Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 2 Bongkar-bongkaran Dana Hibah, Yayasan Eks Wagub Jabar Dapat Rp 45 M Bandung

    2 Bongkar-bongkaran Dana Hibah, Yayasan Eks Wagub Jabar Dapat Rp 45 M Bandung

    Bongkar-bongkaran Dana Hibah, Yayasan Eks Wagub Jabar Dapat Rp 45 M
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kebijakan Pemerintah Provinsi
    Jawa Barat
    yang melakukan penilaian ulang terhadap penyaluran dana bantuan hibah ke pesantren menjadi sorotan masyarakat.
    Keputusan ini diambil oleh Gubernur Jabar,
    Dedi Mulyadi
    dengan pertimbangan agar distribusi bantuan tersebut dapat lebih merata dan tepat sasaran.
    Ia menilai, terjadi penyimpanan penyaluran dana bantuan tersebut, dan cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses ke partai politik maupun tokoh politik.
    Sedangkan yayasan pesantren yang relatif kecil tidak tersentuh bantuan tersebut.
    Dari data yang diperoleh dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, dugaan tersebut memang terhubung dengan yayasan yang memiliki akses politik.
    Salah satunya ke yayasan mantan
    Wakil Gubernur Jabar
    ,
    Uu Ruzhanul Ulum
    yang menerima sekitar Rp 45 miliar bantuan dari
    dana hibah
    tersebut.
    Yayasan tersebut yakni Perguruan Al-Ruzhan milik Uu yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
    Kepala Biro Kesra Setda Jabar Andrie Kustria Wardana mengatakan, lembaga pendidikan tersebut telah menerima bantuan hibah dari tahun 2020-2024.
    “Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” katanya saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (28/4/2025).
    Di tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan Tasikmalaya mendapat bantuan hibah dari Dinas Pendidikan Jabar sebesar Rp59.400.000 dan SMK Al-Ruz’han Manonjaya sebesar Rp600 juta
    Kemudian, pada tahun 2021 nilainya meningkat tajam menjadi Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar yang diperuntukkan untuk Pembangunan Gedung STAI AlRuzhan sebesar Rp 9.999.980.104,30.
    Dana tersebut terbagi atas biaya kontruksi fisik Rp 9.325.280.104,30; biaya perencanaan Rp 178.700.000, biaya pengawasan Rp. 300.000.000, dan Biaya umum Rp 196.000.000.
    Lalu pada Tahun 2022 dan 2023 dana hibah dari Biro. kesra Setda Jabar mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar Rp30 milyar dan Pondok Pesantren Al-Ruzhan sebesar Rp2,5 milyar.
    Andrie menyebutkan, dana Rp 30 miliar itu digunakan untuk Persiapan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat Gedung Perkuliahan sebesar Rp 5.439.999.000.
    Lalu Pekerjaan Struktur pembangunan Gedung Rektorat & Gedung Perkuliahan sebesar Rp 12.702.054.000, Pekerjaan Arsitektur pembangunan gedung rektorat & gedung perkuliahan Rp 8.978.546.000 dan Pekerjaan MEP (melanical elekteical plumbing sebesar Rp 2.879.401.000.
    Dia menambahkan, tahun 2024 SMK Al-Ruzhan mendapatkan dana hibah sebesar Rp2 milyar dari Dinas Pendidikan Jabar.
    “Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas pendiidkan sebesar Rp 2 miliar,” pungkasnya.
    Sementara itu,
    Kompas.com
    mencoba mengkonfirmasi perihal bantuan tersebut ke Uu Ruzhanul Ulum melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp namun belum mendapatkan jawaban.
    Tak hanya itu, wartawan pun mencoba menelepon langsung via aplikasi tersebut namun tetap belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda dengan Jabar dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan – Page 3

    Beda dengan Jabar dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan – Page 3

    Berbeda dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten justru memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Barat, program ini berlangsung mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghapus seluruh tunggakan denda dan pokok pajak kendaraan. Kepala P3D Wilayah Kabupaten Karawang Bapenda Provinsi Jabar, Hendrian Oetama, menjelaskan bahwa masyarakat cukup membayar pajak tahun berjalan. Program ini diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui media sosial.

    Di Banten, program pemutihan pajak berlaku mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi warga Banten yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk melunasi kewajiban mereka tanpa beban denda yang membengkak. Pemutihan pajak ini juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan layanan publik.

    Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, program pemutihan pajak kendaraan bermotor diberikan sebagai hadiah Lebaran. Kepala Kantor P3DW Samsat Kabupaten Bekasi, Mochamad Fajar Ginanjar, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat. “Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah hadiah Lebaran untuk warga Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi,” ujar Fajar.

    Tujuan utama program pemutihan pajak di Jawa Barat dan Banten adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan meringankan beban masyarakat. Dengan menghapus denda keterlambatan, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk taat pajak dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

  • Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    DTSEN merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu,” kata dia.

    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

    “Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat,” kata dia.

    Sementara itu acara ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Kepala BKKBN Wihaji; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.

     

    (*)

  • Dedi Mulyadi Siapkan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah di Jabar, Apa Perlu? – Halaman all

    Dedi Mulyadi Siapkan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah di Jabar, Apa Perlu? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menyiapkan program pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA sederajat yang bermasalah atau terlibat geng motor. 

    Terutama, bagi siswa-siswi yang kenakalannya tidak terkendali.

    Mereka, kata Dedi Mulyadi, akan ditempa oleh TNI selama beberapa waktu.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati/wali kota untuk merealisasikan program ini.

    Teknisnya, siswa-siswi yang terlibat tawuran atau kenakalan lainnya akan dipanggil orang tuanya dan diminta agar dimasukkan ke dalam program pendidikan militer.

    “Nanti ada anak yang tawuran di jalan kita akan bawa, nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, masih sanggup mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer,” jelas Dedi Mulyadi, Senin (28/4/2025) melansir Tribun Jabar.

    Jika orang tuanya sudah tidak sanggup memberikan arahan, maka program pendidikan militer bisa dimanfaatkan.

    Untuk mendukung terselenggaranya program ini, Dedi Mulyadi menjelaskan sudah ada beberapa kabupaten kota yang menyiapkan program pendidikan militer. 

    “Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan, di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan.”

    “Nanti sekolah formalnya tetap, mereka berafiliasi pada SMA mana, tapi kelasnya khusus.”

    “Ada beberapa kabupaten yang sudah siap, nanti kita beritahu kabupaten mana siap,” ujar Dedi Mulyadi.

    Saat disinggung kabupaten kota mana saja yang sudah siap, Dedi Mulyadi tidak menjelaskan secara rinci. 

    Lantas, apakah pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA dan SMK perlu dilakukan?

    Alasan Ada Pendidikan Militer

    Dedi Mulyadi menjelaskan alasan dirinya menyiapkan program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini.

    Hal ini dilakukan demi menjawab tantangan sekolah dalam menghadapi kenakalan-kenakalan remaja yang sulit diatasi.

    Nantinya anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik akan diminta ikut wajib militer.

    Melalui pendidikan militer ini, Dedi Mulyadi berharap siswa-siswi yang bermasalah dapat terselesaikan.

    “Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai, anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi pernah menjelaskan tentang rencana memasukan program ini ke kurikulum di awal tahun ajaran baru.

    Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

    “Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (5/3/2025). 

    Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan membentuk karakter bela negara di kalangan siswa. 

    Siswa diharapkan tidak akan terlibat lagi dalam aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

    Selain itu, kurikulum wajib militer ini bertujuan menggali potensi siswa di berbagai bidang, seperti di antaranya dalam bidang pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

    Ia menambahkan bahwa wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerugian.

    “Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang.”

    “Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” jelas Dedi Mulyadi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Sebut Pendidikan Militer Khusus untuk Siswa Bermasalah atau Terlibat Geng Motor dan Jadwal Pendidikan Militer Siswa SMA Sederajat di Jabar, Dedi Mulyadi: TNI Jemput Langsung ke Rumah

    (Tribunnews.com/Galuh widya Wardani)(TribunJabar.id/Salma Dinda Regina/Nazmi Abduraman)

  • Soal Premanisme Ganggu Investasi BYD di Subang, Wamenperin: Mereka Sudah Bisa Atasi – Halaman all

    Soal Premanisme Ganggu Investasi BYD di Subang, Wamenperin: Mereka Sudah Bisa Atasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa persoalan perusahaan otomotif asal China, BYD, dengan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu mereka telah selesai.

    Pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, dilaporkan mendapatkan gangguan dari ormas. Faisol mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BYD mengenai hal ini.

    “Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” kata Faisol ketika ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

    Menurut dia, gangguan semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan prihatin atas pratik premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.

    Dia meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi investor asing di Indonesia.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy di akun instagramnya yang diunggah Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar,” lanjut Eddy.

    Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di 2026.

    Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vinfast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

    Moeldoko mengatakan dia pernah mendapat laporan bahwa pembangunan pabrik Vinfast di Subang, Jawa Barat, diganggu oleh ormas.

    Pabrik mobil listrik Vinfast ini memiliki nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 3,2 triliun dan akan memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun.

    VinFast menjadwalkan pabrik ini mulai beroperasi pada Kuartal 4 tahun 2025 dan akan memproduksi model e-SUV versi kemudi kanan, di antaranya seri VF 3, VF 5, VF 6 dan VF 7 untuk pasar Indonesia.

    Melalui pabrik ini, VinFast juga ingin berkontribusi dalam target pengurangan emisi pemerintah dan berkontribusi pada target 600 ribu produksi kendaraan listrik Indonesia pada 2030.

    Ini Kata Gubernur Jawa Barat

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang berjalan kondusif dan tidak lagi diganggu oleh ormas.

    Dedi mengatakan kabar mengenai gangguan dari ormas merupakan informasi lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

    “Enggak, itu berita lama. Cek saja sekarang, sekarang sudah sangat aman. Itu cerita lama, cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Menurut Dedi, permasalahan yang saat ini dihadapi dalam pembangunan pabrik BYD bukan terkait aksi premanisme, melainkan seputar pembebasan lahan.

    “Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada pihak perusahaan tidak wajar dan terbilang sangat tinggi.

    “Katanya sih saya nggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi,” tutur Dedi.

    Demi mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi mengatakan pihaknya akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga.

    “Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar,” katanya. 

  • Ngaku miskin, terungkap Aura Cinta ternyata artis RCTI, tayangan Youtube Dedi Mulyadi diduga settingan

    Ngaku miskin, terungkap Aura Cinta ternyata artis RCTI, tayangan Youtube Dedi Mulyadi diduga settingan

    GELORA.CO – Viral video seorang perempuan remaja bernama Aura Cinta mendebat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat usai rumahnya jadi korban penggusuran.

    Aura Cinta dan orang tuanya adalah salah satu penghuni rumah di kawasan sungai bantaran Cikarang, Bekasi, yang jadi objek penggusuran pemerintah.

    Setelahnya, Dedi Mulyadi mengundang para korban untuk berdialog seperti dalam kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

    Dalam momen tersebut, Aura mendebat Dedi dengan lantang dan meminta Gubernur seharusnya bermusyawarah dengan warga sebelum penggusuran.

    “Waktu digusur itu nggak ada musyawarah, yang ada cuma yang dateng itu satpol PP,” ujar Aura, dikutip Hops.ID pada 28 April 2025.

    Selain itu, Aura protes dan meminta Pemprov Jabar mencabut kebijakan penghapusan wisuda di Sekolah, karena dirasa tidak adil.

    Namun demikian, sosok berjuluk KDM memberi jawaban menohok terkait protes yang dilayangkan sosok perempuan remaja itu.

    “Kenapa miskin pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan wisdua, kenapa nggak prihatin?” ujar KDM.

    Tayangan saat KDM dan para korban gusur Bekasi, utamanya Aura, menuai perhatian warganet di platform X.

    Beberapa di antaranya menduga, jika dialog di antara keduanya merupakan settingan untuk mendulang traffic di kanal YouTube mantan Bupati Purwakarta itu.

    Hal ini disebabkan terbongkarnya identitas Aura Cinta, yang tidak dipercayai sebagai orang kurang mampu secara ekonomi.

    Seperti yang diunggah oleh pemilik akun X @naswantoro99, yang menyebut Aura memiliki profesi sebagai talent dan model iklan.

    “Kenapa harus ngaku miskin kalau kerjanya fashion model dan bintang iklan pinjol?” cuit akun tersebut.

    Dia lantas melampirkan tangkapan layar akun media sosial Aura Cinta, yang sudah memiliki 15 ribu followers.

    Tertulis keterangan jika Aura adalah fashion model, on-screen talent. Dia pun terlihat muncul beberapa kali dalam iklan layanan pinjaman online.

    Sedangkan akun instagram @medsos_rame mengunggah cuplikan Aura Cinta muncul dalam sebuah adegan serial tv RCTI.

    Di antara warganet yang melihat unggahan tersebut pun kian bertanya-tanya, apakah momen bersama KDM merupakan settingan.

    “Settingan kah?” cuit pengguna lainnya di kolom komentar.

    “Dia itu talent, jadi kalau ada yang ngerasa video KDM itu settingan ya wajar sih,” saut yang lainnya.

    “Pantesan ko gede banget nyalinya, settingan kah,” timpal yang lainnya.

    Cuitan soal sosok Aura itu telah mencapai 150 ribu tayangan di media sosial X saat artikel ini diterbitkan. ***

  • 5 Debat dengan Aura Cinta soal Perpisahan Sekolah, Dedi Mulyadi: Anda Miskin, Jangan Sok Kaya! Bandung

    5 Debat dengan Aura Cinta soal Perpisahan Sekolah, Dedi Mulyadi: Anda Miskin, Jangan Sok Kaya! Bandung

    Debat dengan Aura Cinta soal Perpisahan Sekolah, Dedi Mulyadi: Anda Miskin, Jangan Sok Kaya!
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat perdebatan dengan seorang remaja wanita lulusan SMA asal Bekasi, Jabar, bernama
    Aura Cinta
    dalam sebuah pertemuan.
    Video pertemuan ini diunggah melalui akun YouTube resmi Dedi Mulyadi pada 26 April 2025.
    Aura hadir bersama ibunya dan sejumlah warga lain, yang merupakan korban penggusuran rumah di bantaran Sungai Bekasi.
    Dalam dialog itu, Aura mempersoalkan kebijakan pelarangan acara perpisahan sekolah yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
    “Kalau tanpa perpisahan, emang kehilangan kenangan? Kenangan bukan pada saat perpisahan, tapi kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun,” ujar Dedi.
    “Enggak juga sih, Pak. saya ngerasa udah lulus. Kalau gak ada perpisahan, kita tuh gak bisa ngumpul bareng atau ngerasin interaktif sama teman gitu,” ujar Aura.
    Aura menilai, wisuda atau acara perpisahan tetap penting sebagai bentuk kenangan bersama teman-teman, meski dengan biaya yang minimal.
    Namun Dedi menegaskan, kebijakan melarang perpisahan dan study tour diberlakukan untuk meringankan beban orangtua siswa.
    Ia menyebutkan bahwa wisuda seharusnya hanya dilakukan di tingkat perguruan tinggi, bukan di TK, SMP, atau SMA.
    “Rumahnya di bantaran kali, tapi sekolah mau gaya-gayaan ada wisuda. Rumah aja nggak punya,” kata Dedi.
    Dalam perdebatan tersebut, Aura menyampaikan bahwa perpisahan di sekolahnya, SMAN 1 Cikarang Utama, hanya dikenakan biaya sekitar Rp 1 juta.
    Ibunya pun mengaku setuju membayar demi membangun mental anak, meski Dedi menilai hal tersebut membebani keluarga yang secara ekonomi belum mapan.
    Dedi mengingatkan, fokus utama seharusnya adalah menghemat pengeluaran untuk masa depan, bukan untuk keperluan seremonial.
    Ia juga menyoroti bahwa warga yang tinggal di bantaran sungai seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal daripada biaya perpisahan sekolah.
    “Kalau demi anak, jangan tinggal di bantaran sungai,” tegas Dedi.
    Namun, Aura tetap kekeh bahwa perpisahan harus dilakukan
    “Enggak gitu, Pak. kan saya waktu dibikin video Tiktok itu kan captionnya bukan untuk meminta kerohiman atau apa pun, saya cuma minta keadilan aja,” ujar Aura.
    “Waktu digusur itu gak ada musyawarah, cuma ada Satpol PP datang,” ujar Aura menjelaskan terkait rumahnya yang dirobohkan.
    Dedi kemudian bertanya bagaimana jika negara meminta agar Aura membayar uang sewa di tanah yang mereka tempati. 
    “Saya balik, tinggal di tanah orang lain harus bayar gak sama yang punya tanah? Kalau saya balik nuntut, pemdanya nya minta tagihan dihitung beberapa tahun ke belakang bayar tiap tahun,” ujar Dedi.
    “Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, saya miskin atau gak, mampu bayar atau enggak,” ujar Aura.
    “Kamu miskin gak?” tanya Dedi.
    “Iya, saya mengakui,” ujar Aura.
    “Kenapa miskin pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan? kan kamu merasa miskin. kenapa orang miskin gak merasa prihatin?” ujar Dedi.
    Aura kembali menegaskan bahwa dia tidak menolak kebijakan melarang perpisahan, tapi dia ingin perpisahan tetap diperbolehkan asal dengan biaya yang kecil.
    “Apa pun itu saya mendukung, cuma jangan dihapus, Pak, gak semuanya bisa terima. Terus kalau wisuda dihapus, dan bapak juga minta pajak saya, saya miskin,” ujar Aura.
    “Bukan minta pajak, saya balik, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin itu prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk masa depan, bisnis, pengembangan mandiri, lah ini rumah gak punya, tinggal di bantarang sungai,” ujar Dedi.
    Dalam forum tersebut, mayoritas warga menyatakan setuju dengan kebijakan penghapusan acara wisuda dan study tour karena alasan keadilan dan keringanan biaya.
    Dedi tetap menawarkan solusi, yaitu membolehkan siswa mengadakan acara perpisahan secara mandiri tanpa melibatkan sekolah, agar tidak ada pungutan resmi yang membebani orangtua maupun sekolah.
    “Bikin aja sendiri, kumpul-kumpul teman, tapi jangan melibatkan sekolah,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yayasan Bodong Kebagian Miliaran, Dana Hibah Pendidikan Dihentikan!

    Yayasan Bodong Kebagian Miliaran, Dana Hibah Pendidikan Dihentikan!

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama.

    Keputusan ini diambil setelah ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaan dana yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan, namun justru diselewengkan.

    “Saya tidak ingin dana hibah hanya dinikmati segelintir pihak. Ini harus dihentikan dulu. Ke depan, bantuan akan diberikan berdasarkan program pembangunan yang terukur, bukan karena kedekatan politik atau sekadar aspirasi,” tegas Dedi saat memberikan keterangan di Bandung, Minggu (27/4) kemarin.

    Dedi mencontohkan kasus mencengangkan di mana sebuah yayasan pendidikan yang belum terverifikasi bisa mendapatkan kucuran dana hingga miliaran rupiah, padahal tidak jelas penggunaannya.

    BACA JUGA: Atasi Kemacetan, Dedi Mulyadi Janjikan Bangun Underpass Pasar Citayam Kota Depok di 2026

    Temuan seperti ini membuat sistem hibah terkesan tidak adil dan rawan disalahgunakan.

    Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar akan menunggu proses verifikasi institusi pendidikan yang kini sedang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jabar.

    “Langkah ini sudah mendapat dukungan penuh dari DPRD Jabar,” tambahnya.

    Meski begitu, Dedi tetap membuka peluang bantuan untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kemenag kabupaten/kota, asalkan memiliki data siswa yang jelas dan akuntabel.

    BACA JUGA: Jaga Iklim Investasi, Satgas Anti Premanisme Bentukan Dedi Mulyadi di Dukung Ketua Komisi III DPR RI

    “Kalau ada madrasah yang memang butuh dan datanya jelas, Pemprov siap bantu. Tapi saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Data resmi dari Kemenag Jabar yang akan jadi acuan,” kata Dedi.

    Tak hanya soal dana, Dedi juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh di dunia pendidikan Jabar, termasuk sistem penerimaan siswa baru yang kerap menimbulkan polemik, khususnya di jenjang SMA dan Madrasah Aliyah.

  • 5 Populer Regional: Remaja Ngotot Minta Perpisahan Sekolah- Camat Padang Selatan Digerebek Istri Sah – Halaman all

    5 Populer Regional: Remaja Ngotot Minta Perpisahan Sekolah- Camat Padang Selatan Digerebek Istri Sah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berita populer regional dimulai dari aksi seorang remaja putri ngoto meminta perpisahan sekolah diadakan.

    Ia bahkan sempat berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi dalam pertemuan tersebut menegaskan perpisahan sekolah memberatkan orang tua siswa.

    Kemudian ada Camat Padang Selatan, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), digerebek oleh istri sah.

    Pria bernama Anhal Mulya Perkasa alias AMP tertangkap basah berduaan dalam rumahnya bersama seorang staf perempuan.

    Kasus ini berbuntut panjang karena AMP langsung dinonaktifkan guna pemeriksaan lebih lanjut.

    Berikut rangkuman berita populer regional selengkapnya selama 24 jam di Tribunnews.com:

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyentil seorang gadis remaja dan ibunya yang bersikeras ingin diadakan perpisahan untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat.

    Keinginan itu disampaikan remaja tersebut saat hadir bersama sang ibu dan warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang rumahnya dibongkar.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggusur ratusan rumah yang dibangun di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut.

    Gadis remaja dan sang ibu termasuk salah satu warga yang rumahnya digusur karena dibangun di bantaran sungai.

    “Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan,” kata si gadis remaja yang baru lulus SMA, dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang pada Sabtu (26/4/2025).

    Dedi lantas mengingatkan, selama ini sekolah selalu memungut biaya perpisahan kepada orang tua murid.

    Hal itu dinilai Dedi memberatkan sebab tak sedikit orang tua yang berutang untuk membayar kegiatan perpisahan atau study tour sekolah.

    Gadis remaja itu juga mengakui, pembayaran biaya perpisahan cukup membebani orang tuanya.

    Baca selengkapnya.

    KISAH MBAH TUPON – Mbah Tupon, korban dugaan mafia tanah, di rumahnya setelah cari pakan ternak, Sabtu (26/4/2025). Nasib pilu menimpa Mbah Tupon (68) seorang warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  (TribunJogja.com)

    Nasib pilu menimpa Tupon atau akrab disapa Mbah Tupon (68) seorang warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

    Pada usia senjanya Mbah Tupon terpaksa harus berhadapan dengan mafia tanah. 

    Tanah seluas 1.655 meter persegi miliknya, beserta rumahnya dan rumah sang anak terancam disita bank.

    Mbah Tupon yang kesehariannya bekerja sebagai petani itu diduga menjadi korban mafia tanah yang mengubah sertifikat miliknya.

    Kisah Mbah Tupon ini pun dibagikan ke sosial media dan viral hingga mendapat atensi dari DPC Gerindra Sleman. 

    Bermula dari Jual Beli Tanah 

    Kisah ini bermula pada tahun 2020 saat Tupon ingin menjul sebagian tanah miliknya, yaitu 298 meter persegi dari total 2.100 meter persegi. 

    Tanah itu dijual pada sosok bernisial BR. 

    Tanah tersebut dijual Rp 1 juta per meter.

    Baca selengkapnya.

    PENCARIAN IPTU TOMI MARBUN – Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, yang dinyatakan hilang saat mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Operasi intensif ini dimulai sejak Rabu (23/4/2025). (HO/Tribunnews.com)

    Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 masih melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, yang dinyatakan hilang saat mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    Sebanyak tiga jenderal Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra Perkasa Jomantara, dan Karobinops Stamaops Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis ikut terjun dalam pencarian.

    Operasi intensif ini dimulai sejak Rabu (23/4/2025). 

    Kapolda Papua Barat memimpin perjalanan darat dari Poskotis Meyado menuju Pos Aju Mayerga. 

    Medan licin, curam, dan penuh risiko menguji ketangguhan tim selama tiga jam perjalanan.

    Keesokan harinya, Kamis (24/4/2025), Kapolda bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju Pos Aju Cempedak. 

    Perjalanan ini menempuh waktu lebih dari sembilan jam berjalan kaki, melewati hutan lebat, rawa-rawa, dan jalur ekstrem lainnya.

    Pada Jumat (25/4/2025), sebanyak 145 personel gabungan dari Tim SAR Korbrimob Polri, Satbrimob Polda Papua Barat, dan Infafis berhasil mencapai titik lokasi dugaan hanyutnya Iptu Tomi. Lokasi tersebut berada di Zona Merah, wilayah rawan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    Tanpa membuang waktu, tim langsung melakukan penyisiran dan pengumpulan data di area tersebut.

    Baca selengkapnya.

    TEMBAK IBU KANDUNG — Gusmadi Wiranata (23), pelaku penembakan ibu kandungnya sendiri, Hely Febriyanti (50). Korban merupakan Pjs Kades Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur. (Dokumen Polisi)

    Seorang mahasiswa berusia 23 tahun, Gusmadi Wiranata, ditangkap setelah menembak mati ibu kandungnya, Hely Febriyanti (50), di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.

    Peristiwa terjadi pada Kamis, 25 April 2025, setelah terjadi pertengkaran di rumah mereka.

    Hely, yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Puskesmas Purwodadi, meninggal dunia akibat luka tembak di paha kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

    Penyebab Pertengkaran

    Menurut pengakuan Gusmadi kepada pihak kepolisian, pertengkaran tersebut dipicu oleh masalah pribadi.

    “Ibu bilang, ‘Jangan anggap aku ibu kamu lagi, aku ini bukan ibu kamu lagi.’ Saya sakit hati mendengarnya,” ucap Gusmadi dengan suara lirih saat dihadapan penyidik.

    Setelah cekcok, Gusmadi mengambil senjata api milik ayahnya, yang menjabat sebagai Kepala Desa, dan menembakkan satu peluru ke arah ibunya.

    Setelah kejadian, Gusmadi melarikan diri dan membuang senjata api tersebut di dekat kolam belakang rumah.

    Saat ditangkap, ia mengungkapkan penyesalannya.

    “Saya sangat menyesal, kenapa bukan saya saja yang mati. Saya sering bertengkar dengan ibu, ibu juga sering bertengkar dengan papa,” katanya sambil menunduk.

    Baca selengkapnya.

    CAMAT DIDUGA SELINGKUH – (Kiri) Foto AMP, camat Padang Selatan yang diunduh dari padang.go.id pada Minggu (27/4/2025) dan (Kanan) Ilustrasi perselingkuhan. Berikut fakta-fakta Camat Padang Selatan digerebek istri sah saat berduaan dengan stafnya. (Kolase: IMCNews.ID dan lama.padang.go.id)

    Kasus dugaan perselingkuhan melibatkan Camat Padang Selatan , Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), bernama Anhal Mulya Perkasa alias AMP.

    Ia digerebek istri sah saat berduaan dengan stafnya.

    Sang camat dan stafnya kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya.

    Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Padang sedang mendalami dugaan perselingkuhan keduanya.

    Berikut fakta-fakta Camat Padang Selatan digerebek istri sah saat berduaan dengan stafnya, dirangkum dari TribunPadang.com, Minggu (27/4/2025):

    Berawal kecurigaan istri

    Penggerebekan berawal saat istri AMP pulang kampung bersama anak-anaknya.

    Sementara, AMP tidak ikut dan tidur di rumah pribadinya di kawasan Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

    Ketika hendak pergi, istri AMP sudah merasa curiga dengan gelagat suaminya sejak awal.

    Sesampainya di kampung halaman, istri AMP memendam rasa penasaran.

    Baca selengkapnya.

    (Tribunnews.com)

  • Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    “Peresmian nama baru pun saya tidak dengar ada acara khusus,” ujar Chaidir.

    Sementara itu, Budayawan Cirebon Mustakim Asteja mengatakan, gedung negara sudah lebih dari dua kali ganti nama. Sebelumnya pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut bernama Residentwoning Tangkil Cheribon.

    Saat Indonesia sudah merdeka, gedung tersebut berubah nama menjadi Gedong Karesidenan Cirebon, kemudian berganti lagi menjadi Gedung Negara Karesidenan Cirebon.

    Pada zaman Gubernur Ridwan Kamil, gedung tersebut berganti nama menjadi Creative Center Ahmad Juhara. Kemudian di era Gubernur Dedi Mulyadi saat ini berganti nama Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata.

    “Mantep ceritae sejarahe nambah dawa (mantap ceritanya sejarahnya semakin panjang),” ujar Mustakim.

    Pustakawan Kasultanan Kanoman Cirebon Farihin menilai adanya miskomunikasi antara pemimpin daerah dengan sebagian seniman dan budayawan Cirebon. Namun, kata dia, dilihat dari penamaan gedung tersebut, ia mencoba memahami alasan Dedi Mulyadi mengganti nama.

    Diperkirakan, pergantian nama gedung creative center menjadi Bale Jaya Dewata karena penyesuaian dengan nama Jalan Siliwangi yang juga terdapat tempat bersejarah yakni Balai Kota Cirebon. Ia menjelaskan, Jaya Dewata adalah nama lain dari Prabu Siliwangi selain Raden Pamanah Rasa, Rajasunu dan nama lainnya berdasarkan catatan sejarah.

    “Kalau gelar resminya Prabu Guru Dewataprana, nama ayahnya Dewa Niskala. Kalau dari asal usul penamaan, sepertinya nama Bale Jaya Dewata ini ide langsung dari Pak Gubernur yang memahami tentang sosok Prabu Siliwangi,” ujarnmya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan lima kantor gubernur di berbagai wilayah di Jawa Barat. Keputusan ini didasarkan pada lima karakter budaya yang ada di provinsi tersebut, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi).

    “Jawa Barat memiliki lima karakter budaya, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi),” ujar Dedi Mulyadi mengutip jabarprov.go.id.

    Kelima wilayah ini pada masa lalu dikenal sebagai wilayah karesidenan atau wilayah administratif di bawah gubernur. Untuk memperkuat pelayanan dan akses masyarakat, eks kantor karesidenan tersebut kini diaktifkan kembali sebagai kantor wilayah gubernur.

    Adapun sebutan untuk kantor gubernur di lima wilayah tersebut adalah Bale Pakuan Padjadjaran di Wilayah Bogor, Bale Sri Baduga di Wilayah Purwakarta, Bale Jaya Dewata di Wilayah Cirebon, Bale Dewa Niskala di Wilayah Priangan Garut, dan Bale Pakuan di Wilayah Bandung Raya.

    Masing-masing kantor wilayah ini melayani sedikitnya tiga hingga lima kabupaten/kota yang berdekatan, guna memastikan pelayanan pemerintahan lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.