Xcloud.id

Tag: Mulyanto

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

  • Janji Pemerintah Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah

    Janji Pemerintah Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah

    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan moratorium atau menghentikan sementara layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Hal selaras dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, hal ini menjadi langkah awal dari penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN menggandeng Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Rencana aksi disusun untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta menutup celah terjadinya korupsi dalam proses perubahan tata guna lahan. Tujuan utamanya adalah menahan laju alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah, demi menjaga ketahanan pangan.

    “Kedua, kita ingin mengintegrasikan data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai LP2B. Tujuan khususnya, meminimalisir praktik suap atau korupsi dalam layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    “Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD,” kata Nusron.

    Dalam rencana aksi tersebut, ada enam fokus utama, yaitu kebijakan dan regulasi, proses bisnis, infrastruktur layanan, pengendalian program, komunikasi publik, serta koordinasi antar sektor. Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret, seperti revisi regulasi, penguatan sistem informasi, dan pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian.

    Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, mengatakan pihaknya sedang mencermati pendekatan dan langkah-langkah yang dirancang ATR/BPN sesuai dengan agenda prioritas Stranas PK, terutama dalam hal tata kelola ruang dan pertanahan.

    “Alih fungsi lahan adalah salah satu isu strategis dalam pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan bahwa rencana aksi ini bukan hanya responsif, tapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berbasis sistem,” ujar Didik.

    Stranas PK menargetkan dua capaian besar dalam isu alih fungsi lahan, yakni terkendalinya alih fungsi lahan pertanian, serta terbentuknya sistem nasional yang bisa menjadi rujukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan besarnya adalah menghilangkan tumpang tindih dalam perencanaan ruang.

    (shc/hns)

  • Perizinan Alih Fungsi Lahan Sawah Disetop Sementara

    Perizinan Alih Fungsi Lahan Sawah Disetop Sementara

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang.

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan proses moratorium terbatas ini seiring dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    Kebijakan ini menjadi langkah awal selaras dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah.

    “Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Langkah ini juga selaras dengan penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN menggandeng Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Nusron, mengatakan rencana aksi disusun untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta menutup celah terjadinya korupsi dalam proses perubahan tata guna lahan. Tujuan utamanya adalah menahan laju alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah, demi menjaga ketahanan pangan.

    “Kedua, kita ingin mengintegrasikan data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai LP2B. Tujuan khususnya, meminimalisir praktik suap atau korupsi dalam layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD,” ujarnya.

    Dalam rencana aksi tersebut, ada enam fokus utama, yaitu kebijakan dan regulasi, proses bisnis, infrastruktur layanan, pengendalian program, komunikasi publik, serta koordinasi antar sektor.

    Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret, seperti revisi regulasi, penguatan sistem informasi, dan pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian.

    Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, mengatakan pihaknya sedang mencermati pendekatan dan langkah-langkah yang dirancang ATR/BPN sesuai dengan agenda prioritas Stranas PK, terutama dalam hal tata kelola ruang dan pertanahan.

    “Alih fungsi lahan adalah salah satu isu strategis dalam pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan bahwa rencana aksi ini bukan hanya responsif, tapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berbasis sistem,” ujar Didik.

    Stranas PK menargetkan dua capaian besar dalam isu alih fungsi lahan, yakni terkendalinya alih fungsi lahan pertanian, serta terbentuknya sistem nasional yang bisa menjadi rujukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan besarnya adalah menghilangkan tumpang tindih dalam perencanaan ruang.

    (shc/hns)

  • BNI tawarkan pengalaman global citizen lewat fitur BNI Multicurrency

    BNI tawarkan pengalaman global citizen lewat fitur BNI Multicurrency

    Penampilan Dodit Mulyanto saat pengenalan fitur BNI Multicurrency dalam acara BNI WondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, Minggu (17/8/2025). (ANTARA/Farika Khotimah)

    BNI tawarkan pengalaman global citizen lewat fitur BNI Multicurrency
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkenalkan fitur wondr multicurrency sebagai inovasi terbaru untuk mendukung kebutuhan transaksi lintas negara masyarakat Indonesia melalui ajang BNI WondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, 15–17 Agustus 2025.

    “Pengalaman menjadi global citizen dengan kemudahan transaksi menggunakan wondr multicurrency ini dapat dinikmati pengunjung langsung di Travel Area WondrX 2025,” kata Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies di ICE BSD pada Minggu (17/8).

    Fitur wondr multicurrency memungkinkan nasabah mengelola hingga 12 rekening valuta asing sekaligus hanya dalam satu rekening. Nasabah juga dapat bertransaksi di 32 negara tanpa biaya konversi kurs (zero forex margin) serta menikmati bebas biaya administrasi untuk setiap rekening valas.

    Corina menjelaskan, inovasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan nasabah dengan mobilitas global. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas, mulai dari wisata, pendidikan, ibadah, olahraga, konser internasional, hingga layanan kesehatan dan kecantikan. BNI menghadirkan konsep interaktif di Travel Area agar pengunjung dapat merasakan langsung manfaat layanan ini.

    Selain mencoba simulasi transaksi multicurrency, pengunjung juga dapat mengikuti permainan berhadiah merchandise, berfoto di photo booth bertema perjalanan global, serta menghadiri talkshow bersama travel blogger Amrazing, financial planner Alliyah Natasha, dan komika Dodit Mulyanto.

    Untuk memberikan nilai tambah, BNI menawarkan promo khusus bagi pengunjung yang membuka rekening wondr multicurrency selama acara. Nasabah berkesempatan memperoleh e-voucher belanja hingga Rp1,5 juta sesuai nominal penempatan dana, serta hadiah e-voucher yang dapat ditukar dengan tiket perjalanan ke destinasi internasional seperti Amsterdam dan London.

    Selain itu, tersedia cashback hingga Rp7,9 juta bagi nasabah yang melakukan setoran awal, bertransaksi dengan kartu debit wondr multicurrency di luar negeri, maupun menabung dalam beragam valas.

    Sumber : Antara

  • Permudah Transaksi Lintas Negara, BNI Kenalkan wondr multicurrency

    Permudah Transaksi Lintas Negara, BNI Kenalkan wondr multicurrency

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI memberikan pengalaman menjadi global citizen bagi para pengunjung BNI wondrX 2025. Dalam acara yang berlangsung di ICE BSD pada 15-17 Agustus 2025 ini, BNI melalui booth interaktif di Travel Area menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi lintas negara dengan mudah lewat fitur wondr multicurrency.

    Sebagaimana diketahui, fitur ini menjadi inovasi baru dari aplikasi digital wondr by BNI yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mobilitas global. Hanya dengan modal satu rekening, nasabah kini dapat mengelola hingga 12 rekening valuta asing, melakukan transaksi di 32 negara tanpa biaya konversi kurs (zero forex margin), hingga mendapatkan bebas biaya administrasi untuk setiap rekening valas.

    Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, konsep interaktif di Travel Area ditujukan agar pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman menjadi global citizen.

    “Pengalaman menjadi global citizen dengan kemudahan transaksi menggunakan wondr multicurrency ini dapat dinikmati pengunjung langsung di Travel Area wondrX 2025,” ujar Corina dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (18/8/2025).

    Dalam acara tersebut, hadir juga Head of Business Development Mastercard Indonesia Maria Hutabarat, Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Kaslan, SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana, dan SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati.

    Selain booth interaktif, BNI juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung. Di antaranya adalah games berhadiah merchandise eksklusif, photo booth bertema perjalanan dan gaya hidup global, serta talkshow inspiratif bersama narasumber populer, yaitu travel blogger Amrazing, financial planner Alliyah Natasha, dan komika Dodit Mulyanto.

    Dalam rangka memberikan nilai tambah, BNI menyiapkan promo khusus bagi nasabah yang membuka rekening wondr multicurrency selama acara BNI wondrX 2025 berlangsung. Di antaranya adalah pengunjung berkesempatan memperoleh e-voucher belanja hingga Rp1,5 juta sesuai nominal penempatan dana, serta hadiah e-voucher yang dapat ditukarkan dengan tiket perjalanan ke destinasi internasional, termasuk Amsterdam dan London.

    Selain itu, BNI juga menawarkan cashback hingga Rp 7,9 juta bagi nasabah yang membuka rekening, melakukan setoran awal, bertransaksi dengan kartu debit wondr multicurrency di luar negeri, serta menabung dalam berbagai jenis valas.

    Corina menambahkan, inovasi ini dihadirkan BNI dengan semangat Menemani Tiap Langkahmu untuk mendukung kebutuhan transaksi lintas negara oleh masyarakat Indonesia.

    “Fitur ini dirancang untuk menjadi mitra utama nasabah dalam berbagai aktivitas global, mulai dari wisata, pendidikan, ibadah, olahraga, konser internasional, hingga layanan kesehatan dan kecantikan,” tutup Corina.

    Lantas, kehadiran fitur wondr multicurrency menjadi upaya BNI dalam memperkuat kualitas layanan digital perbankannya demi menjawab tantangan transaksi finansial masyarakat Indonesia yang semakin terhubung secara global.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siap Go Global, Fitur Multicurrency di wondr Bisa Transaksi Lintas Negara

    Siap Go Global, Fitur Multicurrency di wondr Bisa Transaksi Lintas Negara

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan pengalaman menjadi global citizen bagi pengunjung BNI wondrX 2025 yang berlangsung di ICE BSD, pada 15-17 Agustus 2025.

    Melalui booth interaktif di Travel Area, BNI memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan kemudahan bertransaksi lintas negara dengan menggunakan fitur wondr multicurrency. Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan konsep interaktif di Travel Area dimaksudkan agar pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman menjadi global citizen.

    “Pengalaman menjadi global citizen dengan kemudahan transaksi menggunakan wondr multicurrency ini dapat dinikmati pengunjung langsung di Travel Area wondrX 2025,” kata Corina, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    Fitur wondr multicurrency merupakan inovasi terbaru aplikasi digital wondr by BNI yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mobilitas global. Dengan hanya satu rekening, nasabah dapat mengelola hingga 12 rekening valuta asing, melakukan transaksi di 32 negara tanpa biaya konversi kurs (zero forex margin), serta menikmati bebas biaya administrasi untuk setiap rekening valas.

    Selain booth interaktif, BNI juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung, seperti games berhadiah merchandise eksklusif, photo booth bertema perjalanan dan gaya hidup global, serta talkshow inspiratif bersama narasumber populer, yaitu travel blogger Amrazing, financial planner Alliyah Natasha, dan komika Dodit Mulyanto.

    Untuk memberikan nilai tambah, BNI menyiapkan promo khusus bagi nasabah yang membuka rekening wondr multicurrency selama acara berlangsung. Pengunjung berkesempatan memperoleh e-voucher belanja hingga Rp 1,5 juta sesuai nominal penempatan dana, serta hadiah e-voucher yang dapat ditukarkan dengan tiket perjalanan ke destinasi internasional, termasuk Amsterdam dan London.

    Selain itu, BNI juga menawarkan cashback hingga Rp 7,9 juta bagi nasabah yang membuka rekening, melakukan setoran awal, bertransaksi dengan kartu debit wondr multicurrency di luar negeri, serta menabung dalam berbagai jenis valas. Lebih lanjut, Corina menambahkan inovasi ini hadir dengan semangat ‘Menemani Tiap Langkahmu’ untuk mendukung kebutuhan transaksi lintas negara masyarakat Indonesia.

    “Fitur ini dirancang untuk menjadi mitra utama nasabah dalam berbagai aktivitas global, mulai dari wisata, pendidikan, ibadah, olahraga, konser internasional, hingga layanan kesehatan dan kecantikan,” kata Corina.

    Kehadiran fitur wondr multicurrency menandai upaya BNI memperkuat layanan digital perbankannya untuk menjawab tantangan transaksi finansial masyarakat Indonesia yang semakin terhubung secara global.

    Sebagai informasi, acara tersebut juga turut dihadiri oleh Head of Business Development Mastercard Indonesia Maria Hutabarat; Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Kaslan; SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana; dan SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati.

    (prf/ega)

  • PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional 31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional 31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menilai MPR tidak perlu ikut turun tangan menyikapi polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
    pemisahan pemilu
    serentak nasional dan pemilu serentak lokal.
    Menurut Mulyanto, keterlibatan MPR dalam menafsirkan
    putusan MK
    justru dapat menimbulkan persoalan baru, yakni potensi terjadinya dualisme tafsir antarlembaga tinggi negara, yang pada akhirnya bisa menciptakan ketidakpastian hukum.
    “MPR RI tidak perlu turun gunung terkait perkara ini. Biarkan DPR dan Pemerintah membahas soal ini dalam kapasitas sebagai pembentuk UU,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).
    “Kita khawatir kalau MPR ikut membahas masalah ini maka dapat menimbulkan masalah baru, yakni dualitas tafsir antarlembaga tinggi negara, yakni antara MK dengan MPR RI, yang dapat berkembang dan memicu ketidakpastian hukum,” tambahnya.
    Mulyanto menegaskan bahwa secara konstitusional, kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 secara otoritatif berada di tangan MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
    Karena itu, putusan MK bersifat final dan mengikat.
    “Hal tersebut dapat juga dipandang sebagai intervensi politik (MPR RI) terhadap kekuasaan kehakiman (MK), dan ini berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, yang sangat kita jaga,” tegas anggota DPR periode 2019-2024 itu.
    Putusan MK
    Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebelumnya menuai polemik karena mengubah format pemilu serentak menjadi dua bagian: pemilu nasional (presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD).
    Sebagian pihak menilai MK telah bertindak sebagai
    positive legislator
    karena dinilai membentuk norma baru, bukan sekadar menguji konstitusionalitas undang-undang.
    Mulyanto menyarankan agar pembahasan teknis terhadap dampak putusan tersebut dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.

    Apalagi, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan RUU Pilkada telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    “Pimpinan lembaga tinggi perlu menghayati betul soal ini dan membahas serta mencari solusinya secara teknis di tingkat pembentuk UU, yakni DPR RI dan Pemerintah,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pemilu bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi secara keseluruhan.
    Karena itu, menurutnya, dibutuhkan sikap kenegarawanan dalam menyusun aturan main politik ke depan.
    “Jangan sampai demokrasi kita jalan di tempat, karena pemilu yang ruwet dengan politik uang dan menghasilkan pemimpin yang cenderung populis serta menomorduakan kompetensi,” ujar dia.
    “Hampir tiga puluh tahun Reformasi, namun masih dirasakan di sana-sini ketidakpuasan terhadap kualitas demokrasi kita. Kita membutuhkan banyak negarawan dalam pembentukan UU ini,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakut turunkan produksi sampah 28,3 persen

    Jakut turunkan produksi sampah 28,3 persen

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mengklaim telah mampu menurunkan produksi sampah hingga 28,3 persen berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024.

    “Pengelolaan sampah di Jakarta Utara dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Utara, Edy Mulyanto saat menerima anggota DPRD Kalimantan Selatan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, penurunan timbulan sampah di Jakarta Utara (Jakut) tersebut terjadi berkat kolaborasi aktif antara pemerintah, warga, dunia usaha dan komunitas.

    Beberapa program unggulan pengelolaan sampah di Jakut dalam menekan produksi sampah di wilayah setempat, dimulai dari pengelolaan sampah organik berbasis RW melalui komposting, pemanfaatan maggot dan “eco-enzyme” di 169 lokasi yang ada di Jakut.

    Kemudian sirkular ekonomi sampah melalui 579 unit bank sampah aktif dan pemilahan sampah rumah tangga yang telah diterapkan di 44.676 rumah.

    Selanjutnya, kolaborasi dengan pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) dan fasilitas komunal di kelurahan percontohan. “Kami tidak bisa berjalan sendiri,” katanya.

    Selain itu, sarana infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dengan mesin pengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif pabrik semen yang tersebar di enam kecamatan.

    Suku Dinas (Sudin) LH mengandalkan partisipasi semua pihak, mulai dari rumah tangga hingga sektor bisnis dan pengelolaan sampah adalah gerakan bersama.

    “Strategi pengelolaan sampah tahun 2025 yang telah membawa banyak perubahan positif,” katanya.

    Pemerintah Kota Jakarta Utara menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, untuk mempelajari lebih dalam sistem pengelolaan sampah organik yang telah sukses diterapkan dan menjadikan Jakut sebagai kota percontohan nasional.

    Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat mengapresiasi atas kepercayaan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menjadikan Jakarta Utara sebagai tempat berbagi pengalaman.

    “Semoga apa yang kami lakukan di sini bisa memberi manfaat, tidak hanya untuk Jakarta Utara, tapi juga bagi Kalimantan Selatan,” kata dia.

    Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Kartoyo mengatakan niat kuat untuk menyerap praktik terbaik dari Jakarta Utara.

    “Kami belajar bagaimana Jakarta Utara mengelola sampah, terlebih sudah menjadi contoh nasional dan hal-hal baik dari sini bisa kami terapkan di Kalimantan Selatan, khususnya dalam menyusun peta jalan pengelolaan sampah,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran Hutan di Riau, Kabut Asap Mulai Selimuti Permukiman Warga Regional 18 Juli 2025

    Kebakaran Hutan di Riau, Kabut Asap Mulai Selimuti Permukiman Warga Regional 18 Juli 2025

    Kebakaran Hutan di Riau, Kabut Asap Mulai Selimuti Permukiman Warga
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    –
    Kebakaran hutan
    dan lahan (
    karhutla
    ) yang terjadi di sejumlah daerah di
    Riau
    sudah mulai berdampak
    kabut asap
    tipis, Jumat (18/7/2025).
    Dari pantauan Kompas.com, dari pukul 06.00 sampai pukul 09.00 pagi, tampak kabut asap tipis menyelimuti permukiman warga di wilayah Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
    Kabut asap
    juga jelas terlihat di ruas jalan lintas Sumatera Pekanbaru-Bangkinang.
    Namun, pada pukul 09.00 ke atas, kabut asap tampak menghilang.
    Kepala Dinas Kesehatan Riau, Sri Sadono Mulyanto, saat dikonfirmasi menyebut bahwa belum ada peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (
    ISPA
    ).
    “Sejauh ini belum ada peningkatan kasus ISPA terkait asap,” sebut Sadono kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat.
    Kendati demikian, dia meminta warga untuk mencegah paparan asap karhutla.
    Warga disarankan agar memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
    Selain itu, warga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah.
    “Jika mulai ada peningkatan kabut asap, sebaiknya batasi kegiatan aktivitas di luar rumah, gunakan masker, dan konsumsi air putih yang cukup,” kata Sadono.
    Untuk diketahui, titik api karhutla di Riau saat ini terdapat di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Rokan Hilir.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.