Xcloud.id

Tag: Mulyono

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Penjualan Daihatsu Januari-Mei Tembus 56 Ribu Unit, Ini Model Terlarisnya

    Penjualan Daihatsu Januari-Mei Tembus 56 Ribu Unit, Ini Model Terlarisnya

    Jakarta –

    Daihatsu merilis data penjualan retail bulan Januari-Mei. Selama lima bulan pertama 2025, Daihatsu mencatatkan penjualan retail sebesar 56.715 unit. Sementara secara nasional, pasar otomotif di Indonesia mencapai sekitar 329 ribu unit dan Daihatsu berkontribusi mencatatkan market share sebesar 17,2%.

    Hingga saat ini, ketiga model Daihatsu tetap menjadi kontributor utama, seperti Daihatsu Sigra dengan penjualan sebesar 17.823 unit atau menyumbang 31% dari total penjualan, disusul Gran Max Pick Up sebanyak 14.849 unit (26%), serta Terios yang mencatatkan 6.874 unit (12%).

    Daihatsu juga aktif mendekatkan diri dengan pelanggan lewat beragam program menarik buat mewujudkan impian masyarakat yang ingin memiliki mobil Daihatsu melalui Daihatsu Mid Deals.

    Program ini berlaku mulai dari 19 Mei 2025 hingga 30 Juni 2025 yang memberikan kemudahan pembelian mobil baru dengan harga menarik, skema pembiayaan fleksibel, gratis biaya admin, Paket Spesial Tukar Tambah, Paket Kredit Spesial, Diskon Spesial, dan Gratis Konsultasi.

    Daihatsu juga menyiapkan layanan purnajual menarik melalui Parade Kinclongin, promo layanan perawatan menyeluruh untuk menjaga tampilan mobil Sahabat Daihatsu dengan Diskon 30% Jasa Perbaikan Body, Free Poles All Body, Diskon 25% Jasa Pekerjaan AC. Promo ini berlaku di semua bengkel Astra Daihatsu mulai dari 1 Januari – 30 Juni 2025.

    Bagi pelanggan lama yang belum melakukan servis berkala selama lebih dari satu tahun, Daihatsu menyiapkan program Daihatsu Reunion. Pada program ini pelanggan bisa mendapatkan harga spesial jasa servis mulai Rp 100.000, Buy 2 Get 1 Oli Astra Shell, Special Price Engine Booster Rp 350.000. Program ini berlaku di seluruh bengkel jaringan Astra mulai dari 28 Mei – 20 Juni 2025.

    “Kepercayaan pelanggan adalah fondasi utama pencapaian kami hingga Mei 2025. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program layanan menarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semoga tahun ini pasar otomotif dapat terus bertumbuh,” ujar Tri Mulyono selaku Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation.

    (lua/din)

  • Frono Jiwo, Pria yang Disebut sebagai Sosok Asli di Foto Ijazah Jokowi, Kini Muncul Beri Pengakuan

    Frono Jiwo, Pria yang Disebut sebagai Sosok Asli di Foto Ijazah Jokowi, Kini Muncul Beri Pengakuan

    GELORA.CO – Siapa Frono Jiwo, pria yang dituduh sebagai sosok asli di ijazah Jokowi? kini muncul ungkap fakta.

    Para penuduh sempat mengatakan kalau ijazah yang dimiliki Jokowi itu sebenarnya milik Frono Jiwo.

    Hal itu dikarenakan saat kuliah, Frono Jiwo sudah mengenakan kacamata dan memiliki kumis tebal.

    Foto di ijazah Jokowi pun mengenakan kacamata dan berkumis.

    Mereka meyakini itu bukan Jokowi, karena ayah Gibran Rakabuming Raka itu kini tidak berkacamata dan tidak memiliki kumis.

    Namun Frono Jiwo yang merupakan teman kuliah Jokowi membantah hal itu.

    Frono Jiwo juga sempat bertemu dengan Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar di UGM pada 15 Maret 2025.

    Bahkan beberapa alumni teman seangkatan Jokowi pun ikut hadir dalam pertemuan itu.

    Saat itu di hadapan semuanya, UGM menyatakan bahwa ijazah milik Jokowi itu asli.

    Namun rupanya Roy Suryo Cs tidak mempercayai hal itu dan tetap meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu.

    Menurut Frono, Roy Suryo Cs telah menarik kesimpulan yang salah dalam kasus ijazah Jokowi.

    “Roy Suryo, dr. Tifa dan Rismon adalah orang-orang pinter, tapi dalam hal menganalisis ijazah Joko Widodo, mereka menarik kesimpulan yang salah, menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu,” tulisnya di akun Facebook Frono Jiwo pada 20 April 2025.

    “Kesalahan kesimpulan itu mungkin mereka kurang referensi dan literatur sehingga tidak komprehensif, rasa benci, dendam dan negatif thinking menambah keyakinan kesalahan kesimpulan. Kesimpulan yang salah tsb diumumkan di publik sehingga menjadi fitnah,” tulisnya lagi.

    Sebagai orang yang kuliah bareng dengan Jokowi, Frono Jiwo pun yakin bahwa ijazah itu asli.

    “Saya mengatakan yang sebenarnya, betul-betul riil, bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli. Joko Widodo diterima di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 melalui test, melaksanakan perkuliahan, praktikum, menyelesaikan tugas-tugas, Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian dalam menyusun skripsi, ujian mempertahankan skripsi dan dinyatakan lulus sampai wisuda dan memperoleh ijazah bulan November 1985,” jelasnya.

    “Semua dokumen-dokumen tsb di atas tersimpan di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya disimpan Joko Widodo,” tambah Frono lagi.

    Sementara itu, foto lawas Jokowi dan Frono kini dipersoalkan.

    Frono Jiwo rupanya merupakan pria yang ada di foto Jokowi saat mengenakan jas berwarna abu-abu.

    Di foto itu, Frono dan Jokowi sama-sama mengenakan kacamata dan berkumis.

    Frono terlihat merangkul pundak Jokowi yang tampak mengenakan setelah jas.

    Lalu foto itu disandingkan dengan foto Jokowi saat sudah menjadi Wali Kota Solo bahkan Presiden RI.

    Dinarasikan bahwa di foto itu, Frono Jiwo terlihat lebih pendek dari foto mereka saat masih kuliah.

    “Tinggi badan semakin naik dan menyusut frono jiwo Kata nya kawan mulyono,” tulis akun Twitter @Opposisi6890.

    Tak hanya itu saja, akun tersebut juga menyorot foto Iriana di pernikahan Frono Jiwo.

    Saat itu mereka berfoto bersama dengan pengantin.

    Jokowi yang memakai setelan jas itu tampak menggendong anak laki-laki.

    Kemudian di sampingnya berdiri Iriana.

    Rupanya akun itu meragukan kalau wanita yang berada di samping Jokowi itu adalah Iriana.

    “[Album FB Frono jiwo] Katanya kawan mulyono

    Perhatikan dua foto Kiri dan kanan Mul bersama iriana ???

    Ada yg janggal.. Kupas tuntas ijazah palsu Mulyono @jokowi,” tulisnya lagi. 

  • Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik izin tambang Nikel di wilayah Raja Ampat saat ini tengah menjadi pembahasan hangat di masyarakat.

    Bagaimana tidak, salah satu surga dunia yang dimiliki oleh Indonesia itu terancam hilang karena adanya pertambangan nikel.

    Arus penolakan pun terus bergejolak mengingat Raja Ampat sebagai salah satu tempat yang paling dilindungi.

    Terkait hal ini, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean ikut angkat bicara.

    Ferdinand lebih menyoroti terkait anggapan dari para pendukung mantan Presiden Jokowi terkait izin tambang di Raja Ampat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam para pendukung Jokowi.

    Ia bahkan menyebut mereka sudah tidak punya hati.

    “Saya heran, sebetulnya para ternak Mulyono ini masih punya hati atau sudah diganti hati babi sih?,” tulisnya dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dimana, mereka menganggap polemik yang terjadi di Raja Ampat sebagai sesuatu yang tidak bermasalah.

    “Koq bisa-bisanya melihat peristiwa Raja Ampat itu sebagai pepesan kosong dan tidak bermasalah?,” tuturnya.

    “Mata mereka ini perlu diganti dengan mata anjing..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Adili Jokowi Buntut Kriminalisasi Ratusan Aktivis

    Adili Jokowi Buntut Kriminalisasi Ratusan Aktivis

    GELORA.CO -Bambang Tri Mulyono sebenarnya tidak pantas dijebloskan ke penjara karena menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Demikian disampaikan peneliti media dan politik Buni Yani melalui unggahan akun Facebook pribadinya, dikutip Selasa 10 Juni 2025. 

    Bambang Tri Mulyono divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim PN Solo karena dianggap menyebarkan ujian kebencian soal berita bohong ijazah palsu Jokowi hingga menimbulkan keonaran.

    “Harusnya Bambang Tri dibebaskan. Dia tidak bisa dipenjara karena hanya mempersoalkan ijazah palsu Jokowi, sementara ijazah Jokowi sendiri tidak pernah diperlihatkan selama sidang berlangsung,” kata Buni Yani.

    Buni Yani mengatakan, pemenjaraan dirinya, Bambang Tri Mulyono, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Habib Rizieq Shihab dan ratusan aktivis lainnya murni kriminalisasi oleh rezim Jokowi yang zalim. 

    “Sekarang rakyat menuntut agar Jokowi diadili dan dieksekusi mati,” pungkas Buni Yani.

  • Demokrat Jatim Bagikan 1.500 Paket Daging Kurban, Emil: Semoga Barokah

    Demokrat Jatim Bagikan 1.500 Paket Daging Kurban, Emil: Semoga Barokah

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Demokrat (PD) Jatim menggelar pembagian daging kurban di hari kedua Idul Adha 1446 H pada Sabtu (7/6/2025).

    Acara itu diselenggarakan di kantor DPD Demokrat Jatim, Jalan Kertajaya Indah 82 Surabaya.

    Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak.

    Menurut Emil, pelaksanaan kurban pada hari kedua dipilih dengan sejumlah pertimbangan, terutama untuk mempermudah proses distribusi dan memastikan pelaksanaan berlangsung tertib dan terorganisir.

    “Teman-teman media, jadi pagi ini di hari kedua Iduladha, ada beberapa pertimbangan bahwa kurban di berbagai tempat bisa memperlancar pendistribusian. Kami memilih hari kedua untuk melaksanakan di kantor DPD Demokrat atas partisipasi para kader, fungsionaris, dan masyarakat yang berkurban,” ujar Emil.

    Wakil Gubernur Jatim itu menambahkan, bahwa proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai aturan yang berlaku, di bawah pengawasan Dinas Peternakan, demi memastikan hewan kurban sehat dan layak konsumsi.

    “Penyembelihan dilakukan dengan memperhatikan aturan yang berlaku agar daging yang dibagikan halal, sehat, dan berkualitas. Kami percayakan pengelolaan ini kepada tim agar profesional dan tertib. Insyaallah, sebanyak 1.500 kupon daging telah dibagikan kepada masyarakat,” tambah Emil.

    Sementara itu, Bendahara Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menyampaikan, harapannya agar kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahun, mengingat antusiasme masyarakat yang tinggi.
    “Mudah-mudahan ini menjadi rutinitas tahunan. Tahun ini kami bagikan 1.500 kupon, meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 1.000 kupon. Sekitar 700 penerima datang langsung ke kantor, sementara sisanya didistribusikan ke berbagai titik di masyarakat,” dokter Agung.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu mengatakan, pembagian daging kurban ini merupakan bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir dan berbagi dengan masyarakat, terutama pada momen-momen penting seperti Iduladha. (tok/ian)

  • Soal Surat Pemakzulan Wapres, Chusnul Chotimah: Kalau ada Ceboker Mulyono yang Bilang Targetnya Pak Prabowo Itu Hoax

    Soal Surat Pemakzulan Wapres, Chusnul Chotimah: Kalau ada Ceboker Mulyono yang Bilang Targetnya Pak Prabowo Itu Hoax

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025, perihal Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR dan DPR.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian petikan surat Selasa (3/6).

    Merespon hal ini, pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberikan pernyataan tegas.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah pemakzulan ini memang ditujukan untuk Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut purnawirawan TNI memberikan dukungan penuh.

    “Selain usulkan Pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI mendukung penuh presiden Prabowo,” tulisnya dikutip Rabu (4/6/2025).

    Ia memberi penegasan terkait hal ini untuk menghindari kabar-kabar hoax soal target sebenarnya adalah Presiden Prabowo.

    “Jadi kalo ada ceboker Mulyono yg bilang targetnya adlh pak Prabowo, itu hoax dan fitnah kpd para purnawirawan TNI,” tuturnya.

    “Ini Isi Surat Usulan Pemakzulan Gibran yang Resmi Diterima DPR,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Teddy Gusnaidi Ungkap Syarat Utama Jadi Ternak Mulyono

    Teddy Gusnaidi Ungkap Syarat Utama Jadi Ternak Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, kembali membuat pernyataan kontroversial di jagat media sosial.

    Blak-blakan, Teddy menyentil pihak-pihak yang kerap menyerang mantan Presiden Jokowi.

    Teddy bahkan menyebut mereka tak layak disebut sebagai “ternak Mulyono” istilah sindiran yang merujuk pada para loyalis Jokowi.

    Dikatakan Teddy, menjadi ternak Mulyono bukanlah perkara sederhana. Ia bahkan menyebut ada syarat khusus yang harus dipenuhi.

    “Syarat menjadi ternak Mulyono itu, selain harus keren kayak gua, tentu harus orang yang mencintai negara ini,” ujar Teddy di X @TeddGus, Selasa (3/6/2025).

    Tak cukup hanya keren, loyalis sejati Jokowi juga harus menjunjung tinggi aturan dan prinsip dasar bernegara.

    “Juga orang yang patuh terhadap aturan di negara ini, manut terhadap konstitusi dan Pancasila, orang yang tidak menyebarkan hoax, kebencian,” tegasnya.

    Teddy bilang, tidak sedikit pihak yang mengaku patriotik justru gagal memenuhi kriteria tersebut.

    “Kalau kalian gak bisa jadi ternak Mulyono. Karena yang pertama kalian itu gak keren kayak gua. Terus kalian itu anti terhadap aturan di negara ini, konstitusi, dan Pancasila,” Teddy menuturkan.

    Ia menilai sebagian kelompok justru menyebarkan informasi palsu dan kebencian di ruang publik.

    “Sehingga kalian seenak-enaknya menyebarkan hoax dan fitnah. Kalau untuk begitu tentu tidak bisa menjadi ternak Mulyono,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali menyerang Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang ia sebut dengan nama sindiran “Mulyono.”

  • Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu, Tim Tipu UGM Hadirkan 2 Saksi Korban Janji Jokowi

    Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu, Tim Tipu UGM Hadirkan 2 Saksi Korban Janji Jokowi

    GELORA.CO –  Dalam sidang gugatan lanjutan Ijazah Jokowi pada Senin (2/6/2025) Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) menyebut akan ada sejumlah kejutan.

    dalam lanjutan sidang gugatan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Senin (2/6/2025).

    Perwakilan Tim TIPU UGM, M Taufiq menerangkan bahwa agenda sidang dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut tak lain adalah pembacaan gugatan dari pihaknya.

    Dalam kesempatan tersebut Taufiq juga mengatakan bahwa pihaknya ingin membacakan semua butir gugatan yang dilayangkan ke PN Solo. 

    Gugatan tersebut ditulis dalam 36 lembar kertas dan akan dibacakan secara bergantian oleh anggota Tim TIPU UGM.

    Taufiq melanjutkan, pembacaan gugatan tersebut secara detail dilakukan tak lain karena agar publik tahu apa sebenarnya isi dari tuntutan yang dilayangkan oleh pihaknya kepada sejumlah tergugat termasuk Jokowi yang kini hanya dianggap seputar dugaan ijazah palsu.

    “Kami ingin melakukan pendidikan politik melalui jalur hukum, makanya sesungguhnya sidangnya baru dimulai besok. Dan biasanya kalau gugatan itu pada umumnya (saat di persidangan) dianggap dibacakan, bisanya Majelis Hakim menawarkan (pada penggugat maupun tergugat) bertanya (gugatan dianggap dibacakan) boleh nggak biar tidak berlama-lama,” terang Taufiq saat dihubungi via telepon, Minggu (1/6/2025).

    “Tapi berhubung kasus ini menjadi sorotan, maka kami akan membacakan (gugatan) secara penuh di depan persidangan setebal 36 lembar secara bergantian,” tambah Taufiq.

    Dalam kesempatan yang sama, Taufiq membocorkan bahwa ada dua orang yang disebutnya sebagai korban janji traktor dari Madiun dan Ponorogo Jawa Timur (Jatim) yang juga akan mengikuti jalannya sidang.

    Dua sosok tersebut merupakan pengusaha yang diceritakan Taufiq pernah dijanjikan traktor pada masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI.

    “Dulu kan di Ponorogo dan Madiun pernah dijanjikan traktor. Tapi dua jam setelah upacara, ditarik kembali traktornya. Padahal pengusaha itu udah investasi banyak, ini ada catatanya,” kata Taufiq.

    “Besok mereka mau datang (ke PN Solo),” lanjutnya.

    Disinggung maksud kedatangan dua pengusaha asal Ponorogo dan Madiun tersebut.

    Taufiq menjelaskan bahwa keduanya hanya akan mengikuti dan mempelajari jalannya sidang sebelum melayangkan gugatan kepada Jokowi di Pengadilan Negeri setempat sesuai domisili mereka.

    “Besok hanya sidang, menyaksikan bagaimana kalau dia juga membuat gugatan serupa di Ponorogo dan Madiun,” urainya.

    Lebih lanjut, jika gugatan janji palsu traktor tersebut jadi dilayangkan oleh keduanya. Taufiq menduka jalannya sidang akan jadi sorotan publik Tanah Air.

    Roy Suryo: Pembanding tak sesuai

    Pakar telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Joko Widodo tidak identik dengan tiga ijazah pembanding keluaran UGM yang berasal dari angkatan yang sama.

    Temuan baru Roy ini semakin memperkuat tudingannya bahwa ijazah Jokowi ini palsu.

    Roy sebut hal ini ketika melakukan dengan perbandingan sendiri antara ijazah Jokowi dan ijazah tiga pembanding tersebut.

    Yaitu dengan ijazah nomor 1115 atas nama Frono Jiwo, nomor 1116 atas nama Alm Hari Mulyono, dan nomor 1117 atas nama Sri Murtiningsih.

    Roy mengatakan bahwa identifikasi yang dia lakukan itu bersifat jujur dan terbuka.

    Namun dia tidak menjawab apakah tiga ijazah pembanding itu adalah ijazah yang sama digunakan oleh Bareskrim atau bukan.

    Baca juga: Alasan Rismon Tak Sepenuhnya Percaya Penjelasan UGM: Ratusan Kampus Ditutup karena Jual Ijazah Palsu

    Dirinya pun menantang Bareskrim untuk terbuka terkait ijazah tersebut.

    “Silakan ditanyakan ke Bareskrim, yang jelas kalau saya jujur saja, tidak ada yg ditutup-tutupi sedikit pun,” kata Roy Suryo, Sabtu (31/5/2025) dikutip dari Tribunnews.com.

    “Sekarang tergantung keterbukaan Bareskrim menjawab pertanyaan siapa-siapa pemilik ijazah yang sudah saya sampaikan ini,” sambung Roy.

    Dia mengatakan bahwa kemarin Bareskrim tidak terbuka mengungkap tiga ijazah pembanding dalam penyelidikan ijazah Jokowi tersebut.

    Maka dari itu, Roy juga membandingkan ijazah Jokowi ini dengan tiga sampel ijazah pembanding.

    “Bila Bareskrim kemarin tidak secara terbuka berani mengungkapkan ketiga sampel ijazah lain yang digunakan sebagai sampel pembanding, maka di sini demi keterbukaan informasi dan ilmu pengetahuan, ditampilkan tiga sampel ijazah yang dengan mudah ditemukan di jagad maya,” kata Roy.

    “Karena secara gamblang sudah dipublikasikan oleh mereka sendiri maupun oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr Sigit Sunarta saat diwawancara wartawan Kompas di tahun 2022 silam,” sambung Roy.

    Perbandingan yang dilakukan adalah melihat bagaimana posisi logo UGM dengan tulisan yang tercetak dalam masing-masing ijazah yang diperbandingkan.

    Terutama huruf Z pada tulisan ‘IJAZAH’ dan huruf A-terakhir pada tulisan ‘SARJANA’).

    Roy Suryo menyebut ada perbedaan dari fotokopi ijazah yang disebut milik Jokowi dengan tiga ijazah yang lain.

    Dijelaskan Roy Suryo, posisi huruf Z pada tulisan ‘IJAZAH’ dan huruf A-terakhir pada tulisan ‘SARJANA’ pada ketiga ijazah nomor 1115, 1116, dan 1117 adalah identik alias sama persis.

    “Baik posisi vertikal maupun horizontalnya, namun tidak identik bila diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120.”

    Roy Suryo juga menjelaskan, posisi huruf Z dari kata ‘IJAZAH’ ketiga Ijazah pembanding ini lebih turun alias lebih masuk ke bawah pada Logo UGM bila dibandingkan dengan Ijazah milik Jokowi yang terlihat lebih ke atas alias hanya masuk sedikit pada Logo UGM.

    “Juga posisi huruf A-terakhir (pada kata SARJANA) pada ketiga Ijazah pembanding sama-sama lebih ‘ke kiri’ alias ‘masih masuk’ ke dalam logo UGM, dibandingkan dengan ijazah milik Jokowi yang lebih ‘ke kanan’ alias ‘lebih ke kanan / keluar’ dari logo UGM sehingga kedua ‘kaki’ huruf A-nya terlihat hampir terpisah dari Logo UGM,” urainya.

  • Sarjana Muda atau Insinyur? Tanda Lingkaran di Formulir Registrasi Jokowi Picu Teka-Teki Baru

    Sarjana Muda atau Insinyur? Tanda Lingkaran di Formulir Registrasi Jokowi Picu Teka-Teki Baru

    GELORA.CO –  Sepotong surat berlogo UGM terpajang di layar konferensi pers Bareskrim, 22 Mei 2022. Tapi alih-alih menjernihkan, goresan pena di sana justru mengaburkan: “Sarjana Muda” dilingkari—bukan “Sarjana.”

    Satu surat, satu lingkaran pena, satu pertanyaan baru. Itulah yang terjadi saat Bareskrim Mabes Polri menayangkan dokumen her-registrasi milik Joko Widodo dalam jumpa pers yang semestinya membungkam keraguan terhadap ijazah Jokowi.

    Namun di media sosial, yang terjadi justru sebaliknya. Dokter Tifa, aktivis yang dikenal vokal mengkritik kekuasaan dan elite negara, kembali membuat lini masa gaduh lewat akun @DokterTifa.

    “Kenapa yang dilingkari itu ‘Sarjana Muda’? Apakah UGM masih menyelenggarakan program itu tahun 1980–1985? Kalau iya, maka gelarnya harusnya B.Sc., bukan Ir,” tulis dr Tifa di X pada Jumat, 30 Mei 2025.

    Pernyataan itu memantik gelombang diskusi publik, menyoal konsistensi data akademik Jokowi yang selama ini diklaim lulusan Sarjana (Ir.) dari Fakultas Kehutanan UGM, tahun 1985.

    Dokter Tifa, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali menumpahkan kegusarannya lewat utas tajam. Ia membandingkan total 211 SKS yang ia tempuh untuk menjadi dokter, dengan klaim bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi Insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM hanya dengan 122 SKS.

    “Jadi dokter butuh 211 SKS. Masa jadi Ir Kehutanan cuma 122 SKS? Siapa yang bohong ini?” tulisnya di X pada Sabtu, 31 Mei 2025.

    Pernyataan itu membuka ruang diskusi akademik yang lebih serius: berapa sebenarnya beban kredit normal program sarjana di Indonesia, dan mungkinkah lulus sebagai ‘Ir’ hanya dengan 122 SKS?

    Tifa lalu menjabarkan struktur pendidikan yang ia tempuh di UGM: Mata kuliah wajib: 149 SKS, Pilihan: 8 SKS, Profesi + KKN: 54 SKS. Total menjadi dokter: 211 SKS

    Diandingkan dengan Jokowi, berdasarkan dokumen her-registrasi yang ditampilkan Bareskrim pada konferensi pers 22 Mei 2022, disebut menempuh 122 SKS di Fakultas Kehutanan. Dokumen itu bahkan menunjukkan bahwa Jokowi melingkari opsi “Program Sarjana Muda”, bukan Program Sarjana.

    “Kalau benar program Sarjana Muda, maka gelarnya B.Sc., bukan Insinyur (Ir). Kok bisa berubah?” tanya dr Tifa.

    Fakta akademik: Standar nasional dan konteks historis

    Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, beban SKS minimal untuk program sarjana di Indonesia adalah 144 SKS. Fakultas Kehutanan UGM, dalam katalog akademik mutakhir, juga menetapkan standar SKS lulusan berada di atas angka tersebut.

    Namun, era 1980-an memang menyimpan kompleksitas. Program Sarjana Muda (B.Sc.) masih eksis, tetapi tengah dihapus secara bertahap sejak 1982. Jika benar Jokowi masuk 1980 dan lulus 1985, maka ia seharusnya sudah berada dalam transisi ke sistem sarjana penuh, bukan Sarjana Muda.

    Hal inilah yang menjadi titik kritis. Jika Jokowi mendaftar sebagai Sarjana Muda, mengapa kemudian ia menyandang gelar Insinyur (Ir)? Dan sebaliknya, jika ia adalah peserta Program Sarjana, mengapa formulir resmi menunjukkan pilihan “Sarjana Muda” yang dilingkari?

    “Bareskrim harusnya menyodorkan bukti yang memperjelas, bukan malah menambah teka-teki. Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan,” tambah dr Tifa dalam unggahan terpisah.

    Prof. Ikrar yakin ijazah Jokowi palsu?

    Dalam perbincangan mendalam di podcast kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada 29 Mei 2025, Prof. Ikrar, ilmuwan politik dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, tak ragu menyatakan keyakinannya: “It is certainty in my opinion bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu.”

    Prof. Ikrar, yang dulu fanatik mendukung Jokowi, mengaku pernah marah ketika isu ijazah muncul.

    “Saya berpikir, masa sih calon presiden enggak punya ijazah?” katanya. Namun, pandangannya berubah sejak 2022, saat ia aktif di Lemhannas.

    “Teman-teman di sana banyak cerita. Lembaga itu open-minded, mengundang kritikus seperti Rocky Gerung dan Faisal Basri,” ungkapnya.

    Diskusi dengan koleganya, termasuk Faisal Basri yang mengaku sebagai konsultan KPK, membuka matanya. Data dari KPK, menurut Faisal, menguatkan dugaan adanya ketidakberesan.

    Isu ijazah Jokowi ini kian rumit ketika Ikrar menyoroti sikap Jokowi yang tak kunjung menunjukkan ijazah asli.

    “Kalau memang benar, serahkan dan selesai,” tegasnya.

    Ia mempertanyakan peran Bareskrim yang mengesahkan keaslian ijazah.

    “Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang asli atau palsu?” katanya, nada sinis. Bagi Ikrar, ini mempermalukan institusi negara.

    Ikrar menyinggung bukti fisik yang memperkuat dugaannya. Ia menyebut video di YouTube dari seorang alumni UGM yang menunjukkan ijazah Jokowi dilipat-lipat.

    “Ijazah asli UGM itu besar, tebal, tidak bisa dilipat. Kalau dilipat, itu pasti fotokopi,” jelasnya.

    Ia membandingkan dengan pengalamannya sendiri di Griffith University, Australia, di mana ijazahnya tiba dalam tabung, bukan map biasa. “Enggak mungkin dilipat,” tegasnya.

    Analisis dari tokoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa memperkuat keraguan. Roy Suryo, misalnya, mempertanyakan keabsahan data alumni Jokowi di UGM dan SMA 6 Yogyakarta, yang ternyata terkait adik iparnya, almarhum Hari Mulyono.

    “Foto-foto masa muda Jokowi juga dipertanyakan. Gigi dan telinga di foto wisuda tak sama dengan Jokowi sekarang,” tambah Ikrar, merujuk analisis dr Tifa.

    Ikrar juga menyinggung kasus Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, yang gelar doktornya dari UI menuai kontroversi.

    “Promotornya kena sanksi. Ini soal etika akademik,” katanya. Menurutnya, kejujuran akademik adalah cerminan integritas pemimpin. Polemik ijazah Jokowi ini, baginya, mencerminkan kegagalan membangun kepercayaan publik.***