Xcloud.id

Tag: Mulyono

  • 1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyikapi berbagai kritik dan cercaan yang ditujukan kepadanya, termasuk julukan “gubernur konten” hingga ”
    Mulyono
    jilid II”.
    Menurut Dedi, kritik tersebut menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinannya.
    Dedi mengaku tidak merasa terganggu dengan cibiran, terutama terkait aktivitasnya yang sering diunggah di media sosial.
    Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah bekerja demi
    Jawa Barat
    yang lebih baik.
    “Santai saja, jangan bikin ribut kalau ada yang mengkritik. Tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya,” ucapnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
    Lebih lanjut, Dedi menyatakan, tidak keberatan jika dianggap “tolol”, asalkan kebijakan yang diambilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.
    Salah satu langkah yang diambilnya adalah komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan.
    Sejak dilantik, ia mendorong keterbukaan data keuangan daerah, yang dapat diakses publik. Termasuk rincian dana hibah, bantuan sosial, hingga proyek infrastruktur yang menggunakan APBD.
    “Publik bisa melihat dana hibah yang biasanya bancakan itu saya buktikan ke bancakannya dengan SPJ-SPJ yang diragukan itu jadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak,” katanya.
    Dedi menjelaskan, dana hibah tersebut digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki ruang kelas yang rusak, serta memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera.
    “Saat ini anak-anak yang dianggap miskin jumlahnya 12.600 anak. Saya pengennya jadi 20.000 anak karena belum tentu orang yang tidak terdata itu tidak miskin,” tuturnya.
    Setiap siswa dari keluarga kurang mampu akan menerima bantuan sebesar Rp3,6 juta untuk membeli sepatu, baju seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya.
    “Bantuan beasiswa itu juga akan diberikan kepada santri dari keluarga kurang mampu yang ada di Jawa Barat,” ujarnya.
    Selain untuk beasiswa, Dedi menilai dana hibah Pemprov Jabar juga dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi dan akses kesehatan bagi warga kurang mampu.
    Ia berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran di APBD 2025 perubahan guna melunasi utang Pemprov kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp334 miliar, sehingga warga kurang mampu dapat tercover oleh layanan BPJS.
    “Dalam perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun, kemudian juga warga mengeluh dulu kena longsor rumahnya belum diganti. Sekarang perlahan mulai diganti rumahnya walaupun tidak begitu besar,” katanya.
    Dedi menjelaskan, meski kebijakan penggusuran bangunan di bantaran sungai dan tempat lainnya banyak ditentang, pihaknya tetap memberikan solusi kepada warga terdampak.
    “Warga di pinggir jalan melanggar hukum menggunakan tanah negara, di bantaran sungai melanggar hukum membangun rumah. Tapi ketika mereka digusur, saya berikan uang untuk mereka kontrak rumah atau modal usaha di tempat lain. Seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat,” tutur dia.
    Bagi mantan Bupati Purwakarta ini, menjadi pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan kepentingan banyak orang ketimbang kelompok tertentu.
    “Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang mengecewakan sedikit orang, bagi saya menjadi pemimpin yang beragama adalah yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Hari Terakhir jadi Caketum PSI, Agus Mulyono Tunggu Keputusan Jokowi

    Daftar Hari Terakhir jadi Caketum PSI, Agus Mulyono Tunggu Keputusan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI periode mendatang, pada hari terakhir, Senin (23/6/2025).

    Dia menyinggung alasan dirinya daftar pada hari terakhir ini karena dirinya merasa ‘jagoan’ selalu datang saat masa-masa terakhir. Bahkan, dia mengklaim saat bertarung, dia tidak pernah kalah dan pantang mundur melawan siapapun.

    Adapun, dia berhasil maju mendaftar diri seusai mendapat dukungan dari 6 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

    “Biasanya jagoan datang belakangan. Datang belakangan, ibarat film India, Shahrukh Khan-nya baru datang. Yang kemarin, yang hari Sabtu, yang hari sebelumnya, itu pemeran-pemeran figuran,” sindirnya di DPP PSI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Selain alasan tersebut, eks Ketua Umum PMII ini menyebut karena latar belakangnya seorang santri, dia menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai guru dan kiainya.

    Sebab itu, dia merasa perlu memastikan terlebih dahulu apakah Jokowi akan mendaftarkan diri menjadi caketum PSI atau tidak. Dia khawatir akan terkena karma karena melawan ‘guru’.

    “Setelah mendapatkan kepastian Pak Jokowi tidak mendaftarkan diri, maka sebagai santri biasanya juga lumrah kalau seorang santri mencoba berkontestasi dengan anak kiainya. Tapi kalau melawan gurunya itu kualat. Tapi kalau berkontestasi, berkompetisi dengan anak kiainya itu biasa,” bebernya.

    Sebagai informasi, hingga sejauh ini termasuk Agus, sudah ada tiga pendaftar caketum PSI yaitu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat (Jabar), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron pada Rabu (18/6/2025) dan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep pada Sabtu (21/6/2025).

    Pendaftaran Kaesang kemarin sekaligus menjawab kepastian sang ayah yang juga merupakan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025. 

    Kaesang mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir ini. 

    “Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

  • Sentil Loyalis yang Marah karena Jokowi Dirundung, Chusnul Chotimah: Ternak Mulyono Marah-marah

    Sentil Loyalis yang Marah karena Jokowi Dirundung, Chusnul Chotimah: Ternak Mulyono Marah-marah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial, Chusnul Chotimah menyentil loyalis Presiden ke-7 Jokowi. Terkait ramainya perundungan kepada eks Wali Kota Solo itu.

    “Ternak Mulyono marah-wajah Mulyono dibully. Mereka lupa sering edit foto wajah akun-akun dan tokoh oposisi untuk dijadikan bahan bullyan,” kata Chusnul dikutip dari unggahannya di X, Senin (23/6/2025).

    Mulyono sendiri diketahui nama yang kerap disematkan kepada Jokowi. Kini, Jokowi sakit dan ada perubahan pada penampilan wajahnya.

    “Ternak Mulyono ga terima sakitnya Mulyono jadi ejekan,” ujarnya.

    Chusnul sendiri tak menyebut siapa ternak Mulyono yang ia maksud. “Mereka lupa sering jadikan sakitnya lawan politik Mulyono bahkan saat ada yang kecelakaan dijadikan ejekan. Termul lupa Tuhan tidak tidur,” terangnya.

    Sebelumnya, ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Presiden, menyampaikan bahwa perubahan memang terlihat secara visual, namun tidak berdampak pada kondisi fisik secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa Jokowi dalam keadaan sehat.

    “Kalau memang secara visual kita bisa lihat ya kulit Bapak memang agak berubah, tapi secara fisik oke beliau. Enggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat,” ujar Syarif saat ditemui di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, dikutip Senin (23/6/2025).

    Syarif menjelaskan bahwa tidak ada penyakit lain yang diderita Jokowi selain reaksi dari alergi yang memicu adanya peradangan

    “Enggak ada, enggak ada (sakit lain). Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan,” tambahnya.

  • Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah masih berusaha keras untuk dapat memulangkan buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos ke Indonesia.

    Harapan kian kuat menyusul adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong soal percepatan pelaksanaan perjanjian ekstradisi.

    Sebab dengan kembalinya Tannos ke Indonesia, dapat membuka kotak pandora tentang dugaan keterlibatan sejumlah elite yang disinyalir menerima aliran uang korupsi e-KTP.

    “Saya bersyukur kalau Tannos dapat diekstradisi secepatnya ke Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam korupsi e- KTP,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf, kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Untuk diketahui, pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP di KPK saat ini sedang menyasar sejumlah nama besar yang diduga menerima aliran duit panas proyek senilai triliunan rupiah ini.

    Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan KPK terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN) pada Maret 2025. AN dinilai sebagai pihak yang mengetahui dengan jelas siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran dana.

    Ketika itu, penyidik KPK mencecar terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos, serta perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam proyek e-KTP.

    Berdasarkan dakwaan KPK, sejumlah nama disebut ikut menerima aliran dana, termasuk diantaranya tiga elite PDIP, yakni Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung.

    “Siapapun yang terindikasi terlibat termasuk oknum PDIP, harus diperiksa dan jika ada bukti permulaan yang cukup bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar kepada inilah.com.

    Daftar Panjang Para Penerima Duit E-KTP

    Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, 9 MAret 2017, atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, disebutkan sejumlah pihak menerima duit panas e-KTP. Berikut daftarnya:

    1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

    2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

    3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

    4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu

    5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta

    6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

    7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

    8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

    9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu

    10. Mirwan Amir USD 1,2 juta

    11. Arief Wibowo USD 108 ribu

    12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

    13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

    14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

    15. Mustoko Weni USD 408 ribu

    16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu

    17. Taufik Effendi USD 103 ribu

    18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

    19. Miryam S Haryani USD 23 ribu

    20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu

    21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

    22. Yasonna Laoly USD 84 ribu

    23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

    24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu

    25. Ade Komarudin USD 100 ribu

    26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar

    27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar

    28. Marzuki Ali Rp 20 miliar

    29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892

    30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu

    31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta

    32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260

    33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102

    34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022

    35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122

    36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862

    37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362

    38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

    Selain nama-nama diatas, mantan Ketua DPR Setya Novanto juga menyebut adanya aliran uang ke Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat (AS).

    Setya Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah.

    Saat itu, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR. “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP, dan Pramono adalah 500.000 dollar AS. Itu keterangan Made Oka,” ujar Setya Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa.

    Pramono Anung membantah mentah-mentah tudingan itu, dan mengatakan ia bahkan tak pernah ada kaitan apa pun dengan kasus KTP elektronik. “Ini semuanya yang menyangkut orang lain dia bilang. Tapi untuk yang menyangkut dirinya sendiri, dia selalu bilang tidak ingat,” kata Pramono Anung kepada para wartawan kala itu.

    Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Setya Novanto sekadar ingin mendapat status justice collaborator agar mendpat keringanan hukuman.

  • Polsek Krembung dan Bhayangkari Dukung Ketahanan Pangan Lewat Program P2L di Desa Lemujut

    Polsek Krembung dan Bhayangkari Dukung Ketahanan Pangan Lewat Program P2L di Desa Lemujut

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Polsek Krembung bersama Pengurus Ranting Bhayangkari Krembung melaksanakan pengecekan dan perawatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Rabu (18/6/2025).

    Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi nyata antara aparat kepolisian dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara maksimal. Program ini juga mendukung gerakan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), dengan sasaran utama optimalisasi lahan rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga.

    Ketua Bhayangkari Ranting Krembung beserta anggotanya ikut turun langsung ke lokasi untuk memantau pertumbuhan tanaman, memastikan kondisi lahan tetap subur, serta memberikan dukungan dalam perawatan agar hasil panen meningkat. Lokasi yang ditinjau telah ditetapkan sebagai lahan percontohan P2L dan dinilai potensial untuk terus dikembangkan.

    “Dengan adanya pendampingan dari Bhabinkamtibmas dan keterlibatan aktif para Bhayangkari, kami berharap warga semakin termotivasi untuk mengelola pekarangan mereka, bukan hanya untuk konsumsi sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Kapolsek Krembung AKP Nanang Mulyono.

    Pemantauan rutin yang dilakukan meliputi perawatan tanaman hingga pemberian pakan pada budidaya hewan. Langkah ini bertujuan menjaga kualitas hasil produksi sekaligus memastikan keberlanjutan program.

    Warga menyambut positif keterlibatan Polsek dan Bhayangkari dalam program ini. Mereka merasa terbantu dan semakin percaya diri dalam mengelola pekarangan sebagai sumber pangan alternatif dan penghasilan tambahan. Program P2L ini diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kemandirian pangan masyarakat di tingkat lokal. [isa/beq]

  • Netizen Beramai-ramai Semangati Prabowo Sikat Geng Solo

    Netizen Beramai-ramai Semangati Prabowo Sikat Geng Solo

    GELORA.CO – Keputusan Presiden Prabowo Subianto soal empat pulau sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah administratif Aceh menuai apresiasi dari publik.

    Keputusan itu diambil usai adanya pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Gubernur Sumut Bobby Nasution di Istana pada Selasa, 17 Juni 2025.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hasil pembahasan tersebut bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan keempat pulau sengketa yakni Pulau Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Panjang, dan Lipan masuk dalam Provinsi Aceh.

     

    “Berdasarkan dokumen dan data pendukung, Presiden memutuskan keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh,” ujar Prasetyo.

    Dikutip dari akun Instagram RMOL yang mengunggah video konferensi pers Prasetyo Hadi, terlihat netizen rama-ramai memberikan apresiasi kepada presiden.

    “menyala presiden kuuuu prabowo,” tulis akun cher._palembang25.

    “PR Pak Prabowo ini banyak banget,” timpal akun anggraini_retnodinar dengan rasa simpatinya. 

    Tak hanya itu, netizen juga banyak yang menyoroti peran ‘Geng Solo’ terkait keluarnya keputusan kontroversial sebelum diputuskan Prabowo. Mendagri Tito Karnavian disebut-sebut sebagai aktor yang berperan munculnya polemik ini.

    “Tombol yg nunggu kabar si tito di pecat pa Prabowo,” tulis akun aldevi_bunda.

    “Alhamdulillah. Makasih pak presiden Prabowo,,sehat selalu untuk bapak Presiden Prabowo. Semoga Allah melindungi dan memberikan keselamatan dan keberkahan untuk bapak, dan Allah mudahkan semua urusan dan tugas negara yang bapak emban… Aamiin. Dan semoga genk Solo segera dilenyapkan oleh Allah SWT.. Aamiin,” harap akun fifiluthfi5.

    “Saya dukung penuh Pak Prabowo asal lepas dr bayang2 gank Solo…” timpal akun _humblebee_.

    “sikat hajar copot Pak tuh Mentri bikin gaduh,” tandas akun cahndeso_id.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun turut terseret jadi sasaran kegeraman netizen.

    “Mulyono kalah lagi,” seloroh akun topx.marshall2015.

    “Dikit demi sedikit prabowo ambil alih kekuasaan mulyono… semangat pak !!” timpal akun khusnikhusni

    “dengerin tuhh tito, jgn bikin gaduh terus, pasti mulyono yg nyuruh bikin gaduh yaaa,” tandas akun abah.ipinn. 

  • Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    GELORA.CO – Namanya Widodo, sama dengan nama belakang Presiden ke-7 RI. Tapi ia bukan siapa-siapa—setidaknya di permukaan.

    Tak pernah muncul di media, tak pernah disebut dalam daftar tim sukses. Namun menurut pengakuan politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, Widodo bisa jadi pemain kunci di balik lembaran awal karier nasional Joko Widodo.

    Widodo disebut sebagai relawan teknis asal Solo yang terlibat dalam pengurusan dokumen-dokumen pribadi Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

    Ia bukan tokoh strategis, bukan juru bicara, tapi orang lapangan yang mengurusi hal-hal krusial yang jarang disorot—termasuk, diduga kuat, soal ijazah.

    Beathor, yang juga dikenal dengan nama asli Bambang Suryadi, secara terbuka menyebut Widodo sebagai tokoh penting dalam proses pencalonan Jokowi.

    Ia menyebut Widodo bersama sejumlah nama lain seperti David, Anggit, Dani Iskandar, dan Indra, terlibat dalam penyusunan dokumen administratif Jokowi di sebuah rumah di Jalan Cikini No. 69, Menteng—markas tak resmi yang menurutnya jadi pusat koordinasi diam-diam.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Cikini. Semua strategi teknis disiapkan di sana,” kata Beathor.

    Salah satu dokumen yang menurutnya mencurigakan adalah ijazah Jokowi, yang diduga tidak berasal dari UGM secara resmi, melainkan dari jasa pembuatan dokumen alternatif di kawasan Pasar Pramuka.

    Pasar Pramuka, sebuah wilayah di Jakarta yang selama ini dikenal publik sebagai tempat “mencari jalan pintas” untuk berkas-berkas penting, mulai dari surat sehat, SKCK, hingga ijazah.

    “Perbedaan kualitas dokumen sangat mencolok—jenis kertas, tinta, bahkan bentuk hurufnya tak sesuai standar ijazah UGM,” kata Beathor, Kamis 12 Juni 2025.

    Menghilang Sejak Kasus Bambang Tri

    Yang membuat kisah ini makin mengundang tanya adalah fakta bahwa Widodo menghilang begitu saja sejak 2023, tepat saat buku kontroversial Bambang Tri Mulyono tentang ijazah Jokowi mencuat dan memicu kehebohan nasional.

    Sumber internal menyebut, Widodo kemungkinan besar adalah bagian dari jaringan relawan Solo yang ikut bersama Jokowi sejak masa kepemimpinan di Kota Bengawan. Ia tak pernah masuk dalam struktur resmi, tapi dikenal dekat dan dipercaya mengurus dokumen pribadi.

    Bersama dua relawan lainnya, Inda dan Deny Iskandar, Widodo disebut menjadi bagian dari tim administratif informal yang menangani kelengkapan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, 2012.

    Widodo ibarat sosok hantu dari Jalan Cikini 69: bekerja di belakang layar, tak tercatat, namun mungkin menyimpan rahasia besar.

    Ia bukan tokoh seperti Hasto Kristiyanto, bukan pula operator politik seperti Harun Masiku, tapi mungkin dialah orang yang tahu persis dari mana asal ijazah yang digunakan Jokowi.

    Hilang sejak 2023, tak ada jejak fisik atau digital

    Kehadiran (dan hilangnya) Widodo menambah babak baru dalam kontroversi ijazah Jokowi.

    Jika benar ia adalah pengatur teknis di balik berkas pencalonan Jokowi 2012, maka ia bisa menjadi saksi kunci, atau bahkan pelaku administratif utama dari dugaan pemalsuan dokumen negara.

    Senggol Andi Widjajanto

    Beathor juga menyeret nama mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, yang disebut pernah melihat langsung salinan ijazah Jokowi.

    Ia menyebut Andi sempat kaget saat mendapati foto Jokowi yang sama digunakan di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga kuliah.

    “Seharusnya tiap ijazah punya foto berbeda. Ini justru semua sama. Sangat janggal,” ujar Beathor.

    Ia bahkan menantang Andi untuk bicara terbuka demi meluruskan sejarah, dan mendesak UGM serta Bareskrim Polri untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap dokumen tersebut.***

  • Pesan SBY Jelas, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau Tersebut ke Tuannya

    Pesan SBY Jelas, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau Tersebut ke Tuannya

    GELORA.CO – Pesan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas terhadap empat pulau, yang kini disengketakan dua provinsi.

    “Secara langsung SBY minta jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.”

    Demikian twet dari akun X Jhon Sitorus, dikutip Minggu (15/6).

    Menurut mantan Presiden RI ke-6 ini pun meminta agar Presiden Prabowo bisa berpikir dan bertindak sebagai bapak bangsa.

    “Presiden Prabowo harus benar-benar berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak.”

    “Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, pecat Menteri yang mencoreng wajah kabinet.”

    “SBY dan pak JK sudah susah payah mendamaikan Aceh, lalu generasi masa kini mau merusak warisan baik itu?”

    “Terimakasih pak SBY atas pandangan2 baiknya.”

    Pesan pak SBY Jelas :

    Secara langsung, jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.

    Pesan politik, Presiden Prabowo harus benar2 berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak. Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, Pecat Menteri yang mencoreng… pic.twitter.com/UvCiueiGyC

    — Jhon Sitorus (@jhonsitorus_19) June 15, 2025

    Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan selesaikan keributan, akibat empat pulau milik Aceh dipindahkan ke Sumut oleh Mendagri.

    Prabowo Subianto dipastikan akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa pemindahan empat pulau yang, sebelumnya masuk wilayah administrasi Aceh, namun kini tercatat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (14/6).

    Ia menyatakan bahwa Presiden telah merespons cepat polemik tersebut, dan mengambil alih proses penyelesaiannya secara langsung.

    “Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan ini secara langsung, dan keputusan resmi akan diumumkan dalam waktu dekat,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan.

    Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, pulau-pulau tersebut kini tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Namun, masyarakat dan sejumlah tokoh Aceh mengklaim pulau-pulau itu secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

    Sengketa ini memicu penolakan luas di Aceh, termasuk dari unsur Pemerintah Daerah, DPR Aceh, hingga tokoh masyarakat.

    Bahkan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebutkan, bahwa keputusan tersebut mengancam integritas wilayah Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    Presiden Prabowo disebut akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah dari kedua provinsi, guna mencari solusi terbaik.

    Menurut Prof Dr Ir Sufmi Dasco Ahmad SH, MH, Presiden menargetkan agar polemik ini tidak berlarut-larut dan akan segera diambil langkah final pekan depan.

    “Presiden ingin ada kejelasan hukum dan administratif yang adil dan bisa diterima semua pihak,” ujar Sufmi Dasco

    Langkah Presiden ini diharapkan dapat meredam ketegangan antarwilayah dan memastikan, tidak ada pelanggaran terhadap kewenangan otonomi daerah, terutama yang bersifat kekhususan seperti Aceh.

    Keputusan resmi dari Presiden dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.***

  • Prabowo Bakal Buka Munas X HKTI Juni 2025 Ini – Page 3

    Prabowo Bakal Buka Munas X HKTI Juni 2025 Ini – Page 3

    Munas X HKTI akan didorong untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa mendukung pencapaian target produksi pangan nasional dan strategi implementatif Swasembada Pangan yang berkesinambungan.

    Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum DPN HKTI Mulyono Machmur mengatakan Swasembada Pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga harus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

    “Karena itu, dalam rangkaian Munas X HKTI akan digelar Tani Fest dan Business Matching. Petani dan Pemerintah saja tidak cukup, harus ada ruang bagi swasta, koperasi, dan pihak terkait lainnya, seperti jejaring pasar internasional. Sehingga semangat Swasembada Pangan menjadi gerakan bersama”, pungkas Mulyono

  • PKS: Mendagri Perlu Kaji Ulang Perubahan Status 4 Pulau di Aceh – Page 3

    PKS: Mendagri Perlu Kaji Ulang Perubahan Status 4 Pulau di Aceh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkaji ulang secara seksama keputusan mengubah status pengelolaan 4 pulau yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurut Mulyanto, isu ini sangat sensitif yang sebaiknya diputuskan bersama antara Pemerintah, DPR dengan melibatkan DPD RI.

    Mendagri dinilai tidak sepatutnya membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kemarahan publik.

    “Pemerintah sebaiknya hati-hati dan mengedepankan pendekatan dialogis yang komprehensif. Masalah ini tidak cukup diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah, namun secara dialogis perlu melibatkan masyarakat melalui pembahasan di Komisi terkait DPR RI bersama dengan anggota DPD RI dari daerah pemilihan yang bersangkutan,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

    “Selama ini kan prosesnya demikian, mirip dengan pembahasan pemekaran wilayah yang dilakukan di DPR RI,” sambung dia. 

    Mulyono menilai, masalah ini perlu dikaji ulang secara mendalam dan komprehensif, bukan hanya melihat okupasi dan rupa bumi secara administratif saja, tetapi juga perlu menimbang aspek sejarah, sosial-budaya dan potensi ekonomi sumber daya alamnya.

    “Perlu pembahasan yang mendalam dan terbuka bagi masyarakat. Karena soal penetapan 4 pulau ini, terkait dengan soal batas provinsi, yang merupakan masalah yang sensitif bagi masyarakat Aceh, karena Propinsi Aceh adalah daerah otonomi khusus. Mestinya pembahasan lebih mendalam dari sekedar soal batas administratif,” tegas Mulyanto.

    Mulyono berharap Mendagri tidak membuat keruh suasana sekarang ini, yang tengah kondusif untuk menjalankan berbagai program pembangunan baik di level pusat maupun daerah.

    Diketahui, 4 pulau yang disengketakan tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang.