Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 5 Rencana Pengolahan Sampah di Pasar Caringin Ditolak, Warga: Bukannya Menolak Usulan Dedi Mulyadi, tapi… Bandung

    5 Rencana Pengolahan Sampah di Pasar Caringin Ditolak, Warga: Bukannya Menolak Usulan Dedi Mulyadi, tapi… Bandung

    Rencana Pengolahan Sampah di Pasar Caringin Ditolak, Warga: Bukannya Menolak Usulan Dedi Mulyadi, tapi…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Ratusan Warga Gang Lumbung, Babakan Ciparay, Kota Bandung, mendatangi calon lokasi kawasan pengelolaan sampah mandiri di
    Pasar Induk Caringin
    , Kota Bandung, Kamis (1/5/2025) siang.
    Warga melakukan aksi demonstrasi kepada Badan Pengelola Pusat Perdagangan Caringin (BP3C).
    Dalam tuntutannya, warga menolak jika infrastruktur pengolahan sampah mandiri Pasar Induk Caringin dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik pemerintah provinsi Jawa Barat.
    Alasannya, lokasi tersebut berdampingan langsung dengan permukiman.
    Sehingga dikhawatirkan proses pengolahan sampah akan menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat Gang Lumbung.
    “Mau pengolahan sampahnya dimanapun enggak jadi masalah, asal tidak berdampingan dengan warga karena pasti banyak dampak ke warga, sedangkan di belakang padat penduduk,” kata salah satu perwakilan warga, Yusman Kurniawan.
    Warga lainnya, Wandi Sofyan mengatakan, sebelum kedatangan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke Pasar Induk Caringin, Rabu (30/4/2025) lalu, pihak BP3C juga telah melakukan perencanaan pengadaan infrastruktur pengolahan sampah mandiri.
    Namun pada saat itu belum maksimal karena butuh izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Setelah kunjungan Dedi Mulyadi, warga pun bereaksi lantaran Pemerintah Provinsi menyetujui lahannya dipergunakan oleh BP3C untuk membangun instalasi pengolahan sampah mandiri.
    “Kami sangat support dengan program pak Dedi, dan Pak Dedi juga memberikan solusi untuk pengadaan mesin pengolah sampah. Dari kami bukan menolak, tapi lebih ke pemilihan tempatnya, tolong jangan berdekatan dengan warga,” ujar dia.
    Sementara itu, Kepala BP3C, Asep Syarief Hidayat mengatakan, pihaknya akan kembali bertemu dengan masyarakat sekitar
    Pasar Caringin
    yang berpotensi terdampak rencana pengadaan teknologi pengolahan sampah mandiri.
    Asep mengatakan, pihaknya akan kembali menyosialisasikan rencana tersebut kepada warga sekitar.
    Karena sudah tidak ada pilihan lain untuk menanggulangi permasalahan sampah kronis di dalam kawasan Pasar Induk Caringin selain menggunakan teknologi pengolahan.
    “Karena persyaratan pemerintah provinsi kemarin harus dikelola secara mandiri, harus di dalam kawasan. Kita mau buang (sampah) ke mana lagi, di dalam saja sudah (penolakan) seperti itu, apalagi di luar,” kata Asep.
    Asep pun mengatakan pihaknya akan tetap menghadirkan teknologi pengolahan sampah mandiri dengan beberapa metode seperti pencacahan, fermentasi, fermifikasi hingga insinerator.
    Sebab, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berkomitmen untuk meminjamkan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam kawasan Pasar Induk Caringin.
    “Komitmennya sudah ditandatangani dan disepakati. Luasnya 3.000 meter persegi, polanya sewa. Intinya Pasar Induk Caringin akan melaksanakan apa yang menjadi saran dan imbauan Kang Dedi Mulyadi,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Urologi, Andika Afriansyah, menjelaskan bahwa vasektomi tidak akan memengaruhi fungsi hormon atau seksual pria. 

    Sebagai prosedur kontrasepsi permanen, vasektomi melibatkan pemutusan atau penutupan saluran sperma, yang akan mencegah sperma masuk ke air mani. 

    Meskipun tindakan ini bersifat permanen, Andika menegaskan bahwa pria yang menjalani vasektomi tidak akan mengalami gangguan seksual atau menjadi impotens.

    “Vasektomi tidak mengganggu hormon, tidak membuat impotensi, dan fungsi seksual tetap normal. Dokter akan memberikan penjelasan terkait prosedur, manfaat, serta efek samping yang mungkin terjadi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

    Pernyataan ini hadir di tengah rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi, sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada keluarga atau individu tertentu.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” ujar Dedi di Bandung, Senin (28/04/2025).

    Kebijakan ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam perencanaan keluarga.

    Dedi mencontohkan biaya persalinan yang tinggi, yang dapat mencapai Rp 25 juta untuk operasi sesar, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan rumah.

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi bantuan dan mengendalikan angka kelahiran. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Persiapan Sebelum Melakukan Vasektomi

    Andika Afriansyah menekankan pentingnya edukasi yang jelas terkait vasektomi sebelum pria memutuskan untuk menjalani prosedur ini.

    “Banyak ketakutan dan stigma keliru tentang vasektomi, seperti takut tidak jantan atau tidak bisa beraktivitas seksual normal. Semua itu mitos,” tegasnya.

    Langkah pertama adalah edukasi yang diberikan kepada pria yang ingin menjalani prosedur ini.

    Kemudian, konsultasi dengan dokter urologi dan persetujuan bersama antara suami dan istri sangat penting, mengingat vasektomi adalah keputusan jangka panjang.

    Syarat dan Prosedur Vasektomi

    Pria yang ingin menjalani vasektomi harus dalam keadaan sehat dan tidak mengalami infeksi di area reproduksi.

    Selain itu, pasangan suami istri juga harus sudah sepakat untuk tidak ingin menambah anak lagi. Persetujuan dari istri yang berusia lebih dari 25 tahun juga menjadi salah satu syarat.

    Masyarakat yang mengikuti program KB, khususnya melalui metode vasektomi, akan memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk bantuan seperti beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, sambungan listrik baru, dan bantuan sosial lainnya.

    Kontroversi dan Kritik Kebijakan Dedi Mulyadi

    Wacana ini mendapat kritik dari pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, yang menilai kebijakan ini tidak beretika dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Yogi mengungkapkan, “Prosedur ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada kontrak yang jelas dan prosedur yang aman,” ujarnya.

    Kaji Ulang Usulan Kebijakan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menyatakan pihaknya sedang mempelajari lebih lanjut usulan Gubernur Dedi Mulyadi.

    Gus Ipul mengapresiasi ide terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, namun masih memerlukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa.

  • Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sedang memanas.

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Langkah tersebut mendapatkan kritikan pedas dari Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, ikut merasa geram dengan sikap Dedi Muladi.

    Ia mengancam akan menggeruduk Gedung Sate dengan mengerahkan 50.000 anggotanya.

    Berikut selengkapnya akar masalah hubungan panas antara Dedi Mulyadi dengan GRIB Jaya, dirangkum Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025):

    Berawal dari Satgas Pemberantasan Premanisme

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi menginstruksikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat pada Kamis (27/3/2025) lalu.

    Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi fokus satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari jabarprov.go.id.

    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar dia.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    Berbuntut tantangan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander, menanggapi pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Gabryel pada dasarnya mendukung langkah untuk memberantas aksi premanisme.

    Meskipun demikian, baginya paling penting dari tugas Dedi Mulyadi adalah memberantas preman di dalam birokrasi terlebih dahulu.

    “Birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur enggak semuanya benar. Jadi jangan seakan-akan hari ini oknum preman itu adanya cuma di ormas.”

    “Kalau hari ini saya bicara di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya?”

    “Ya ada cuma mereka lebih elit premannya berdasi, tapi lebih sadis iya ya kan yang mereka makan itu uang rakyat,” tegas Gabryel, dikutip dari kanal YouTube Titik Temu.

    Gabryel juga menyoroti langkah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme adalah latah.

    Ia menilai pernyataan-pernyataan Dedi Mulyadi yang menyudutkan ormas.

    “Jujur saya mendukung program, tapi jangan tendensius. Jangan kalau sudah bicara premanisme bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?”

    “Kami ormas ini warga negara punya hak ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan.”

    “Kami sama kami masyarakat Indonesia punya hak yang sama jadi tolonglah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius,” tutur Gabryel

    Dalam pertanyaan, Gabryel secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi berdebat terkait ormas dan premanisme.

    Ia berharap masyarakat dapat tercerahkan dan tidak mengecap semua anggota ormas adalah preman.

    “Saya sampaikan di sini saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, jangan supaya jangan masyarakat itu menstigma (negatif) ormas,” tandasnya.

    Dedi Mulyadi sudah minta maaf

    DEDI MULYADI MURKA – Foto tangkapan laya Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis, (17/4/2025). (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Dedi Mulyadi pada pertengahan April 2025 lalu, sudah secara terbuka mengakui pernyataannya terkait ormas dan premanisme adalah salah.

    Ia mengaku telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.

    “Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf, apabila setiap hari saya membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya,” kata dia, dikutip dari TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menegaskan dirinya bukanlah orang anti kritik.

    Ia menerima masukan dari berbagai kalangan. Baginya, kritik adalah hal yang baik.

    “Banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik.”

    “Dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” ujarnya.

    Hercules ikut dibuat geram

    Meskipun sudah meminta maaf, ormas GRIB masih dibuat geram dengan sikap Dedi Mulyadi.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB, Hercules, memberikan ancaman kepada orang nomor satu di Jabar itu.

    Hercules mengatakan, seharusnya Dedi Mulyadi menghargai jasa ormas tersebut, bukan malah menciptakan konflik baru.

    Hercules pun menyarankan agar Dedi merangkul ormas untuk membangun sinergi positif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

    “Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami,” ujar Hercules tegas, dikutip dari YouTube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025).

    “Seharusnya bilang: Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya,” kata Hercules, menyindir sikap Dedi.

    Hercules lantas mengingatkan agar Dedi Mulyadi tidak mencari masalah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di barisan pendukungnya.

    Jika Dedi Mulyadi masih tetap bersikap seolah tak membutuhkan ormas, Hercules pun mengancam akan mengerahkan puluhan ribu personel untuk mendatangi Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat.

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Puluhan ribu personel (ormas,-red) siap ke Gedung Sate,” ucapnya.

    HERCULES TEMUI JOKOWI – Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal saat ditemui di kediaman Joko Widodo di Solo, Selasa (15/4/2025). Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

    Dedi Mulyadi tak gentar

    Dedi Mulyadi menanggapi santai terkait ancaman yang dilayangkan kepadanya.

    “Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun. Kalau itu mengganggu kinerja saya,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

    “Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.

    Dedi Mulyadi juga menegaskan, tugasnya adalah menjaga iklim investasi di wilayahnya.

    Ia ingin juga memastikan masyarakat Jabar bisa bekerja dengan baik tanpa mendapat gangguan dari ormas.

    “Tugas saya itu,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Endra/Rifqah)(TribunJabar.id/Hilda Rubiah)

  • 10 Seperti Ini Acara Perpisahan Sekolah yang Diizinkan dan Bahkan Dipuji Dedi Mulyadi Bandung

    10 Seperti Ini Acara Perpisahan Sekolah yang Diizinkan dan Bahkan Dipuji Dedi Mulyadi Bandung

    Seperti Ini Acara Perpisahan Sekolah yang Diizinkan dan Bahkan Dipuji Dedi Mulyadi
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    menunjukkan kepada publik acara perpisahan sekolah seperti apa yang diizinkan olehnya.
    Bahkan, acara perpisahan sekolah tersebut malah mendapat pujian dari Dedi Mulyadi.
    Acara perpisahan sekolah itu diadakan oleh SMK Al Amin di Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
    Acara perpisahan pelajar ini tampak beda dari yang lain.
    Tak perlu biaya mahal apalagi acara megah, para pelajar tersebut merancang
    acara perpisahan sederhana
    tapi tetap meriah.
    Bahkan di acara perpisahan tersebut, bukan cuma para murid yang semringah, tapi juga guru-guru ikut berbahagia.
    Dalam video yang dibagikan Dedi Mulyadi di akun Instagram-nya, terlihat momen saat siswa siswi SMK Al Amin mengadakan acara meriah di sekolah.
    Tak membangun panggung atau tenda, pelajar Bogor itu justru memanggil petugas dan mobil Pemadam Kebakaran ke sekolah.
    Tujuannya adalah agar mereka bisa bermain air yang berasal dari mobil Damkar.
    Di video terlihat petugas Damkar datang disambut meriah para siswa.
    Setelah mobil Damkar terparkir di halaman, para siswa pun berkumpul di tengah lapangan.
    Lalu guru mereka bernama Gusman Ade yang memandu acara perpisahan unik tersebut dengan penuh semangat.
    Sambil memegani selang mobil Damkar, Gusman pun menyalakan air dan menyemprotkannya ke arah siswa.
    Sontak hal tersebut disambut meriah para siswa yang langsung menari di bawah guyuran air.
    Bukan cuma para siswa, guru-guru baik laki-laki maupun perempuan juga ikut berjoget bersama para murid.
    Terlihat siswa lainnya ikut memeriahkan acara penyiraman air itu dengan menyalakan flare berwarna-warni.
    Tampak keceriaan menghiasi wajah para murid dan juga guru.
    Terkait dengan alasan siswa SMK Al Amin Bogor mengadakan acara perpisahan unik dengan cara memanggil Damkar, sang guru, Gusman Ade menjelaskan alasannya.
    Diakui Gusman Ade, hal itu dilakukan para murid karena acara wisuda dan
    study tour
    sekolah telah dilarang.
    ”
    Study tour
    dilarang! Wisuda gak boleh! Damkar Solusinya,” kata guru SMK Al Amin, Gusman Ade.
    Aksi unik para pelajar di Bogor itu mengadakan acara perpisahan sontak disorot Dedi Mulyadi.
    Dalam akun media sosialnya, Dedi Mulyadi memuji dan memberikan apresiasi kepada para siswa SMK Al Amin Bogor atas acara perpisahan tersebut.
    “Acara perpisahan atau wisuda yang sederhana tapi BERKESAN !!!” tulis Dedi Mulyadi.
    “Kalian keren!!! 4 jempol,” sambungnya.
    Tak cuma dipuji Dedi Mulyadi, netizen juga ramai memberikan apresiasi.
    Dedi Mulyadi diketahui gencar menolak acara wisuda dan perpisahan di sekolah karena beberapa alasan.
    Dedi mempertanyakan negara mana di dunia yang pelajarnya sejak jenjang sekolah dasar diminta untuk mengadakan wisuda saat lulus.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Seperti Inilah Acara Perpisahan Sekolah yang Diizinkan Dedi Mulyadi dan Malah Dipuji: Kalian Keren
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    GELORA.CO – Distribusi dana hibah pesantren di Jawa Barat dipelototi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan evaluasi ulang terhadap penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren kembali menjadi perhatian publik.

    Langkah yang diambil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu disebut agar bantuan tersebut dapat disalurkan secara adil dan menyentuh seluruh lapisan pesantren, terutama yang selama ini belum tersentuh bantuan.

    Menurut KDM, penyaluran bantuan dana hibah selama ini lebih banyak mengalir ke yayasan atau pesantren yang memiliki keterkaitan dengan tokoh politik atau terafiliasi dengan partai tertentu.

    Sementara itu, banyak pesantren kecil atau yayasan mandiri yang justru tidak mendapat bantuan sama sekali.

    Indikasi Kuat Keterkaitan Politik

    Dari data yang dikumpulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditemukan adanya pola distribusi bantuan yang memperkuat dugaan keterkaitan dengan akses politik.

    Salah satu penerima bantuan yang paling disorot adalah yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

    Yayasan yang dimaksud adalah Perguruan Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

    Menurut Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, yayasan ini telah menerima dana hibah dari tahun 2020 hingga 2024.

    “Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” katanya saat dikonfirmasi pada Senin (28/04/2025).

    Rincian Dana Hibah Tiap Tahun

    Pada tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan menerima bantuan hibah sebesar Rp59.400.000 dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

    Sementara itu, SMK Al-Ruz’han Manonjaya memperoleh dana sebesar Rp600 juta di tahun yang sama.

    Tahun berikutnya, 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan total hibah mencapai hampir Rp10 miliar.

    Dana tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar dan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan.

    Rinciannya antara lain:

    Biaya konstruksi fisik: Rp9.325.280.104,30Biaya perencanaan: Rp178.700.000Biaya pengawasan: Rp300.000.000Biaya umum: Rp196.000.000Dana Mengalir Hingga Rp30 Miliar Lebih

    Pada tahun 2022 dan 2023, bantuan dana hibah dari Biro Kesra kembali mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar total Rp30 miliar.

    Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ruzhan juga mendapatkan alokasi sebesar Rp2,5 miliar.

    Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk:

    Persiapan pembangunan gedung rektorat dan ruang perkuliahan: Rp5.439.999.000Pekerjaan struktur bangunan: Rp12.702.054.000Pekerjaan arsitektur: Rp8.978.546.000Instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP): Rp2.879.401.000Tambahan Bantuan Tahun 2024

    Tidak berhenti di situ, Andrie juga menyebut bahwa di tahun anggaran 2024, SMK Al-Ruzhan kembali mendapat alokasi dana hibah dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar.

    “Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar,” ujar Andrie.

    Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Uu Ruzhanul Ulum belum memberikan tanggapan terkait informasi ini.

    DPRD Jabar Mendukung Perubahan

    Menanggapi kebijakan evaluasi yang dilakukan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyampaikan apresiasinya terhadap rencana memasukkan kembali bantuan hibah untuk pondok pesantren dan masjid dalam APBD Perubahan 2025.

    “Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan,” ujar Ono kepada wartawan, Senin, 28 April 2025.

    Ono mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat telah menyampaikan bahwa akan ada alokasi dana hibah sebesar Rp135 miliar untuk yayasan pesantren dan Rp9 miliar untuk masjid.

    Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga yang sudah tercatat sebagai penerima.

    “Saya berharap Gubernur membuat sistem, mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar harus dikurangi,” ucapnya. ***

  • 1 Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum Nasional

    1 Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum Nasional

    Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Tengah
    (Jateng) Komjen (Purn)
    Ahmad Luthfi
    mengatakan, ada aturan hukum yang bisa ditempuh dalam menangani siswa sekolah yang nakal.
    Hal tersebut Luthfi sampaikan saat ditanya perihal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membawa siswa nakal ke
    barak militer
    .
    Mulanya, Luthfi mempersilakan saja Dedi Mulyadi yang memiliki wacana tersebut.
    Namun, dia enggan menerapkan hal serupa di Jateng.
    Sebab, anak-anak di bawah umur bisa ditindak dengan dikembalikan ke orangtuanya.
    Sedangkan yang sudah di atas umur, akan dipidana.
    “Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Menurut Luthfi, aturan untuk menindak siswa nakal sudah jelas, sehingga dirinya tidak perlu ngarang-ngarang seperti Dedi Mulyadi.
    “Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah,” ucapnya.
    “Sesuai ketentuan saja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya guru, kembalikan orang tuanya,” sambung Luthfi.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi mengumumkan rencana menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter untuk siswa di beberapa wilayah Jawa Barat.
    Tujuannya jelas: membina siswa yang terindikasi nakal agar tidak terjerumus ke perilaku negatif.
    “Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap,” ujar Dedi.
    Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025.
    Untuk mendukung pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak sebagai tempat pembinaan.
    Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa.
    Fokus utamanya adalah siswa yang dinilai sulit dibina dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
    Mereka yang disebut akan masuk ke barak militer ialah tukang tawuran, pemabuk, dan tukang main Mobile Legends sampai larut malam.
    Dedi Mulyadi menjelaskan, selama enam bulan, para siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa.
    “TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendikdasmen Enggan Tanggapi Rencana Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak TNI

    Mendikdasmen Enggan Tanggapi Rencana Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak TNI

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan memberikan komentar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membina siswa bermasalah atau “nakal” melalui skema pendidikan karakter di barak TNI.

    “Saya no comment dulu ya. Teman-teman wartawan bisa cari pakar pendidikan lain yang lebih top dari saya,” ujar Abdul Mu’ti saat dimintai tanggapan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 April.

    Ia mengatakan informasi terkait kebijakan tersebut baru diketahuinya melalui pemberitaan media massa.

    “Kami juga baru tahu itu dari media, jadi belum bisa memberikan tanggapan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan pembinaan bagi anak-anak yang berperilaku nakal dengan melibatkan institusi TNI dan Polri, yang akan dimulai pada Mei 2025.

    Program ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap menurunnya daya saing dan disiplin anak-anak, serta kondisi di mana orang tua dan guru dinilai semakin kesulitan menangani perilaku siswa, bahkan takut bersikap tegas karena khawatir dikriminalisasi.

    Melalui program ini, kata Dedi, orang tua akan diminta membuat surat pernyataan dan mengantar anaknya ke barak TNI untuk menjalani pembinaan karakter tanpa kehilangan status sebagai pelajar.

    Selanjutnya di barak, anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa, namun diwajibkan menjalani pola hidup disiplin, seperti tidur pukul 20.00 WIB, bangun pukul 04.00 WIB, sarapan, olahraga, serta kegiatan pembinaan rohani seperti puasa Senin-Kamis dan mengaji bagi siswa Muslim.

    Dedi menegaskan, program ini bukan pelatihan militer atau semi-militer, melainkan pembinaan karakter yang tidak mereka dapatkan di lingkungan rumah.

  • Mendikdasmen “No Comment” soal Dedi Mulyadi Mau Sekolahkan Siswa “Nakal” ke Barak Militer

    Mendikdasmen “No Comment” soal Dedi Mulyadi Mau Sekolahkan Siswa “Nakal” ke Barak Militer

    Mendikdasmen “No Comment” soal Dedi Mulyadi Mau Sekolahkan Siswa “Nakal” ke Barak Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan berkomentar soal usulan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    yang mau “menyekolahkan” siswa bermasalah di Jawa Barat (Jabar), agar dididik di
    barak militer
    mulai 2 Mei 2025.
    Menurut dia, Dedi belum berkomunikasi dengan pemerintah pusat sebelum melontarkan usulan itu.
    “Enggak, enggak (komunikasi ke pemerintah pusat), jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media, justru jadi kami no comment dulu soal itu,” ucap Mu’ti, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Mu’ti meminta agar usulan itu lebih dahulu ditanyakan penjelasannya ke pakar atau ahli pendidikan.
    Dia juga enggan berasumsi soal kemungkinan mempertimbangkan usulan Dedi Mulyadi itu.
    “No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya,” terang dia.
    Dedi Mulyadi sebelumnya mengatakan, rencana ini adalah
    pendidikan karakter
    yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.
    Dalam pelaksanaannya, tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
    Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal, untuk diikutkan dalam program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.

    Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia,” katanya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

    Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.

    Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

    Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.

    “Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” ungkapnya.

    Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

    Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

    Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

    Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” terangnya.

    Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

    Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

    “Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya.”

    “Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

    Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

    Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

    “Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas.”

    “Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau gak salah di Depok sudah mulai berkurang,” terangnya.

    Mulanya, wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu yang memiliki banyak anak.

    Dedi Mulyadi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga.”

    “Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

    Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu yang kini naik kelas dengan proses caesar, menelan biaya hingga Rp25 juta.

    Atas hal itu, Dedi mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki anak jika tak bisa menafkahi.

    GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengatakan siswa sering tawuran hingga main game Mobile Legend bakal dibina TNI. Dedi Mulyadi mewacanakan KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

    “Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi,” terangnya.

    Ia lantas mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos.

    Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun.”

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelasnya.

    Wacana ini juga diiringi janji pemberian intensif terhadap suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

    Dedi Mulyadi menyebut, insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

  • Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa digugat oleh seorang warga Kabupaten Lamongan bernama Alfiyah Nimah karena tidak adanya pemutihan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Timur.

    Dikutip dari Tribun Jatim, Alfiyah ingin agar kebijakan tersebut diterapkan di Jatim.

    Adapun gugatan ini berawal dari adanya kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang diterapkan di daerah lain seperti Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi selaku gubernur.

    Gugatan ini pun ternyata sudah sampai di tahap sidang perdana pada Rabu (30/4/2025) hari ini.

    Namun, sidang tersebut berujung ditunda lantaran Biro Hukum Provinsi Jatim yang datang mewakili Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

    Kuasa hukum Alfiyah, Mochammad Sholeh, menuturkan gugatan tersebut lantaran kliennya menilai pemutihan tunggakan pajak motor adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat.

    Alfiyah berharap agar kebijakan tersebut turut diterapkan di Jatim di tengah kondisi ekonomi saat ini yang menurutnya tidak baik-baik saja.

    “Karena faktanya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi memang lagi tidak punya uang,” ujar Sholeh.

    Di sisi lain, Sholeh turut menyoroti isu korupsi yang terjadi di Jawa Timur yang dianggap memicu persepsi negatif di masyarakat tentang pembayaran pajak.

    Namun, jika Khofifah menolak, Sholeh mengusulkan solusi alternatif yaitu penghapusan tunggakan pajak bagi kendaraan di bawah 2.000 cc.

    Dia mengatakan usulan itu bisa diterapkan lantaran mayoritas masyarakat menengah ke bawah dianggap tidak memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc.

    “Tentu tidak adil mobil Mercy dibeli dengan harga miliaran tapi bayar pajak tidak mau. Apalagi mobil mewah jenis Porsche, Ferrari kalau tidak diberi pengampunan masyarakat ke bawah ya gak bingung, wong selama ini hanya bisa lihat di TV. Harapannya Gubernur Khofifah bijak,” ucap Sholeh.

    Kata Pihak Khofifah

    Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono mengungkapkan hari itu datang ke sidang untuk mewakili Khofifah mengadvokasi kepentingan masyakarat Jawa Timur.

    Namun, ia mengaku untuk sementara belum bisa memberi komentar tentang substansi perkara karena belum menerima secara formal naskah gugatan. 

    “Saya belum layak menyampaikan isinya, kami akan mengikuti persidangan gugatan akan disampaikan pada sidang berikutnya. Dan saat itulah kami baru bisa mengetahui,” terang Adi.

    Daftar Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan

    Berdasarkan catatan Tribunnews.com, ada 15 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan, yaitu sebagai berikut.

    1. Aceh (sampai 31 Desember 2025)
    2. Kepulauan Riau (Januari-Juni 2025)
    3. Bengkulu (7 Januari-7 Mei 2025)
    4. Lampung (mulai 1 Mei 2025)
    5. Banten (10 April-30 Juni 2025)
    6. Jawa Barat (20 Maret-30 Juni 2025)
    7. Jawa Tengah (8 April-30 Juni 2025)
    8. Bali (mulai 5 Januari 2025)
    9. Kalimantan Utara (sampai 31 Desember 2025)
    10. Kalimantan Timur (8 April-30 Juni 2025)
    11. Kalimantan Selatan (5 Januari-31 Desember 2025)
    12. Kalimantan Barat (hingga Juli 2025)
    13. Kalimantan Utara (hingga 31 Desember 2025)
    14. Sulawesi Tengah (hingga 14 Mei 2025)
    15. Sulawesi Tenggara (hingga 31 Mei 2025)

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jatim dengan judul “Alfiyah Warga Lamongan Gugat Gubernur Jatim Khofifah Soal Pajak Kendaraan, Ingin Tiru Jawa Barat”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Hasanudin Aco)(Tribun Jatim/Tony Hermawan)