Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    TRIBUNJATENG.COM, SURABAYA – Tak hanya Khofifah Indar Parawansa, ketiga pelaku ini ternyata juga membuat video hoaks atas nama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Modusnya pun sama, yakni menawarkan sepeda motor seharga Rp500 ribu tanpa COD.

    Video hoaks tersebut pun disebarluaskan pelaku melalui beberapa platform media sosial, khususnya TikTok.

    Polda Jatim menangkap tiga warga Pangandaran, Jawa Barat karena menyebarkan video hoaks atas nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

    Tiga tersangka yang ditangkap adalah HMP (22), AH (34), dan UP (24).

    Mereka mengedit video bergambar wajah Khofifah sedang berbicara sesuai narasi yang mereka buat.

    “Di sini, kalau dilihat menurut keterangan tersangka, mereka mengedit video Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI),” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).

    Video asli menunjukkan Khofifah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat mengunjungi tempat wisata di momentum libur Lebaran 2025.

    Sementara narasi yang diedit dalam video palsu, Khofifah menawarkan motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat Jawa Timur tanpa COD dengan surat-surat lengkap atas nama pribadi.

    “Narasi video diubah menjadi penawaran murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur.”

    “Kemudian video ini juga diunggah ke platform TikTok untuk menjerat korban agar mentransfer uang,” jelasnya.

    Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video TikTok serupa dengan narasi penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Di sini juga dijelaskan sebagai teknik manipulasi media baik rupa gambar, video, dan suara yang menggunakan Artificial Intelligence untuk meniru seseorang,” terangnya.

    Tiga tersangka tersebut dijerat tindak pidana ITE terkait manipulasi data (deepfake) video pernyataan kepala daerah melalui media sosial yang digunakan untuk melakukan penipuan.

    Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Raden Bagoes Wibisono Handoyo menjelaskan bahwa para tersangka mendapatkan keuntungan Rp87.600.000 dari korban yang tertipu video palsu tersebut.

    “Untuk jumlah korban yang kami ketahui, ada 100 orang dan para korban yang diperiksa ada 17 saksi.”

    “Para tersangka menjalankan aksinya selama 3 bulan,” pungkasnya.

    Tersangka dijerat Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 dan atau Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar. (*)

  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Pria Harus KB Agar Bisa Dapat Bansos

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Pria Harus KB Agar Bisa Dapat Bansos

    TRIBUNJATENG.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan KB pria jadi syarat menjadi penerima bantuan sosial atau bansos.

    Hal itu disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat.

    Dikutip dari Kompas.com, alasan Dedi mengusulkan hal itu karena banyak keluarga prasejahtera yang memiliki anak banyak.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak,” ucap Dedi dikutip dari Kompas.com.

    Ia menekankan bahwa jangan hanya wanita yang menanggung beban reproduksi.

    “Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” ujarnya.

    Untuk bisa memastikan kebijakan itu, Dedi menekankan pentingnya integritas data penerima bantuan sosial dengan rata.

    Data kependudukan harus mencantumkan informasi mengenai status kepersertaan KB tiap individu atau keluarga.

    “Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” kata Dedi,”

    KB yang disarankan sendiri adalah vasektomi.

    Yaitu tindakan kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran vas deferens (saluran yang membawa sperma dari testis).

    Sehingga mencegah sperma keluar saat ejakulasi.

    (*)

  • Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu Nasional 29 April 2025

    Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu Nasional 29 April 2025

    Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menanggapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri
    Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua (ortu) siswa.
    “Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” kata Abdul Mu’ti usai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, dilansir
    ANTARA
    , Selasa (29/4/2025).
    Menurut Abdul Mu’ti, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan
    pendidikan
    mereka.
    Di samping itu, kata dia, kegiatan wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang tua murid yang tetap tidak dapat hadir saat kegiatan wisuda.
    Karena itu Mendikdasmen berpendapat pelaksanaan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.
    “Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” tutur Mu’ti.
    Sebelumnya
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
    pada Sabtu (26/4) berdebat dengan seorang remaja yang menyebut baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara. Dedi dan si remaja berdebat soal pelarangan sekolah menggelar wisuda.
    Remaja tersebut mengkritik kebijakan pelarangan wisuda sebab dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan.
    Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah.
    “Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi.
    Gubenur Jabar itu mengatakan bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Ia juga menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Kebijakan ini didorong agar memastikan bantuan pemerintah bisa didistribusikan dengan adil dan merata.

    “Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki,” ucap dia dalam agenda Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, dikutip dari ANTARA, Selasa (29/4/2025).

    Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi, akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasangi listri tapi harus KB dulu,” ucap Dedi seraya menegaskan bahwa laki-laki yang harus KB.

    Apa itu vasektomi?

    Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan memotong atau mengikat saluran vas deferens (saluran yang membawa sperma dari testis). Prosedur ini mencegah sperma keluar saat ejakulasi, sehingga pria tidak dapat membuahi sel telur.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (SIGA BKKBN) tahun 2022, jumlah keikutsertaaan pria yang ikut program KB vasektomi hanya 3,27 persen dari target 5 persen.

    Dikutip dari Mayo Clinic, vasektomi tidak mempengaruhi seksualitas pria dan tidak menyebabkan impoten. Setelah dilakukan vasektomi, seorang pria masih dapat ereksi dan cairan ejakulasi tidak akan mengandung sperma.

    Vasektomi adalah pilihan alat kontrasepsi yang aman bagi pria dan efektif mencegah kehamilan. Vasektomi merupakan operasi rawat jalan dengan risiko komplikasi atau efek samping yang rendah.

    (kna/kna)

  • Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang pelaksanaan wisuda untuk siswa sekolah karena dianggap tidak sesuai dan berlebihan. 

    Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai wisuda tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan orang tua dan tidak dilakukan secara berlebihan.

    Kebijakan Larangan Wisuda Menuai Pro Kontra

    Larangan wisuda yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi memicu beragam reaksi dari masyarakat. 

    Sebagian mendukung langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban biaya orang tua, namun ada pula yang merasa wisuda merupakan momen penting bagi siswa dan keluarga.

    Sikap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan soal wisuda sebaiknya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah. 

    Ia menegaskan, selama kegiatan wisuda tidak memberatkan biaya bagi orang tua dan dilaksanakan atas persetujuan bersama, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

    “Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Abdul Mu’ti usai menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Selasa (29/4/2025).

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan wisuda hanya pantas dilakukan di jenjang perguruan tinggi.  (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Wisuda Sebagai Bentuk Syukur Orang Tua

    Abdul Mu’ti menilai wisuda bisa menjadi momentum sukacita dan rasa syukur orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. 

    Selain itu, ia menyebutkan, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk berinteraksi langsung dengan sekolah.

    “Karena bisa jadi orang tua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya datang saat acara wisuda. Karena itu, menurut saya, kembalikan saja ke masing-masing sekolah,” tambahnya.

    Imbauan Agar Wisuda Tidak Berlebihan

    Meskipun mengizinkan, Abdul Mu’ti mengingatkan agar wisuda tidak dilakukan secara berlebihan. 

    Ia mengimbau agar acara tersebut dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya paksaan kepada orang tua untuk mengeluarkan biaya besar.

    “Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti juga menyarankan agar dalam acara wisuda, tidak perlu diadakan penghargaan wisudawan terbaik, khususnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini. 

    Menurutnya, semua anak di jenjang seperti TK pada dasarnya adalah anak-anak hebat yang tidak perlu dibandingkan.

    “Termasuk kadang-kadang di TK ada wisuda terbaik. Padahal semua anak TK itu baik dan hebat,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi Tegaskan Wisuda Hanya di Perguruan Tinggi

    Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, mengungkapkan alasan di balik pelarangan wisuda untuk siswa sekolah.

    Ia menilai, tradisi wisuda di tingkat TK, SMP, dan SMA tidak lazim di negara lain.

    “Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi.

    Dedi berpendapat bahwa wisuda seharusnya hanya digelar di jenjang perguruan tinggi sebagai tanda kelulusan akademik formal yang signifikan.

    Dengan perbedaan pandangan ini, publik kini menantikan bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan, terutama di tengah harapan agar kegiatan pendidikan tetap berfokus pada esensi belajar tanpa beban biaya yang berlebihan bagi keluarga.

  • 3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga Jawa Barat (Jabar) inisial HMP (34), UP (24) dan AH (34) mendekam di rumah tahanan Mapolda Jatim. Mereka terlibat dalam pembuatan konten video palsu dengan Artificial intelligence (AI) yang mencatut empat gubernur sekaligus.

    Empat gubernur yang dicatut ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Para pelaku mengedit empat video yang seolah keempat kepala daerah itu menawarkan sepeda motor murah.

    “Ketiga pelaku kami tangkap setelah kami mendapat laporan adanya penipuan yang menggunakan video Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence, menjual motor murah,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (28/4/2025).

    Nanang menjelaskan selama menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran yang berbeda. Pelaku HMP bertugas membuat video menggunakan terknologi AI. Selain itu, ia juga bertugas membuat rekening.

    “Selain itu, UP yang mengupload di Medsos serta pelaku AH bertugas menjadi admin Whatsapp (WA),” ungkap Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu.

    Ketiga pelaku, lanjut Nanang, memperoleh keuntungan hasil menipu menggunakan video hoaks Gubernur Jatim sebesar Rp 87 juta. “Keuntungan tersebut diperoleh para pelaku selama tiga bulan melancarkan aksi penipuan ini,” jelas eks Kapolda Kaltim itu.

    Dalam waktu tiga bulan sekitar 100 korban yang sudah menyetorkan uang ke pelaku. “Para korban tersebar diberbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Maluku Utara,” beber Perwira tinggi (Pati) kelahiran Malang, Jawa Timur itu.

    Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    “Ancaman hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 miliar,” jelas Nanang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim mengungkap kasus ini.

    Pihaknya sendiri sudah memasifkan informasi di media sosial bahwa video yang beredar dengan mengatasnamakan Gubernur Khofifah tersebut ialah hoaks.

    “Terima kasih Pak Kapolda Jatim atas pengungkapan kasus ini. Kami terus bersinergi dengan kepolisian untuk menangkal maupun melawan hoaks di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meluncurkan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Barat di Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat pada Senin (28/4/2025).

    Mendes Yandri mengharapkan desa-desa di Jawa Barat segera menuntaskan pelaksanaan Musdesus ini untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen percepatan pembangunan desa.

    Kementerian Desa PDT mendapat tugas dari Inpres Nomor 9 tahun 2025 untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa dan membantu pengadaan lahan untuk Kopdes Merah Putih minimal 20×20 meter persegi.

    “Lahan itu untuk unit usaha pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa, apotek Desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan dan logistik desa,” kata Mendes Yandri.

    Pemerintah Desa Bersama BPD melaksanakan Musdesus untuk membahas, kelembagaan, modal, keanggotan, struktur organisasi dan kegiatan utama Kopdes Merah Putih.

    Peserta Musdesus yaitu Kades dan Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis dan pendamping lainnya.

    Sekali lagi, Mendes Yandri menegaskan jika keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebaliknya, koperasi tersebut akan memperkuat peran BUMDes dalam mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi desa.

    Mendes Yandri menjelaskan bahwa ke depan, hubungan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes akan diatur secara kelembagaan. Koperasi bisa menjadi bagian dari unit usaha BUMDes, atau sebaliknya.

    Pemerintah saat ini tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pengaturan hubungan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih.

    Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga dihadiri Menteri Saifullah Yusuf, Menter Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji.

     

  • Reformasi Dana Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi Diminta Terapkan Sistem Terbuka Berbasis Digital – Halaman all

    Reformasi Dana Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi Diminta Terapkan Sistem Terbuka Berbasis Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengevaluasi dan membenahi penyaluran dana hibah pesantren di APBD 2025. 

    Dia menilai gebrakan ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan publik agar lebih adil dan transparan.

    “Kami mengapresiasi gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam membenahi manajemen dana hibah pesantren. Ini langkah penting untuk memastikan bantuan publik tidak lagi jatuh pada lembaga-lembaga yang itu-itu saja maupun yang memiliki akses politik tertentu,” ujar Rasminto dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

    Ia menilai kebijakan Gubernur Dedi soal adanya yayasan yang menerima hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang statusnya bodong sebagai bentuk evaluasi perbaikan yang wajar dalam tata kelola anggaran pemerintah. 

    “Apa yang diungkapkan Pak Gubernur soal penerima hibah mencapai puluhan miliar rupiah, serta temuan yayasan bodong, merupakan hal wajar dan merupakan realita pahit yang harus dibenahi. Koreksi terhadap ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.

    Rasminto juga mendukung fokus Pemprov Jabar yang akan mengarahkan dana hibah ke madrasah-madrasah kecil yang selama ini kurang mendapat perhatian.

    “Memberikan prioritas kepada madrasah kecil dan lembaga pendidikan berbasis komunitas akan memperluas jangkauan kebermanfaatan hibah, serta memperkecil ketimpangan sosial yang selama ini terjadi,” ucapnya. 

    Ia menilai perlu ada verifikasi dan akreditasi ulang terhadap seluruh lembaga penerima hibah.

    Proses ini, kata dia, idealnya melibatkan Kementerian Agama, akademisi, serta lembaga independen untuk menjamin kredibilitas penerima.

    “Pemprov Jabar perlu membangun sistem digital yang terbuka. Selain itu, penyaluran hibah juga harus berbasis kebutuhan nyata dan kinerja pendidikan, bukan kedekatan politik,” kata Rasminto.

    Ia menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk madrasah kecil, seperti melalui program pendampingan dan bantuan sarana prasarana, agar lembaga pendidikan kecil bisa berkembang setara dan mendukung akses pendidikan. 

    “Prinsipnya, dana hibah ini harus kembali kepada ruhnya, yakni mendukung pendidikan keagamaan yang bermutu, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi politik atau ekonomi,” jelasnya.

    Akadmeisi Unisma ini menambahkan bahwa reformasi tata kelola hibah ini bukan hanya soal administrasi, melainkan bagian dari membangun keadilan sosial di bidang pendidikan.

    “Kita harus memastikan dana publik benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan kemajuan bangsa. Kebijakan Gubernur Dedi bentuk momentum penting yang harus kita jaga dan kawal bersama,” tutup Rasminto.

  • Remaja debat dengan Dedi Mulyadi ternyata bintang iklan pinjol

    Remaja debat dengan Dedi Mulyadi ternyata bintang iklan pinjol

    GELORA.CO –  Fenomena dunia maya kembali dihebohkan dengan kemunculan seorang remaja bernama Aura Cinta.

    Namanya viral usai berani berdebat secara langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi, terutama terkait isu penggusuran rumah di bantaran kali serta pelarangan wisuda di sekolah-sekolah Jawa Barat.

    Dalam pertemuan yang sempat terekam dan tersebar luas, Aura menyampaikan protesnya terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

    “Tak semua anak berkesempatan untuk kuliah,” kata Aura saat menentang larangan wisuda, menegaskan pentingnya momen kelulusan bagi siswa dari kalangan sederhana.

    Namun, di balik keberaniannya, netizen pun mulai menguliti jejak digital Aura. Fakta-fakta menarik tentang sosok ini pun bermunculan, memunculkan kontroversi baru di tengah sorotan publik.

    Jejak Karier Aura di Dunia Hiburan

    Berdasarkan penelusuran warganet, Aura ternyata bukan sosok baru di dunia hiburan.

    Ia sering wara-wiri di televisi sebagai figuran dalam sinetron hingga bintang iklan. Dalam akun Instagram pribadinya, Aura membagikan berbagai cuplikan dirinya saat tampil di layar kaca.

    Bahkan, yang mengejutkan, Aura pernah muncul di acara pencarian jodoh di televisi.

    Yang menjadi perhatian, dalam program tersebut ia memperkenalkan diri sebagai Lady, seorang wanita dewasa berusia 22 tahun.

    Ini tentu menimbulkan tanda tanya, sebab saat debat dengan Kang Dedi, Aura mengaku baru saja lulus SMA, yang memperkirakan usianya 18 atau 19 tahun.

    “Aura membagikan beberapa cuplikan saat ia muncul di sinetron sebagai figuran,” ucap narator yang menguatkan temuan ini.

    Terlibat Iklan Pinjaman Online (Pinjol)

    Tak berhenti di situ, jejak digital Aura juga menunjukkan bahwa ia pernah membintangi iklan pinjaman online (pinjol).

    Fakta ini diungkap melalui tangkapan layar yang beredar luas di media sosial.

    “Aura ternyata juga pernah membintangi iklan pinjol,” ungkap narator dalam video yang kini ramai dibahas publik.

    Dalam konteks ini, banyak pihak yang mengkritik keterlibatan remaja di iklan pinjol, mengingat iklan semacam itu kerap dikaitkan dengan promosi gaya hidup konsumtif dan masalah finansial.

    Punya iPhone?

    Satu lagi hal yang tak luput dari sorotan adalah kepemilikan ponsel pintar mewah oleh Aura.

    Dalam dokumentasi acara debat, terlihat Aura membawa ponsel yang diduga iPhone saat hendak mengambil foto bersama Kang Dedi.

    “Dirinya terlihat membawa ponsel itu saat hendak mengambil foto Kang Dedy setelah acara debat selesai,” ucap narator video tersebut.

    Hal ini menjadi bahan kritik keras di tengah pernyataan Aura yang menggambarkan dirinya sebagai korban kebijakan penggusuran.

    Respon Kang Dedi: Kritik atas Gaya Hidup

    Dalam debatnya, Kang Dedi sendiri sempat menyinggung soal konsistensi antara kondisi ekonomi dan gaya hidup.

    Pernyataan ini sontak memicu perdebatan panas, baik di dunia maya maupun di ruang-ruang diskusi publik.***

  • KDM Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Joko Anwar Ajak Nonton Pengepungan di Bukit Duri

    KDM Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Joko Anwar Ajak Nonton Pengepungan di Bukit Duri

    PIKIRAN RAKYAT – KDM alias Dedi Mulyadi merencanakan mengirim siswa nakal untuk dididik oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Hal itu disampaikannya pada Jumat, 25 April 2025 untuk menyikapi banyak murid yang bermasalah.

    Diketahui lembaga militer adalah yang mengajarkan untuk patuh kepada pimpinan sebagaimana salah satu Sapta Marga. Dilansir dari laman Kodiklat (Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan) TNI AD, itu merupakan doktrin yang diajarkan kepada prajurit.

    “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit,” katanya.

    Dedi Mulyadi akan kirim siswa nakal ke barak TNI

    Dedi Mulyadi atau KDM menyatakan alasan siap mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI adalah untuk membina siswa terindikasi nakal agar tidak berperilaku negatif. Ia mengaku akan memulai terlebih dahulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, bukan seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

    “TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” katanya.

    Program Dedi dijadwalkan digelar mulai 2 Mei 2025, sedangkan pihak tentara akan menyiapkan sekira 30 sampai 40 barak untuk lokasinya. Program itu diklaim dilakukan atas persetujuan antara sekolah dan orang tua siswa. Selain program ini, ada pula kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai ajaran baru mendatang.

    “Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” ucapnya.

    “Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” katanya melanjutkan.

    Film Pengepungan di Bukit Duri, direkomendasikan Joko Anwar untuk ditonton Dedi Mulyadi usai KDM akan mengirim siswa nakal ke barak TNI, ini penjelasannya. Instagram @jokoanwar

    Joko Anwar tanggapi Dedi Mulyadi dengan ajak nonton film barunya

    Sineas Joko Anwar justru tidak setuju dengan ide Dedi Mulyadi yang akan mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI. Ia menyebut hal itu tidak akan menyelesaikan masalah karena tidak akan membuat kita mengerti akar masalahnya.

    “Barak militer tidak dikondisikan untuk memberikan kebutuhan ini. Kalau sempat, nonton Pengepungan di Bukit Duri ya, Kang. Nuhun,” ucap pria 49 tahun ini.

    “Mengirim anak-anak yang ‘bermasalah’ ke barak militer atau institusi yang mengajarkan kedisiplinan dengan kepatuhan bukan solusi yang tepat. Karena ini tidak membuat kita lebih memahami akar masalah perilaku anak,” ujarnya.

    Kang @DediMulyadi71, mengirim anak-anak yang ‘bermasalah’ ke barak militer atau institusi yang mengajarkan kedisiplinan dengan kepatuhan bukan solusi yang tepat. Karena ini tidak membuat kita lebih memahami akar masalah perilaku anak. Mereka butuh pemahaman emosi, penyembuhan… pic.twitter.com/9fRK3DXx4r— Joko Anwar (@jokoanwar) April 28, 2025

    Menurut sutradara kondang ini, para siswa lebih membutuhkan pemahaman emosi dan penyembuhan trauma. Mereka lebih butuh bimbingan personal, bukan diharuskan untuk patuh sebagaimana pendidikan militer.

    Demikian tanggapan Joko Anwar yang tidak setuju ide Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI. Alasannya adalah murid bermasalah lebih butuh penyembuhan trauma daripada diharuskan patuh ala militer.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News