Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Dijuluki ‘Gubernur Konten’, Pendapatan YouTube Tembus Miliaran

    Dedi Mulyadi Dijuluki ‘Gubernur Konten’, Pendapatan YouTube Tembus Miliaran

    FAJAR.CO.ID, JAWA BARAT– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belakangan ini selalu menjadi sorotan publik, dengan deretan kebijakannya.

    Sikap Dedi Mulyadi juga disorot ketika beradu argument dengan seorang remaja bernama Aura Cinta yang menuntut kebijakan penggusuran rumah dan wisuda SMA.

    Baru-baru ini yang menyangkut syarat menerima bantuan sosial, yakni mewajibkan vasektomi kepada laki-laki.

    Menyandang jabatan sebagai nomor satu Jawa Barat, tentu kebijakannya menuai pro dan kontra.

    Di lain sisi, yang baru-baru ini disoroti hingga beberapa warganet menyebutnya sebagai Gubernur Konten, karena kerap kali membagikan aktivitasnya di laman YouTube.

    Aktivitas sebagai YouTuber telah ditekuni bahkan sebelum terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, dan telah memiliki 6,4 juta pengikut.

    Menurut laman Social Blade, sejak tahun 2017, Dedi Mulyadi berhasil meraup tontonan lebih dari 1,9 miliar.

    Jumlah orang yang menonton ini dihasilkan dari unggahan dengan jumlah lebih dari 4.000 video.

    Banyak yang kemudian penasaran dengan total pendapatan yang diperoleh Dedi Mulyadi dari kanal YouTube miliknya.

    Menurut laporan Social Blade, kanal YouTube Dedi Mulyadi ditaksir mendapatkan penghasilan sekitar USD38.000 hingga USD604.000, yang setara dengan Rp644 juta hingga Rp10,23 miliar setiap bulannya.

    Pendapatan ini diduga bisa melampaui gaji Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yakni Rp3 juta per bulan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000.

    Ada pula biaya tunjangan operasional kepala daerah yang disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 3 miliar per bulan., di mana merujuk pada PAD Jawa Barat tahun 2023

  • Siswa yang Dikirim ke Barak Militer Sudah Izin Orang Tua, Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Mampu Mendidik – Halaman all

    Siswa yang Dikirim ke Barak Militer Sudah Izin Orang Tua, Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Mampu Mendidik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa nakal yang dikirim ke barak militer sudah mendapatkan izin dari orang tua.

    Pasalnya mereka yang didaftarkan program pembinaan di barak militer adalah siswa yang kenakalannya sudah mengarah pada tindakan kriminal.

    Selain itu mayoritas orang tua para siswa nakal ini sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik.

    “Kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik,” kata Dedi dilansir tayangan Indonesia Update Kompas TV, Jumat (2/5/2025).

    Dedi menekankan, jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka pihaknya tak akan menerima siswa tersebut ikut program pembinaan ini.

    “Artinya bahwa yang diserahkan adalah siswa yang oleh orang tuanya tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik.”

    “Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima,” tegas Dedi.

    Lebih lanjut Dedi buka suara terkait biaya operasional pembinaan siswa di barak militer ini.

    Sebagai Gubernur Jabar, Dedi mengaku ia ikut mendukung biaya operasional program ini.

    Selain itu, ada juga Bupati Purwakarta yang ikut mendukung biaya operasionalnya.

    “Ya sementara ini saya support dari bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support.”

    “Tetapi mungkin dalam perubahan anggaran nanti dimasukkan dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu,” imbuh Dedi.

    Janji Disdik Jabar

    Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar), Deden Saepul Hidayat, memastikan program pembinaan di barak militer siap dilaksanakan mulai hari ini, Jumat (2/5/2025).

    Nantinya program pendidikan pembinaan di barak militer ini akan diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah atau nakal.

    Terkait program sekolah formal siswa, Deden memastikan nantinya tetap ada pendampingan dari sekolah masing-masing dan Disdik Jabar.

    “Ini untuk memastikan bahwa para siswa tidak tertinggal dalam hal materi pelajaran di sekolahnya,” kata Deden Saepul Hidayat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (1/5/2025).

    Tak hanya itu, Deden juga menegaskan, selama mengikuti pembinaan di barak militer, siswa tetap belajar materi pelajaran sekolah.

    Disdik Jabar juga akan memastikan kurikulum sekolah serta kurikulum pendidikan militer bisa berjalan secara kolaboratif.

    Akan ada juga indikator yang ditetapkan untuk menilai apakah siswa bermasalah ini sudah benar-benar berubah perilakunya atau belum.

    Jika sudah bisa berubah perilakunya, maka siswa bisa dinyatakan siap dikembalikan ke orang tua.

    “Kurikulum pendidikan militer yang disiapkan oleh TNI akan membantu memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa yang mengikuti program tersebut.”

    “Kurikulumnya kolaborasi antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan TNI, bahkan ada indikator yang ditetapkan ketika siswa ini dinyatakan sudah berubah, sehingga siap dikembalikan ke orang tua,” jelas Deden.

    Deden juga menjelaskan, kurikulum yang disiapkan TNI dalam program itu bertujuan untuk memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa, sehingga berubah menjadi lebih baik.

    Ia pun berharap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kenakalan remaja di Jabar, sehingga meminta dukungan dari seluruh elemen.

    “Dukungan dari semua elemen ini sangat dibutuhkan untuk mengontrol anak-anak yang telah mengikuti program tersebut, sehingga tidak kembali bermasalah,” tutur Deden.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Nina Yuniar)

  • Putus Rantai Kemiskinan PNM Tebar 2.800 Beasiswa Jenjang Pendidikan SD Hingga Sarjana – Halaman all

    Putus Rantai Kemiskinan PNM Tebar 2.800 Beasiswa Jenjang Pendidikan SD Hingga Sarjana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

    Bukan hanya berdampak pada kualitas hidup generasi saat ini, kemiskinan juga berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai kemiskinan antargenerasi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,4 juta jiwa. Kurangnya akses terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat mobilitas sosial, membuat individu sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

    Sebagai Lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen untuk mendorong mobilitas ekonomi melalui program pendampingan dan pembiayaan.

    Meski upaya ini telah berhasil membantu nasabah ‘naik kelas,’ PNM menyadari pentingnya intervensi langsung terhadap anak-anak nasabah sebagai generasi penerus, agar dampak keberlanjutan dapat dirasakan secara utuh.

    Oleh karena itu, pada tahun 2025, PNM melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan beasiswa kepada 2.800 anak nasabah yang terbagi dalam dua batch.

    Beasiswa ini mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA sederajat, serta program Strata 1 (S1). Selain itu, PNM juga telah menghadirkan Ruang Pintar di 132 titik di seluruh Indonesia.

    Fasilitas ini menjadi pusat pembelajaran dan pendampingan bagi anak-anak usia sekolah, dengan pendekatan kurikulum yang dikemas secara menyenangkan dan interaktif.

    Dilengkapi dengan teknologi digital, Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengatakan, Ruang Pintar diharapkan mampu menjadi katalisator peningkatan literasi dan minat belajar anak-anak di lingkungan prasejahtera.

    “Kami berharap anak-anak nasabah PNM dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Arief.

    Melalui berbagai inisiatif ini, lanjut Arief, PNM ingin memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti di satu generasi saja, melainkan berkelanjutan dan berdampak lintas generasi mewujudkan keluarga nasabah yang tidak hanya sejahtera hari ini, tetapi juga di masa depan.

    “Kami meyakini bahwa dengan Pendidikan mampu menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan. Program beasiswa ini merupakan bentuk komitmen PNM untuk mendampingi nasabah tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam menyiapkan generasi penerus yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan,” u​j​arnya.

     

     

  • Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa metode vasektomi pada pria dan tubektomi pada perempuan hukumnya haram.

    “MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa pemandulan permanen, vasektomi bagi laki-laki, tubektomi bagi perempuan yang tak mungkin disambung kembali untuk bisa pembuahan, itu hukumnya haram,” ucap KH Cholil kepada VIVA, Jumat 2 Mei 2025.

    KH Cholil menyampaikan bahwa Islam tidak melarang pengaturan jarak kehamilan, selama bersifat sementara dan bertujuan kesehatan, seperti penggunaan pil KB atau Intrauterine device (IUD).

    “Yang boleh adalah mengatur jarak kehamilan, seperti menggunakan pil dalam waktu tertentu atau IUD yang memungkinkan suatu saat bisa dibuka lagi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, KH Cholil menolak logika bahwa kemiskinan bisa diberantas dengan mengurangi jumlah anak lewat pemandulan. Menurutnya, solusi kemiskinan seharusnya ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bukan dengan memutus kemampuan reproduksi warga.

    “Penyelesaian soal kemiskinan itu bukan dengan cara memandulkan. Kalau mengatur jarak kehamilan demi kesehatan, agar tidak stunting, saya setuju. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, harusnya dengan membuka lapangan kerja, pelatihan yang cukup, itu solusinya,” tegasnya.

    Selain itu, beliau juga mendorong optimalisasi dana sosial dan program CSR dari perusahaan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, ketimbang membatasi hak biologis mereka.

    “Kalau orang miskin kemudian dimandulkan, bukan berarti tidak ada orang miskin. Kalau tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja, maka kemiskinan tetap ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pernyataan KH Cholil ini muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

    Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, pada Senin 28 April 2025 lalu. 

    Menurut Dedi, banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang sangat banyak, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Ia mencontohkan beberapa keluarga yang ia temui langsung, memiliki 10 hingga 22 anak.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak. Saya bertemu orang tuanya yang lagi di kontrakan, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ibunya hamil lagi anak ke-11,” kata Dedi, dikutip dari Antara.

  • Hercules Peringatkan Gatot Nurmantyo Tak Cawe-cawe soal Sutiyoso: Jangan Ganggu, Saya Tak Takut Anda – Halaman all

    Hercules Peringatkan Gatot Nurmantyo Tak Cawe-cawe soal Sutiyoso: Jangan Ganggu, Saya Tak Takut Anda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, memberikan peringatan keras kepada mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

    Pasalnya, Gatot Nurmantyo cawe-cawe dalam permasalahan Hercules dengan Purnawirawan TNI, Sutiyoso.

    “Aku gak salah dengan Pak Gatot lo. Sampai bicara aku premanisme, (aku) kurang ajar, aku salah apa Pak Gatot?”

    “Tapi Gatot, Saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak menghargai Anda,” kata Hercules, dilansir YouTube GRIB TV pada Jumat (2/5/2025).

    Menurut Hercules, Gatot Nurmantyo berlebihan menggambarkan dirinya sebagai sosok preman bengis.

    Hercules merasa heran, sebab ia sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Gatot Nurmantyo.

    Namun, sang mantan Panglima TNI itu begitu geram terhadap dirinya.

    “Jadi kenapa kok Anda bisa begitu terhadap saya? Bengis banget gitu lho, aku salah apa?”

    “Pak Gatot yang aku hormati dan aku muliakan, mantan Panglima TNI saya sedih lho, Anda bisa luar biasa geram kayak saya punya kesalahan. Aku juga manusia biasa, di sini memperbaiki diri menjadi baik,” tanya Hercules.

    Hercules pun ingin agar Gatot Nurmantyo tidak ikut campur dalam masalah yang sedang dihadapinya.

    “Pak Sutiyoso aja diam aja, Pak Gatot kayak kebakaran jenggot. Jadi saya sedih saja, Pak Gatot (memperlakukan saya seperti) saya punya dosa ke Pak Gatot.”

    “Saya tidak sebut nama Pak Gatot lho, tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya,” ujar Hercules.

    Hercules berharap Gatot Nurmantyo bisa mengoreksi pernyataannya, begitu juga ia yang mengoreksi perkataannya kepada Sutiyoso.

    “Jika memaafkan kita saling memaafkan,” ucap Hercules.

    Sebelumnya, Gatot Nurmantyo marah besar dengan Hercules, karena telah menghina Sutiyoso.

    Ia pun meluapkan kemarahannya kepada Hercules karena ingin membela Sutiyoso.

    Gatot Nurmantyo mengatakan ucapan Hercules yang menyebut Sutiyoso bau tanah, sangatlah tidak sopan.

    Menurutnya, Hercules telah menghina Sutiyoso serta Kopassus, terlebih Sutiyoso sempat menjabat sebagai Wadanjen Kopassus pada 1992.

    “Satu, kau (Hercules) menghina pensiunan Kopassus. Hei, maka kau juga menghina Presiden saya. Jenderal Prabowo itu, Komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrad, presiden saya, kau bilang bau tanah lagi?”

    “Yang sopan bicara. Para purnawirawan itu, tidak ada satupun kata akan menghianati negara. Justru mendukung,” kata Gatot Nurmantyo baru-baru ini yang kemudian beredar di media sosial, Rabu (30/4/2025).

    Amarah Gatot Nurmantyo makin memuncak terhadap Hercules.

    Gatot mengecam aksi Hercules bersama GRIB selama ini yang dianggap lebih sebagai kelompok preman dibanding ormas.

    Ia bahkan mempertanyakan di mana otak Hercules atas semua perkataannya dan aksinya bersama kelompok GRIB.

    “Ingat kau dulu DPO, kau bisa ke Jakarta pakai apa. Sudah purnawirawan juga yang bawa kau ke sini.”

    “Kok ngomong seenaknya kayak begitu. Tidak sopan. Sudah Jadi Raja Kau?” tegas Gatot Nurmantyo sambil menunjuk ke arah kamera.

    Mantan KSAD itu juga menyinggung Hercules adalah seorang preman yang mengenakan pakaian ormas.

    “Kamu itu adalah preman yang memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan bahwa kau itu preman,” ujar Gatot Nurmantyo.

    Gatot memberikan contoh, salah satunya soal dukungan GRIB kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Di Jawa Barat kau mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIB, pertama mencintai dulu GRIB, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu!” kata Gatot Nurmantyo.

    Menurut Gatot Nurmantyo, gubernur, bupati, wali kota harus mencintai rakyat terlebih dahulu karena mereka mendapat mandat dari rakyat dan yang memilih adalah rakyat.

    Gatot Nurmantyo memohon maaf karena nada ucapannya yang keras tersebut.

    “Tapi dengan preman, saya harus bicara terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman,” jelas Gatot Nurmantyo.

    Gatot Nurmantyo pun meminta Hercules tidak boleh mengatakan Sutiyoso bau tanah.

    “Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit, panjang umur sampai pensiun, menyelesaikan tugas,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rakli Almughni)

  • 10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan akan melakukan audit menyeluruh
    dana hibah
    yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam empat tahun terakhir.
    Langkah ini mencakup dana hibah sebesar Rp 45 miliar yang diterima oleh yayasan milik keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat,
    UU Ruzhanul Ulum
    .
    Dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Dedi menyatakan bahwa semua dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit.
    ”
    Dana hibah
    4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh,” kata Dedi kepada via telepon, Jumat (2/5/2025).
    Saat ditanya apakah termasuk hibah Rp 45 miliar ke yayasan keluarga mantan Wagub
    Uu Ruzhanul Ulum
    , Dedi menyatakan semua penerima hibah akan diaudit.
    “Kita tidak berbicara orang, lembaga, atau golongan. Semua penerima hibah harus diaudit,” tandas Dedi.
    Dedi menambahkan bahwa meskipun sebelumnya audit telah dilakukan, biasanya hanya berdasarkan sampel. Namun, kali ini audit akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
    “Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total,” tegas Dedi.
    Yayasan Al-Ruzhan yang berafiliasi dengan keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, tercatat menerima dana hibah senilai lebih dari Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 2020–2024.
    Dana tersebut dialirkan ke berbagai lembaga pendidikan di bawah yayasan, seperti SMK dan STAI Al-Ruzhan di Manonjaya, Tasikmalaya.
    Berikut rincian penerimaan hibah:
    2020: SMKS Al-Ruzhan dan SMK Al-Ruz’han menerima total Rp 659,4 juta dari Dinas Pendidikan Jabar.
    2021: STAI Al-Ruzhan memperoleh hampir Rp 10 miliar untuk proyek infrastruktur dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
    2022–2023: STAI Al-Ruzhan mendapat Rp 30 miliar dari Biro Kesra untuk pembangunan gedung kampus; Pondok Pesantren Al-Ruzhan menerima Rp 2,5 miliar.
    2024: SMK Al-Ruzhan menerima tambahan Rp 2 miliar.
    Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran hibah karena dikhawatirkan ada kecenderungan bantuan diberikan kepada lembaga yang memiliki kedekatan politik. Ia menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tepat sasaran.
    Sementara itu, Wakil Ketua I STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha, menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan ke bagian Public Relations (PR). Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski isu hibah menjadi sorotan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, MUI: Haram! – Halaman all

    Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, MUI: Haram! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat menuai polemik.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, ikut menyoroti polemik itu.

    Menurut KH Asrorun Niam, vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen.

    Hal itu sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

    “Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkap Guru Besar UIN Jakarta itu seperti dilansir di situs resmi MUI, Jumat (2/5/2025).

    Dia menyampaikan, Komisi Fatwa MUI menyatakan hukum vasektomi adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat, sesuai hasil Ijtima Ulama tersebut.

    Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa di dalam forum tersebut para fakih Islam mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah-kaidah ushul fiqih terkait metode kontrasepsi yang dikenal sebagai medis operasi pria (MOP).

    “Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang. Namun, dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) maka hukum bisa menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu,” kata ulama yang akrab disapa Kiai AMA tersebut.

    Kelima syarat itu yang pertama adalah vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam. Kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.

    “Ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula. Keempat, tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya. Kelima, vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap,” ujar dia.

    Kiai AMA menegaskan hukum keharaman vasektomi tetap berlaku hingga kini.

    Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma.

    “Karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula,” tegasnya.

    Meski begitu, Kiai AMA mengakui perkembangan teknologi medis yang memungkinkan terjadinya rekanalisasi.

    Akan tetapi, tingkat keberhasilan operasi tersebut tetap bergantung pada banyak faktor, sehingga tidak menjamin kesuburan kembali seperti semula.

    Apalagi, Kiai AMA menerangkan rekanalisasi membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal daripada vasektomi. 

    Oleh karena itu, MUI meminta kepada pemerintah agar tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal.

    “Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasikan vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya,” tegasnya.

    MUI juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk membangun keluarga yang bertanggung jawab, sehat, dan unggul, serta tidak melupakan tugas menyiapkan generasi penerus bangsa.

    Kiai AMA menegaskan penggunaan alat kontrasepsi harus bertujuan untuk mengatur keturunan (tanzhim al-nasl), bukan untuk membatasi secara permanen (al-nasl), apalagi sebagai dalih gaya hidup bebas yang menyimpang dari ajaran agama. 
     

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Sebut Banyak Anak Cenderung Miskin, Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melemparkan wacana kontroversial terkait program kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, (29/4/2025) lalu, Dedi mengusulkan agar kontrasepsi permanen untuk pria, yakni vasektomi, dijadikan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial.

    Menurut Dedi, langkah ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang selama ini kerap berkaitan dengan tingginya jumlah anak dalam keluarga.

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Dedi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi.

    “Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur,” ucapnya.

    Ia menuturkan, selama ini dirinya sering dimintai bantuan untuk membiayai proses persalinan yang tidak sedikit.

    “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar, dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ungkapnya.

    Bagi Dedi, menjadi orang tua tidak hanya soal menikah dan punya anak, tetapi juga menyangkut kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.

    “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” tegasnya.

    Karena itu, ia mendorong agar para penerima berbagai bentuk bantuan sosial mulai dari biaya kelahiran, rumah sakit, bantuan pangan non-tunai, subsidi listrik, hingga beasiswa anak ikut serta dalam program keluarga berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria.

  • TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Dia menjelaskan bahwa kekhususan diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai kriteria khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat. Program itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung, dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

    “Keduanya di-launching bersamaan pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat.

    Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa anak-anak yang akan mengikuti program itu adalah anak-anak yang kerap ikut tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga anak-anak yang kecanduan gim daring.

    Wahyu mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membina generasi bangsa yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang memiliki permasalahan kepribadian maupun perilaku menyimpang, yang berurusan dengan suatu tindak pidana.

    Dia mengatakan program itu ditargetkan untuk mengembalikan dan membentuk kembali karakter para siswa agar berada pada koridor yang benar. Waktu pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan target yang ingin dicapai sesuai klasifikasinya.

    Menurut dia, pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer. Walaupun dilaksanakan di lingkungan asrama militer, pendidikan itu lebih mengedepankan pendekatan secara personal maupun kelompok melalui bimbingan dan pengasuhan.

    Dia menyampaikan bahwa materi pendidikan yang diberikan adalah materi yang umum diberikan seperti belajar di kelas secara normal, mulai dari bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling, latihan baris berbaris, kedisiplinan, motivasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan bahaya narkoba, bahkan materi permainan kelompok, hingga outbond.

    “Para siswa peserta pendidikan karakter ini juga adalah para siswa yang didaftarkan sendiri oleh para orang tuanya dan menandatangani perjanjian secara tertulis bahwa anak-anaknya bersedia menjalani pendidikan pembentukan karakter tersebut secara sukarela,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa jumlah peserta yang menjalani pendidikan di Rindam III/Siliwangi ada sekitar 80 orang siswa. Sedangkan yang menjalani pendidikan di Resimen Armed 1 Purwakarta terdaftar sejumlah 40 orang siswa.

    “Tenaga pendidik berasal dari unsur TNI AD, Polri, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta tenaga pendidik sesuai bidang masing-masing,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025