Xcloud.id

Tag: Mulyono

  • Merasa Difitnah, Ketua Bawaslu Banyuwangi, Laporkan Saksi Paslon Ali-Ali ke Polisi

    Merasa Difitnah, Ketua Bawaslu Banyuwangi, Laporkan Saksi Paslon Ali-Ali ke Polisi

    Liputan6.com, Banyuwangi – Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Adrianus Yansen Pale, melaporkan M Arif Wijaya, saksi cabup cawabup Banyuwangi, nomor urut 02, Ali Makki Zaini-Ali Ruchi (Ali-Ali) ke pihak kepolisian. Adrianus melapor lantaran tak terima dan merasa difitnah telah disebut tidak netral alias berpihak pada salah satu Pasangan Calon (Paslon) saat proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa (3/12/2024). “Saya tidak terima, saya melaporkan dugaan fitnah dan kebohongan,” kata Ansel, sapaan akrab Adrianus Yansen Pale, Kamis (5/12/2024)

    Seperti diketahui, saat proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Banyuwangi, Selasa kemarin (3/12/2024), M Arif Wijaya, membacakan Surat Pernyataan dari Santo Hadi Mulyono, warga Dusun Krajan, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Isinya adalah pengakuan Santo yang mengetahui dan mengikuti pertemuan di Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center, pada 16 November 2024, sekitar pukul 13.00 WIB.

    Dijabarkan, pertemuan itu diikuti Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansen Pale, salah satu oknum aktivis dan Kasat Intelkam Polresta Banyuwangi bersama sejumlah anggota. Dikatakan, isi pertemuan membahas temuan beras sembako dan pengkondisian pemenangan Cabup Cawabup Banyuwangi, nomor urut 01, Ipuk-Mujiono.

    Ansel, selaku Ketua Bawaslu Banyuwangi, disebut telah mengintruksikan bahwa cabup cawabup Banyuwangi, nomor urut 01 harus memenangkan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Dan ditegaskan bahwa memenangkan cabup cawabup nomor urut 01 itu merupakan perintah dari bapak.

    Yang membuat Ansel meradang, pembacaan Surat Pernyataan tersebut tersiarkan langsung atau Live. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, memang menyiarkan langsung proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Banyuwangi, melalui akun media sosial Youtube. “Pertama nama saya sendiri yang disebut dalam rekaman video. Terus kemudian dibacakan oleh seseorang inisial A dalam forum rekapitulasi dan disana diperdengarkan, ditayangkan secara live dan disaksikan seluruh masyarakat Banyuwangi,” ungkapnya.

    Dijelaskan, kedatangan ke Polresta Banyuwangi ini, Ansel melaporkan M Arif Wijaya, selaku saksi cabup cawabup Banyuwangi, nomor urut 02, Ali-Ali dan Santo Hadi Mulyono, si pembuat Surat Pernyataan. Selain Ansel, secara kelembagaan Bawaslu Banyuwangi, melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Khomisa Kurnia Indra, juga ikut melayangkan laporan. Sebagai terlapor adalah sejumlah akun media sosial dan beberapa pihak yang diduga menyebarkan rekaman video pernyataan M Arif Wijaya dalam forum rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Banyuwangi, Selasa (3/12/2024).

  • Pakar Telematika Soroti Pemilik Akun Fufufafa setelah Gus Miftah Mundur dari Anak Buah Presiden

    Pakar Telematika Soroti Pemilik Akun Fufufafa setelah Gus Miftah Mundur dari Anak Buah Presiden

    TRIBUNJATIM.COM – Gus Miftah kini sudah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden.

    Namun setelah mundurnya Gus Miftah, pakar telematika, Roy Suryo kini menyoroti sosok pemillik akun fufufafa.

    Menurut Roy Suryo, pemilik akun Kaskus fufufafa itu harus mundur.

    Meski, Roy Suryo tak menyebutkan secara gamblang sosok pemilik akun Kaskus fufufafa tersebut.

    Berikut pernyatan Roy Suryo:

    Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes 

    Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

    Miftah Maulana Habiburrahman (MMH) yang bernama asli Ta’im ketika menjadi Marbot di Masjid Mergangsan Jogja, akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) setelah kenyang dirujak netizen dan petisi pada Jumat (6/12/2024) siang. 

    Hal unik soal pergantian nama dia ini mengingatkan kita pada seseorang yang (katanya) bernama asli Mulyono, bukan Hari Mulyono (Alm, mantan istri Idayati, sekarang istri Anwar Usman Hakim MK) karena pergantian namanya berhasil mengubah citra masa lalunya.

    Dari berbagai situs berita dan referensi Wikipedia, MMH ini memang pernah pernah berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Jogja, tetapi tidak lulus (mirip kabar ada yang juga kuliah di UGM dan menggunakan Ijazah Palsu itu).

    Namun MMH lebih ksatria, karena dia kemudian kuliah lagi dan meraih gelar Sarjana Pendidikan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 2023, alias tidak sekedar mencomot Ijazah orang lain yang sudah meninggal.

    Perjalanan MMH cukup unik, setelah populer di beberapa kalangan selaku ‘mubalig’, meski banyak yang mempertanyakan kapasitas narasi dan kedalaman ilmu agamanya, namun MMH berhasil memiliki Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman untuk menyebarluaskan dakwahnya.

    Inilah yang kemudian menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto (PS) saat mengumumkan Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden pada Selasa (22/10/2024) lalu, nama MMH tercantum sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Senada seirama alias segendang sepenarian dengan mayoritas tanggapan negatif masyarakat akan kapasitasnya kenapa bisa dia disebut sebagai ‘mubalig’, kontroversi MMH ini makin menjadi-jadi saat dirinya ditunjuk menjadi salahsatu Utusan Khusus Presiden tersebut.

    Bahkan tidak sedikit yang sudah meramalkan akan terjadi blunder tidak hanya bagi dirinya, namun juga kepada Pemerintahan secara umum dan secara khusus kepada Presiden PS yang menunjuknya.

    Namun Gusti Allah SWT memang tidak Sare, keraguan dan kekhawatiran masyarakat akan sosok MMH ini terjawab sudah, alias terbayar lunas dengan kelakuannya sendiri.

    “Mulutmu harimaumu” kata pepatah dan hal tersebut terjadi pada acara Magelang Bersholawat pada akhir November 2024 kemarin.

    Saat itu MMH mengata-ngatai seorang pria bernama Sunhaji yang sedang berjualan es teh.

    “Es tehmu sih akeh ra? (Es teh mu masih banyak gak?) masih? Yo kono didol g*bl*k (Ya sana dijual b*d*h). Dolen disek, nko lak durung payu, wes, takdir (Jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir),” kata MMH seperti terekam dalam potongan video yang sangat viral kemarin.

    Sesudah rekaman tersebut viral dan menjadi trending topic beberapa hari, para Anggota “BIN” alias Badan Intelijen Netizen, saling kolaborasi menemukan Jejak Digital MMH ini yang ternyata memang sering menghina atau setidaknya mengolok-olok orang lain.

    Selain Sonhaji, kelakuan hampir sama dilakukan oleh MMH juga kepada seorang Penjual Es Teh di tahun 2019 silam, juga kepada Seniwati Ketoprak Legendaris Suyati alias Yati Pesek (YP) yang sempat dikatakannya (maaf) “L*nth*” alias PSK, juga dikatakannya “B*j*ng*n” kepada YP tersebut dan dia bisa keracunan karena “S*s*-nya YP sudah expired.

    Melihat diksi dan narasi MMH diatas, sebenarnya kita bisa auto-ingat pada kata-kata yang sering diposting oleh Akun Fufufafa di KasKus beberapa tahun silam.

    Meski sudah bisa dibuktikan secara scientific dalam berbagai Forum diskusi ilmiah, alias bukan sekedar omon-omon saja dan bahkan diakui oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) juga menurut Bocor Alus Tempo, sampai sekarang tidak ada itikad baik samasekali dari orang yang 99,9 persen terbukti selaku Fufufafa untuk mengakuinya. 

    Padahal secara etika dan norma, jelas-jelas dia sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji alias tidak patut selaku manusia biasa, bukan “Rakyat jelata” saja, apalagi selaku Pejabat Negara yang hidupnya digaji dan dibeayai oleh masyarakat.

    Lucunya dalam sebuah Postingan Fufufafa di KasKus hari Rabu tanggal 11/06/14 pukul 22.14 lalu, dia bahkan sempat menulis: “gila, temennya wowo kagak ada yang beres” disertai ilustrasi foto PS dan MMH.

    Jadi Fufufafa ini rupanya malah bisa disebut sudah ‘meramal’ bahwa MMH tidak beres, meski diksi mereka berdua adalah 11-12 alias senada (misalnya soal kata-kata kasar, orientasi soal “s*s*” alias p*y*d*r* wanita dan berbagai diksi kampungan sampai ke hate-speech lainnya), boleh dikatakan MMH sekolam dan seksualitas dengan Fufufafa.

    Hanya saja bedanya, harus disampaikan bahwa MMH -meski sebelumnya memang kena mental dirujak Netizen, diberikan kritik keras oleh Partai Pendukung PS bahkan ditegur langsung oleh SesKab Mayor Teddy, akhirnya menyampaikan Pertanyaan Persnya bahwa dia Mengundurkan diri dari Utusan Khusus Presiden dan kembali mengenakan Blangkon-nya sebagai identitas awalnya selaku ‘mubalig’.

    Hal ini sangat berbeda dengan Fufufafa yang menurut pengamatan Netizen dan Masyarakat yang masih waras, dia makin hari makin menunjukkan watak aslinya sebagaimana postingannya di Akun Kaskus antara tahun 2013 sampai dengan 2019 lalu.

    Kesimpulannya, kalau MMH saja -yang hanya seorang Utusan khusus Presiden- bisa mengundurkan diri setelah tercyduk kelakuan aslinya, mengapa si Fufufafa ini yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan tidak patut dan tidak terpuji, bukan hanya saat dia memposting di KasKus beberapa tahun silam, namun juga kelakuannya untuk menghapus jejak-jejak digital bahkan mengganti namanya di ID yang digunakannya baru-baru ini masih saja koppeg untuk tidak mau mundur?

    Haruskah ada Gerakan Rakyat memundurkan nya? InshaaAllah Gusti Allah SWT tidak sare untuk menggerakkan Semesta Alamnya. Aamiin.

     

  • Antisipasi Jalur Medan-Berastagi Longsor Lagi, Tebing Sembahe Bakal Dipotong Medan 4 Desember 2024

    Antisipasi Jalur Medan-Berastagi Longsor Lagi, Tebing Sembahe Bakal Dipotong Medan 4 Desember 2024

    Antisipasi Jalur Medan-Berastagi Longsor Lagi, Tebing Sembahe Bakal Dipotong
    Editor
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merencanakan pemotongan jalur tebing di Sembahe-Berastagi untuk mengantisipasi
    longsor
    dan banjir di Kecamatan Sibolangit.
    Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi di Aula BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko, Medan, Selasa (3/12/2024).
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Mulyono, mengatakan telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mengenai kawasan rawan longsor di sepanjang Jalan
    Medan-Berastagi
    .
    Mulyono menjelaskan, karena Jalan Medan-Berastagi termasuk jalan nasional, koordinasi dengan Kementerian PUPR sangat diperlukan.
    “Ada beberapa solusi, salah satunya yaitu membuat shortcut kawasan rawan longsor untuk beberapa tikungan guna menghindari longsor. Kajian BBPJN juga sudah dilakukan untuk mengantisipasi longsoran,” ungkap Mulyono.
    Dia juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan izin dalam melakukan aktivitas di kawasan cagar alam guna mengatasi masalah longsor tersebut.
    Solusi Pemotongan Tebing dan Tembok Penahan Tanah
    Salah satu solusi yang diajukan adalah pemotongan tebing dan pembuatan tembok penahan tanah di sisi rawan longsor.
    “Terkait longsoran yang mempengaruhi lalu lintas jalan, banyak kajian yang diperlukan, sehingga kolaborasi antara geologi, instansi terkait, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat dibutuhkan,” jelas Mulyono.
    Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, mendukung rencana tersebut dengan menyatakan bahwa pemotongan tebing merupakan salah satu solusi untuk mengurangi risiko longsor.
    Wiriya menambahkan, kemiringan tebing di kawasan tersebut mencapai 45 derajat, yang berpotensi menyebabkan longsor, terutama jika curah hujan tinggi.
    “Kami sarankan untuk mengurangi kemiringan tebing ini menjadi kurang dari 45 derajat melalui pemotongan,” kata Wiriya.
    Sebagai informasi, longsor di jalur Medan-Berastagi beberapa waktu lalu menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 23 orang luka-luka.
    Jalur tersebut sempat ditutup sejak 26 November 2024 dan baru dibuka kembali pada Senin (2/12/2024) untuk kendaraan.
     
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul PUPR Sumut Rencanakan Potong Tebing Sembahe-Berastagi, Antisipasi Longsor dan Banjir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politisi PDIP Yulius Setiarto Dijatuhi Sanksi MKD Gegara Tuduh Polri Bermain pada Pilkada 2024

    Politisi PDIP Yulius Setiarto Dijatuhi Sanksi MKD Gegara Tuduh Polri Bermain pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memberikan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto. MKD menilai Yulius terbukti melanggar kode etik anggota DPR karena menuduh Polri terlibat atau mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan teradu Yulius Setiarto, anggota A234 dari Fraksi PDIP, terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi teguran tertulis,” ujar Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, saat membacakan putusan MKD dalam sidang etik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).

    Nazaruddin menjelaskan keputusan MKD tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan MKD yang bersifat tertutup, dan keputusan tersebut bersifat final serta mengikat sejak tanggal dibacakan.

    Dalam klasifikasi sidang etik MKD, Yulius menyatakan pernyataannya dalam video yang diunggah di akun TikToknya merupakan pengulangan atau parafrase dari temuan investigasi salah satu media. Yulius mengatakan ia menyampaikan hal tersebut agar Polri, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024.

    “Saya tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Permintaan saya kepada kapolri untuk membuat klarifikasi adalah wujud kecintaan saya kepada Polri sebagai lembaga pengayom yang harus dijaga mati-matian,” ujar Yulius.

    Yulius sebelumnya dilaporkan oleh seorang warga Bekasi, Jawa Barat, Ali Lubis, terkait pernyataan yang diunggahnya pada 25 November 2024 di akun TikTok. Dalam video tersebut, Yulius merespons temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo, yang mengungkap dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024. Yulius menyebutkan Polri memberikan dukungan aktif untuk memenangkan calon yang didukung oleh Mulyono, nama kecil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono,” kata Yulius dalam video tersebut.

    Menurut Yulius, pengerahan aparat untuk memenangkan calon tertentu merupakan pelanggaran serius yang bisa mengancam keutuhan negara. Dia pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengklarifikasi temuan tersebut dalam waktu 1×24 jam.

  • Kecemasan di Tengah Deklarasi Kemenangan Pramono-Rano

    Kecemasan di Tengah Deklarasi Kemenangan Pramono-Rano

    “Memang Mas Pram dan Bang Doel ini kan kombinasi kader terbaik dari PDI Perjuangan dan yang saya kira paling banyak diterima oleh warga Jakarta. Kami optimistis sejak awal ya, sejak masa pendaftaran pun kami optimistis ini bakal memenangkan pertarungan di Jakarta, karena kami tahu kami melawan kelompok yang kekuatan logistiknya mungkin nggak ada serinya gitu ya,” terang Bonnie kepada detikX pada Rabu, (27/11/2024).

    Kamu bayangin deh, segala sumber daya yang negara ini punya dikeluarkan ya, parcok udah mulai terkenal istilah parcok ya kemudian aparat segala macam terlibat, ya kamu bisa lihat bagaimana. Saya pikir ini bukan sebuah hal yang eksklusif ya sifatnya, ini suatu hal yang sudah diketahui umumlah.”

    Seketika suasana di Kebagusan menjadi sukacita. Kata Bonnie, Ibu (Megawati) bahagia dan penuh pikiran positif.

    “Ibu (Megawati) itu mengajarkan kepada kami agar berpikir positif dan juga melawan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita. Karena, menurut dia, itu ketakutan adalah ilusi,” tutur Bonnie.

    Meski dilingkupi perasaan optimisme, kewaspadaan tetap disiagakan. Bonnie menambahkan, perbincangan dengan Megawati juga menyinggung ihwal praktik campur tangan aparat dalam pilkada.

    “(Penggunaan aparat di) DKI tentu saja ada, semua daerah adalah, apalagi kan kami ini kan praktis seperti David and Goliath gitu kan,” ungkap anggota bidang data dan informasi timses Pramono Anung dan Rano Karno tersebut.

    Bonnie tak menyangkal, di tengah suka ria ini, kekhawatiran ke depan cukup dirasakan. Sebab, partai pengusungnya, yang bisa dibilang minoritas, dihadapkan pada kekuatan besar.

    “Kamu bayangin deh, segala sumber daya yang negara ini punya dikeluarkan ya, parcok udah mulai terkenal istilah parcok ya kemudian aparat segala macam terlibat, ya kamu bisa lihat bagaimana. Saya pikir ini bukan sebuah hal yang eksklusif ya sifatnya, ini suatu hal yang sudah diketahui umumlah,” tandas Bonnie.

    Oleh sebab itu, untuk mengamankan hasil real count, penguatan saksi Pramono-Rano di berbagai TPS telah disiagakan. Saksi-saksi dibekali aplikasi agar pelaporan bisa cepat tersampaikan secara real timeuntuk memperoleh hasil real count untuk data internal.

    Hari itu, selain di Kebagusan, tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno tersebar di berbagai lokasi, antara lain di kantor DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, juga Hotel JS Luwansa Kuningan.

    Pukul setengah empat sore, Pramono Anung dan Rano Karno tiba di Hotel JS Luwansa ditemani beberapa tim sukses, yaitu Lies Hartono alias Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan, Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua harian, Laode Basir sebagai juru bicara, serta para relawan berbaju oranye yang berkerumun mengelilingi pasangan calon nomor urut satu tersebut.

    Sorak-sorai para relawan dan simpatisan bergema memenuhi ruangan, “Mulyono kalah, Mulyono kalah, Mulyono kalah,” senandung mereka beramai-ramai.

    Sorakan tersebut beberapa kali bergemuruh terutama ketika Pramono dan Rano kembali muncul dari ruangan khusus menuju mimbar untuk memberikan konferensi pers menindaklanjuti hasil kemenangan quick count tertinggi.

  • Bantah Fitnah Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024, Yulius: Saya Masih Keluarga Besar Polri

    Bantah Fitnah Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024, Yulius: Saya Masih Keluarga Besar Polri

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus PDIP Yulius Setiarto membantah jika dirinya dituduh melakukan fitnah terkait pernyataannya yang menyebutkan polisi tak netral pada Pilkada 2024 dalam video akun TikTok pada Senin (25/11/2024). Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP itu mengakui dirinya masih menjadi bagian keluarga besar Polri karena kakeknya dan tiga adiknya merupakan anggota polisi.

    Hal ini disampaikan Yulius merespons pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait pernyataannya dugaan keterlibatan Polri pada Pilkada 2024.

    “Saya ini bagaimana pun keluarga besar Polri. Adik saya yang menjadi polisi itu ada tiga. Kakek saya itu polisi. Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar,” kata Yulius di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menurut Yulius, apa yang disampaikannya dalam video TikTok, hanyalah bentuk pendapat politik atas temuan podcast sebuah media massa. Pernyataan di video TikTok tersebut, kata dia, merupakan bentuk parafrase, yakni mengungkap kembali suatu teks tanpa mengubah makna atau informasi aslinya.

    “Saya cuma mengatakan, eh ini ada berita dari podcast Bocor Alus seperti ini lho. Itu kan tayangannya panjang yang bocor alus. Nah, yang saya lakukan, saya parafrase kan sehingga jadi pendek,” tutur dia.

    “Yang saya inginkan adalah klarifikasi sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah dalam hal ini Polri tentang berita-berita yang berseliweran seperti itu,” tambahnya.

    Menurut dia, gaya penyampaian yang keras bukanlah bentuk penghinaan, melainkan hanya perbedaan ekspresi. Dia juga membantah melakukan fitnah karena apa yang disampaikan ada sumber rujukannya. Di menilai apa yang disampaikan soal dugaan keterlibatan anggota Polri atau polisi tak netral pada Pilkada 2024 masih dalam batas wajar.

    “Tidak etis itu kalau misalnya dalam bayangan saya, saya maki-maki. Ini kan enggak. Bahwa intonasinya itu keras, bahwa intonasinya itu kencang. Ya setiap orang gaya berekspresinya beda-beda. Jadi no worries-lah soal laporan MKD ini,” tegas dia.

    Yulius mengaku mendapat dukungan dari PDIP setelah dilaporkan ke MKD DPR. “Kalau dari partai saya tentu saja positioning seperti itu pasti mendukung. Mendukung setiap gestur politik yang saya lakukan dalam hal ini khusus terkait dengan ini ya pasti juga mendukung,” pungkas Yulius.

    Diketahui, Yulius PDIP dilaporkan seorang warga asal Bekasi, Jawa Barat, Ali Lubis, terkait pernyataan yang diunggah Yulius melalui akun TikTok-nya pada Minggu (25/11/2024).

    Dalam video itu, Yulius menanggapi temuan podcast sebuah media massa mengenai dugaan keterlibatan aparat di Pilkada 2024. Yulius menyinggung dukungan polisi terhadap calon yang didukung Mulyono, nama kecil dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono,” kata Yulius dalam video yang diunggahnya.

    Menurut Yulius, pengerahan aparat untuk memenangkan kontestan tertentu merupakan pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara. Dia pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam waktu 1×24 jam untuk mengklarifikasi temuan terkait dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024.

  • Besok, MKD DPR Panggil Politikus PDIP Soal Tudingan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024

    Besok, MKD DPR Panggil Politikus PDIP Soal Tudingan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan memanggil anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Yulius Setiarto besok, Selasa (3/12/2024). Pemanggilan ini terkait dengan laporan masyarakat atas pernyataan Yulius soal polisi tidak netral di Pilkada Serentak 2024.

    “Bapak Yulius dari Fraksi PDI Perjuangan dilaporkan seseorang karena berbicara ke publik, di media sosial yang mengatakan ada kecurangan yang dilakukan oleh parcok,  konon disebut sebagai partai coklat (Polri),” ujar Wakil Ketua MKD TB Hasanuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Yulius dipanggil untuk dimintai klarifikasi soal laporan tersebut. Pelapor atau pengadu atas nama Ali Lubis, kata dia, sudah diminta keterangannya oleh MKD pada hari ini khusus terkait identitas dan materi laporannya.

    “Kalau saya lihat dia warga biasa, ya warga biasa dari wilayah Bekasi begitu. Saya tanya apakah Anda atas nama pemerintah? Bukan. Apakah Anda atas nama polisi? Bukan. Apakan Anda atas nama Pak Sigit (Kapolri)? Bukan. Jadi beliau itu berbicara atas nama pribadi,” ungkap TB Hasanuddin terkait laporan terhadap Yulius yang menyatakan polisi tak netral pada Pilkada 2024.

    Dalam pandangan pribadinya, dia menilai tidak ada pelanggaran etika dari pernyataan Yulius Setiarto. Alasannya, pernyataan Yulius sebagai anggota DPR dilindungi undang-undang dan yang bersangkutan memiliki hak imunitas.

    Apalagi, kata TB Hasanuddin, pernyataan Yulius sama dengan pandangan partai dan fraksinya. Hanya saja, kata dia, ada pihak yang melaporkan, maka MKD wajib melakukan klarifikasi kepada Yulius.

    “Ya, itu diselesaikan saja secara intern dengan fraksinya. Kan tidak bisa kalau beliau berpendapat ternyata selaras dengan fraksinya, ya selesai. Menyikapi, mengkritisi pemerintah, ya tidak bisa kemudian dipanggil ke MKD, tetapi ini ada pengaduan dari seseorang,” pungkas TB Hasanuddin.

    Diketahui, Yulius melalui akun TikTok-nya diduga menuding polisi tak netral pada Pilkada 2024, yaitu secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung Mulyono pada Pilkada 2024. Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

  • Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Pernusa ke PDIP: Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 30 November 2024 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Tuduhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal keterlibatan Polri dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah tidak berdasar dan cenderung sebagai upaya adu domba. 

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman mengatakan, narasi tersebut seolah sebagai alibi untuk menutupi kekalahan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di sejumlah Pilkada.

    “PDIP kalah di kandang sendiri (Pilkada Jateng), jangan cari kambing hitam,” kata Norman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 November 2024.

    Dalam Pilkada 2024, PDIP kerap berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintah yang membentuk KIM Plus.

    KIM Plus ini, kata Norman, menguasai 85 persen kekuatan parlemen. Maka wajar jika PDIP bisa kalah dengan KIM Plus di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada.

    “Logikanya, 85 persen partai pro pemerintah melawan 15 persen yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah, bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik,” tegasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (30/11). 

    Narasi PDIP yang menuding keterlibatan Polri dengan istilah partai cokelat (Parcok) justru memperkeruh suasana Pilkada yang damai.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85 persen sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    GELORA.CO  – Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

    Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. 

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka istilahkan sebagai “parcok” atau partai coklat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85 persen kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.

    Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” sindir Norman.

    Dia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena menyebut Partai Cokelat alias aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Habiburokhman tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokdlat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Dan ada juga ada anggota DPR yang menyampaikan, dan orang tersrbut bahkan suda dilaporkan ke MKD karena saya juga anggota MKD,” imbuhnya.

    Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD bakal memanggil yang bersangkutan, untuk meminta keterangannya terkait Partai Cokelat.

    Sebab pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan fakta, bukan hanya sekadar narasi.

    “Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikam informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan anggota DPR memiliki imunitas dalam setiap pernyataan yang diontarkan.

    Namun, kata dia, MKD memiliki mekanime tersendiri bagi anggota yang diduga melontarkan pernyataan tanpa didasari bukti.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman mengingatkan rekan sesama anggota DPR untuk tidak asal bicara.

    “Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah,” ujarnya.

    “Justru di situlah menerobos imunitas anggota DPR tersrbut, memang tidak dipersoalkan secara hukum tapi bisa dipermasalahkan di MKD,” pungkasnya

  • Terima Kasih Prabowo

    Terima Kasih Prabowo

    GELORA.CO – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur Hidayat menelepon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke Istana, diskusi upah buruh.

    Berkali-kali saya mengatakan pada para aktivis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. 

    Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

    Hari ini Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terima kasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkannya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan proyek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

    Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang, Kamis 28 November 2024.

    Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

    Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

    Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. 

    Dalam pidatonya di Peru, di hadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (alinea 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14 November 2024).

    Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. 

    Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

    Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. 

    Ucapan terima kasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. 

    Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. 

    Sebab, menurut Prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

    Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting anak Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. 

    Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi 

     dan hilirisasi.

    Jumhur Hidayat, ketua umum serikat buruh terbesar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana, akan mendiskusikan soal upah. 

    Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim-rezim pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. 

    Dengan Presiden Prabowo mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

    Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. 

    Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. 

    Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka. 

    Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. 

    Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

    Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 triliun “kekayaan kita” ke Singapura dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era Covid-19 (antara lain buat klub sepeda yang diketuai penduduk perumahan di dekat Hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. 

    Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13 persen pada Januari 2025 nanti.

    Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. 

    Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin izin judi online itu.

    Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.