Tag: Mulyadi

Pemkot Depok Pelajari Mekanisme Pendidikan Militer untuk Anak Nakal – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok sedang mempelajari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembinaan terhadap anak-anak nakal di markas militer.

Diketahui, Purwakarta telah menjalani arahan tersebut dan mendidik pelajar atau anak-anak nakal yang kerap tawuran dibina di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan Pemerintah Kota Depok sedang menjajaki dari sisi penganggaran terhadap anak-anak nakal yang akan dibina di kesatuan TNI.

Setelah melakukan penjajakan, Pemerintah Kota Depok akan melaksanakan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

“Dari sisi penganggaran kita coba pelajari yang digulirkan oleh Purwakarta, nanti seperti apa, mudah-mudahan juga bisa kita implementasikan di Kota Depok,” ujar Supian, Jumat (2/5/2025).

Supian menjelaskan, pembinaan terhadap anak nakal yang kerap tawuran atau kenakalan remaja lainnya sedang dipelajari. Terdapat dua mekanisme yang akan dilakukan Pemkot Depok terhadap penanganan anak nakal sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.

“Ada dua kemungkinan. Pertama, kita buat lagi seperti yang dilakukan di sana atau kita bergabung saja,” kata Supian.

Supian berharap di Kota Depok tidak telalu banyak sisa atau anak-anak nakal yang akan menjalani pendidikan militer di kesatuan TNI. Hal itu membuat Pemerintah Kota Depok tidak perlu membangun tempat atau pembinaan terhadap siswa nakal.

“Mudah-mudahan kan gak terlalu banyak jumlah yang masuk kategori itu, sehingga kita cukup mengirimkan, kita ikut pembiayaan biar enggak terlalu harus buat punya sekolah masing-masing,” ujar Supian.

Supian akan mempelajari kembali terkait pengiriman anak nakal Kota Depok ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta. Apabila Kota Depok bergabung dengan kesatuan tersebut, akan dikaji kembali terkait dukungan yang diperlukan.

“Jadi kita lihat, kalau memang bisa digabung di sana kita ikut berkontribusi seperti apa. Sampai saat ini belum ada (anak nakal),” kata Supian.

Baca juga Dedi Mulyadi Beberkan Kriteria Siswa Nakal yang Bakal Dimasukkan ke Barak Militer

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah. Kebijakan ini diharapkan jadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja.

02/05/2025 13:20
6 Yayasan Eks Wagub Jabar Terima Hibah Rp 45 M, Dedi Mulyadi: Semua Penerima Wajib Bertanggung Jawab Bandung

Yayasan Eks Wagub Jabar Terima Hibah Rp 45 M, Dedi Mulyadi: Semua Penerima Wajib Bertanggung Jawab
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Yayasan Perguruan Al-Ruzhan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, diketahui pernah menerima
dana hibah
sekitar Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Dana hibah
tersebut disalurkan ke sejumlah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan, termasuk SMK dan STAI Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, menanggapi hal ini dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dari setiap penerima dana hibah, tanpa menyasar pihak tertentu.
“Saya tidak bicara pada perorangan ya, saya tidak bicara pada orang. Saya bicaranya adalah seluruh penerima dana hibah provinsi siapapun dia, dari manapun dia harus mempertanggungjawabkan,” ujar Dedi usai kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).
Dedi menjelaskan, pertanggungjawaban tersebut mencakup dua hal utama, yakni secara fisik dan administratif. Ia menyebut aspek fisik harus sesuai kualitas dan kuantitas bangunan atau proyek, sementara administratif harus tercatat dengan baik.
“Satu pertanggungjawaban fisik, kedua pertanggungjawaban administratif,” katanya.
“Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratif, artinya administratifnya harus baik,” tambah Dedi.
Menurutnya, jika pertanggungjawaban administratif tidak bisa dipenuhi, maka patut dicurigai bahwa fisik pekerjaan pun bisa bersifat fiktif.
“Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik, berarti administrasinya fiktif,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 13:18
Dedi Mulyadi Didukung Ortu Siswa, Harap Anak Nakalnya Jadi Baik lewat Gemblengan Pendidikan Militer – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mulai melaksanakan gebrakan barunya memasukkan anak-anak nakal ke barak TNI untuk digembleng lewat pendidikan militer.

Pada tahap pertama pendidikan militer ala Dedi Mulyadi, ada 39 anak jadi pesertanya.

Mereka mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, sejak Kamis (1/5/2025).

Meski menimbulkan kontroversi, gebrakan baru Dedi Mulyadi ini mendapatkan dukungan dari orang tua siswa.

Sambutan baik itu datang salah satunya dari ibu bernama Elly.

Ia mengakui anaknya memiliki kepribadian yang nakal.

“Anak saya sering bolos dan susah dinasehati, katanya, dikutip dari TribunJabar.id, Jumat (2/5/2025).

Elly mengaku sengaja mendaftarkan anaknya ikut program pendidikan militer lewat sekolah.

Diri juga memastikan, sebagai orang tua mendukung gebrakan Dedi Mulyadi tersebut.

“Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orang setuju dan dukung,” tambahnya.

Ia berharap anaknya yang nakal dapat berubah menjadi lebih baik setelah mengikuti pendidikan militer.

“Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut.”

“Semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” tandasnya.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dalam kesempatannya mengajak para orang tua siswa menyerahkan anaknya untuk didik.

Terutama bagi mereka yang sudah angkat tangan karena tak tahan lagi dengan kelakuan putranya.

“Ini untuk anak-anak nakal yang orang tuanya sudah tak sanggup lagi ngurus. Tinggal lapor saja, biar kami yang urus, kami yang latih,” ujar Om Zein, sapaan akrabnya.

Selama di barak lanjutnya, 39 anak akan diajari baris-berbaris.

Mereka juga diajak mengenal arti kedisiplinan, tanggung jawab, dan tekad dalam menghadapi tantangan hidup.

Om Zein memastikan fasilitas di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, sudah memadai.

Sudah disiapkan meja makan berjajar rapi, velbed tersusun rapi sebagai tempat tidur, dan seragam militer telah disiapkan untuk dikenakan oleh para peserta.

“Persiapannya sudah selesai. Kami siap mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik,” tutup Om Zein, dikutip dari TribunJabar.com.

PENDIDIKAN MILITER SISWA – Para pelajar saat mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025). (TribunJabar.id/Deanza Falevi)

Dedi Mulyadi melaporkan para peserta pendidikan milier merasa senang mengikuti program tersebut.

Semua tidak lepas dari fasilitas yang memadai dari segi makanan hingga program latihan.

“Mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya aja ngajarnya di sana,” ujarnya, dikutip dari TribunJabar.com.

Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menanggapi perihal payung hukum pendidikan militer gebrakannya.

Ia mengatakan, program ini berlandaskan ketersediaan orang tua peserta yang tertuang dalam surat pernyataan.

“Kemudian kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya. Dalam bentuk surat keterangan bermaterai,” tandasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Bocorkan Sumber Anggaran Untuk Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah

(Tribunnews.com/Endra)(TribunJabar.idTribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

02/05/2025 13:15
Program Pendidikan Militer ala Dedi Mulyadi Dimulai Hari Ini, Remaja Bermasalah Dikirim ke Markas TNI – Page 3

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, perlu pertimbangan mendalam sebab menurutnya mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk ‘menyekolahkan’ siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Pria yang disapa Demul ini menyebut rencana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa yang akan berlangsung selama enam bulan. Khususnya bagi anak-anak yang kerap terlibat kenakalan remaja seperti tawuran atau geng motor.

Disebutkan Dedi Mulyadi, tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Program ini akan dijalankan dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Bonnie menilai, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer.

“Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah,” jelasnya.

Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa siswa atau anak bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua, namun ia menilai rencana ini dinilai kurang tepat sebab dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.

“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” sebut Bonnie.

02/05/2025 12:13
Beda Pendapat Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu soal Dedi Mulyadi ‘Gubernur Konten’ – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyindir Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam rapat resmi, sementara Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memuji gagasan-gagasan positif Dedi yang dianggap inspiratif.

Perbedaan pandangan antara kedua gubernur ini memicu perhatian publik tentang peran media sosial dalam kepemimpinan daerah.

Sindiran Rudy Mas’ud terhadap Dedi Mulyadi

Pada Selasa (29/4/2025), Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menarik perhatian publik setelah menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam sambutannya di rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Rudy mengatakan, “Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten.

Mantap nih Kang Dedi.” Ucapan ini langsung menjadi bahan perbincangan publik, menyasar Dedi Mulyadi yang dikenal aktif membuat konten sosial di media sosial.

Helmi Hasan Puji Dedi Mulyadi Sebagai Gubernur Inovatif

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, justru memuji Dedi Mulyadi sebagai seorang gubernur yang inovatif.

Dalam pandangannya, Dedi merupakan sosok yang banyak memberi gagasan positif untuk masyarakat.

Bahkan, Helmi Hasan mengaku terinspirasi untuk meniru beberapa kebijakan yang diterapkan Dedi, seperti cara berkomunikasi di media sosial dan kebijakan menindak siswa nakal.

“Hal baik, kenapa tidak duplikasi?” ujar Helmi Hasan pada Kamis (1/5/2025).

Ia menegaskan bahwa meniru kebijakan yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah tidak masalah, selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dedi Mulyadi Tanggapi Sindiran Rudy Mas’ud

Tidak tinggal diam, Dedi Mulyadi memberikan balasan yang cukup menohok terhadap sindiran Rudy Mas’ud.

Saat rapat, Dedi mengungkapkan bahwa konten-kontennya yang viral justru memberikan dampak positif bagi anggaran belanja iklan Pemprov Jawa Barat.

“Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan bahwa sebelumnya Pemprov Jawa Barat mengeluarkan dana Rp 50 miliar untuk belanja iklan, namun setelah konten-kontennya viral, pengeluaran tersebut turun drastis menjadi hanya Rp 3 miliar.

Kontroversi dalam Dunia Kepemimpinan Sosial Media

Perbedaan pandangan ini mencerminkan perdebatan mengenai peran media sosial dalam pemerintahan.

Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sebutan “Gubernur Konten,” telah menggunakan media sosial untuk lebih dekat dengan rakyat dan menyampaikan kebijakan-kebijakan daerah.

Di sisi lain, sindiran dari Rudy Mas’ud menyoroti dampak dari ketergantungan terhadap media sosial dalam kepemimpinan.

Apa pun pandangan yang diambil, satu hal yang jelas: media sosial kini menjadi alat yang tidak bisa diabaikan dalam dunia politik modern.

Rekam Jejak Dedi Mulyadi dan Pengaruh Media Sosial

Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan kemampuannya dalam memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, terus mendapat perhatian publik.

Kendati mendapat kritik dan sindiran, ia tetap yakin bahwa konten-konten yang dibuatnya memberikan dampak positif dalam hal komunikasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran.

“Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus,” tegas Dedi.

Kisah ini menunjukkan bagaimana peran media sosial dalam pemerintahan semakin tidak terelakkan, dengan setiap gubernur memiliki pendekatannya masing-masing.

Perdebatan antara Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu hanya memperjelas bagaimana media sosial dan konten menjadi bagian tak terpisahkan dari politik dan komunikasi modern.

Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

02/05/2025 11:36
Siswa SMP di Purwakarta Mulai Jalani Pendidikan Militer, 14 Hari Hidup di Barak Tentara – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Program gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal adanya pendidikan militer sudah mulai berjalan.

Sebanyak 39 dari 40 siswa sekolah menengan pertama (SMP) bakal menjalani pendidikan ala militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Kamis (1/5/2025).

Selama 14 hari, mereka akan jalani pembinaan intensif dalam lingkungan militer dengan tujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.

Mengutip TribunJabar.id, para siswa tersebut merupakan peserta program pendidikan karakter khusus yang digagas pemerintah daerah bagi pelajar yang dinilai sulit diatur oleh sekolah dan keluarga.

Salah satu orang tua siswa, Elly menuturkan bahwa ia berharap anaknya bisa berubah menjadi lebih baik setelah mengikuti program pendidikan militer ini.

Ia menyebut, anaknya suka bolos sekolah dan susah dinasehati.

“Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik,”

“Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut,” kata Elly.

Ia menuturkan bahwa telah menyiapkan segala perlengkapan jauh-jauh hari.

“Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orang setuju dan dukung, semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental.

“Tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual anak-anak,” ujarnya.

Ia menuturkan, materi pelatihan ini disusun oleh banyak pihak, seperti TNI, Polri, Pemda, Dinas Sosial, hingga Psikolog Anak.

“Tentu ini kolaborasi yang baik, semua terlibat untuk memberikan hal yang positif kepada anak,” ucapnya.

Sebelumnya diwartakan, pada Kamis (1/5/2025) puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Purwakarta dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.

Mereka akan mulai menjalani pendidikan berkarakter, program yang digagas Dedi Mulyadi untuk membina siswa yang dianggap ‘sulit diatur’ oleh lingkungan dan sekolah.

Mengutip TribunJabar.id, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein mengatakan, Aula the Gunner akan jadi pusat aktivitas para pelajar.

“Ini untuk anak-anak nakal yang orang tuanya sudah tak sanggup lagi ngurus. Tinggal lapor saja, biar kami yang urus, kami yang latih,” ujar Om Zein.

Ia mengatakan, pelatihan ini bukan hanya soal kedisiplinan, namun juga penguatan fisik dan mental.

Para siswa harus jalani tes kesehatan, termasuk ujian lari.

“Kalau dia terlatih, dia akan berupaya keras mencapai target,”

“Kalau dia malas, ya akan jalan kaki. Dari situ kami tahu mana anak yang punya semangat dan mana yang butuh dorongan lebih,” kata Om Zein.

Saepul Bahri menuturkan, saat ini persiapan sudah selesai dan pihaknya telah siap mendidik para pelajar tersebut.

“Persiapannya sudah selesai. Kami siap mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik,” tutup Om Zein.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tangisan & Harapan 39 Siswa di Purwakarta yang Dilepas Orang Tua ke Pendidikan Karakter Ala Militer

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Daenza Falevi)

02/05/2025 10:00
2 Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi Regional

Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com –
Gubernur Bengkulu

Helmi Hasan
, dianggap kerap meniru sejumlah gaya dan kebijakan Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
.
Mulai dari gaya berkomunikasi lewat media sosial, hingga kebijakan pendidikan.
Beberapa langkah yang disebut mirip antara lain: larangan perpisahan dan wisuda sekolah, penggemblengan militer bagi siswa “nakal”, larangan membawa kendaraan pribadi ke sekolah, serta respons cepat terhadap keluhan warga melalui media sosial.
Tak sedikit warga yang menyampaikan kritik langsung melalui akun TikTok resmi milik Helmi Hasan.
Bahkan, sebagian menjulukinya sebagai “Gubernur TikTok”.
Menanggapi tudingan tersebut, Helmi tidak membantah.

Ia mengaku meniru kebijakan Dedi Mulyadi karena menilai banyak di antaranya yang inovatif dan layak diterapkan.
“Satu hal yang baik, kenapa tidak kita duplikasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, itu gubernur inovatif, banyak gagasan-gagasannya yang positif,” ujar Helmi kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).
Salah satu kebijakan yang sedang dikaji untuk diterapkan di Bengkulu adalah larangan siswa membawa motor ke sekolah.
Menurut Helmi, ide itu tak hanya bernilai edukatif tetapi juga menyangkut keselamatan.
“Di Bengkulu, kebijakan itu sedang dikaji untuk diterapkan,” ungkap dia.
Helmi menuturkan, gagasan itu muncul setelah kejadian tragis yang menimpa dua siswi.
“Ada dua siswi ke sekolah mengendarai motor tersenggol truk angkutan batubara; keduanya meninggal dunia,” ujarnya khawatir.
Menurutnya, banyak siswa di Bengkulu yang berkendara tanpa SIM dan tidak mengenakan helm. Hal itu tentu membahayakan.
Lebih jauh, ia menjelaskan manfaat dari berjalan kaki ke sekolah.
“Banyak sekali manfaatnya ketika anak sekolah jalan kaki; maka ia akan bangun lebih pagi, jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan. Tidak ada jarak antara si miskin dan si kaya. Kita akan terapkan di Bengkulu,” demikian Helmi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 08:36
Tangis Orangtua Iringi 39 Siswa Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Saat Masuk Markas TNI Bandung 2 Mei 2025

Tangis Orangtua Iringi 39 Siswa Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Saat Masuk Markas TNI
Editor
KOMPAS.com –
Suasana haru menyelimuti halaman Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025).
Sebanyak 39 siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang dianggap “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya dilepas oleh orangtua mereka untuk mengikuti program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Mereka tiba sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan bus dan truk milik Pemkab Purwakarta.
Begitu turun, siswa disambut komando. Mereka diarahkan oleh anggota TNI dengan gaya khas militer: tegas, cepat, dan penuh kedisiplinan.
Mereka digiring ke barisan pembukaan untuk memulai pelatihan karakter selama 14 hari ke depan.
Tangis pecah saat para siswa diberi waktu singkat berpamitan. Banyak orangtua menangis, menyematkan harapan besar agar anak mereka berubah menjadi lebih baik.
Salah satunya adalah Elly, wali murid yang tak kuasa menahan air mata.
“Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik. Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut,” ujarnya.
Elly juga menuturkan telah menyiapkan perlengkapan anaknya sejak jauh hari, termasuk seragam, alat tulis, pakaian olahraga, perlengkapan mandi, hingga ember.
“Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orangtua setuju dan dukung, semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” ucapnya.
Program pendidikan militer ini menuai sorotan publik dan kritik dari sejumlah kalangan.
Namun, Dedi Mulyadi menyebutnya sebagai bentuk pembinaan karakter untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.
Program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
Meski program ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, Dedi tetap menggelarnya dengan bantuan dari TNI dan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat.
Program ini terlebih dahulu akan dimulai di dua daerah, yaitu Purwakarta dan Kota Bandung.
Dedi dalam sejumlah kesempatan menjelaskan bahwa program pendidikan militer ini melibatkan TNI dan Polri guna memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi.
Menurut dia, selama ini sudah banyak orangtua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.

Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.
“Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan,” kata Dedi.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tangisan & Harapan 39 Siswa di Purwakarta yang Dilepas Orang Tua ke Pendidikan Karakter Ala Militer
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 07:37
Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat…
Editor
KOMPAS.com
–
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi
Jawa Barat
menanggapi soal sterilisasi terhadap pria atau
vasektomi
tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
“Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, seperti dikutip dari
Antara
, Jumat (2/5/2025).
Rahmat mengatakan, vasektomi dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
“Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
Diketahui,
KB
vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.
Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui, khususnya untuk vasektomi.
“Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tetapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
Diketahui,
Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
“Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
“Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 07:06
3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Tiga kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro-kontra hingga ramai dibicarakan.

Tiga kebijakan itu adalah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme, berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos), dan pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah.

Sejumlah pihak pun menyoroti kebijakan-kebijakan Dedi tersebut.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini tiga kebijakan Dedi yang membuat heboh hingga menjadi sorotan:

1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme

Kebijakan Dedi Mulyadi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di Jabar, berbuntut ancaman dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal.

Hercules menilai kebijakan tersebut menunjukkan Dedi seolah lupa jasa ormas yang mendukungnya maju sebagai Gubernur Jabar.

Karena hal itu, Hercules mengancam akan menggeruduk Gedung Sate bersama puluhan ribu anggota ormas.

“KDM berlebihan (membentuk Satgas). Jadi Gubernur didukung oleh kami (ormas)” kata Hercules dalam tayangan YouTube Unlocked, Rabu (30/4/2025).

“Jika mencari masalah, kami akan datang. Pulouhan ribu personel (ormas) siap ke Gedung Sate,” tegasnya.

Hercules menilai, alih-alih membentuk Satgas, Dedi seharusnya mengajak ormas di Jabar untuk mendukung programnya.

“Seharusnya bilang, mari mendukung program-program saya (sebagai) Gubernur, dukung saya,” pungkas Hercules.

Menanggapi ancaman Hercules, Dedi memilih untuk tidak berkomentar.

“Saya tidak akan mendengarkan,” ucap Dedi.

Diketahui, ancaman itu datang setelah Dedi mengatakan Satgas Pemberantasan Premanisme akan berfokus terhadap premanisme jalanan, pasar, dan industri.

Tujuan dibentuknya Satgas adalah untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi pada akhir Maret 2025.

Dedi menjelaskan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” jelas Dedi.

Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

2. Kebijakan Vasektomi Dianggap Tak Beretika

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kontrasepsi atau KB vasektomi sebagai syarat penerima bansos pemerintah.

Ia menjelaskan, apabila diterapkan, vasektomi diharapkan bisa menurunkan angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

Sebab, kata dia, selama ini keluarga tak mampu cenderung memiliki banyak anak.

Dedi juga menjanjikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi nanti.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai wacana tersebut tak beretika.

Sebab, kata dia, wacana kebijakan vasektomi berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ia juga beranggapan wacana tersebut terkesan memaksa dengan adanya “iming-iming” insentif sebesar Rp500 ribu.

“Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etiknya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia.”

“Terus yang siap dikasih uang Rp 500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” urai Yogi kepada TribunJabar.id, Rabu.

Lebih lanjut, Yogi menyebut prosedur vasektomi tak bisa sembarangan diterapkan.

Ia berpendapat harus dibuat kontrak lebih dulu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta vasektomi.

Karena itu, Yogi pun meminta Dedi untuk mengkaji lebih dulu wacana vasektomi sebelum menerapkannya.

“Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp 500 ribu dan gak ada asuransinya.”

“Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” jelasnya.

“Nah jadi saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya, dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” imbuh Yogi.

3. Pendidikan Militer Berpotensi Melanggar HAM

Amnesty International Indonesia menyoroti soal HAM terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah yang sudah mulai diujicobakan Kamis (1/5/2025) di Purwakarta..

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

“Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak.”

“Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung,” urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

“Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak.”

“Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak,” lanjutnya.

Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

“Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak,” pungkas dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Endra Kurniawan/Gita Irawan, TribunJabar.id/Seli Andina/Hilman Kamaludin)

02/05/2025 06:06