut sikap hormat tanpa gerakan tangan juga kerap dilakukan Presiden RI Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
    Pada masa awal kemerdekaan, dokumentasi sejarah menunjukkan keduanya berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, meski tidak selalu memberi hormat tangan secara militer.
    Kedua tokoh tampak berdiri dengan sikap penuh hormat, meski tidak selalu melakukan hormat tangan secara militer. 
    Budi menjelaskan, terkadang Presiden Soekarno memberi hormat dengan gaya militer, sementara Bung Hatta menunjukkan sikap hormat tegak berdiri tanpa mengangkat tangan.
    “Soekarno dengan gaya militernya, meskipun ia bukan dari kalangan militer, tetapi dia suka dengan
    style
    seperti itu. Sementara Hatta cukup diam berdiri tegak, bersikap hikmat dan hormat,” jelasnya seperti dikutip dalam artikel Deutsche Welle (DW) Indonesia.
    Lebih lanjut, Budi memaparkan, pemberian hormat dengan menempatkan tangan kanan di pelipis merupakan gestur yang dipakai oleh personel militer yang kemudian diadopsi sebagai kebiasaan oleh unsur sipil, terutama saat lagu kebangsaan dinyanyikan atau diperdengarkan.
    Namun, dalam konteks sipil, sikap berdiri tegak sesuai UU sudah cukup.
    “Ada yang mengatakan kalau hormat militer itu dalam posisi yang lebih tinggi karena instansi militer menempatkan gestur tersebut sebagai kehormatan yang lebih tinggi. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan sipil, saya kira tidak ada yang lebih tinggi di antara keduanya,” ucap Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Demokrat Jatim Tanggap Bencana, 300 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Gempa Situbondo

    Partai Demokrat Jatim Tanggap Bencana, 300 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Gempa Situbondo

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur segera bergerak tanggap merespons bencana gempa bumi yang mengguncang Situbondo. Dengan kekuatan magnitudo 5,7, gempa yang terjadi pada 26 September 2025 ini cukup mengkhawatirkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Banyuputih, Desa Sumberanyar.

    DPD Demokrat Jatim, atas instruksi langsung dari Ketua DPD, Emil Elestianto Dardak, segera menyalurkan bantuan darurat untuk korban terdampak. Bantuan sebanyak 300 paket ini diserahkan langsung oleh Bendahara DPD Demokrat Jatim yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, pada Jumat malam (26/9/2025).

    Dalam kunjungannya ke lokasi bencana, dr. Agung Mulyono didampingi oleh Ketua DPC Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda, serta perwakilan dari BPBD Jatim dan Situbondo. Dalam kesempatan tersebut, dr. Agung menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat-saat sulit seperti yang dihadapi korban gempa ini.

    “Mas Emil berpesan agar Demokrat selalu hadir di tengah masyarakat pada saat-saat sulit, bukan hanya dengan bantuan logistik, tapi juga ikut memastikan proses pemulihan berjalan cepat,” ungkap dr. Agung Mulyono, Minggu (28/9/2025).

    Bantuan darurat yang diserahkan meliputi berbagai kebutuhan dasar, seperti kit anak dan dewasa, selimut, terpal, perlengkapan mandi, serta kebutuhan pokok lainnya. Semua bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga terdampak hingga proses pemulihan dimulai.

    Fokus pada Rehabilitasi Rumah Korban

    Lebih lanjut, dr. Agung menekankan bahwa Demokrat Jatim tidak hanya fokus pada pemberian bantuan darurat, namun juga pada percepatan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terdampak.

    Berdasarkan hasil inventarisasi awal, sejumlah rumah mengalami kerusakan yang cukup signifikan, seperti dinding roboh, genteng bergeser, dan beberapa kerusakan ringan lainnya. Namun, kerusakan tersebut cukup menimbulkan kecemasan bagi warga.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Jatim sebagai mitra untuk membantu rehabilitasi rumah warga. Demokrat juga akan memberikan bantuan material bangunan untuk melengkapi penyaluran dari Pemkab, BPBD, maupun Dinas Sosial,” jelas dr. Agung.

    Sementara itu, dr. Agung juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya agar proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar.

    Demokrat Jatim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Situbondo dan BPBD, sehingga kebutuhan warga terdampak pascagempa dapat segera dipenuhi. [tok/suf]

  • Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Ketua Umum

    • Ketua Umum : Kaesang Pangarep

    • Ketua Harian : Ahmad H.M. Ali

    • Wakil Ketua Umum : Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    • Wakil Ketua Umum : Ronald Aristone Sinaga

    • Wakil Ketua Umum : Andy Budiman

    • Wakil Ketua Umum : Endang Tirtana

    • Wakil Ketua Umum : Aan Rochayanto

    Ketua Bidang Internal

    • Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Agus Mulyono Herlambang

    • Ketua Bidang Kaderisasi : Eko Harpono

    • Ketua Bidang Ideologi Partai : Sahat Martin Philip Sinurat

    • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Raihan Ariatama

    • Ketua Bidang Penggalangan Relawan : Ali Muthohirin

    • Kepala Sekolah Partai : Astrid Widayani

    • Ketua Bidang Saksi : Benediktus Papa

    • Ketua Bidang Pembinaan Kepala Daerah : Wiryawan

    • Ketua Bidang Kampanye dan Media : Yus Ariyanto

    • Ketua Bidang Pembinaan Fraksi & Anggota Legislatif : Melky Jakhin Pangemanan

    • Ketua Bidang Politik : Bestari Barus

    Ketua Bidang Eksterna

    • Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan : Dedek Prayudi

    • Ketua Bidang Komunikasi Publik : Faldo Maldini

    • Ketua Bidang Pendidikan Nasional : Danik Eka Rahmaningtiyas

    • Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Abdullah Mansuri

    • Ketua Bidang Agama : Edi Chandra

    • Ketua Bidang Industri Kreatif : Rony Imanuel

    • Ketua Bidang Kebudayaan : Doadibadai

    • Ketua Bidang Kesenian : Karen Theresia Pooroe

    • Ketua Bidang Olahraga : Harijanto Arbi

    • Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga : Susy Rizky Wiyantini

    • Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Silverius Oscar Unggul

    • Ketua Bidang Reformasi Birokrasi : Juventus Prima Yoris Kago

    • Ketua Bidang UMKM : Abd Musawir Yahya

    • Ketua Bidang Kerjasama Internasional : Cheryl Anelia Tanzil

    • Ketua Bidang Perumahan Rakyat : Suci Mayang Sari

    • Ketua Bidang Kesehatan : Anindya Maheswari

    • Ketua Bidang Tanggap Bencana : Jepri

    • Ketua Bidang Profesional dan Dunia Usaha : Ananta Agung Junaedy

    • Ketua Bidang Hukum dan HAM : Nasrullah

    • Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi : Irfan Aghasar

    • Ketua Bidang Ekonomi : Benny Kisworo

    • Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan : R. Paulus Ekanto D. CW

    • Ketua Bidang Ketahanan Pangan : Pancani Gandrung

    • Ketua Bidang Kesejahteraan dan Konservasi Satwa : Francine E.V. Widjojo

    • Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : James Martin

    • Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata : Aishah Gray

    • Ketua Bidang Pemilih Pemula : Ricky Valentino

     

    Sekretaris Jenderal

    • Sekretaris Jenderal : Raja Juli Antoni

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Andi Saiful Haq

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Elva Farhi Qolbina

    • Wakil Sekretaris Jenderal : I Putu Yoga Saputra

     

    Bendahara Umum

    • Bendahara Umum : Fenty Noverita Indrawaty

    • Wakil Bendahara Umum : Lila Zuhara

    • Wakil Bendahara Umum : Diana Paramita

    • Wakil Bendahara Umum : Farhana Nabila

    • Wakil Bendahara Umum : Imelda Berwanti Purba

     

    Direktorat

    • Direktorat Komunikasi Publik : Kokok Herdhianto Dirgontoro

    • Direktorat Hukum dan HAM : Kamaruddin

    • Direktorat Penggalangan Relawan : Furqan AMC

    • Satgas Gajah Sena : Rudy Agustian

    • Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif : Kevin Wu

    • Direktorat Reformasi Birokrasi : Ariyo Bimmo

    • Direktorat Kehutanan : Sigit Widodo

    • Direktorat Masyarakat Adat : Heri Saman

    • Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial : Dian Sandi Utama

    • Direktorat Hubungan Masyarakat dan Media Kreatif : Rizka Putri Abner

    • Direktorat Protokoler : Baikuni

    • Direktorat Administrasi dan Kesekretariatan : Deviani

    • Direktorat Pendidikan Nasional : Andreas Vinsensius Maria Intan

    • Direktorat Perempuan dan Keluarga : Mary Silvita

    • Direktorat Ekonomi : Dedy Bachtiar

    Direktorat Lanjutan

    • Direktorat Industri Kreatif : M. Arief Budiman

    • Direktorat UMKM : Andry Alimuddin

    • Direktorat Penggalangan Dana Publik : Kevin Haikal

    • Direktorat Lingkungan Hidup : Mikhail Gorbachev Dom

    • Direktorat Ketahanan Pangan : Hj. Salmawati

    • Direktorat Seni dan Kebudayaan : Frihedapinta

    • Direktorat Kebhinekaan dan Umat Beragama : Benny Budhijanto

    • Direktorat Pemuda dan Mahasiswa : Yuli Zuardi Rais

    • Direktorat E-Sport : Uji Baskoro

    • Direktorat IT dan Digital : Endika Fitra Wijaya

    • Direktorat Buruh dan Nelayan : Fachri Bustam

    • Direktorat Tanggap Bencana : Anthony Norman Lianto

    • Direktorat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Khaerul Ramadhan

    • Direktorat Bidang Perumahan Rakyat : Marshall

     

  • Kadis Koperasi DIY Dorong UMKM Daftarkan Kekayaan Intelektual, Beberkan Sejumlah Alasannya

    Kadis Koperasi DIY Dorong UMKM Daftarkan Kekayaan Intelektual, Beberkan Sejumlah Alasannya

    Liputan6.com, Yogyakarta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agus Mulyono, menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI), guna mendapatkan perlindungan hukum, serta meningkatkan daya saing di era digital.

    Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk ‘#JualanNyaman: Lindungi Bisnismu dengan Kekayaan Intelektual’ yang digelar Tokopedia dan TikTok Shop di Yogyakarta, Rabu (23/9/2025).

    Menurut Agus, langkah ini sangat diperlukan mengingat banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya perlindungan terhadap merek, desain, hingga produk yang mereka hasilkan.

    Dengan pendaftaran KI, lanjut dia, inovasi dan kreativitas mereka dapat terlindungi dari penyalahgunaan pihak lain, sekaligus memberikan kepastian hukum yang memperkuat posisi bisnis di pasar.

    “KI akan meningkatkan kepercayaan konsumen dengan produk dan merek yang terdaftar, sekaligus memberikan pesan usaha profesional dan serius,” kata Agus.

    “KI juga meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing, termasuk keuntungan lain, karena merupakan aset berharga yang nilainya terus meningkat seiring pertumbuhan usaha, dan bahkan bisa diagunkan ke lembaga keuangan,” sambungnya.

     

  • Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Bromo Park Hotel, Kota Probolinggo, pada Minggu (21/9/2025). Acara ini dihadiri sekitar 200 kader dari DPC, PAC, hingga ranting se-Kota dan Kabupaten Probolinggo, menandai keseriusan Demokrat dalam menata kekuatan politik menuju Pemilu 2029.

    ​Sejumlah petinggi DPD Demokrat Jatim hadir dalam acara tersebut, antara lain Bendahara dr. Agung Mulyono, Plt Sekretaris Mugiyanto, Ketua BPOKK Nur Muhyidin, dan Kepala Badan Saksi Junaidi. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DPD untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

    ​Sebagai wujud rasa syukur, pengurus DPD Demokrat Jatim juga memberikan santunan kepada 24 anak yatim, bertepatan dengan HUT ke-24 Partai Demokrat.

    ​Dalam sambutannya, dr. Agung Mulyono, yang mewakili Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, menyampaikan salam dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengingatkan para kader untuk memegang teguh konsep dua “M”: Mulai dari diri sendiri dan Mulai dari hari ini.

    ​”Demi kejayaan Partai Demokrat, kita harus mulai dengan dua M. Pertemuan hari ini menjadi awal. Setelah pulang, niatkan diri dengan dua M tadi. Kita fokus di daerah yang belum punya kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Agung.

    ​Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, semangat ini harus diikuti dengan pembenahan struktur dan penggerakan jaringan agar Demokrat semakin solid. Partai akan memprioritaskan daerah yang belum memiliki kursi legislatif, seperti Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Jember.

    ​”Yang kosong kita dahulukan. Jangan kerja SKS (Sistem Kebut Semalam), tapi mulai dari sekarang,” tegasnya.

    ​Agung juga mengajak para kader untuk menjadikan kemenangan Pemilu 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspirasi. “Kita ingin mengulang kejayaan Partai Demokrat pada 2009. Menduduki Ketua DPR RI dan Ketua DPRD Jatim, kita ingin mengulangnya di tahun 2029 nanti,” tambahnya penuh optimisme.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugiyanto menjelaskan, Dikpol ini juga menjadi ajang persiapan penguatan struktur organisasi partai di wilayah yang masih kosong kursi. “Pembenahan struktur kita pacu dan dilengkapi. Targetnya di 2029, semua tingkatan bisa mendapatkan kursi,” jelasnya.

    ​Senada dengan Mugiyanto, Ketua BPOKK Demokrat Jatim Nur Muhyidin menegaskan bahwa kunci kemenangan adalah memperkuat basis partai di tingkat desa. Ia juga memaparkan pembaruan sistem saksi. “Rekening saksi kini menjadi syarat bagi calon saksi. Pembayaran honor pun langsung ke rekening masing-masing, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya. [tok/aje]