Xcloud.id

Tag: Mulyono

  • Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Pernusa ke PDIP: Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 30 November 2024 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Tuduhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal keterlibatan Polri dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah tidak berdasar dan cenderung sebagai upaya adu domba. 

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman mengatakan, narasi tersebut seolah sebagai alibi untuk menutupi kekalahan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di sejumlah Pilkada.

    “PDIP kalah di kandang sendiri (Pilkada Jateng), jangan cari kambing hitam,” kata Norman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 November 2024.

    Dalam Pilkada 2024, PDIP kerap berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintah yang membentuk KIM Plus.

    KIM Plus ini, kata Norman, menguasai 85 persen kekuatan parlemen. Maka wajar jika PDIP bisa kalah dengan KIM Plus di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada.

    “Logikanya, 85 persen partai pro pemerintah melawan 15 persen yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah, bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik,” tegasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (30/11). 

    Narasi PDIP yang menuding keterlibatan Polri dengan istilah partai cokelat (Parcok) justru memperkeruh suasana Pilkada yang damai.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85 persen sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    GELORA.CO  – Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

    Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. 

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka istilahkan sebagai “parcok” atau partai coklat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85 persen kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.

    Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” sindir Norman.

    Dia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena menyebut Partai Cokelat alias aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Habiburokhman tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokdlat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Dan ada juga ada anggota DPR yang menyampaikan, dan orang tersrbut bahkan suda dilaporkan ke MKD karena saya juga anggota MKD,” imbuhnya.

    Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD bakal memanggil yang bersangkutan, untuk meminta keterangannya terkait Partai Cokelat.

    Sebab pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan fakta, bukan hanya sekadar narasi.

    “Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikam informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan anggota DPR memiliki imunitas dalam setiap pernyataan yang diontarkan.

    Namun, kata dia, MKD memiliki mekanime tersendiri bagi anggota yang diduga melontarkan pernyataan tanpa didasari bukti.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman mengingatkan rekan sesama anggota DPR untuk tidak asal bicara.

    “Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah,” ujarnya.

    “Justru di situlah menerobos imunitas anggota DPR tersrbut, memang tidak dipersoalkan secara hukum tapi bisa dipermasalahkan di MKD,” pungkasnya

  • Terima Kasih Prabowo

    Terima Kasih Prabowo

    GELORA.CO – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur Hidayat menelepon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke Istana, diskusi upah buruh.

    Berkali-kali saya mengatakan pada para aktivis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. 

    Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

    Hari ini Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terima kasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkannya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan proyek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

    Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang, Kamis 28 November 2024.

    Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

    Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

    Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. 

    Dalam pidatonya di Peru, di hadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (alinea 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14 November 2024).

    Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. 

    Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

    Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. 

    Ucapan terima kasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. 

    Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. 

    Sebab, menurut Prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

    Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting anak Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. 

    Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi 

     dan hilirisasi.

    Jumhur Hidayat, ketua umum serikat buruh terbesar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana, akan mendiskusikan soal upah. 

    Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim-rezim pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. 

    Dengan Presiden Prabowo mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

    Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. 

    Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. 

    Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka. 

    Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. 

    Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

    Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 triliun “kekayaan kita” ke Singapura dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era Covid-19 (antara lain buat klub sepeda yang diketuai penduduk perumahan di dekat Hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. 

    Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13 persen pada Januari 2025 nanti.

    Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. 

    Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin izin judi online itu.

    Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.

  • Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bantuan sosial yang dikemas dalam goodie bag bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” menjadi sorotan publik setelah muncul di media sosial (Medsos).

    Salah seorang pengguna X (dulu Twitter) dengan akun @itsquaileggs mempertanyakan sumber dana bantuan tersebut.

    “Ini pake uang pribadi Gibran kah? Atau pake APBN atau uang rakyat?” tulis @itsquaileggs dalam unggahannya (29/11/2024).

    Unggahan itu memancing netizen lainnya untuk berkomentar, ia mengaitkan pola ini dengan cara mantan Presiden Jokowi (dikenal dengan nama kecil Mulyono) mengelola bantuan sosial di masa lalu.

    “Kalau pake APBN berarti memang persis Mulyono (Jokowi) dulu,” cetusnya.

    Ia menyoroti bantuan sosial dari pejabat publik yang kerap menjadi perhatian, terutama terkait transparansi sumber pendanaannya.

    Pengemasan bantuan yang mencantumkan nama pejabat dapat memunculkan persepsi bahwa dana tersebut bersumber dari pribadi, meskipun kenyataannya berasal dari anggaran negara.

    “Bansos untuk rakyat yang sumbernya dari uang rakyat tapi diklaim bansos Jokowi seolah-olah itu berasal dari kedermawanan Mulyono,” tandasnya.

    Sebelumnya, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

    Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

  • Andai Bertahan di Jabar, Kemenangan RK Sangat Besar, Warganet: Sayangnya Lebih Manut Apa Kata Mulyono

    Andai Bertahan di Jabar, Kemenangan RK Sangat Besar, Warganet: Sayangnya Lebih Manut Apa Kata Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dipastikan menang satu putaran. Itu setelah hasil perhitungan resmi KPU menunjukkan angka 50 persen lebih untuk pasangan yang diendorse langsung oleh Anies Baswedan itu.

    Berdasarkan hasil Real Count KPUD DKI Jakarta, yang telah mencapai 100 persen pada Kamis (28/11/2024) pagi, pasangan ini memperoleh 2.183.577 suara atau 50,07 persen.

    Kemenangan ini melampaui ambang batas 50 persen plus satu suara, dengan selisih 2.943 suara, sehingga tidak diperlukan putaran kedua dalam pemilihan.

    Sementara itu, Ridwan Kamil harus menerima kekalahannya meski telah diendorse oleh Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi.

    Banyak publik yang menyayangkan keputusan Ridwan Kamil bertarung di Jakarta. Pasalnya, di kampung halamannya, Jawa Barat, berdasar hasil survei, RK hampir pasti menang untuk periode kedua.

    Hal itu juga jadi pembahasan hangat di media sosial. Salah satunya disampaikan pegiat media sosial bercentang biru, @BosPurwa di X.

    “Just as a reminder aja. Klo dulu @ridwankamil tabah dan sabar bertahan di Jabar, gak ikutan skema kongkalikong KIM Plus dengan skenario pilgub Jakarta tanpa lawan, maka hari ini sedang merayakan kemenangan terpilih kembali di Jabar,” kata @BosPurwa, sembari membagikan potongan gambar pemberitaan tentang elektabiltas RK di Jabar yang mencapai 55,1 persen.

    “Gak harus terbongkar rangkaian twit masa lalunya, dan gak terungkap cara berpikirnya tentang JANDA, gym di halte, dan Disneyland di Kep. Seribu😰,” tambah @BosPurwa dikutip Kamis (28/11/2024).

  • Dokter Agung: Kemenangan Khofifah-Emil Bukti Masyarakat Jatim Rasakan Kesejahteraan

    Dokter Agung: Kemenangan Khofifah-Emil Bukti Masyarakat Jatim Rasakan Kesejahteraan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menggelar syukuran kemenangan dengan memotong tumpeng di Posko Pemenangan Jalan Diponegoro pada Rabu (27/11/2024) malam.

    Acara itu dihadiri sejumlah tokoh dan relawan yang ikut merayakan keunggulan Khofifah-Emil versi hitung cepat dari beberapa lembaga survey tersebut.

    Dalam sambutannya, Khofifah meminta agar para relawan mengawal penghitungan dan rekapitulasi suara dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

    “Di PPK siap? Kawal perhitungan kabupaten/kota siap? Dan tolong kawal sampai final perhitungan di tingkat provinsi,” ujar pidato Khofifah di hadapan para relawan.

    “Apa yang kita lihat hasil quick count adalah bagian kerja keras panjenengan semua, patut kita syukuri bersama. Saya harap jangan ada euforia, sebelum C1 final, PPK final, KPU kabupaten/kota final dan KPU provinsi final,” tambah dia.

    Seperti diketahui. hasil quick count Litbang Kompas hingga pukul 17.36 WIB, data yang masuk sudah 96,75 persen. Khofifah – Emil meraih 58,45 persen, paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta Gus Hans 33,05 persen dan paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Khakim 8,50 persen.

    Khofifah optimis bahwa hitungan cepat versi lembaga survey tidak akan jauh berbeda dengan dengan hasil real count oleh KPU nantinya. Sehingga Khofifah – Emil dapat menjadi gubernur dan wakil gubernur lagi untuk periode kedua.

    “Kita berharap proses akhirnya berjalan dengan baik. Bahwa Jawa Timur berkemajuan terus bisa meraih prestasi terbaiknya mewujudkan Gerbang Baru Nusantara,” tegas dia.

    Di depan ribuan pendukungnya, Cawagub Emil Dardak meminta agar para pendukung mengawal suara Khofifah-Emil sampai hasil resmi dari KPU Jatim diumumkan.

    “Untuk kita semua, yang kita cintai dan kita banggakan bersama mudah-mudahan ditakdirkan sebagai pemimpin Jawa Timur kembali 5 tahun Gubernur Khofifah Indar Parawansa, para masayikh, para Kiai, bu nyai, semuanya, dan tentunya kami banggakan seluruh rekan-rekan tim kemenangan dari seluruh unsur dan rekan-rekan media,” kata Emil di Kantor TPP Jatim Khofifah-Emil, Rabu (27/11/2024).

    Emil optimis bahwa hasil hitung cepat lembaga survey tidak akan banyak berubah dengan hitungan resmi yang akan diumumkan nantinya. Emil meminta kemenangan tersebut terus dikawal sampai nanti pengumuman resmi KPU Jatim.

    Emil menyampaikan terima kasih ke istrinya yakni Arumi Bachsin yang selalu mendampingi dirinya dalam berbagai kesempatan kampanye.

    “Terima kasih kepada istri tercinta atas kerjanya selama ini berkenan untuk mengisi karena Bu Khofifah ini luar biasa yang ingin ketemu beliau se-jawa Timur. Jadi belah duanya enggak cukup, maka akhirnya kita belah tiga (Arumi ikut kampanye),” jelasnya.

    Wakil Ketua Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Khofifah-Emil, dr Agung Mulyono mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

    Tidak hanya itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu apresiasi tinggi kepada Khofifah dan Emil Dardak serta sang istri, Arumi Bachsin, yang telah bekerja keras turun meyakinkan masyarakat dalam kampanye.

    Menurut dia, kemenangan tebal Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024, membuktikan masyarakat Jawa Timur sudah merasakan kesejahteraan selama periode kepemimpinan mereka.

    “Partai pengusung yang luar biasa telah menunjukkan komitmen tinggi. Kita semua bekerja keras untuk mendukung ibu Khofifah, mas Emil, dan Mbak Arumi. Kerja keras mereka tak ternilai, dan kami bangga bisa berada di garis depan bersama mereka,” ujar saat hadir dalam pemotongan tumpeng syukuran kemenangan Khofifah-Emil di Posko jalan Diponegoro Surabaya pada Rabu (27/11/2024).

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu juga memuji kekompakan partai pengusung dan relawan yang bekerja keras memastikan untuk memastikan kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.

    Dijelaskan dia, selama ini, seluruh relawan dan tim pemenangan baik di tingkat provinsi dan kabupaten selalu kompak bergerak siang dan malam, meyakinkan masyarakat untuk mencoblos Paslon nomor urut 2 tersebut.

    “Semua tim pemenangan kompak bergerak. Relawan, TPP hingga TPD turun mengawal kemenangan,” jelas ketua relawan Sahabat Dokter Agung (SDA) tersebut.

    Putra kelahiran Banyuwangi itu mengajak para relawan dan tim pemenangan bekerja keras, mengamankan suara Khofifah-Emil hingga penghitungan manual di KPU Jatim. Dokter yang terjun ke dunia politik itu optimis, kemenangan Khofifah-Emil di periode kedua akan semakin membawa kesejahteraan bagi masyatakat Jawa Timur. [tok/aje]

  • Ratusan Camat – Lurah di Jakarta Dimutasi, Lukman Simanjuntak: Kok Mirip Strategi Ala Pilpres?

    Ratusan Camat – Lurah di Jakarta Dimutasi, Lukman Simanjuntak: Kok Mirip Strategi Ala Pilpres?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos Lukman Simanjuntak kembali menyampaikan kritik tajam terkait dinamika politik Indonesia, menyinggung soal Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Dikatakan Lukman, ada beberapa langkah Jokowi yang menurutnya mencerminkan strategi politik tertentu.

    Perhatian Lukman tak luput pada penundaan Pilkada serentak, di mana kepala daerah yang masa jabatannya berakhir digantikan oleh ratusan Penjabat (Pj) melalui mekanisme penunjukan.

    “Jelang pilpres, Pilkada ditunda, lalu kepala daerah peraih suara terbanyak, diganti ratusan Pj via penunjukan,” ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (25/11/2024).

    Menurutnya, langkah tersebut memberikan keuntungan besar bagi pasangan calon yang didukung oleh pihak mantan Presiden Jokowi.

    “Alhasil pasangan yang didukung Mulyono menang telak,” cetusnya.

    Lukman juga menyentil kebijakan mutasi ratusan camat dan lurah oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta menjelang Pilkada di ibu kota.

    Ia mempertanyakan apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi serupa yang digunakan sebelumnya.

    “Kini jelang Pilkada Jakarta, mendadak Pj Gubernur, mutasi ratusan camat dan lurah, kok mirip strategi ala Pilpres?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, telah melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Pelantikan ini dilakukan meskipun Teguh baru menjabat kurang dari satu bulan, sejak 20 Oktober 2024.

  • Anies Dukung Calon Kepala Daerah di Beberapa Pilkada, Dinilai Bentuk Perlawanan Pada Jokowi

    Anies Dukung Calon Kepala Daerah di Beberapa Pilkada, Dinilai Bentuk Perlawanan Pada Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anies Baswedan mendukung sejumlah calon kepala daerah di beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut dinilai bentuk perlawanan terhadap Jokowi

    “Dukungan ini terkesan sebagai bentuk perlawanan terhadap Mulyono,” kata Anies dikutip dari unggahannya di X, Senin (25/11/2024).

    Di Jakarta, Anies mendukung Pramono Anung. Lalu di Sumateea Utara Edy Rahmayadi, dan Luluk di Jawa Timur.

    “Anies dukung Pramono di Jakarta, dukung Edy Rahmayadi di Sumut dan dukung Luluk di Jawa Timur,” ucapnya.

    Di sisi lain, Jokowi mendukung calon dari lawan yang didukung Anies. Misalnya di Jakarya mendukung Ridwan Kamil.

    “Mulyono dukung Ridwan Kamil di Jakarta, dukung Bobby di Sumut, dan dukung Khofifah di Jatim,” ujarnya.

    Diketahui, Jokowi telah turun untuk berkampanye di beberapa daerah. Ia mengakui hal tersebut.

    Jokowi mengatakan turun gunung karena di beberapa daerah itu, calon yang didukungnya mesti bekerja ekstra agar menang.

    Di sisi lain, Anies melakukan hal serupa. Ia hadir di beberapa titik kampanye calon yang di dukungnya.

    Selain itu, Anies juga aktif mempromosikan calon didukungnya di media sosial.
    (Arya/Fajar)

  • Semprot Jokowi soal PIK dan IKN, Dokter Tifa: Operator Perampokan Terbesar Masa Depan Indonesia

    Semprot Jokowi soal PIK dan IKN, Dokter Tifa: Operator Perampokan Terbesar Masa Depan Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma, melontarkan kritik tajam terhadap proyek-proyek nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, ia menyebut kedua proyek tersebut sebagai bagian dari perampokan negara terbesar yang telah direncanakan selama satu dekade terakhir.

    “Perampokan negara terbesar untuk masa depan Indonesia, yang disiapkan, direncanakan oleh penjahat bernama Mulyono, sebagai operator utama oligarki. Yaitu IKN dan PIK,” ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa (24/11/2024).

    Dikatakan Tifa, proyek IKN dirancang untuk memindahkan pusat pemerintahan sejauh mungkin dari Jakarta Lama.

    “Skenarionya, bikin dulu IKN agar Rakyat Indonesia, yang sebagian masih menyembah-nyembah Mulyono,” cetusnya.

    Seiring proses pembangunan, kata Tifa, para buzzer peliharaan dan beberapa influencer menjadi bagian yang mempromosikan proyek ambisius tersebut.

    “(Mereka jadi) benteng pelindung dan perlawanan bagi rakyat Indonesia cerdas, yang mencium kebusukan proyek IKN,” tukasnya.

    Hal ini disebutnya sebagai langkah untuk memberi ruang bagi PIK sebagai Jakarta Baru, kawasan supermewah yang dibangun dengan konsep modern dan eksklusif.

    “PIK yang semula dulu adalah semacam proyek gagal puluhan tahun sulit dijual, dipasarkan dengan masif ke seluruh dunia, hingga akhirnya PIK mendapatkan persetujuan oleh Beijing,” Tifa menuturkan.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa PIK, yang awalnya dianggap proyek gagal, kini telah berkembang pesat dengan rencana hingga PIK-11 dan seterusnya.

  • Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyelesaian masalah Over Dimension Overload (ODOL) di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini adalah penerapan kebijakan Zero ODOL.

    Namun, untuk mewujudkannya, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jika hal ini tidak diperbaiki, masalah Zero ODOL diperkirakan akan terus berlanjut dan memberikan dampak negatif bagi infrastruktur jalan.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebutkan, salah satu hambatan utama dalam penerapan Zero ODOL adalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas.

    Truk-truk yang mengangkut barang melewati berbagai jenis jalan dengan status berbeda, mulai dari jalan desa hingga jalan arteri nasional.

    “Masalah klasik (Zero ODOL) ini belum terselesaikan hingga kini,” ungkap Agus kepada awak media di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Menurutnya, truk-truk tersebut tidak bisa sembarangan menurunkan barang ketika beralih jalan, apalagi jika kelebihan muatan. Agus menyebutkan, keberadaan terminal handling seharusnya menjadi tempat untuk menangani barang-barang dengan muatan berlebih, juga tidak diwajibkan dalam peraturan undang-undang. Hal ini menyebabkan jalan kabupaten rusak karena sering dilalui truk besar.

    Agus menambahkan, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas menjadi penyebab utama tidak tercapainya keselarasan dalam penerapan kelas, fungsi, dan status jalan.

    “Masalah Zero ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan tanpa adanya keselarasan hukum yang jelas,” ujarnya.

    Tanpa perbaikan pada aspek ini, kebijakan Zero ODOL akan sulit untuk diterapkan dengan efektif. Penerapan Zero ODOL juga menghadapi tantangan besar dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang ada di jembatan timbang.

    Praktisi transportasi dan logistik Bambang Haryo Soekartono, menyoroti bahwa jumlah SDM di jembatan timbang sangat terbatas.

    “Dari 141 jembatan timbang di Indonesia, hanya 25 yang beroperasi dan itu pun tidak 24 jam,” jelas Haryo Soekartono, pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Praktisi Gerindra.

    Kekurangan personel dan peralatan yang rusak akan membuat kebijakan Zero ODOL sulit terwujud. Selain jembatan timbang, masalah lainnya adalah daya dukung jalan yang masih sangat minim.

    Di Indonesia, daya dukung jalan kelas 1 hanya mencapai 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton. “Konstruksi jalan kita harus diperkuat agar bisa mendukung muatan yang lebih berat,” ujarnya.

    Sementara itu, dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony S Wibowo mengungkapkan, kerusakan jalan tidak selalu disebabkan oleh beban berlebih.

    Menurutnya, dampak beban berlebih pada jalan baru akan terasa setelah satu tahun. “Jika, jalan rusak dalam waktu 2-3 bulan, maka itu lebih disebabkan oleh kualitas pekerjaan dan material yang buruk, bukan beban berlebih,” tegasnya.