Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, vasektomi semestinya tidak dipaksakan untuk menjadi syarat menerima bantuan sosial sebagaimana usul Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
.
Menurut
Gus Ipul
, sapaan akrabnya, kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memaksa karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.
“Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ujar Gus Ipul kepada
Kompas.com
, Sabtu (3/5/2025).
“Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” lanjut dia.
Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.
Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” kata Gus Ipul mencontohkan.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.
Ia menyatakan masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji lebih lanjut usulan Kang Dedi Mulyadi dari berbagai sisi—baik dari perspektif agama, HAM, maupun efektivitas sosial.
“Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul.
“Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Mulyadi
-
/data/photo/2025/05/02/681448497d268.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa")
Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa
-
Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi
GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.
“Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.
Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.
“Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.
“Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.
Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
“Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
“Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
-
Turunkan Anggaran Iklan Jabar, Dedi Mulyadi: Hari Ini Banyak Dibaca Orang Bandung 3 Mei 2025
Turunkan Anggaran Iklan Jabar, Dedi Mulyadi: Hari Ini Banyak Dibaca Orang
Editor
KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers tetap kuat, meskipun anggaran belanja iklan media massa dalam
APBD
2025 mengalami penurunan.
Menurut Dedi Mulyadi, keberpihakan terhadap media tidak harus diukur dari besar kecilnya alokasi dana untuk kerja sama iklan, tetapi juga dari sikap transparan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media? Kan tidak,” kata Dedi di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota
Bandung
, Jumat (2/5/2025).
Ia menjelaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap media tecermin dari keterbukaan informasi yang disampaikan secara rutin kepada wartawan.
“Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat,” ucapnya.
Dedi menegaskan, meski anggaran belanja iklan dipangkas signifikan, hal itu tidak berdampak pada eksistensi berita tentang Jawa Barat.
Ia bahkan menilai bahwa pemberitaan mengenai
Jabar
tetap menonjol secara nasional.
“Dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar, ini apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang? Menurut saya, hari ini malah banyak yang dibaca orang,” tutur Dedi.
Menanggapi sindiran dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebutnya sebagai “Gubernur Konten”, Dedi meresponsnya.
Ia menyebut bahwa konten yang ia produksi justru membantu menekan belanja iklan pemerintah secara signifikan.
“Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” ujarnya.
(Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Dedi Mulyadi Dijuluki ‘Gubernur Konten’, Pendapatan YouTube Tembus Miliaran
FAJAR.CO.ID, JAWA BARAT– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belakangan ini selalu menjadi sorotan publik, dengan deretan kebijakannya.
Sikap Dedi Mulyadi juga disorot ketika beradu argument dengan seorang remaja bernama Aura Cinta yang menuntut kebijakan penggusuran rumah dan wisuda SMA.
Baru-baru ini yang menyangkut syarat menerima bantuan sosial, yakni mewajibkan vasektomi kepada laki-laki.
Menyandang jabatan sebagai nomor satu Jawa Barat, tentu kebijakannya menuai pro dan kontra.
Di lain sisi, yang baru-baru ini disoroti hingga beberapa warganet menyebutnya sebagai Gubernur Konten, karena kerap kali membagikan aktivitasnya di laman YouTube.
Aktivitas sebagai YouTuber telah ditekuni bahkan sebelum terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, dan telah memiliki 6,4 juta pengikut.
Menurut laman Social Blade, sejak tahun 2017, Dedi Mulyadi berhasil meraup tontonan lebih dari 1,9 miliar.
Jumlah orang yang menonton ini dihasilkan dari unggahan dengan jumlah lebih dari 4.000 video.
Banyak yang kemudian penasaran dengan total pendapatan yang diperoleh Dedi Mulyadi dari kanal YouTube miliknya.
Menurut laporan Social Blade, kanal YouTube Dedi Mulyadi ditaksir mendapatkan penghasilan sekitar USD38.000 hingga USD604.000, yang setara dengan Rp644 juta hingga Rp10,23 miliar setiap bulannya.
Pendapatan ini diduga bisa melampaui gaji Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yakni Rp3 juta per bulan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000.
Ada pula biaya tunjangan operasional kepala daerah yang disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 3 miliar per bulan., di mana merujuk pada PAD Jawa Barat tahun 2023
-
Siswa yang Dikirim ke Barak Militer Sudah Izin Orang Tua, Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Mampu Mendidik – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa nakal yang dikirim ke barak militer sudah mendapatkan izin dari orang tua.
Pasalnya mereka yang didaftarkan program pembinaan di barak militer adalah siswa yang kenakalannya sudah mengarah pada tindakan kriminal.
Selain itu mayoritas orang tua para siswa nakal ini sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik.
“Kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik,” kata Dedi dilansir tayangan Indonesia Update Kompas TV, Jumat (2/5/2025).
Dedi menekankan, jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka pihaknya tak akan menerima siswa tersebut ikut program pembinaan ini.
“Artinya bahwa yang diserahkan adalah siswa yang oleh orang tuanya tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik.”
“Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima,” tegas Dedi.
Lebih lanjut Dedi buka suara terkait biaya operasional pembinaan siswa di barak militer ini.
Sebagai Gubernur Jabar, Dedi mengaku ia ikut mendukung biaya operasional program ini.
Selain itu, ada juga Bupati Purwakarta yang ikut mendukung biaya operasionalnya.
“Ya sementara ini saya support dari bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support.”
“Tetapi mungkin dalam perubahan anggaran nanti dimasukkan dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu,” imbuh Dedi.
Janji Disdik Jabar
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar), Deden Saepul Hidayat, memastikan program pembinaan di barak militer siap dilaksanakan mulai hari ini, Jumat (2/5/2025).
Nantinya program pendidikan pembinaan di barak militer ini akan diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah atau nakal.
Terkait program sekolah formal siswa, Deden memastikan nantinya tetap ada pendampingan dari sekolah masing-masing dan Disdik Jabar.
“Ini untuk memastikan bahwa para siswa tidak tertinggal dalam hal materi pelajaran di sekolahnya,” kata Deden Saepul Hidayat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (1/5/2025).
Tak hanya itu, Deden juga menegaskan, selama mengikuti pembinaan di barak militer, siswa tetap belajar materi pelajaran sekolah.
Disdik Jabar juga akan memastikan kurikulum sekolah serta kurikulum pendidikan militer bisa berjalan secara kolaboratif.
Akan ada juga indikator yang ditetapkan untuk menilai apakah siswa bermasalah ini sudah benar-benar berubah perilakunya atau belum.
Jika sudah bisa berubah perilakunya, maka siswa bisa dinyatakan siap dikembalikan ke orang tua.
“Kurikulum pendidikan militer yang disiapkan oleh TNI akan membantu memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa yang mengikuti program tersebut.”
“Kurikulumnya kolaborasi antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan TNI, bahkan ada indikator yang ditetapkan ketika siswa ini dinyatakan sudah berubah, sehingga siap dikembalikan ke orang tua,” jelas Deden.
Deden juga menjelaskan, kurikulum yang disiapkan TNI dalam program itu bertujuan untuk memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa, sehingga berubah menjadi lebih baik.
Ia pun berharap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kenakalan remaja di Jabar, sehingga meminta dukungan dari seluruh elemen.
“Dukungan dari semua elemen ini sangat dibutuhkan untuk mengontrol anak-anak yang telah mengikuti program tersebut, sehingga tidak kembali bermasalah,” tutur Deden.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Nina Yuniar)
-
Putus Rantai Kemiskinan PNM Tebar 2.800 Beasiswa Jenjang Pendidikan SD Hingga Sarjana – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Bukan hanya berdampak pada kualitas hidup generasi saat ini, kemiskinan juga berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai kemiskinan antargenerasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,4 juta jiwa. Kurangnya akses terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat mobilitas sosial, membuat individu sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sebagai Lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen untuk mendorong mobilitas ekonomi melalui program pendampingan dan pembiayaan.
Meski upaya ini telah berhasil membantu nasabah ‘naik kelas,’ PNM menyadari pentingnya intervensi langsung terhadap anak-anak nasabah sebagai generasi penerus, agar dampak keberlanjutan dapat dirasakan secara utuh.
Oleh karena itu, pada tahun 2025, PNM melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan beasiswa kepada 2.800 anak nasabah yang terbagi dalam dua batch.
Beasiswa ini mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA sederajat, serta program Strata 1 (S1). Selain itu, PNM juga telah menghadirkan Ruang Pintar di 132 titik di seluruh Indonesia.
Fasilitas ini menjadi pusat pembelajaran dan pendampingan bagi anak-anak usia sekolah, dengan pendekatan kurikulum yang dikemas secara menyenangkan dan interaktif.
Dilengkapi dengan teknologi digital, Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengatakan, Ruang Pintar diharapkan mampu menjadi katalisator peningkatan literasi dan minat belajar anak-anak di lingkungan prasejahtera.
“Kami berharap anak-anak nasabah PNM dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Arief.
Melalui berbagai inisiatif ini, lanjut Arief, PNM ingin memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti di satu generasi saja, melainkan berkelanjutan dan berdampak lintas generasi mewujudkan keluarga nasabah yang tidak hanya sejahtera hari ini, tetapi juga di masa depan.
“Kami meyakini bahwa dengan Pendidikan mampu menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan. Program beasiswa ini merupakan bentuk komitmen PNM untuk mendampingi nasabah tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam menyiapkan generasi penerus yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.
-
Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja
GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa metode vasektomi pada pria dan tubektomi pada perempuan hukumnya haram.
“MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa pemandulan permanen, vasektomi bagi laki-laki, tubektomi bagi perempuan yang tak mungkin disambung kembali untuk bisa pembuahan, itu hukumnya haram,” ucap KH Cholil kepada VIVA, Jumat 2 Mei 2025.
KH Cholil menyampaikan bahwa Islam tidak melarang pengaturan jarak kehamilan, selama bersifat sementara dan bertujuan kesehatan, seperti penggunaan pil KB atau Intrauterine device (IUD).
“Yang boleh adalah mengatur jarak kehamilan, seperti menggunakan pil dalam waktu tertentu atau IUD yang memungkinkan suatu saat bisa dibuka lagi,” tambahnya.
Lebih lanjut, KH Cholil menolak logika bahwa kemiskinan bisa diberantas dengan mengurangi jumlah anak lewat pemandulan. Menurutnya, solusi kemiskinan seharusnya ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bukan dengan memutus kemampuan reproduksi warga.
“Penyelesaian soal kemiskinan itu bukan dengan cara memandulkan. Kalau mengatur jarak kehamilan demi kesehatan, agar tidak stunting, saya setuju. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, harusnya dengan membuka lapangan kerja, pelatihan yang cukup, itu solusinya,” tegasnya.
Selain itu, beliau juga mendorong optimalisasi dana sosial dan program CSR dari perusahaan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, ketimbang membatasi hak biologis mereka.
“Kalau orang miskin kemudian dimandulkan, bukan berarti tidak ada orang miskin. Kalau tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja, maka kemiskinan tetap ada,” tuturnya.
Sebagai informasi, pernyataan KH Cholil ini muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).
Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, pada Senin 28 April 2025 lalu.
Menurut Dedi, banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang sangat banyak, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Ia mencontohkan beberapa keluarga yang ia temui langsung, memiliki 10 hingga 22 anak.
“Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak. Saya bertemu orang tuanya yang lagi di kontrakan, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ibunya hamil lagi anak ke-11,” kata Dedi, dikutip dari Antara.
-
Hercules Peringatkan Gatot Nurmantyo Tak Cawe-cawe soal Sutiyoso: Jangan Ganggu, Saya Tak Takut Anda – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, memberikan peringatan keras kepada mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Pasalnya, Gatot Nurmantyo cawe-cawe dalam permasalahan Hercules dengan Purnawirawan TNI, Sutiyoso.
“Aku gak salah dengan Pak Gatot lo. Sampai bicara aku premanisme, (aku) kurang ajar, aku salah apa Pak Gatot?”
“Tapi Gatot, Saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak menghargai Anda,” kata Hercules, dilansir YouTube GRIB TV pada Jumat (2/5/2025).
Menurut Hercules, Gatot Nurmantyo berlebihan menggambarkan dirinya sebagai sosok preman bengis.
Hercules merasa heran, sebab ia sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Gatot Nurmantyo.
Namun, sang mantan Panglima TNI itu begitu geram terhadap dirinya.
“Jadi kenapa kok Anda bisa begitu terhadap saya? Bengis banget gitu lho, aku salah apa?”
“Pak Gatot yang aku hormati dan aku muliakan, mantan Panglima TNI saya sedih lho, Anda bisa luar biasa geram kayak saya punya kesalahan. Aku juga manusia biasa, di sini memperbaiki diri menjadi baik,” tanya Hercules.
Hercules pun ingin agar Gatot Nurmantyo tidak ikut campur dalam masalah yang sedang dihadapinya.
“Pak Sutiyoso aja diam aja, Pak Gatot kayak kebakaran jenggot. Jadi saya sedih saja, Pak Gatot (memperlakukan saya seperti) saya punya dosa ke Pak Gatot.”
“Saya tidak sebut nama Pak Gatot lho, tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya,” ujar Hercules.
Hercules berharap Gatot Nurmantyo bisa mengoreksi pernyataannya, begitu juga ia yang mengoreksi perkataannya kepada Sutiyoso.
“Jika memaafkan kita saling memaafkan,” ucap Hercules.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo marah besar dengan Hercules, karena telah menghina Sutiyoso.
Ia pun meluapkan kemarahannya kepada Hercules karena ingin membela Sutiyoso.
Gatot Nurmantyo mengatakan ucapan Hercules yang menyebut Sutiyoso bau tanah, sangatlah tidak sopan.
Menurutnya, Hercules telah menghina Sutiyoso serta Kopassus, terlebih Sutiyoso sempat menjabat sebagai Wadanjen Kopassus pada 1992.
“Satu, kau (Hercules) menghina pensiunan Kopassus. Hei, maka kau juga menghina Presiden saya. Jenderal Prabowo itu, Komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrad, presiden saya, kau bilang bau tanah lagi?”
“Yang sopan bicara. Para purnawirawan itu, tidak ada satupun kata akan menghianati negara. Justru mendukung,” kata Gatot Nurmantyo baru-baru ini yang kemudian beredar di media sosial, Rabu (30/4/2025).
Amarah Gatot Nurmantyo makin memuncak terhadap Hercules.
Gatot mengecam aksi Hercules bersama GRIB selama ini yang dianggap lebih sebagai kelompok preman dibanding ormas.
Ia bahkan mempertanyakan di mana otak Hercules atas semua perkataannya dan aksinya bersama kelompok GRIB.
“Ingat kau dulu DPO, kau bisa ke Jakarta pakai apa. Sudah purnawirawan juga yang bawa kau ke sini.”
“Kok ngomong seenaknya kayak begitu. Tidak sopan. Sudah Jadi Raja Kau?” tegas Gatot Nurmantyo sambil menunjuk ke arah kamera.
Mantan KSAD itu juga menyinggung Hercules adalah seorang preman yang mengenakan pakaian ormas.
“Kamu itu adalah preman yang memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan bahwa kau itu preman,” ujar Gatot Nurmantyo.
Gatot memberikan contoh, salah satunya soal dukungan GRIB kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Di Jawa Barat kau mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIB, pertama mencintai dulu GRIB, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu!” kata Gatot Nurmantyo.
Menurut Gatot Nurmantyo, gubernur, bupati, wali kota harus mencintai rakyat terlebih dahulu karena mereka mendapat mandat dari rakyat dan yang memilih adalah rakyat.
Gatot Nurmantyo memohon maaf karena nada ucapannya yang keras tersebut.
“Tapi dengan preman, saya harus bicara terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman,” jelas Gatot Nurmantyo.
Gatot Nurmantyo pun meminta Hercules tidak boleh mengatakan Sutiyoso bau tanah.
“Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit, panjang umur sampai pensiun, menyelesaikan tugas,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rakli Almughni)
-
10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung
Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, menegaskan akan melakukan audit menyeluruh
dana hibah
yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam empat tahun terakhir.
Langkah ini mencakup dana hibah sebesar Rp 45 miliar yang diterima oleh yayasan milik keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat,
UU Ruzhanul Ulum
.
Dalam keterangannya kepada
Kompas.com
, Dedi menyatakan bahwa semua dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit.
”
Dana hibah
4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh,” kata Dedi kepada via telepon, Jumat (2/5/2025).
Saat ditanya apakah termasuk hibah Rp 45 miliar ke yayasan keluarga mantan Wagub
Uu Ruzhanul Ulum
, Dedi menyatakan semua penerima hibah akan diaudit.
“Kita tidak berbicara orang, lembaga, atau golongan. Semua penerima hibah harus diaudit,” tandas Dedi.
Dedi menambahkan bahwa meskipun sebelumnya audit telah dilakukan, biasanya hanya berdasarkan sampel. Namun, kali ini audit akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
“Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total,” tegas Dedi.
Yayasan Al-Ruzhan yang berafiliasi dengan keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, tercatat menerima dana hibah senilai lebih dari Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 2020–2024.
Dana tersebut dialirkan ke berbagai lembaga pendidikan di bawah yayasan, seperti SMK dan STAI Al-Ruzhan di Manonjaya, Tasikmalaya.
Berikut rincian penerimaan hibah:
2020: SMKS Al-Ruzhan dan SMK Al-Ruz’han menerima total Rp 659,4 juta dari Dinas Pendidikan Jabar.
2021: STAI Al-Ruzhan memperoleh hampir Rp 10 miliar untuk proyek infrastruktur dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
2022–2023: STAI Al-Ruzhan mendapat Rp 30 miliar dari Biro Kesra untuk pembangunan gedung kampus; Pondok Pesantren Al-Ruzhan menerima Rp 2,5 miliar.
2024: SMK Al-Ruzhan menerima tambahan Rp 2 miliar.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran hibah karena dikhawatirkan ada kecenderungan bantuan diberikan kepada lembaga yang memiliki kedekatan politik. Ia menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Ketua I STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha, menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan ke bagian Public Relations (PR). Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski isu hibah menjadi sorotan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, MUI: Haram! – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat menuai polemik.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, ikut menyoroti polemik itu.
Menurut KH Asrorun Niam, vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen.
Hal itu sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.
“Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkap Guru Besar UIN Jakarta itu seperti dilansir di situs resmi MUI, Jumat (2/5/2025).
Dia menyampaikan, Komisi Fatwa MUI menyatakan hukum vasektomi adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat, sesuai hasil Ijtima Ulama tersebut.
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa di dalam forum tersebut para fakih Islam mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah-kaidah ushul fiqih terkait metode kontrasepsi yang dikenal sebagai medis operasi pria (MOP).
“Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang. Namun, dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) maka hukum bisa menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu,” kata ulama yang akrab disapa Kiai AMA tersebut.
Kelima syarat itu yang pertama adalah vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam. Kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.
“Ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula. Keempat, tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya. Kelima, vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap,” ujar dia.
Kiai AMA menegaskan hukum keharaman vasektomi tetap berlaku hingga kini.
Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma.
“Karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula,” tegasnya.
Meski begitu, Kiai AMA mengakui perkembangan teknologi medis yang memungkinkan terjadinya rekanalisasi.
Akan tetapi, tingkat keberhasilan operasi tersebut tetap bergantung pada banyak faktor, sehingga tidak menjamin kesuburan kembali seperti semula.
Apalagi, Kiai AMA menerangkan rekanalisasi membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal daripada vasektomi.
Oleh karena itu, MUI meminta kepada pemerintah agar tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal.
“Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasikan vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya,” tegasnya.
MUI juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk membangun keluarga yang bertanggung jawab, sehat, dan unggul, serta tidak melupakan tugas menyiapkan generasi penerus bangsa.
Kiai AMA menegaskan penggunaan alat kontrasepsi harus bertujuan untuk mengatur keturunan (tanzhim al-nasl), bukan untuk membatasi secara permanen (al-nasl), apalagi sebagai dalih gaya hidup bebas yang menyimpang dari ajaran agama.