Xcloud.id

Tag: Mulyono

  • Komentar Petrus Selestinus Terkait PIK 2 dan Pagar Laut, Jokowi Diibaratkan Beri Cek Kosong ke Agung Sedayu

    Komentar Petrus Selestinus Terkait PIK 2 dan Pagar Laut, Jokowi Diibaratkan Beri Cek Kosong ke Agung Sedayu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komentar dari Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus terkait PIK 2 dan Pagar Laut terus disorot.

    Di salah satu unggahan netizen di akun X @Ankiiim_, komentar itu disorot dan dikaitkan dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Menurutnya, komentar Petrus terkait PIK 2 dan pagar laut ibaratnya memberikan cek kosong.

    Cek kosong ini diberikan kepada Agung Sedayu dan tinggal ia yang mau isi berapa pun itu.

    “Komentar Petrus Selestinus terkait PIK 2 dan pagar laut di Tangerang :”Ibarat Jokowi kasih cek kosong kepada Agung Sedayu, tinggal dia (Aguan) yg isi, mo isi apa aja terserah” tulis unggahan akun tersebut.

    Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak luput dari sorotan tajam ini.

    Ia dan pendukungnya bersama Jokowi disebut korupsi dan pendukungnya Prabowo yang memenangkannya di Pilpres 2024 disebut sakit.

    “Terus kalian para pendukung wowo dan mulyono, masih nanya, mulyono korupsi apa? Sakit bener 58% ini 🤣,” ujarnya. (Erfyansyah/fajar)

    Petrus Selestinus. Foto: Tangkapan Layar.

  • Kementan prediksi produksi GKP kuartal I 2025 capai 18 juta ton

    Kementan prediksi produksi GKP kuartal I 2025 capai 18 juta ton

    kalau kita asumsikan rata-rata 5 ton per hektare akan ada kurang lebih 18 juta ton gabah kering panen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) memprediksi produksi gabah kering panen pada periode Januari hingga Maret 2024 secara total mencapai 18 juta ton.

    “Kita sebentar lagi akan memasuki masa panen raya. Januari, Februari, Maret itu kurang lebih hampir 3,5 juta hektare. Artinya kalau kita asumsikan rata-rata 5 ton per hektare akan ada kurang lebih 18 juta ton gabah kering panen,” ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan Mulyono dalam Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras tingkat Konsumen 2025 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan dengan jumlah panen tersebut maka produksi gabah setara beras pada kuartal pertama 2025 ini diperkirakan mencapai sekitar 9 juta ton.

    Ia juga mengajak berbagai pemangku kepentingan termasuk Perum Bulog untuk bersama-sama memanfaatkan momentum ini untuk menyerap dengan maksimal hasil panen raya.

    Hal lain yang tak kalah penting yakni, dengan penyerapan yang maksimal maka sekaligus dapat mendongkrak optimisme para petani untuk melanjutkan penanaman pada periode musim tanam selanjutnya.

    Lebih lanjut, Mulyono juga berharap kebijakan standar gabah syarat serap oleh Perum Bulog sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 sudah dapat segera dilaksanakan.

    Lewat aturan anyar tersebut, Perum Bulog bisa menyerap gabah dan mengisi stok beras gudang dengan kualitas kadar air hingga 30 persen dan kadar hampa sebesar 15 persen.

    Lebih jauh, Kementan pada tahun ini menargetkan melakukan perluasan dua juta hektare, jika hal ini terealisasi maka produksi beras nasional akan melimpah.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penjualan Daihatsu Tahun 2024 Tembus 168 Ribu Unit, Sigra Jadi Andalan

    Penjualan Daihatsu Tahun 2024 Tembus 168 Ribu Unit, Sigra Jadi Andalan

    Jakarta –

    Daihatsu mengumumkan data penjualan mobil tahun 2024. Sepanjang tahun kemarin, Daihatsu membukukan penjualan ritel sebanyak 168.263 unit. Angka itu mengalami penurunan dari penjualan ritel tahun 2023 yang mencatatkan angka 194.108 unit.

    Selama 2024 penjualan Daihatsu didukung tiga model, mulai LCGC MPV Daihatsu Sigra, yang menjadi kontributor utama penjualan Daihatsu dengan penjualan 54.366 ribu atau berkontribusi sebesar 32%. Selanjutnya, disusul mobil komersial Daihatsu Gran Max Pick Up sebanyak 41.703 unit sebesar 25%, dan Terios sebanyak 19.873 unit atau sekitar 12%.

    Daihatsu Gran Max Foto: (Daihatsu)

    Selanjutnya mobil LCGC hatchback Daihatsu Ayla berada di posisi empat dengan penjualan sebanyak 18.588 unit yang berkontribusi sekitar 11%, disusul Gran Max Mini Bus 15.040 unit (9%), Xenia 11.014 unit (7%), serta model lainnya seperti Rocky, Luxio, dan Sirion yang menyumbang lebih dari tujuh ribu unit atau menyumbang sekitar 4%.

    Daihatsu mengklaim, capaian penjualan ini berkat dukungan beragam kemudahan dalam membeli mobil Daihatsu melalui kredit fleksibel dari perusahaan leasing, kemudahan layanan purnajual dan perawatan kendaraan, program trade in, serta promo penjualan spesial dengan hadiah menarik.

    Informasi penawaran dan layanan lebih lengkap, kunjungi website www.Astra-Daihatsu.id atau melalui mobile apps DaihatsuKu.

    Daihatsu Terios Foto: Dok. Astra Daihatsu Motor

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan kepada Daihatsu. Capaian ini mencerminkan komitmen kami yang selalu berusaha menghadirkan beragam program penawaran spesial dalam menyediakan mobil sesuai kebutuhan pelanggan, khususnya pembeli mobil pertama. Semoga pasar otomotif di Indonesia di tahun 2025 dapat bertumbuh, dan Daihatsu dapat berkontribusi positif pada industri otomotif nasional,” ungkap Tri Mulyono, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation, dalam keterangan resminya.

    (lua/din)

  • Ahok Diperiksa KPK, Mulyono Kena Gertak?

    Ahok Diperiksa KPK, Mulyono Kena Gertak?

    .FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina untuk periode 2011-2021.

    Namun, pemeriksaan ini memunculkan spekulasi di media sosial. Pegiat media sosial Stefan Antonio mengaitkan pemeriksaan Ahok dengan potensi kejutan.

    “Apa ini ada hubungannya sama kejutan yang bakal dibuat Anies dan Ahok di Bulan ini?,” ujar Stefan dalam keterangannya di X @StefanAntonio_ (10/1/2025).

    Stefan juga mempertanyakan apakah Anies Baswedan akan segera dipanggil KPK, seperti yang dialami Ahok.

    “Coba kita liat, apa bentar lagi Anies Baswedan bakal diperiksa juga sama KPK apa engga?,” sebutnya.

    Dikatakan Stefan, jika hal itu terjadi, dugaan adanya tekanan terhadap kedua tokoh tersebut semakin menguat.

    “Kalau beneran diperiksa juga, fiks Mulyono kena mental sama pergerakan Anies dan Ahok,” Stefan menuturkan.

    KPK sebelumnya pernah memeriksa Anies Baswedan pada 7 September 2022 terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

    “Hanya saja, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai rencana pemeriksaan Anies dalam kasus lainnya,” imbuhnya.

    “Mereka berdua mau diGertak duluan, apalagi kemaren duo orangnya Mulyono mendadak ketemuan. Katanya sih mau bahas pemberantasan Korupsi. Ya Kali,” kuncinya.

    Sebelumnya, Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/1). Pemeriksaan ini berlangsung singkat, hanya sekitar satu jam.

  • Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal

    Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyampaikan pemandangan umum (PU)nya terhadap penjelasan Wali Kota Tegal atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (8/1).

    Keenam fraksi tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya. 

    Adapun dua Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Wisata.

    Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro bersama Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo dan Amirudin dihadiri juga oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sartono Eko Saputro, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Camat serta Lurah se-Kota Tegal.

    Terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari, Fraksi Amanat Persatuan memandang bahwa penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan upaya meningkatkan produktifitas usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan tujuan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Dalam konteks ini, Raperda tentang Penyertaan Modal menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan modal daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, Fraksi Amanat Persatuan mengingatkan pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi Amanat Persatuan, Moch Ilyas seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Kamis (9/1).

    Sementara itu Pemandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Mohamad Tarso Supriadin, pihaknya mendukung upaya Pemerintah Kota Tegal dalam memberikan peningkatan Pelayanan kepada masyarkat dalam hal memperoleh air minum dengan lebih baik lagi.

    “Dengan melihat besarnya peningkatan jumlah pelanggan Perumda Tirta Bahari yang melebihi kapasitas, sehingga perlu membangun penampungan air (Reservoir) sebagai upaya peningkatan fasilitas untuk pelanggan. Atau alternatif lainnya adalah dengan cara “Pengolahan Air Baku”, yaitu dengan memanfaatkan air sugai atau Polder melalui proses pengolahan sehingga menjadi air bersih atau layak minum,” Mohamad Tarso.

    Sementara itu terkait Raperda Kota Tegal Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Fraksi PDIP sangat mendukung terhadap perubahan raperda tersebut karena sudah melalui kajian yang mendalam yaitu analisis dan evaluasi yang di lakukan oleh Kementerian hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Tengah yang di tuangkan dalam surat kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tegah Nomor W.13- HN.01.01- 1077 tanggal 5 Juli 2023 Perihal hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tegal Kebijakan Pariwisata 

    “Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Raperda ini didorong untuk mengembangkan Kepariwisataan yang ada di Kota Tegal baik wisata religi, wisata alam ( pantai ) , wisata kuliner, wisata belanja dan permainan agar mampu menarik pengunjung baik domestik maupun dari luar Kota Tegal. Disamping itu tentang Kepariwisataan ini harus tetap menjaga norma – norma agama, sosial dan budaya serta tetap memikirkan kelestarian alam,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Eko Mulyono.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengamat Ungkap 4 Hal Jokowi Terus Kena Hujatan Politik, Elit Partai Kini Tak Pasang Badan Membela

    Pengamat Ungkap 4 Hal Jokowi Terus Kena Hujatan Politik, Elit Partai Kini Tak Pasang Badan Membela

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi hingga kini terus terkena bullying tanpa henti.

    Padahal Jokowi sudah tidak lagi berkuasa memimpin pemerintahan Indonesia.

    Hal itu dikatakan Pengamat Politik Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Rabu (8/1/2025).

    “Serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya selalu dialamatkan kepada Jokowi,” kata Adi Prayitno.

    “Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia,” sambungnya.

    Semestinya, kata Adi, pengkritik dapat mengkritik presiden dan wakil presiden hingga jajaran menteri saat ini. Maupun perilaku politik anggota dewan atau para elit yang menimbulkan kegaduhan.

    “Tapi kan orang bertanya-tanya ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti,” ujar Adi.

    Adi lalu membahas peristiwa dan insiden yang membuat serangan dialamatkan kepada Jokowi hingga saat ini.

    1. Konflik dengan PDIP

    Adi melihat serangan politik terhadap Jokowi tidak terlepas konflik dengan PDI Perjuangan.

    “Kadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP praktik setelah itu apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP,” katanya.

    Ia melihat dahulu orang masih berada di belakang Jokowi saat mantan Wali Kota Solo itu disebut petugas partai.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Politik Rocky Gerung Berkomentar Mengenai Nama Jokowi yang Masuk Daftar Pemimpin Terkorup di Dunia versi OCCRP. Ia Mengungkit Ternak Mulyono.

    “Publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati,” katanya.

    2. Masa Jabatan Presiden

    Adi menuturkan hal lain yang membuat Jokowi diserang yakni soal masa jabatan presiden tiga periode.

    Kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden dua tahun.

    “Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis kelompok-kelompok kritis dan sipil yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati,” ujarnya.

    “Karena hanya Jokowi satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP,” sambung Adi.

    3. Restui Gibran

    Selain itu, Adi juga menyinggung Jokowi yang dinilai merestui putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

    “Kemudian kelompok-kelompok aktivis civil society pro demokrasi dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014 itu secara perlahan pindah haluan dan mereka menjadi orang yang paling terdepan memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi,” imbuhnya.

    Adi menuturkan saat Jokowi merestui Gibran sebagai Calon Wakil Presiden maka kelompok kritis pro demokrasi secara perlahan menganggap mantan Wali Kota Solo itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi.

    “Bagaimana misalnya Jokowi juga secara perlahan meninggalkan para kalangan kelompok aktivis dan pro demokrasi. Dulu kelompok demokratis dan aktivis ini kan paling terdepan bersama dengan Jokowi wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita Karena Jokowi itu bukan darah biru bukan ningrat politik,” ujarnya.

    4. Putusan MK

    Adi mengatakan Jokowi juga berkontribusi dalam carut marut putusan MK. Termasuk, kata Adi, soal dugaan abuse of power dalam konteks Pilkada dan Pilpres.

    “Itulah yang kemudian membuat Jokowi sampai hari ini seakan-akan apapun yang diperbuat oleh Jokowi itu salah dan itu dianggap tidak benar,” katanya.

    Kini, kata Adi, Jokowi secara perlahan mulai ditinggalkan kelompok aktivis pro demokrasi dan gerakan civil society.

    “Bahkan orang-orang yang di periode kedua kekuasaan politiknya para oligarki, para elit-elit partai yang menjadi kongsi baru Jokowi di periode kedua kekuasaan politiknya hari ini tidak pernah pasang badan ketika Jokowi dikritik dan dibuly dari berbagai kalangan,” ungkap Adi.

    Tak hanya itu, Adi menuturkan kinerja Jokowi dapat diapresiasi publik semisal pembangunan infrastruktur.

    Ia mencontohkan pembangunan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan jalan desa melalui dana desa.

    Lalu, pembangunan bandara, pelabuhan dan embung.

    “Sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta tidak lagi di Jawa dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya,” katanya.

    Adi juga menuturkan Jokowi kerap membagikan bantuan sosial (bansos) secara masif. Hal itu membuat peningkatan UMKM.

    Lalu, Adi mengungkapkan Jokowi juga berani memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Sehingga pembangunan menjadi merata tidak hanya di Jakarta atau Pulau Jawa.

    “Termasuk hasil survei sebelum Jokowi lengser. Voting atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat hampir menyentuh 90 persen,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • MTI: Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang Jadi Tantangan Penerapan Zero ODOL   – Halaman all

    MTI: Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang Jadi Tantangan Penerapan Zero ODOL   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, kebijakan Zero Over Dimension Overload (Zero ODOL) menjadi langkah penting untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di Indonesia.

    Namun, sejumlah permasalahan mendasar yang harus diselesaikan agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan sukses.

    “Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan Zero ODOL adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan timbang yang masih perlu pembenahan,” kata Agus Taufik Mulyono dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    Dikatakan Agus, saat ini status dan fungsi jalan di Indonesia saat ini masih “karut marut” dan tidak jelas.

    Ketika truk mengangkut barang dari pabrik ke tujuan, mereka sering kali melewati jalan yang statusnya berbeda-beda—mulai dari jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga arteri nasional.

    “Hal ini merupakan problem klasik yang belum diselesaikan hingga saat ini dan sisi lain, terminal handling yang berfungsi untuk mengumpulkan barang-barang kelebihan muatan juga belum ada, padahal keberadaannya sangat penting,” katanya.

    Ketidakjelasan status dan fungsi jalan ini menyebabkan kerusakan jalan yang parah, khususnya di daerah kabupaten.

    “Karut marut antara kelas fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan dan mengindikasikan  penerapan kelas jalan tidak sesuai dengan status jalannya, yang berujung pada masalah yang berkepanjangan,” katanya.

    Agus juga mengkritik kurangnya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas.

    “Kelas jalan dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Ian Sudiana mengusulkan agar pemerintah menambah ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, dan menaikkan kapasitas daya dukung jalan.

    “Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurus logistik dan membuat blueprint terkait kebijakan Zero ODOL ini,” sarannya.

    Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar Gerindra dan praktisi transportasi dan logistik, menyoroti perlunya pembenahan jembatan timbang.

    “Jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya banyak yang sudah rusak,” ujarnya.

    Dari 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 yang beroperasi, dan itu pun hanya selama 8 jam sehari.

    “Bisa dibilang ini sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” tambahnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya memperbaiki daya dukung jalan, mengingat standar muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton.

    Agus dan Haryo sepakat bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL harus melibatkan semua stakeholder.

    “Hal ini bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan saat kebijakan ini diterapkan,” kata Haryo.

    Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima secara luas.

    Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan diharapkan untuk membuat blueprint yang akan menjadi panduan dalam menerapkan Zero ODOL.

    Selain itu, lembaga penelitian dan pengembangan seperti BRIN juga bisa dilibatkan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan.

  • Pria Bernama Mulyono Ditemukan Tewas di Kebun Sumsel, Ada 8 Luka Tusuk

    Pria Bernama Mulyono Ditemukan Tewas di Kebun Sumsel, Ada 8 Luka Tusuk

    Musi Rawas –

    Seorang pria bernama Mulyono (50) ditemukan tewas di sebuah kebun di Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel). Saat diperiksa, ditemukan 8 tusukan di tubuh Mulyono.

    Dilansir detikSumbagsel, Sabtu (4/1/2025), korban ditemukan di SP 7, Desa Mangan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Musi Rawas. Kasi Humas Polres Musi Rawas AKP Herdiansyah menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, Ponadi (51), yang awalnya melihat motor korban terparkir di sisi jalan.

    “Saat dicek, saksi mata kemudian melihat korban yang berjarak sekitar 5 meter dari motornya sudah dalam keadaan tewas dengan posisi telentang serta tergeletak di tanah,” kata AKP Herdiansyah, Sabtu (4/1/2025).

    Ponadi langsung pulang dan memberitahu keluarga korban. Ia juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Kelingi.

    Saat polisi memeriksa, ditemukan 8 luka tusuk di tubuh Mulyono. Termasuk salah satunya luka robek di bibir bagian atas.

    “Korban sudah dievakuasi serta kami juga telah mengamankan beberapa barang bukti pakaian yang dikenakan korban,” ungkapnya.

    (isa/isa)

  • Tak Mau Bayar Tarif Parkir Rp 41 Ribu, PNS Todong Senpi ke Petugas Tiket, Sempat Menembak 1 kali

    Tak Mau Bayar Tarif Parkir Rp 41 Ribu, PNS Todong Senpi ke Petugas Tiket, Sempat Menembak 1 kali

    TRIBUNJATIM.COM – Cuma karena tak mau membayar tiket sebesar Rp 41 ribu, oknum PNS nekat nyaris menembak petugas palang tiket.

    Seorang petugas tiket Pelabuhan Bakauheni ditodong senjata api (senpi) saat memeriksa tiket kendaraan.

    Dalam video rekaman CCTV pos tiket, tercatat peristiwa itu terjadi pada Jumat (3/1/2024) sekitar pukul 04.54 WIB

    Karena menolak membayar tarif parkir pelabuhan pada Jumat (3/12/2024) dini hari, pelaku menodongkan senjata api (senpi) kepada petugas. 

    Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, pelaku MY menggunakan senjata jenis airsoft gun saat menodong korban bernama Kiemas Ekhsan.

    Kejadian itu berawal saat mobil BE 1563 ALG yang dikendarai pelaku hendak keluar dari areal Pelabuhan Bakauheni.

    “Tarif parkir yabg dikenakan saat itu sebesar Rp 41.000, tetapi pelaku marah dan mengaku sebagai pegawai Kesyahbandaran,” kata Yusriandi saat dihubungi, Jumat sore.

    Pelaku lalu mengancam korban dengan ucapan akan menabrak jika gerbang tidak segera dibuka.

    Pelaku juga mengeluarkan airsoft gun dan menodongkannya ke arah kepala petugas. 

    “Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan satu kali, meski tidak mengenai korban,” katanya.

    Nasib oknum PNS Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni usai todong senpi ke kepala petugas tiket Pelabuhan Bakauheni itu akhirnya terungkap.

    Mengancam dan membawa senjata api, oknum PNS itu akhirnya bakal dipenjara.

    Terancam pidana 12 tahun penjara, oknum PNS Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni berinisial MY (55) . 

    Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, pelaku MY menggunakan senjata jenis airsoft gun saat menodong korban bernama Kiemas Ekhsan.

    Kejadian itu berawal saat mobil BE 1563 ALG yang dikendarai pelaku hendak keluar dari areal Pelabuhan Bakauheni.

    Rekaman CCTV oknum PNS ancam dengan senpi (Tribunnews.com)

    Akibat ancaman tersebut, petugas loket yang merasa terancam akhirnya membuka gerbang dengan menggunakan nomor polisi bebas kantor.

    Yusriandi mengatakan, pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mapolres Lampung Selatan.

    Statusnya akan ditentukan dalam 1×24 jam ke depan.

    Untuk pelaku sendiri terancam dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.

    “Ancaman maksimal 12 tahun penjara,” kata Yusriandi.

    Kasus lainnya melibatkan oknum kepolisian.

    Aksi anggota polisi yang mengancam tembak pegawai toko elektronik viral di media sosial.

    Pemilik toko mengaku kasihan dengan pegawainya yang diancam bakal ditembak oleh oknum polisi tersebut.

    Tak hanya itu, pegawai tersebut ternyata seorang anak yatim.

    Diketahui, aksi arogan anggota polisi ini terekam video dan viral di media sosial.

    Peristiwa tersebut terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

    Dalam video yang beredar, nampak seorang pria berbaju hitam berada di sebuah toko elektronik.

    Tak sendiri, pria berbaju hitam tersebut bersama seorang wanita berpakaian dinas pemerintahan.

    Terekam, pria tersebut tampak memarahi seorang pegawai toko.

    Dalam narasi video, cekcok tersebut berawal saat pria berbaju hitam menanyakan KTP pada karyawan toko.

    “Karyawan toko elektronik bertanya, Buat nanyak KTP saya? Pria (oknum polisi) itu menjawab, Kok marah-marah kau? Dijawab karyawan, Saya marahlah kok nanya KTP”.

     Lalu pria tersebut marah dan mengancam akan menembak pegawai tersebut.

    “Orang mana kau, ku tembak kau. Salah aku nanyak itu, kan enggak kan?” ujar pria berbaju hitam dalam rekaman yang dibuat pemilik toko dilansir dari kompas.com. 

    Setelah menyadari aksinya direkam, pria dan wanita itu bergegas meninggalkan lokasi. 

    “Mau diviralkan ya, Bang?” tanya polisi kepada pemilik toko yang merekam kejadian tersebut.

    Pemilik toko kemudian mempertanyakan alasan pria tersebut tersebut ingin menembak karyawan di tempatnya.

    “Ya bapak bilang mau nembak siapa? Coba ulang sekali lagi, coba, situ bilang mau nembak siapa? Coba ngomong sekali lagi. Woy kau siapa rupanya,” balas pemilik toko elektronik.

    Korban Anak Yatim

    Regen, Pemilik Toko 1001 Electronic and Furniture yang menjadi lokasi kejadian menceritakan secara singkat aksi arogan yang diduga dilakukan polisi yang berdinas di Polres Serdang Bedagai.

    Menurut Regen, peristiwa terjadi Senin (16/12/2024) siang. 

    Regen menyampaikan bahwa sejak awal dia tak tahu pelaku yang diduga datang bersama istri dan anaknya adalah anggota polisi Polres Serdang Bedagai.

    Semua kegiatan jual beli berjalan seperti pada umumnya sebelum entah apa yang terjadi mengapa yang bersangkutan melakukan ancaman. 

    “Sejak awal saya kan nggak tahu dia itu Polisi. Dia berbicara dengan karyawan saya ini. Karyawan saya ini anak yatim, Bang. Kasihan lah kalau diancam-ancam begitu,” kata Regen. 

    “Kalau ada masalah ya sama saya aja sampaikan. Jangan anggota saya. Biar kalau tembak, tembak aja saya. Saya pun udah sakit-sakitan, biar saya aja yang mati,” katanya. 

    Sejak cekcok tersebut, diterangkan Regen, karyawannya tersebut tak berani pulang ke rumah.

    Menurut pengakuan karyawannya, ia takut masih terjadi ancaman hingga pulang ke rumah. 

    “Dia ini pun sampai takut pulang, Bang,” kata Regen. 

    Terpisah, Kasi Humas Polres Tebing Tinggi, Iptu Mulyono, mengonfirmasi bahwa pria dalam video tersebut adalah anggota polisi. 

    Namun, ia belum merinci identitas dan kronologi kejadian.

    “Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai, sehubungan dengan personel Polres Serdang Bedagai,” ujar Mulyono dalam keterangan persnya, Rabu (18/12/2024).

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Senyum Hakim Mulyono saat Harvey Moeis Dipeluk Istri, Sandra Dewi Jadi Alasan Pertimbangan Vonis

    Senyum Hakim Mulyono saat Harvey Moeis Dipeluk Istri, Sandra Dewi Jadi Alasan Pertimbangan Vonis

    TRIBUNJATIM.COM – Sandra Dewi ternyata menjadi salah satu pertimbangan Hakim Anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Harvey Moeis, suaminya.

    Sandra Dewi tampak memeluk suaminya sesaat setelah vonis hukuman bagi Harvey Moeis dibacakan.

    Vonis hukuman bagi Harvey Moeis, koruptor timah Rp 300 Triliun itu memang masih menjadi perbincangan.

    Hakim Anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Mulyono Dwi Putro menjadi perhatian netizen, Kamis (2/1/2025). 

    Sandra Dewi memeluk Harvey Moeis itu terjadi usai Sandra menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 

    Sehingga, hakim pun nampak tersenyum. 

    Selain Sandra, jaksa menghadirkan adik Harvey, Mira Moeis, dan adik Sandra, Kartika Dewi, sebagai saksi. 

    Mira dan Kartika juga menghampiri dan memeluk Harvey usai sidang.

    Harvey Moeis telah divonis penjara 6 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi tata kelola timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

    Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. 

    Hakim menjatuhkan vonis tersebut dengan pertimbangan Harvey berperilaku sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.

    Tentu saja keluarga yang dimaksud adalah Sandra Dewi dan kedua anaknya yang masih berusia dibawah 10 tahun.

    Sosok yang tersenyum adalah hakim ad hoc Mulyono Dwi Purwanto. 

    Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.

    Dalam persidangan, hakim ad hoc memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan anggota majelis lainnya. 

    Pria kelahiran Surakarta, 28 November 1966 ini mengikuti seleksi calon hakim Ad Hoc Tipikor pada tahun 2015. Ia menjadi salah satu dari 15 calon hakim Ad Hoc yang lolos.  

    Sandra Dewi memeluk Harvey Moeis setelah sidang, sang hakim tersenyum (Tribunnews.com)

    Sementara itu, kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi itu ternyata cukup fantastis.

    Terungkap belakangan besaran kerugian negara tersebut terhadap pendapatan masyarakat.

    Belakangan, sosok YouTuber sekaligus ahli matematika menemukan fakta mengejutkan tentang berapa banyak Harvey Moeis bisa merugikan negara jika dihitung perjam.

    Ahli matematika sekaligus Youtuber Jerome Polin menghitung hukuman koruptor dengan kerugian yang dialami negara akibat korupsi.

    Hitung-hitungan Jerome Polin ini pun muncul saat vonis koruptor timah Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara saja dari kerugian negara Rp300 triliun.

    Jerome Polin membandingkan hukuman yang didapat koruptor yakni 6 tahun penjara dengan kerugian negara Rp1 triliun akibat korupsi yang dilakukan.

    Hitung-hitungan Jerome Polin dibagikannya di instagram Sabtu (28/12/2024) dan viral di media sosial. 

    Pria yang menempuh pendidikan di Jepang itu menghitung seberapa layak vonis koruptor dengan kerugian negara akibat korupsi Rp1 triliun.

    “Kalo dapet uang Rp 1 triliun tapi harus dipenjara 6 tahun, pada mau gak? Coba aku hitungin  hehehe,” tulis Jerome di instagramnya, seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (30/12/2024).

    Sebagai asumsi, Jerome menghitung hasil korupsi sebesar Rp1 triliun kepada koruptor yang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

    “Dapat 1 triliun tapi harus di penjara 6 tahun, worth it atau nggak ya? Coba kita hitung?” Kata Jerome Polin.

    Jerome lalu mulai melakukan hitungannya. Jika korupsi Rp1 triliun tersebut dibagi 6 tahun sesuai jumlah vonis, maka dalam satu tahun menghasilkan Rp 167 miliar. 

    “Kita anggap sebulan 30 hari, maka 13,9 miliar dibagi 30 maka hasilnya 460 juta per hari,” lanjutnya.

    Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD sejak 2018. (Kolase Kompas.com dan Tribunnews)

    Di akhir hitungan, hasil yang didapat sungguh membuat tercengang. 

     Seorang koruptor dengan asumsi jumlah hasil korupsi Rp1 triliun dengan vonis 6 tahun, bisa mendapatkan uang sekitar Rp20 juta per jam meski di dalam penjara.

    “Kalau kita mau hitung per jam-nya guys, berarti 460 juta dibagi 24, karena satu hari ada 24 jam, jadi ya anggap aja sekitar 20 juta per jam” terang mahasiswa lulusan Universitas Waseda, Jepang .

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com