Xcloud.id

Tag: Mulyono

  • Wajah Jokowi Disorot Netizen, Terlihat Kusam dan Penuh Flek, Tanda Stres atau Efek Obat-obatan?

    Wajah Jokowi Disorot Netizen, Terlihat Kusam dan Penuh Flek, Tanda Stres atau Efek Obat-obatan?

    GELORA.CO – Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, karena kondisi fisiknya yang dinilai mengalami perubahan signifikan.

    Dalam sebuah unggahan video di platform media sosial X, warganet menyoroti kondisi kulit wajah Jokowi yang terlihat kusam dan penuh flek hitam.

    “Ada apa dengan kulit wajah Jokowi?” tulis akun @cobeh2022 dalam unggahannya.

    Video tersebut memicu beragam komentar dari warganet yang menilai bahwa penampilan fisik Jokowi kali ini tidak seperti biasanya.

    Beberapa menyebutkan bahwa sang mantan presiden terlihat seperti orang yang tengah mengalami tekanan berat.

    “Bang, gue sempat foto mukanya di TV. Kayak orang stres parah,” komentar salah satu pengguna.

    Banyak pengguna lain menduga bahwa kondisi kulit Jokowi yang terlihat menua dan penuh flek hitam merupakan akibat dari stres berkepanjangan.

    Beberapa menyebutkan bahwa hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi sejak dia menjabat sebagai presiden.

    “Yang jelas, stres berat sangat memengaruhi kondisi fisik Jokowi. Walaupun tampil dengan berusaha tersenyum seperti saat menjabat, kegundahan hati tetap tidak bisa disembunyikan,” bunyi salah satu komentar.

    Beberapa waragnet yang mengaku mengerti soal perawatan kulit menduga bahwa Jokowi mungkin telah menjalani sejumlah prosedur medis seperti CO2 Laser, Cautery, atau Chemical Peels.

    Dugaan ini mencuat karena tampak adanya perbedaan warna antara wajah dan leher, serta titik-titik burn atau luka kecil akibat prosedur perawatan tersebut.

    “Aku suka perawatan, dan video-video sebelumnya beliau di komen netizen bahwa beliau menua maka dugaanku beliau buru-buru perawatan. Ada titik-titik burn di bagian tertentu terutama aging spot. Ada batas perbedaan warna wajah dan leher depan dan belakang. Mungkin: perawatan CO2 laser atau cautery + chemical peels,” imbuh warganet lainnya.

    Ada juga komentar yang menyebutkan kemungkinan efek obat-obatan, seperti obat penenang, yang bisa menyebabkan perubahan pada kondisi kulit bila dikonsumsi dalam jangka panjang atau dalam dosis tinggi.

    Sebagian warganet lainnya menyoroti kebiasaan mantan presiden yang kerap bepergian dan terpapar sinar matahari tanpa perlindungan maksimal, yang bisa menyebabkan kerusakan kulit jangka panjang.

    Di balik spekulasi kondisi fisik Jokowi, publik kembali mengaitkannya dengan isu sensitif yang tak kunjung usai yakni dugaan ijazah palsu.

    Tuduhan ini kembali mencuat meskipun telah beberapa kali dibantah oleh berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kepolisian.

    Isu ini pertama kali mencuat pada 2022 saat Bambang Tri Mulyono menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Meski sempat dicabut, gugatan kembali dilayangkan pada 2023. Kasus ini bahkan menyeret nama-nama lain seperti Gus Nur yang turut membahas isu tersebut dalam podcast.

    Pada 2024 dan 2025, sejumlah gugatan hukum dan pelaporan balik terus berlanjut.

    Pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq menggugat Jokowi dan beberapa lembaga terkait, termasuk UGM dan KPU Solo.

    Di sisi lain, Jokowi pun melaporkan sejumlah tokoh publik seperti Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Eggi Sudjana atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

    Penyelidikan kepolisian menunjukkan bahwa ijazah Jokowi dari UGM adalah asli.

    Dokumen bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT dari Fakultas Kehutanan UGM diterbitkan pada 5 November 1985.

    Penelusuran forensik menyatakan dokumen tersebut identik dengan arsip asli dan bukan hasil pemalsuan.

    UGM sendiri telah menegaskan berkali-kali bahwa mereka memiliki dokumen otentik dan tidak ada yang mencurigakan dari ijazah milik Jokowi.

    Meski demikian, sebagian pihak masih belum puas dan terus mencoba menggulirkan kasus ini ke pengadilan.

    Dalam sebuah pernyataan, Jokowi menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat melukai harga dirinya dan menyebut ijazahnya bukan objek penelitian yang bisa dipermainkan.

    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini meyakini bahwa jalur hukum akan menjadi tempat terbaik untuk mengungkap kebenaran secara gamblang.

  • Isu Nama Purwoko, Jokowi: Yang Saya Tahu, Nama Saya Dulu Mulyono

    Isu Nama Purwoko, Jokowi: Yang Saya Tahu, Nama Saya Dulu Mulyono

    Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu menahu alasan orangtuanya mengganti namanya pada saat itu. Yang ia pahami hanyalah bahwa nama Mulyono diberikan karena ia sering sakit-sakitan semasa kecil, dan kemudian diganti menjadi Joko Widodo. Mengenai nama Purwoko, ia menegaskan belum pernah mendengarnya sebelumnya. “Belum (tahu),” ucapnya singkat.

    Sebelumnya, dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Dian Sandi Permana menyatakan bahwa Jokowi lahir dengan nama Purwoko. Menurut Dian, nama tersebut kemudian diganti menjadi Mulyono, dan akhirnya berubah menjadi Joko Widodo. 

    “Nama Pak Jokowi sebenarnya ada tiga. Waktu beliau lahir itu namanya Purwoko, Purwoko nama beliau lahir. Purwoko, baru kemudian diganti menjadi Mulyono, sampai akhirnya diganti Joko Widodo,” ujarnya.

  • Forkopimka Krembung bersama Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Tanam Bibit Jagung

    Forkopimka Krembung bersama Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Tanam Bibit Jagung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan sesuai arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, terkait mewujudkan ketahanan pangan nasional terus digalakkan di berbagai daerah.

    Salah satu langkah nyata seperti dilakukan Forkopimka Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan petani melalui penanaman bibit jagung bersama di lahan Dusun/Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kamis (22/5/2025).

    Kegiatan ini melibatkan soliditas sinergi antara TNI, Polri, pemerintah desa, serta kelompok tani setempat. Dengan mengusung semangat kebersamaan, kegiatan yang merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diawali dengan apel gabungan diikuti oleh personel Polsek dan Koramil Krembung, perwakilan PPL, serta unsur Forkopimka.

    Kepala Desa Lemujut Rofik mengapresiasi dukungan yang diberikan aparat keamanan. “Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kepolisian dan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan ini,” ujarnya.

    Kapolsek Krembung Polresta Sidoarjo AKP Nanang Mulyono juga menjelaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional.

    “Mari kita jaga kebersamaan TNI-Polri dalam menjaga wilayah Krembung tetap aman dan kondusif, serta mendukung kemandirian pangan masyarakat,” ujarnya.

    Usai apel bersama, dilakukan simbolisasi penyerahan bibit jagung oleh Kapolsek, Danramil, dan Ketua PPL kepada perwakilan kelompok tani yang hadir. Sebanyak 6 orang petani dari Desa Lemujut menerima langsung bantuan tersebut.

    Penanaman bibit jagung ini tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan sektor pertanian, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat sebagai implementasi dari Polisi Cinta Petani. (isa/ian)

  • Warga Kalidandang Bojonegoro Tandu Wanita Sakit Sejauh 1,5 Km

    Warga Kalidandang Bojonegoro Tandu Wanita Sakit Sejauh 1,5 Km

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dalam balutan malam yang dingin dan tanah berlumpur sisa hujan, sekelompok warga Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, bahu-membahu menandu seorang ibu yang terbaring lemah di atas kursi rakitan sederhana.

    Ia adalah Miharsih (40), warga Dusun Kalidandang yang telah bertahun-tahun berjuang melawan sesak napas kronis. Tak ada mobil yang bisa menjangkau rumahnya—hanya kaki dan ketulusan tetangga yang bisa membawanya menuju harapan: rumah sakit.

    Perjalanan 1,5 kilometer itu bukan hanya tentang mengantar seseorang berobat. Tapi tentang sebuah kisah kemanusiaan di sudut desa yang masih menunggu keadilan infrastruktur. Di musim penghujan, jalanan di sana berubah menjadi aliran lumpur, menutup akses keluar dan memaksa warga bertaruh nyawa setiap kali ada yang sakit parah.

    Kepala Desa Napis, Mulyono, menuturkan bahwa ini bukan kali pertama warganya harus menghadapi kenyataan pahit ini. “Hampir setiap musim hujan, kami kembali mengalami hal seperti ini. Akses jalan utama ke Dusun Kalidandang belum tersentuh pembangunan. Padahal ini kebutuhan hidup yang sangat mendasar,” ucapnya, Selasa (20/5/2025).

    Warganya kini hanya bisa menunggu realisasi rencana pembangunan jalan poros desa sepanjang 17 kilometer yang menghubungkan Desa Napis ke Desa Margomulyo oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Proyek ini akan melintasi Dusun Kalidandang, Doplang, dan Windu, serta mencakup pembangunan sembilan jembatan yang menghubungkan seluruh kawasan terisolasi.

    Pembangunan jalan poros desa tersebut sebagian akan menggunakan lahan warga. Lebih dari 80 kepala keluarga menerima ganti untung atas tanah mereka yang terdampak pembangunan. “Kami berharap proses ganti rugi segera selesai, agar warga kami tidak lagi harus ditandu hanya untuk mendapatkan pengobatan,” tambahnya penuh harap.

    Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Bina Marga Bojonegoro, Chusaivi Ivan, menjelaskan bahwa proyek ini kini memasuki tahap pengadaan tanah dan perjanjian kerja sama dengan Perhutani untuk lahan di kawasan hutan.

    “Semua proses pengadaan tanah sudah dimulai tahun 2024 dan akan dilanjutkan hingga 2026. Harapannya, semua ini bisa segera rampung agar pembangunan fisik jalan bisa dilakukan,” katanya.

    Kisah Miharsih adalah potret nyata tentang ketimpangan yang masih ada, namun juga tentang kuatnya solidaritas warga desa. Di balik jalanan rusak dan tubuh lelah, mereka tak kehilangan harapan—bahwa suatu hari nanti, tandu darurat akan tergantikan oleh mobil ambulans, dan penderitaan akan berganti dengan kemudahan. [lus/but]

  • Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak angkat bicara terkait kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya. Apa kata Emil?

    “Kedatangan Sekjen DPP Partai Demokrat Pak Herman Khaeron ke Kantor DPD Partai Demokrat Jatim beberapa waktu lalu, merupakan bentuk dukungan dari DPP. Ini setelah DPP mempelajari semua aspek hukum yang ada dan menilai langkah hukum yang kami ambil sudah tepat,” kata Emil kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Untuk diketahui, Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim pada Rabu (14/5/2025).

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan, bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” ujar Herman saat itu.

    Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jatim dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi menceritakan kronologi terkait permasalahan kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya.

    Menurut Zaenal, ini berawal dari gugatan Penggugat Imam Sunardi (mantan Ketua Demokrat Jatim) noreg 963/Pdt.G/2016/PN.Sby.di bulan Desember 2016.

    Sebagai tergugat adalah Tergugat I Lutfi Afandi notaris PPAT, ⁠Tergugat II Bonie Laksmana, Tergugat III Nailah Alkatiri, Turut Tergugat I Elok Cahyani dan Turut Tergugat II BPN II Krembangan.

    DPD PD Jatim sebagai Penggugat Intervensi pada tanggal 20 Januari 2017.
    Putusannya, PN Surabaya tanggal 18 Januari 2018 adalah Imam Sunardi untuk melanjutkan jual beli kepada DPD PD Jatim dengan harga saat ini (bukan sesuai surat perjanjian pada saat itu Rp 7,5 miliar).

    “Dengan adanya putusan tersebut, DPD PD Jatim mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Tinggi noreg 527/PDT/2018/PT.SBY tanggal 18 Des 2018 adalah menyatakan penggugat intervensi (DPD PD Jatim) objek sengketa kantor DPD PD Jatim di Jalan Kertajaya Indah nomor 82 untuk dilanjutkan jual beli dan menjadi atas nama Pengugat intervensi,” tuturnya.

    Selanjutnya, Bonie menyatakan Kasasi noreg 2968 K/Pdt/2020 tanggal 11 November 2020. Putusannya menyatakan Bonie sebagai pembeli yang mempunyai itikad baik.

    Kemudian, pada tanggal 27 April 2020 Imam Sunardi melaporkan Bonie dkk dengan psl 263 Jo 266 KUHP (pemalsuan dokumen dan atau pemalsuan akta autentik) di Polda Jatim. Dan, laporan Imam Sunardi di SP3 tanggal 5 Juli 2024.

    “Dengan adanya putusan MA yang sudah inkracht dan laporan Imam Sunardi di SP3 oleh Polda Jatim, akhirnya Bonie mengajukan permohonan eksekusi di PN Surabaya tanggal 29 Agustus 2024,” tuturnya.

    “Dengan adanya permohonan eksekusi Bonie, DPP PD sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan eksekusi atau derden verzet di PN Surabaya, pada tanggal 5 November 2024 dengan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PNSby (legalstanding DPP sebagai pihak ketiga vide psl 95 ayat 6 HIR Jo. Psl 378 RV). Putusan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby tanggal 5 Mei 2025 adalah Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar,” tambahnya.

    Kemudian, lanjut dia, dengan adanya putusan tersebut, DPP PD menyatakan banding pada tanggal 14 Mei 2025 dan memori banding diserahkan kepada PN Surabaya pada tanggal 16 Mei 2025. Dengan demikian, pengajuan permohonan banding DPP PD masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.

    “Dan, DPD PD Jatim mensomasi Bonie Laksmana tanggal 10 Mei 2025 dan somasi kedua tanggal 14 Mei 2025, yang intinya untuk segera mengembalikan SHM no 1292 kepada DPD PD Jatim. Ini karena SHM no 1292 yang diminta oleh Bonie melalui Ahmad Iskandar (mantan Bendahara Demokrat Jatim) untuk diproses menjadi atas nama DPD PD Jatim dan menjadi aset DPP PD belum diserahkan ke DPD PD Jatim. Celakanya, SHM no 1292 diatasnamakan Bonie pribadi. Padahal, itu uang pembelian kantor adalah hasil patungan atau urunan pengurus Demokrat Jatim,” pungkas Zaenal Fandi. (tok/kun)

  • Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim.

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Dalam kunjungan tersebut, Herman menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi internal partai. Ia juga menegaskan pentingnya semangat dan kekompakan kader di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    “Saya sebagai Sekjen baru memberikan arahan yang merupakan bagian dari arahan Ketua Umum. Seluruh pengurus harus diaktifkan dan bergerak. Tidak ada lagi yang pasif,” tegas Herman.

    Herman juga menyoroti pentingnya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditambahkan beberapa badan baru, seperti Badan Saksi, Badan Logistik, dan Komite Khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah.

    “Struktur baru ini harus segera direspons. DPD perlu segera merevisi Surat Keputusan kepengurusan agar sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Banyak amanah yang saya bawa dan saya harap bisa langsung dijalankan,” tukasnya.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kehadiran langsung Sekjen ke Surabaya dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian serius dari DPP terhadap perkembangan Demokrat di daerah.

    “Kehadiran Pak Sekjen memberi banyak wejangan dan arahan strategis. Ini menjadi bekal bagi kami untuk menatap sukses di Pemilu 2029,” ujar Emil.

    Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini DPD Demokrat Jatim tengah menyusun berbagai program konsolidasi dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda).

    Meski masa jabatan pengurus saat ini berlaku hingga 2027, penyesuaian tetap diperlukan sesuai AD/ART terbaru yang akan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron. “Kami siap bekerja keras untuk menjalankan amanah Ketum dan Sekjen, demi menambah perolehan kursi Demokrat di 2029 mendatang,” ujar dokter Agung.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Demokrat pasca Pemilu 2024, sebagai langkah awal untuk menyongsong peta pertarungan politik lima tahun ke depan dengan semangat baru dan kepengurusan yang semakin solid. (tok/but)

  • Legislator dorong RUU Pengelolaan Ruang Udara segera rampung

    Legislator dorong RUU Pengelolaan Ruang Udara segera rampung

    “Ini bukan lagi isu teknis semata. Kita sedang bicara tentang ruang strategis nasional yang belum dikelola secara terpadu,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Endipat Wijaya mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara segera rampung demi pengaturan ruang udara Indonesia.

    Pasalnya, kata dia, kian padatnya lalu lintas udara dan meningkatnya gangguan dari berbagai objek di langit Indonesia menjadi alarm keras bagi negara untuk segera memperbaiki tata kelola ruang udara.

    “Ini bukan lagi isu teknis semata. Kita sedang bicara tentang ruang strategis nasional yang belum dikelola secara terpadu,” ujar Endipat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dan akan terus dibahas pada tahun 2025 sebagai bagian dari agenda legislasi strategis.

    Endipat memaparkan lonjakan signifikan pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing yang meningkat dari 364 kasus pada 2019 menjadi 1.583 kasus pada 2020.

    “Belum lagi gangguan dari balon udara, laser pointer, dan kembang api yang secara langsung bisa membahayakan keselamatan penerbangan,” ucap dia menambahkan.

    Ia juga melihat adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan ruang udara, terutama untuk kegiatan olahraga dirgantara.

    Meski demikian, dirinya menyambut baik semangat kolaborasi lintas lembaga dalam pembahasan RUU.

    Dia pun menegaskan agar tidak ada lagi ego sektoral, sehingga semua pihak harus merasa memiliki ruang udara sebagai tanggung jawab bersama.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi pertahanan, Endipat berharap agar RUU tersebut dapat menjawab kebutuhan profesionalisme dan kepastian hukum dalam pengelolaan ruang udara Indonesia, termasuk soal pembagian kewenangan dan keselamatan nasional.

    “Ini bukan hanya soal siapa yang berwenang, tapi bagaimana kita menjaga langit Indonesia tetap aman dan berdaulat,” tutur Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR.

    Dalam sebuah kunjungan kerja bersama tim pansus, perwakilan Kementerian Pertahanan, perwakilan TNI AU Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, perwakilan Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Balai Karantina, perwakilan Pertamina di Landasan Udara (Lanud) Sri Mulyono, beberapa waktu lalu, Endipat menekankan pentingnya partisipasi publik.

    Partisipasi dimaksud, yakni seperti masukan dari pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam penyusunan RUU tersebut.

    Menurut dia, partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan kunci agar regulasi itu tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga panduan kerja nyata bagi semua pihak yang berkepentingan di udara Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Siap Diperiksa Bareskrim Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

    Jokowi Siap Diperiksa Bareskrim Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

    Jokowi Siap Diperiksa Bareskrim Terkait Tuduhan Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) Yakup Hasibuan mengatakan, Jokowi siap untuk hadir di
    Bareskrim Polri
    untuk diperiksa sebagai terlapor dalam laporan yang diajukan oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA),
    Eggi Sudjana
    .
    “Tentunya siap. Tapi, kami semua, kembali lagi, kami menyerahkannya kepada pihak kepolisian,” ujar Yakup, saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
    Jokowi, kata dia, akan kooperatif sesuai dengan kebutuhan penyidik.
    Hari ini, Jokowi yang diwakili oleh adik iparnya, Wahyudi Andrianto, telah menyerahkan dokumen asli berupa ijazah SMA dan ijazah dari universitas kepada Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut.
    “Jika nanti penyidik melihatnya seperti apa, tentunya kami akan kooperatif dan Pak Jokowi juga siap. Dan dibuktikan hari ini, ijazah aslinya dibawakan langsung,” kata Yakup.
    Dikutip dari Tribunnews.com, Eggi Sudjana dan tim dari TPUA melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri pada Desember 2024 lalu.
    Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Joko Widodo atas dugaan penggunaan ijazah S1 palsu.
    Kuasa Hukum TPUA, Eggi Sudjana, mengatakan, sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan dan menunjukkan ijazah Jokowi.
    Sebab, kata Eggi, selama proses persidangan Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, penyebar berita bohong mengenai ijazah Jokowi palsu, tidak pernah ada bukti fisik.
    Artinya, kata Eggi, selama persidangan tidak ada saksi dari pihak terlapor dan ahli yang menunjukkan ijazah asli milik Jokowi.
    “Kami ke sini melakukan pengaduan pada Mabes Polri, bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3,” tutur dia, di Mabes Polri, Senin (9/12/2024).
    Saat itu, Eggi juga menantang UGM untuk memperlihatkan ijazah Jokowi kepada publik.
    “Terutama juga UGM, harus bisa membuktikan karena dia yang mengatakan (ijazah Jokowi asli),” terang dia.
    “Kalau dia bisa buktikan dan tunjukan, ya sudah kami akan cabut laporannya,” tambah Eggi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong suplai pangan nasional melalui pameran rantai dingin nasional

    Dorong suplai pangan nasional melalui pameran rantai dingin nasional

    Pameran ini merupakan langkah strategis dan ajakan kolektif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi bersama khususnya dalam proses bisnis yang terkait dengan proses penyimpanan dan pendistribusian produk pangan serta barang mudah rusak,

    Jakarta (ANTARA) – PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) mendorong penguatan suplai pangan nasional melalui penyelenggaraan pameran rantai dingin dan logistik terbesar di Indonesia yang menghadirkan inovasi teknologi penyimpanan, logistik, dan distribusi pangan secara terintegrasi.

    Direktur Wakeni Sofianto Widjaja di Jakarta, Rabu mengatakan, pameran rantai dingin dan logistik tersebut merupakan momentum penting untuk membangun dan memperkuat ekosistem rantai dingin di Indonesia.

    “Pameran ini merupakan langkah strategis dan ajakan kolektif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi bersama khususnya dalam proses bisnis yang terkait dengan proses penyimpanan dan pendistribusian produk pangan serta barang mudah rusak, baik di Indonesia maupun di pasar global,” kata Sofianto.

    Dia menyebutkan, pihaknya menggelar empat pameran rantai dingin dan logistik terbesar dan terintegrasi di Indonesia, berlangsung pada 7–10 Mei 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

    Keempat pameran yang digelar adalah International Indonesia Seafood & Meat (IISM) Expo, Indonesia Cold Chain Expo, Warehousing & Storage Handling Expo, serta Indonesia Smart Logistics & Supply Chain Expo dalam satu atap.

    Wakeni menghadirkan lebih dari 250 peserta dari dalam dan luar negeri serta menargetkan 30 ribu pengunjung profesional untuk menjelajahi solusi rantai dingin menyeluruh dari hulu hingga hilir industri pangan.

    Menurutnya, pelaku usaha harus bertransformasi dalam penyimpanan dan distribusi produk pangan maupun barang mudah rusak agar rantai pasok domestik dan ekspor Indonesia semakin kompetitif dan berdaya saing.

    Mengusung tema #WeAreColdChain, pameran itu mengajak kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi kehilangan hasil pascapanen lewat sistem penyimpanan yang lebih baik.

    Suasana pameran industri rantai dingin terintegrasi dan paling komprehensif di Indonesia yang digelar PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) mulai 7-10 Mei 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Harianto

    Kepala Bidang Cold Chain Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) Tejo Mulyono menyampaikan, pentingnya kolaborasi sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri rantai dingin berbasis inovasi dan teknologi.

    Ia menilai pameran seperti IISM dan Cold Chain Expo sangat penting sebagai platform pertukaran pengetahuan, pembentukan kemitraan, dan komitmen kualitas dalam sistem logistik dan distribusi pangan Indonesia.

    IISM Expo menampilkan produk makanan laut dan daging segar atau beku, protein alternatif, serta daging nabati halal ekspor dari perusahaan seperti PT Rel-Ion, Puresci Environment, dan Guangzhou Icesource.

    Indonesia Cold Chain Expo menyoroti teknologi pendingin berbasis IoT dan sistem monitoring suhu dari PT Thermo Asri Makmur, PT Sanwoo Electronics, dan CRK Corporation untuk wilayah kepulauan Indonesia.

    Warehousing & Storage Handling Expo menghadirkan solusi pergudangan canggih seperti pelacakan inventaris digital, kontrol lingkungan, hingga rak otomatis dari PT Berca Mandiri Perkasa dan PT Pacific Vantage Indonesia.

    Indonesia Smart Logistics & Supply Chain Expo menampilkan solusi logistik cerdas, seperti AI untuk last-mile delivery, blockchain tracking, serta automation storage dari PT Traktor Nusantara dan DS Solution International.

    Wakeni menyiapkan area pameran seluas lebih dari 8.000 meter persegi sebagai ruang bertemu inovasi teknologi pendinginan, penyimpanan, dan logistik untuk masa depan pangan Indonesia yang lebih terjamin.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Desa Napis Terisolasi Bertahun-tahun, Pemkab Bojonegoro Janji Bangun Jalan Baru

    Warga Desa Napis Terisolasi Bertahun-tahun, Pemkab Bojonegoro Janji Bangun Jalan Baru

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah video yang viral di media sosial menggambarkan perjuangan warga Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam mengevakuasi seorang ibu yang baru saja melahirkan. Tidak ada akses mobil menuju dusun tempat tinggalnya, membuat warga terpaksa menandu pasien menggunakan kursi panjang dan bambu sejauh enam kilometer melewati jalan rusak dan berlumpur.

    Video itu diunggah oleh akun TikTok @kldd27 milik Adit, pemuda setempat yang juga menjadi bagian dari aksi gotong royong tersebut. Dalam keterangan yang dibagikannya, Adit menegaskan bahwa kejadian semacam ini bukanlah yang pertama.

    “Sudah sering terjadi. Kalau hujan, jalan ini tidak bisa dilewati mobil, bahkan motor pun susah,” kata Adit, Senin (5/5/2025).

    Adit juga menyebutkan bahwa kondisi akses jalan rusak membentang hingga 10 kilometer dengan 11 jembatan kayu dan dua sungai yang belum memiliki jembatan sama sekali. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas warga, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. “Kalau musim hujan, anak-anak susah ke sekolah, orang jualan pun sulit keluar. Jalan ini jadi seperti tembok penghalang hidup kami,” tegasnya.

    Sementara Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Khusaifi Ivan Rahmanto, mengakui adanya keterisolasian warga Desa Napis. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah merancang pembangunan jalan baru yang akan menghubungkan Desa Napis dengan Desa Watujago di Kecamatan Margomulyo.

    Jalur baru yang akan dibangun Pemkab Bojonegoro itu akan melewati Dusun Doplang, Dusun Windu, dan Dusun Kalidandang. “Pembangunan jalan ini akan sepanjang 17 kilometer dan meliputi sembilan titik jembatan,” ungkap Ivan.

    Saat ini, lanjut Ivan, tahapan pembangunan masih dalam proses pengadaan tanah milik warga serta koordinasi dengan Perhutani, mengingat sebagian trase jalan akan melewati kawasan hutan. Ivan menjelaskan bahwa proses pengadaan lahan telah dimulai sejak 2024 dan akan dilanjutkan bertahap hingga 2026.

    “Semoga semua proses bisa segera selesai dan pembangunan bisa dimulai, agar keterisolasian warga bisa segera teratasi,” harapnya.

    Sebelumnya, Kepala Desa Napis, Mulyono, mengatakan pihak desa telah intens berkoordinasi dengan Pemkab Bojonegoro. Ia bahkan mengaku sudah bertemu langsung dengan Pj Sekda untuk membicarakan pembangunan tersebut.

    “Sekarang prosesnya sudah masuk ke tahapan ganti untung, karena beberapa lahan milik warga harus dibebaskan,” kata Mulyono.

    Bagi warga Napis, pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi kunci keluar dari belenggu keterisolasian yang telah dirasakan selama puluhan tahun. “Kami tidak minta yang muluk-muluk, cukup jalan yang bisa dilewati ambulans atau anak-anak kami bisa sekolah dengan layak,” ungkap Adit.

    Warga berharap, janji pembangunan ini tidak berhenti di atas kertas. Mereka ingin bukti nyata, agar tak ada lagi ibu melahirkan yang harus ditandu, atau anak-anak sekolah yang terjebak lumpur setiap hari. [lus/beq]