Tag: Mulyadi

Sempat Disebut ‘Gubernur Konten’, Dedi Mulyadi Pamer Videonya yang Viral: Tips Parenting Up To Date

TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pamerkan videonya yang kini tengah viral di masyarakat.

Padahal, sebelumnya eks Bupati Purwakarta ini sampai disebut ‘gubernur konten’ oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud.

“Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi,” kata Rudy Masud sambil tersenyum saat rapat para Gubernur dengan Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Meski awalnya bikin murka, Rudy Masud kemudian menjabarkan maksud dibalik gubernur konten yang ia maksud.

Dikutip dari instagram @dedimulyadi71, diketahui jika maksud Rudy Masud adalah eks Bupati Purwakarta itu memiliki konten yang bagus.

Sederhananya, maksud Rudy Masud adalah memuji Dedi Mulyadi.

“Ini temen saya lama sejak zaman dulu, jadi yang kemarin itu ga ada kaitannya bilang Gubernur konten, harusnya itu Kang Dedi Gubernur yang kontennya top,” ujar Dedi Mulyadi.

Pamer Video

Kemudian, baru-baru ini, Dedi Mulyadi ikut memerkan salah satu video atau kontennya di akun instagramnya.

Video ini memang kadung viral karena banyak emak-emak yang merasa jika ucapan Dedi Mulyadi menyoal barak militer berhasil membuat anak mereka takut.

lihat foto
Istilah cilukba bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita karena sudah populer sejak lama. Namun buat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ada filosofinya nih.

“Hei, hayo siapa yang anak-anak ku gak mau mandi. Siapa yang anak-anak ku gak mau makan? Hayo siapa yang gak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Hayo, siapa yang gak mau ke sekolah? siapa yang jajan terus? Awas ya kalau sampai melawan orangtuanya, ga patuh, pengin jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, males ke sekolah, awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Hayo mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papah dan mamahnya. Hayo cepat, Pak Gubernur datang loh kalau ga nururt, Pak Gubernur datang nanti dibawa nih. Awas.”

Dalam postingannya itu, Dedi Mulyadi diketahui merepost video TikTok Amoysky yang berhasil membuat anaknya patuh usai ditunjukkan video Dedi Mulyadi.

“Tips #Parenting paling up to date. Awalnya takut, akhirnya manggut-manggut,” tulis Dedi Mulyadi dalam captionnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 17:35
Daftar Acara Lebaran Depok, dari Tanggal 11-17 Mei 2025, Acara Mulai dari Jam 08.00

Lebaran Depok 2025 hadir di Alun-alun Timur Depok mulai 11-17 Mei. Simak rangkaian acaranya.

Tayang: Rabu, 7 Mei 2025 16:45 WIB

TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma

ILUSTRASI LEBARAN DEPOK – Lebaran Depok 2025 hadir di Alun-alun Timur Depok mulai 11-17 Mei.

TRIBUNJAKARTA.COM – Lebaran Depok 2025 hadir di Alun-alun Timur Depok mulai 11-17 Mei.

Acara ini hadir sebagai rangkaian pelestarian budaya sekaligus ajang mempererat kebersamaan warga Depok.

Digelas mulai pukul 08.00, setiap harinya ada suguhan acara berbeda.

Berikut daftarnya:

11 Mei
Ngubek Empang, berlangsung di Jalan Baru, Kelurahan Pengasinan

12 Mei
Nyuci perabot di rumah budaya

13 Mei
Bikin dodol di Jalan HM Ali 45, Kampung Sawah Jatimulya, Cibinkng

14 Mei
Nyedengun baju di Alun-alun Timur Depok

15 Mei
Motong Kebo Andil di Alun-alun Timur

lihat foto
Istilah cilukba bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita karena sudah populer sejak lama. Namun buat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ada filosofinya nih.

16 Mei
Pasar pengabisan di Alun-alun Timur

17 Mei
Nyorong atau rantangan di Alun-alun Timur

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://jakarta.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’70854′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
newlast = newlast + 1;
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
else img = ”;
if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
$.getJSON(“https://jakarta.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’70854′,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
});
$(“.loading”).remove();
});
}

Berita Terkini

07/05/2025 16:45
Malam Mencekam di Pekayon Bekasi,2 Pria Brutal Bersenjata Tajam Gondol Ponsel & Lukai Penjaga Warung

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI – Aksi pencurian dilakukan dua orang pria di sebuah warung yang berada di wilayah Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat (25/4/2025) sekitar pukul 04.15 WIB.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy, mengatakan pelaku yang berjumlah dua orang datang ke warung tersebut membawa senjata tajam.

Pada saat kejadian, korban sedang tidur di dalam warung.

Saat itu, koban berusaha menggagalkan aksi dua pelaku pencurian tersebut.

Ia mendadak terbangun ketika dua orang pria tak dikenal masuk ke dalam warung tersebut.

Korban langsung berteriak “maling” dan mencoba menangkap kedua pelaku.

Namun pelaku bertindak keji melakukan pembacokan kepada korban.

Dedi Mulyadi dapat dukungan dari Jenderal Kopassus soal perseteruan dengan Pemimpin GRIB Jaya, Hercules. Kini Hercules diberikan ultimatum karena dianggap telah membuat gaduh.

Hingga akhirnya penjaga warung berinisial S menjadi korban pembacokan.

“Namun, salah satu pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang diarahkan ke korban,” ujar Resa, Rabu (7/5/2025).

Dalam peristiwa itu, korban mengalami luka di kepala bagian kanan atas telinga.

Korban juga menderita luka bacok di lengan kanan, serta lecet di bagian kaki karena berusaha menahan pelaku.

Kedua pelaku lantas berhasil kabur usai merampas dua unit ponsel korban, yakni Oppo A3x dan Samsung A20.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan dilanjutkan ke Polsek Bekasi Selatan.

Resa menegaskan, pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dan bekerja sama dengan jajaran Polres Metro Bekasi Kota untuk mengejar para pelaku.

“Tindakan kepolisian, melakukan cek TKP, mendata saksi-saksi, mengarahkan korban untuk visum,” ujar Resa.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 16:01
DPRD Minta Dedi Mulyadi Kaji Ulang soal Vasektomi Syarat Terima Bansos: Bisa Timbulkan Ketidakadilan

TRIBUNJAKARTA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, merespons terkait usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa vasektomi sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, usulan tersebut perlu dilakukan pengkajian ulang.

Pasalnya, usulan itu berpotensi menimbulkan polemik dan ketidakadilan.

“Permasalahan penyaluran bansos harus diselesaikan dari hulu ke hilir agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat, sekaligus memastikan keadilan bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Iwan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/5/2025).

Alih-alih vasektomi, menurut Iwan, ada sejumlah alternatif kebijakan yang bisa diterapkan.

Misalnya, menyiapkan petugas konseling untuk mendampingi penerima bansos.

Iwan menyebut, petugas konseling dapat memberikan edukasi soal manajemen keuangan, perencanaan keluarga, dan perkembangan usaha.

Dengan begitu, sambung Iwan, program bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian.

“Adakan petugas konseling keluarga dan usaha. Datangi rumah-rumah warga, beri edukasi dalam berkeluarga dan berusaha,” tuturnya.

Iwan mengungkapkan, polemik kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan data serta kurangnya edukasi soal keluarga berencana di masyarakat.

Padahal, jika sistem pendataan dan pendampingan sudah berjalan baik, angka kemiskinan bisa ditekan.

“Niatnya Pak Gubernur mungkin baik, ingin mengurangi kemiskinan.

Tapi pengalaman saya di dewan, masalah bansos dan kemiskinan itu kompleks dan ada tahap krusial dari hulu ke hilir,” imbuh dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi bagi suami sebagai syarat utama.

Dia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

Usulan tersebut kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram terkait syarat vaksetomi untuk bansos.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 15:53
Aura Cinta Kekeh Wisuda Tetap Digelar,Beri Solusi ke Dedi Mulyadi: Rp300 Ribu Perorang, Bisa Dicicil

TRIBUNJAKARTA.COM – Remaja putri, Aura Cinta muncul kembali dengan membawa solusi di tengah polemik larangan wisuda yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Diketahui, Pemprov Jabar melarang kegiatan wisuda atau perpisahan dengan biaya tinggi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Larangan wisuda ini dikeluarkan Pemprov Jabar lewat Surat Edaran (SE) nomor: 42/PK.03.04/KESRA yang disebarkan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Jabar yang dikeluarkan 30 April 2025, dan ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Dalam SE tersebut, nomor satu poin C menerangkan bahwa seluruh sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK diminta tidak menyelenggarakan wisuda/perpisahan dan kegiatan yang bersifat seremonial dengan biaya tinggi.

Kendati begitu, pada nomor ke empat menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar memperbolehkan kegiatan wisuda/perpisahan diselenggarakan apabila tidak menimbulkan beban biaya kepada orang tua/wali siswa.

Kegiatan tersebut juga harus dilaksanakan secara sederhana, bersifat kreatif, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta keberhasilan belajar.

Namun, Aura Cinta menentang larangan tersebut. Ia merasa wisuda perlu diadakan, khususnya untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Akibatnya, ia menjadi bulan-bulanan publik hingga menerima berbagai hujatan.

Nyalinya pun tak ciut. Bau-baru ini, pemilik nama asli Egalita Aurelia Devi Artamevia ini memberikan solusi agar wisuda bisa tetap digelar.

lihat foto
Istilah cilukba bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita karena sudah populer sejak lama. Namun buat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ada filosofinya nih.

“Kalau Aura sendiri sebenarnya netral mengikuti suara pemilihan terbanyak, pemilihan terbanyak kan ditiadakannya wisuda, tapi kalau bisa tetap diadakan wisuda cuman meminimalisir biaya,” katanya dikutip dari Youtube Nusantara TV, Kamis (7/5/2025).

“Atau enggak cari solusi, misalnya TK dihapus, SD dihapus, SMP sama SMA itu harus ada, minimal itu, karena itu jenjang terakhir di pendidikan karena nggak setiap orang itu bisa kuliah. Jadi menurut saya itu SMA itu ya harus ada,” tambahnya.

Ia tak menampik jika solusinya baru diutarakan. Bahkan ia memberikan strategi menyoal biaya.

Kata dia, tiap orang bisa dikenai biaya wisuda Rp 300 ribu yang bisa dicicil dari tahun pertama sekolah.

“Solusi kayaknya waktu itu belum punya solusi sih. Kalau bisa itu tadi mendingan jangan dihapus, kalau misalnya untuk para orang tua keberatan ya udah dicarikan solusi untuk jenjang SMP atau SMA itu harus ada.”

Kalau biaya itu mungkin bisa ya perorang Rp300 ribu. SMA kan 3 tahun ya, SMP ada 3 tahunnya kalau bisa dicicil dikoordinator per kelas,” bebernya.

Gelar Lomba Video Perpisahan Murah dan Kreatif

Di sisi lain, eks Bupati Purwakarta itu justru menggelar lomba untuk siswa dalam bentuk video perpisahan sekolah.

Tak tanggung-tanggung, total hadiahnya mencapai Rp 165 juta.

Nantinya untuk juara pertama bakal mendapatkan Rp50 juta, juara kedua Rp 40 juta, juara ketiga Rp 30 juta, juara keempat Rp 20 juta, juara ke lima Rp 15 juta juara, dan Rp 10 juta untuk juara ke enam.

“Anak-anakku di seluruh Jawa Barat perpisahan yang murah tapi megah itu lah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati videonya dan ternyata anak-anak Jabar kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Tribun Jabar.

Adapun awal mula lomba video perpisahan murah ini dari video siswa SMK Bekasi yang viral.

Di mana acara perpisahan sekolah tersebut digelar dengan mengundang pemadam kebakaran ke sekolah.

Dari sinilah, Dedi Mulyadi menantang siswa lainnya untuk melakukan kegiatan serupa. Nantinya video yang paling kreatif dan biaya murah akan diberi hadiah.

“Pokoknya tayangan yang ditayangkan di akun media sosial, nanti akan diumumkan pokoknya terus berkarya biar murah tetap gagah,” katanya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 15:31
Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi Megapolitan 7 Mei 2025

Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi
Penulis
KOMPAS.com –
Belakangan ini muncul fenomena baru di media sosial, yakni anak-anak takut dijemput oleh Gubernur
Dedi Mulyadi
jika tidak mematuhi orang tua.
Ketakutan ini muncul usai para anak-anak tersebut ditunjukkan video Dedi Mulyadi yang memperingatkan anak-anak yang tidak mematuhi orang tua agar bersiap dijemput ke
barak militer
.
Video peringatan tersebut diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya @
dedimulyadi71
.
Dedi Mulyadi memberi peringatan bagi anak-anak yang tidak mau mandi, makan, tidur tepat waktu, atau menuruti nasihat orang tua.
“Hayooo, anak-anak yang enggak mau mandi, gak mau makan, gak mau tidur (suka begadang), susah bangun pagi, enggak mau ke sekolah, jajan terus, awas ya kalau sampai melawan orang tuanya, enggak patuh, awas Pak Gubernur nanti datang ke rumahnya, ngejemput,” ujar Dedi dalam video yang diunggahnya.
Dalam video tersebut, Dedi menegaskan, bahwa anak-anak yang tidak patuh hanya punya dua pilihan, yakni patuh kepada orang tua atau dibawa olehnya ke barak militer.
Salah satu video yang menunjukkan seorang anak-anak ketakutan usai melihat peringatan tersebut bahkan diunggah ulang oleh Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya dengan keterangan, “
Tips #Parenting paling up to date. Awalnya takut, akhirnya manggut-manggut
.”
Fenomena baru yang muncul ini bermula dari kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa-siswi Jawa Barat yang bermasalah ke barak militer.
Kebijakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
Program ini mengirim siswa-siswi yang dianggap “nakal” atau berperilaku menyimpang ke barak militer untuk dibina selama enam bulan.
Pada tahap awal, program ini dijalankan di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung.
Sementara itu, menanggapi program tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan membuka peluang untuk menerapkannya di wilayahnya.
Supian menilai Depok memiliki infrastruktur pendukung seperti markas Brimob dan Kostrad yang dapat dimanfaatkan.
Meski masih dalam tahap kajian, Supian menilai program ini berpotensi menjadi solusi bagi orang tua yang kesulitan mengatasi perilaku anak.
Senada dengan hal itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan telah menyiapkan dua lokasi pendidikan militer bagi pelajar nakal di Bekasi, yakni Batalyon Infanteri Mekanis 202/Tajimalela dan Batalyon Armed 7/155 GS.
Tri menilai program ini bisa membentuk mental dan semangat kebangsaan pada anak-anak. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 15:14
Damkar Bekasi Gratiskan Mobil Pemadam untuk Perayaan Kelulusan Pelajar Megapolitan 7 Mei 2025

Damkar Bekasi Gratiskan Mobil Pemadam untuk Perayaan Kelulusan Pelajar
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bekasi menggratiskan mobil pemadam untuk
perayaan kelulusan
pelajar.
“Ketika misalnya ada permohonan dari sekolah, kita gratis. Kalau misalnya ada teman-teman atau mungkin sekolah yang menemukan (permintaan uang) cepat laporan ke saya,” kata Kepala Disdamkarmat Kabupaten Bekasi Adeng Hudaya saat ditemui di kantornya, Rabu (7/5/2025).
Adeng mengungkapkan, sejauh ini sudah ada empat permintaan dari sejumlah sekolah untuk dilibatkannya unit pemadam dalam perayaan kelulusan pelajar.
Tren permintaan ini terjadi setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang kegiatan wisuda pelajar.
Pelibatan mobil damkar tersebut pun menjadi alternatif dalam merayakan kelulusan pelajar setelah Dedi Mulyadi melarang keras kegiatan wisuda.
Adeng menyatakan, instansinya siap menerima permintaan pelajar sekalipun di luar hari kerja.
Akan tetapi, Adeng menekankan, pihaknya bersedia mengerahkan unit damkar selama kegiatan perayaan kelulusan pelajar tidak mengganggu kewajiban melayani masyarakat.
Bagi mereka yang hendak melibatkan unit damkar dalam merayakan kelulusannya, pelajar hanya perlu mengajukan surat permohonan ke Kantor Disdamkarmat Kabupaten Bekasi di Jalan Raya Teuku Umar, Cibitung.
“Persyaratannya kita sangat mudah, mengirimkan surat saja kepada kami, kami akan memfasilitasi, mengakomodir permintaan tersebut,” tegas Adeng.
Dalam pelaksanaannya, unit pemadam nantinya akan menyemprotkan air ke pelajar yang berkumpul di halaman sekolah.
Selain perayaan dengan cara menyemprotkan air ke pelajar, Disdamkarmat juga memberikan edukasi mengenai tugas-tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan larangan kegiatan study tour dan wisuda berbayar di seluruh sekolah di Jawa Barat bertujuan untuk meringankan beban orangtua siswa.
Larangan penyelenggaraan wisuda sudah berkali-kali Dedi sampaikan dalam beberapa kesempatan.
Terbaru, Dedi menyampaikan
larangan wisuda
saat menerima audiensi dengan perwakilan warga terdampak proyek pelebaran sungai di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dedi mendapat kritikan dari seorang pelajar SMA terkait kebijakan larangan tersebut.
Dedi menjelaskan, larangan wisuda hanya berlaku untuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan dari orangtua melalui pihak sekolah.
Namun, ia tetap memperbolehkan kegiatan perpisahan yang diadakan secara mandiri oleh siswa.
“Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
Dedi berharap, ke depan, generasi muda di Jawa Barat dapat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan dalam gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 15:08
Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai wacana prosedur vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Klarifikasi dari pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu datang setelah programnya tentang vasektomi bagi penerima bansos viral dan menuai kecaman.

Gagasan tersebut dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan vasektomi.

Kini, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa penerima bansos tidak diwajibkan untuk menjalani prosedur vasektomi.

Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap menyarankan agar penerima bansos untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB).

“Apa artinya sih, bantuan beasiswa, rumah rehab miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jabar, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (6/5/2025).

“Kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya,” sambungnya.

Disebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 900 ribu anak yang lahir.

Dedi Mulyadi berharap agar yang melakukan KB adalah suami misalnya dengan memakai alat kontrasepsi atau metode lain untuk mencegah/menunda kehamilan.

“Sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB, dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri,” papar Dedi Mulyadi.

“Jenis KB-nya apa? Ya tergantung, penginnya apa, kan bisa pakai pengaman,” imbuhnya.

Tanggapan Mensos

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa wacana syarat vasektomi untuk penerima bansos perlu dikaji sebelum diterapkan

“Seperti itu harus dipertimbangkan dari banyak sudut pandang, karena bansos itu diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial,” ujar Saifullah saat ditemui di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (5/5/2025).

“(Jika) itu ditambahi dengan syarat-syarat di luar rancangan program ini, ya harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain,” lanjutnya.

Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur medis yang memblokir saluran sperma sehingga tidak bisa sampai membuahi.

Adapun prosedur ini dapat dikembalikan atau disambungkan kembali yang disebut sebagai Vasektomi Reversal/Rekanalisasi.

Prosedur itu dilakukan untuk menyambung kembali saluran sperma yang dipotong selama vasektomi, sehingga sperma dapat kembali mengalir ke air mani.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” di Gedung Pusdai Jabar pada Senin (28/4/2025), Dedi Mulyadi berencana mewajibkan peserta penerima bansos di Jabar untuk jadi bagian dari program KB, terutama KB bagi pria berupa vasektomi.

(Tribunnews.com/Nina Yuniar)

07/05/2025 13:45
Kementerian HAM Awasi Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak TNI

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan ikut mengawasi hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

“Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai dilansir ANTARA, Selasa, 6 Mei.

Pigai menyebut pengawasan dan pemberian masukan itu akan dilakukan ke depan, apabila pendidikan siswa bermasalah di markas TNI ini menjadi sistem yang disepakati secara nasional.

Menurut dia, pendidikan siswa di barak tidak melanggar HAM selama tidak disertai dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti pemukulan dan pencubitan. Ia menyebut program Gubernur Jawa Barat itu bertujuan membentuk mental, karakter, dan disiplin siswa.

“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM; dan kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami,” ujarnya.

Jika uji coba di Jawa Barat berjalan bagus, Menteri HAM akan meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk mengeluarkan peraturan agar program tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Di samping itu, Pigai menyebut pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Hal ini mengingat program tersebut dijalankan dengan menggunakan uang rakyat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan program untuk “menyekolahkan” siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.

Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya ialah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.

Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

“Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar,” kata Dedi.

Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

07/05/2025 08:31
9 Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya Bandung

Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya
Editor
KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menyampaikan pidato bernada serius tapi santai di hadapan anggota DPRD se-Indonesia dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025, yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Senin (5/5/2025).
Dalam pidatonya yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV pada Selasa (6/5/2025), Dedi menyoroti langsung problem kesejahteraan anggota DPRD.

Ia mengungkapkan bahwa banyak anggota dewan langsung meminjam ke bank setelah dilantik, sehingga hanya menyisakan sekitar Rp 5 juta untuk kebutuhan harian.
Sementara itu, beban sosial mereka tetap tinggi karena harus menerima tamu konstituen setiap hari.
“Kalau kaca ditutup dibilang sombong. Padahal fisikal terbatas, akhirnya cari tambahan dari perjalanan dinas,” ujar Dedi.
Namun, ia juga mengkritisi mekanisme perjalanan dinas yang dinilainya tidak efisien.
Ia menyebut ada kasus satu orang berangkat tapi SPPD-nya sampai 10, yang sebagian besar justru diserap oleh Sekretariat DPRD, bukan oleh anggotanya sendiri.
“Yang dituduh anggota DPRD lagi,” ujar Dedi.
Dedi lalu menyampaikan gagasannya soal pentingnya keterbukaan kepada publik, termasuk soal biaya politik dan struktur tunjangan anggota DPRD.
Menurutnya, bila honorarium dikaitkan langsung dengan kinerja rapat, seperti rapat komisi, paripurna, maupun gabungan, maka anggota DPRD akan lebih banyak berada di kantor, membaca dan mengawal anggaran dengan serius.
Ia mencontohkan pengalamannya sebagai bupati Purwakarta yang pernah mengirim surat ke presiden agar kesejahteraan anggota DPRD diperbaiki demi efektivitas kerja.
“Kalau model pendekatannya begini terus, sampai kapan pun kinerja tidak akan optimal. Kita harus bicara apa adanya. Karena rasa malu bisa dikalahkan rasa butuh,” ujarnya.
Dedi kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan fiskal bagi anggota DPRD dan berjanji akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan kondisi ini.
Namun, Dedi tak lupa menyisipkan candaannya kepada para anggota DPRD.
“Saya nasibnya lebih bagus aja dari Bapak-bapak. Mudah-mudahan Bapak-bapak bisa jadi gubernur di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya,” kelakar Dedi yang disambut tawa para hadirin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 08:02