Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Tuai Pro Kontra, Dedi Mulyadi Tetap Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

    Tuai Pro Kontra, Dedi Mulyadi Tetap Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

    Sebelumnya, Dedi mengungkap bahwa rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dilajalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan”Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Minggu 27 April 2025.

    Nantinya, Politikus Gerindra itu menjelaskan, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

    Para siswa, kata Dedi Mulyadi, bakal menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer. Dedi membeberkan kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak militer.

    “Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025.

    “Ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai. Kan kita semua dulu pernah gitu ya,” sambungnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Warga Minta Gubernur Pramono Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Gak Ada Salahnya

    Warga Minta Gubernur Pramono Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Gak Ada Salahnya

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Sejumlah warga Jakarta Timur meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak TNI untuk mendapat pembinaan.

    Djana (63) mendukung kebijakan karena menilai pembinaan militer yang dilakukan selama enam bulan hingga satu tahun tersebut dapat mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik.

    Menurutnya, pembinaan militer yang dilakukan tidak akan membahayakan keselamatan jiwa para siswa, karena program diberikan berbeda dengan pelatihan untuk prajurit TNI.

    “Itu memang bagus dilakukan, apalagi untuk anak yang suka tawuran, suka berantem itu wajib dididik sama TNI,” kata Djana di Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (3/5/2025).

    Sebagai warga yang berdomisili di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Djana mengaku sudah jengah menyaksikan berbagai kasus tawuran siswa dan warga.

    Mengingat wilayah Jatinegara terdapat sejumlah titik rawan tawuran, di antaranya di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Bidara Cina, dan Kelurahan Cipinang Muara.

    “Harusnya ya kalau mau membina anak menjadi lebih baik Jakarta meniru program Dedi Mulyadi. Karena memang program itu bagus, kan enggak ada salahnya meniru hal yang bagus,” ujar Djana.

    Hal senada juga dilontarkan Ucok Siahaan (55), yang bahkan mendukung agar program pembinaan digagas Dedi Mulyadi dapat diadopsi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Pasalnya hingga kini kasus tawuran siswa dan warga menjadi masalah yang belum terselesaikan, padahal sudah kerap merenggut korban jiwa hingga mengakibatkan kerugian materil.

    “Kalau saya sangat setuju, itu untuk mengurangi kasus tawuran siswa dan pemuda. Walaupun mungkin ada yang enggak setuju tapi saya lihat lebih banyak sisi positifnya,” ujar Siahaan.

    Sebagai orang tua, Siahaan menilai anak-anak perlu diberikan pemahaman secara tegas dan dididik disiplin agar mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

    Dalam hal ini pembinaan secara militer dianggap menjadi solusi untuk merubah perilaku dan pola pikir anak, tanpa menghilangkan kewajiban anak sekolah untuk belajar.

    “Saya lihat di Jakarta Timur rawan sekali tawuran, apalagi kalau musim libur sekolah. Makanya mungkin kalau program Dedi Mulyadi diterapkan di Jakarta bisa mengurangi,” tutur Siahaan.

    Warga Jakarta Timur lainnya, Herfianto (30) juga menyatakan dukungannya dan setuju bila Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerapkan program pembinaan serupa di DKI Jakarta.

    Baginya pembinaan dan sanksi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta seperti pencabutan KJP dan lainnya belum dapat memberikan efek jera terhadap siswa pelaku tawuran.

    “Kadang saya kasihan melihat orangtua dan guru yang dipanggil ke kantor polisi untuk mengurus anak-anak mereka yang tertangkap tawuran, tapi anaknya malah enggak jera,” kata Herfianto.

    Bahkan dalam beberapa kasus anak yang pernah ditangkap polisi namun tidak diproses hukum karena kurangnya alat bukti justru merasa bangga, sehingga nekat berbuat hal serupa.

    Herfianto menilai pembinaan secara militer dapat merubah moral dan meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, sehingga di masa mendatang mereka dapat menjadi lebih baik.

    “Kalau saya sih mengapresiasi program pak Dedi Mulyadi. Mungkin bisa dijadikan contoh di Jakarta, maupun Gubernur di daerah lainnya. Karena sekarang tawuran ada di mana-mana,” ujar Herfianto.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menolak cara pembinaan militer ala Dedi Mulyadi diterapkan untuk siswa nakal Jakarta.

    Politikus senior PDIP itu enggan berbicara panjang lebar.

    Alasannya hanya karena dirinya memiliki cara sendiri, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

    “Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM – Halaman all

    Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritikan dari  banyak pihak.

    Diketahui, Dedi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos untuk menekan angka kelahiran dan kemiskinan di Jawa Barat.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025).

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini sederet pihak yang mengkritik wacana Dedi tersebut:

    1. MUI Tegaskan Haram

    Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan pandangan syariat Islam mengenai vasektomi.

    Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, mengatakan vasektomi menurut pandangan Islam, adalah hal yang dilarang.

    Sebab, secara prinsip, kata dia, vasektomi merupakan tindakan yang mengarah pada pemandulan.

    “Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang,” jelas Abdul, Kamis (1/5/2025).

    Meski demikian, lanjut Abdul, dengan perkembangan teknologi, ada proses penyambungan kembali saluran sperma atau rekanalisasi.

    Merujuk dari hal itu, Abdul mengatakan hukum terkait vasektomi bisa menjadi berbeda dengan lima syarat tertentu.

    Vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam.
    Vasektomi tidak mengakibatkan kemandulan permanen.
    Ada jaminan medis, proses penyambungan kembali saluran sperma, bisa dilakukan dan fungsi reproduksi dapat pulih seperti semula.
    Vasektomi tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya.
    Vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap.

    Abdul pun menegaskan, hingga saat ini, vasektomi masih diharamkan lantaran proses penyambungan kembali saluran sperma, tak bisa menjamin reproduksi berfungsi normal seperti sebelumnya.

    “Sampai saat ini, hukum keharaman vasektomi tetap berlaku. Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma. Karena, hingga hari ini, rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula,” tegas Abdul.

    Abdul juga menyinggung biaya rekanalisasi yang jauh lebih mahal ketimbang vasektomi.

    Karena itu, MUI meminta kepada pemerintah agar tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal.

    “Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasikan vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya,” pungkasnya.

    2. Diingatkan agar Tak Terbuai Popularitas

    Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibaadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Toto Izul Fatah, mengatakan ia dan tokoh di Jawa Barat, sepakat menilai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi, kebablasan dan tak dipikirkan secara matang.

    Toto pun meminta Dedi agar mempertimbangkan berbagai pandangan, termasuk dari organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Hal itu, kata dia, agar Dedi tidak kebablasan dalam berbicara terkait kebijakan publik.

    “Saya dan sejumlah tokoh di Jawa Barat ikut menyesalkan pernyataan KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang kebablasan, ceroboh, dan tidak dipikirkan secara matang, soal vasektomi jadi syarat penerima bansos,” kata Toto, Jumat (2/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

    “KDM Jangan sampai terbuai popularitasinya di tengah warga Jabar yang sedang ‘demam KDM’, hingga merasa bebas bicara tanpa kendali,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Toto kembali mengingatkan Dedi untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik hukum maupun medis.

    Sebab, kata dia, setiap kebijakan pemerintah daerah, harus selalu sejalan dengan konstitusi yang telah disepakati bersama.

    “Penting bagi KDM untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, baik dari aspek hukum maupun medis,” pungkasnya.

    3. Cak Imin: Jangan Buat Aturan Sendiri

    POLEMIK WACANA VASEKTOMI – Wawancara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela acara halal bihalal di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)

    Kritik terhadap Dedi Mulyadi terkait wacana vasektomi, juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Ia mengingatkan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, agar tidak membuat aturan sendiri.

    Apalagi, kata Cak Imin, aturan itu berbeda dari pemerintah pusat.

    “Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Satu (3/5/2025).

    Ketua Umum PKB ini pun menekankan, tidak ada syarat vasektomi bagi penerima bansos.

    “Enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi bagi penerima bansos)” pungkasnya.

    4. DPR Sebut Ide Dedi Ide yang Kalap

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi, sebagai ide yang kalap.

    Sebab, kata dia, Komisi VIII sama sekali belum pernah membahas atau bahkan mengaitkan program bansos dengan kebijakan pengendalian kelahiran.

    Marwan menyebut, acuan utama terkait keluarga tak mampu, masih mengacu pada konstitusi di mana kesejahteraan fakir miskin merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara.

    “Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya,” kata Marwan saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).

    “Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding. Maka, langkah-langkah kita untuk mencerdaskan anak bangsa dengan beban berat itu, ya rasa-rasanya kalap lah,” jelas dia.

    Marwan lantas mengingatkan, persoalan pengendalian kelahiran sudah menjadi urusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Ia juga menyinggung soal suksesnya pengendalian kelahiran tanpa vasektomi, melainkan jargon dua anak cukup, seperi yang digaungkan saat Orde Baru.

    Karena itu, Marwan beranggapan, cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses permodalan, hingga penggunaan data yang akurat dan terintegrasi.

    5. Wamensos: Urusan Pemprov Jabar

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, tak banyak komentar mengenai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi.

    Ia menyerahkan usulan tersebut kepada Pemprov Jabar.

    Jabo menegaskan, Kementerian Sosial memiliki aturan dan mekanisma tersendiri dalam menyalurkan bansos.

    “Itu urusan pemerintah daerah Jawa Barat. Kemensos dalam memberikan bantuan ada aturan dan mekanisme sendiri,” ungkap Jabo di sela kunjungan di Pondok Modern Darussalam Gontor-Kampus 5 Darul Qiyam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (4/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    6. Mensos Ingatkan soal HAM

    POLEMIK WACANA VASEKTOMI – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2024). (dok. Kemensos)

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyebut kebijakan sosial seperti bansos, tidak bisa disertai syarat-syarat yang memaksa.

    Pasalnya, jelas Gus Ipul, hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta menyentuh sensitivitas budaya dan agama.

    “Kalau maksa ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja. Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” jelas Gus Ipul, Sabtu (3/5/2025).

    Ia mengingatkan, MUI telah mengeluarkan fatwa haram terkait pemaksaan vasektomi.

    Atas hal itu, Gus Ipul meminta Dedi untuk mengkaji wacana vasektomi lebih dalam, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk agama dan HAM.

    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” tegas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Soal Vasektomi sebagai Syarat Bansos, Dedi Mulyadi Dinilai Kebablasan: Diminta Dengarkan Saran Ulama

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni/Rina Ayu, TribunJabar.id/Muhamad Syarif, Kompas.com/Egadia Birru)

  • Wujudkan Wajo Maradeka, Dokter Baso Ajak Pengusaha Investasi di Wajo

    Wujudkan Wajo Maradeka, Dokter Baso Ajak Pengusaha Investasi di Wajo

    Hadir sejumlah pejabat da tokoh asal Wajo di antaranya Sekda Wajo, Armayani, Prof Andi Husni Tanra, Prof Ambo Ala, Dr Mulyadi Hamid, Dr Alimuddin Caco, sejumlah anggota DPRD Sulsel dan anggota DPRD Wajo.

    Ketua Panitia Hatta S. Yahya bersama Sekretaris Panitia Andi Adam, sebelumnya menjelaskan sejumlah program yang telah dilaksanakan panitia sapai pada pelaksanaan acara.

    Sementara itu, Ketua Kemawa, Andi Bau Sangkawana dalam sambutannya mengungkapkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan Kemawa, yang rerata bersifat sosial kemanusiaan, seperti saat warga dilanda bencana banjir.

    Saat memberikan sambutan, Wakil Bupati, Baso Rahmanuddin Makkaraka menyampaikan permohonan maaf Bupati Wajo, Andi Rosman yang sedianya hadir pada acara tersebut, berhalangan karena ada kegiatan penting lainnya di luar kota pada Waktu bersamaan.

    Di hadapan tetamu dan undangan, dokter Baso, sapaan akrab Wabup menjelaskan visi misi “Wajo Maradeka” serta progress pembangunan yang dijalankan Pemda Wajo dalam mewujudkan daerah Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan.

    Kesempatan baik itu dimanfaatkan juga untuk mengajak semua pihak terutama pengusaha untuk melakukan investasi di Wajo. “Banyak peluang investasi di Wajo,” ujarnya mantap.

    Pembawa hikmah HBH dan Silaturahmi Muh. Yunus yang dikenal sebagai Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Wilayah Sulsel) dalam ceramahnya mengungkapkan makna halalbihalal dalam pembangunan bangsa dan negara.

    Penampilan hiburan biola dari Bendha Biola semakin menyemarakkan acara yang dipandu host kenamaan Andi Tuti Sultan dan Eric Alamsyah. “Kami bersyukur acara yang melibatkan banyak pihak ini, hampir seratus persen di drive putra-putri asal Wajo,” ujar Andi Yudha usai acara.

  • Didoakan 70.000 Malaikat, Ini Keutamaan lain Menjenguk Orang Sakit dalam Islam

    Didoakan 70.000 Malaikat, Ini Keutamaan lain Menjenguk Orang Sakit dalam Islam

    JABAR EKSPRES – Menjenguk atau membezuk orang sakit dalam Islam merupakan perbuatan mulia. Selain bisa memberikan dorongan mental bagi yang sakit agar semangat untuk sembuh, ternyata juga memiliki manfaat luar biasa bagi yang mengunjunginya.

    Selain mempererat silaturahim, menjenguk yang sakit juga mendatangkan banyak keutamaan bagi yang datang menjenguknya.

    Bankan sesungguhnya, mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga, saudara yang senasab, sahabat dan lain sebagainya.

    Baca juga : Butuh Healing dan Anti-Ramai? Ini Dia Deretan Pantai Sepi di Jawa Barat yang Cocok Buat Kamu!

    Hal ini disampaikan oleh Ustadz Fuad Hamzah Baraba, Lc dalam salah satu tausiahnya, yang menyebutkan bahwa menjenguk orang sakit termasuk amal shalih yang paling utama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta’ala, kepada ampunan, rahmat dan Surga-Nya.

    ⁠Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia, dan terdapat keutamaan yang agung, serta pahala yang sangat besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya.

    Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

    إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِيْ خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ

    “Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), maka (seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad shahih).

    Baca juga : Bansos Ditukar Vasektomi, Dedi Mulyadi Langgar HAM

    Terakhir, hendaknya orang yang membesuk mendoakan orang yang sakit:

    لاَ بَأْسَ طَهُورٌ اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ

    “Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa, Insya Alloh.” (HR. al-Bukhari).

    Atau doa:

    أَسْأَلُ اللَّهَ العَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

    “Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, agar menyembuhkan penyakitmu.” (HR. at-Tirmidzi, dan Abu Daud)

  • Pemkot Bekasi Bakal Bongkar Bangunan Liar di Kalimalang Dekat Unisma Megapolitan 4 Mei 2025

    Pemkot Bekasi Bakal Bongkar Bangunan Liar di Kalimalang Dekat Unisma Megapolitan 4 Mei 2025

    Pemkot Bekasi Bakal Bongkar Bangunan Liar di Kalimalang Dekat Unisma
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Bekasi berencana membongkar
    bangunan liar
    (bangli) di sepanjang Kalimalang Unisma Bekasi.
    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan tahapan sebelum eksekusi, salah satunya melayangkan surat peringatan ke pemilik bangli.
    “Bangli yang di sebelah Unisma kalau enggak salah sudah masuk peringatan ketiga. Kita sudah lakukan koordinasi dengan pemilik lahan, PJT (Perum Jasa Tirta),” kata Tri, Minggu (4/5/2025), dikutip dari
    TribunJakarta.
    Tri memastikan hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait penertiban bangli di bantaran sungai.
    “Ada satu sikap yang sama, bahwa Pak Gubernur memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan bersih-bersih. Supaya Jawa Barat ini menjadi resik, menjadi istimewa,” tegas dia.
    Tri juga sudah berkoordinasi ke lingkungan sekitar. Ia berharap pemilik bangunan berinsiatif membongkar sendiri sebelum dieksekusi pemerintah.
    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ya kalau memang sudah waktunya kita akan lakukan penertipan,” imbuh dia.
    Tak hanya di Kalimalang, kebijakan serupa juga akan dilakukan di seluruh wilayah bantaran sungai yang ada di Kota Bekasi.
     
    Tri mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan untuk penertiban di Jatibening, Medan Satria, serta bantaran Kali Bekasi.
    “Segala progres, langkah-langkah yang kita lakukan, termasuk yang utama adalah terkait dengan kali Bekasi, memang ada duplikasi terkait dengan kepemilikan yang kemudian masih harus kita selesaikan secara hukum,” tegas dia.
    Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Ikut Kebijakan KDM, Tri Adhianto Bakal Bongkar Bangunan Liar di Kalimalang Unisma.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kegiatan Peserta Pendidikan Karakter di Barak Militer Purwakarta: Baris-berbaris hingga Pengajian – Halaman all

    Kegiatan Peserta Pendidikan Karakter di Barak Militer Purwakarta: Baris-berbaris hingga Pengajian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 39 siswa tingkat SMP mengikuti program pendidikan karakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

    Program ini berlangsung selama 14 hari, dimulai sejak Kamis (1/3/2025), dan digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai upaya pembinaan bagi siswa yang mengalami masalah kedisiplinan di sekolah.

    Pada hari ketiga program, Sabtu (3/5/2025), para siswa terlihat antusias mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang untuk membentuk kedisiplinan dan wawasan kebangsaan.

    Kegiatan ini mencakup pengarahan penguatan bela negara di aula resimen, dengan materi yang berfokus pada isu moralitas dan cinta Tanah Air.

    Kehidupan sehari-hari para siswa kini menyerupai kehidupan militer.

    Mereka menyantap makanan dengan tertib, berlatih baris-berbaris sambil meneriakkan yel-yel, dan bernyanyi penuh semangat.

    Pada waktu salat Dhuhur, siswa Muslim menunaikan salat berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Endang Abdul Somad dari Pondok Pesantren Arraudoh Cireok.

    Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, serta Gubernur Dedi Mulyadi, turut hadir untuk menyaksikan langsung latihan tersebut.

    Selama menjalani pendidikan karakter, Om Zein menegaskan seluruh hak siswa tetap dijaga.

    “Kami pastikan hak-hak siswa seperti kesehatan, kebebasan bertanya, dan pendidikan tetap dijaga. Dokter dan psikolog siaga setiap hari,” ujarnya.

    Kegiatan belajar juga tetap berlangsung, di mana para guru dari sekolah terdekat didatangkan untuk mengajar.

    Meskipun ada 18 siswa yang jadwalnya bentrok dengan ujian, dua di antaranya telah mulai mengikuti program ini, sedangkan sisanya menyesuaikan dengan jadwal sekolah masing-masing.

    Program pendidikan karakter ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan cinta Tanah Air kepada para siswa.

    Selain itu, program ini juga menjadi alternatif pembinaan yang humanis dan edukatif.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gerakan Belarasa LDD KAJ: Ruang Solidaritas Lintas Iman di Tengah Krisis Kemanusiaan – Halaman all

    Gerakan Belarasa LDD KAJ: Ruang Solidaritas Lintas Iman di Tengah Krisis Kemanusiaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah meningkatnya ketimpangan sosial, polarisasi identitas, dan menipisnya rasa empati, Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta (LDD KAJ) menghadirkan sebuah ruang perjumpaan lintas iman dan budaya bertajuk Gerakan Belarasa: He(art) of Compassion and Hope di Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Acara ini terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama menyalakan kembali semangat kemanusiaan, memperkuat solidaritas, serta meneguhkan harapan di tengah krisis yang melanda berbagai dimensi kehidupan.

    “Gerakan Belarasa merupakan panggilan moral dan spiritual—sebuah ajakan untuk melihat kembali wajah kemanusiaan kita dalam cermin belarasa,” ujar P. Adrianus Suyadi, SJ, Direktur LDD KAJ, dalam keterangannya, Sabtu.

    Rangkaian kegiatan dimulai dengan Doa Bersama Lintas Agama, yang akan melibatkan perwakilan dari enam agama besar di Indonesia.

    Momen ini dihadirkan sebagai simbol bahwa nilai kasih dan kepedulian tidak mengenal batas agama, keyakinan, maupun status sosial.

    Tak berhenti di situ, acara juga menghadirkan Dialog Kemanusiaan yang mempertemukan dua tokoh lintas iman: Ignatius Kardinal Suharyo dan cendekiawan Islam Dr. Sukidi Mulyadi.

    Keduanya membahas peran nilai-nilai spiritual dalam menjawab persoalan sosial kontemporer, seperti krisis kemanusiaan, konflik identitas, dan melemahnya solidaritas publik.

    “Belarasa bukan sekadar empati pasif. Ia adalah keberanian untuk hadir, untuk terlibat, dan untuk bertindak. Bukan demi amal sesaat, tetapi demi perubahan yang bermakna,” tegas P. Adrianus.

    Gerakan Belarasa juga akan diramaikan dengan sejumlah kegiatan yang merayakan keberagaman ekspresi kemanusiaan, di antaranya pameran & Bazar Belarasa Kita, menampilkan hasil karya dari komunitas dampingan LDD KAJ serta kelompok difabel.

    Kemudian pemutaran film dokumenter dan pertunjukan teater musikal, hasil kolaborasi kreatif antara warga, seniman, dan musisi, termasuk aktor Tanta Ginting.

    Deklarasi dukungan dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta, sebagai wujud komitmen kolektif terhadap nilai-nilai belarasa.

    “Melalui beragam medium seni, karya nyata, dan refleksi spiritual, Gerakan Belarasa ingin menegaskan bahwa upaya membangun kemanusiaan harus terus dilakukan secara kolaboratif dan lintas batas,” katanya.

    Menurut P. Adrianus, Gerakan Belarasa hadir sebagai respons atas berbagai krisis yang tengah melanda dunia saat ini, mulai dari kerusakan lingkungan, ketidakadilan ekonomi, hingga krisis spiritual dan identitas.

    Belarasa, katanya, menjadi narasi alternatif yang tidak hanya menyembuhkan luka sosial, tetapi juga merekatkan kembali semangat kebersamaan.

    “Dalam setiap tindakan kasih yang sederhana, tersimpan kekuatan besar untuk mengubah arah zaman,” pungkasnya.

    LDD KAJ mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk hadir, menyaksikan, dan terlibat dalam Gerakan Belarasa karena perubahan sosial yang sejati selalu dimulai dari keberanian untuk hadir, mendengar dan berbelarasa bersama. (Eko Sutriyanto)

  • Sentil Keras Dedi Mulyadi, Toto Izul Fatah: Jangan Terbuai Popularitas hingga Bicara Tak Terkendali – Halaman all

    Sentil Keras Dedi Mulyadi, Toto Izul Fatah: Jangan Terbuai Popularitas hingga Bicara Tak Terkendali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibaadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Toto Izul Fatah, menyentil keras Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

    Ia dan tokoh di Jawa Barat, sepakat menilai wacana Dedi soal vasektomi itu kebablasan dan tak dipikirkan secara matang.

    Toto pun meminta Dedi agar mempertimbangkan berbagai pandangan, termasuk dari organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Hal itu, kata dia, agar Dedi tidak kebablasan dalam berbicara terkait kebijakan publik.

    “Saya dan sejumlah tokoh di Jawa Barat ikut menyesalkan pernyataan KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang kebablasan, ceroboh, dan tidak dipikirkan secara matang, soal vasektomi jadi syarat penerima bansos,” kata Toto, Jumat (2/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

    “KDM Jangan sampai terbuai popularitasinya di tengah warga Jabar yang sedang ‘demam KDM’, hingga merasa bebas bicara tanpa kendali,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Toto kembali mengingatkan Dedi untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik hukum maupun medis.

    Sebab, kata dia, setiap kebijakan pemerintah daerah, harus selalu sejalan dengan konstitusi yang telah disepakati bersama.

    “Penting bagi KDM untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, baik dari aspek hukum maupun medis,” pungkasnya.

    Cak Imin: Jangan Buat Aturan Sendiri

    Sentilan terhadap Dedi Mulyadi terkait wacana vasektomi, juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Ia mengingatkan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, agar tidak membuat aturan sendiri.

    Apalagi, kata Cak Imin, aturan itu berbeda dari pemerintah pusat.

    “Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Satu (3/5/2025).

    Ketua Umum PKB ini pun menekankan, tidak ada syarat vasektomi bagi penerima bansos.

    “Enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi bagi penerima bansos)” pungkasnya.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kebijakan vasektomi bagi penerima bansos.

    Wacana ini disampaikan Dedi sebab ia menyoroti banyaknya keluarga yang tak mampu memiliki banyak anak.

    Dedi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

    Ia pun menyebut, ke depannya seluruh bantuan dari pemerinah akan diintegrasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga.”

    “Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan mengapa bantuan dari pemerintah bisa terpusat pada keluarga yang sama.

    Selama ini, kata dia, banyak bantuan yang diterima keluarga tak mampu, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) hingga perumahan sederhana.

    Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu.

    Kata Dedi, sekarang ini bantuan melahirkan sudah naik kelas, yakni dengan proses caesar.

    Sementara, biaya proses melahirkan dengan caesar bisa menelan biaya hingga Rp25 juta.

    “Karena variabelnya (bantuan yang diterima) banyak, dia dapat PIP, bantuan perumahan, besok lagi caesar.”

    “Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelas caesar, (biayanya) Rp25 juta,” jelas Dedi.

    Dedi pun menyayangkan jika uang senilai Rp25 juta diberikan kepada keluarga yang sama untuk bantuan melahirkan.

    Pasalnya, kata dia, uang tersebut jika dikumpulkan bisa digunakan untuk membangun rumah sederhana bagi keluarga tak mampu.

    “Masa harus terus-terusan Rp25 juta untuk melahirkan? Itu bisa buat bangun rumah,” katanya.

    Atas hal itu, Dedi pun mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki banyak anak jika tak bisa menafkahi.

    “Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi,” tegas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Soal Vasektomi sebagai Syarat Bansos, Dedi Mulyadi Dinilai Kebablasan: Diminta Dengarkan Saran Ulama

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fransiskus Adhiyuda, TribunJabar.id/Muhamad Syarif)

  • Dedi Mulyadi Soal Polemik Siswa Dikirim ke Barak: Program Ini Bisa Tingkatkan Disiplin Pelajar – Page 3

    Dedi Mulyadi Soal Polemik Siswa Dikirim ke Barak: Program Ini Bisa Tingkatkan Disiplin Pelajar – Page 3

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk memasukkan siswa bermasalah agar dididik di barak militer. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan Jawa Tengah punya mekanisme sendiri.

    Ia menilai, anak di bawah umur lebih baik dididik dikembalikan pada sekolah dan orang tua masing-masing.

    “Jawa Tengah, ya kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya,” kata Luthfi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    “Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan ke orang tuanya,” tambahnya.

    Sementara untuk anak cukup umur, Luthfi menyebut apabila melanggar hukum, maka perlu diusut tuntas tindak pidananya. Menurutnya, semua hal tersebut sudah ada aturannya, tanpa perlu aturan baru.

    “Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Gak usah. Sesuai ketentuan saja,” kata dia.

    “Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun, di atas itu ya pidana. Kita lakukan pidananya, biar efek juga. Dan pentingnya di Jawa Tengah mampu untuk atasi itu semua,” sambungnya.