Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga Bandung 12 Desember 2025

    Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
    Tim Redaksi
    BANDUNG,KOMPAS.com
    – Ahli Geodesi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB Harry Andreas mengingatkan pemerintah untuk melakukan pemodelan banjir yang akurat sebelum merelokasi warga. 
    Pasalnya
    Pemerintah
    Provinsi
    Jawa Barat
    menyebut, kondisi penurunan permukaan tanah di
    Bandung
    berada lebih rendah daripada permukaan air.
    Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memperparah
    banjir
    tahunan di wilayah Bandung Selatan. 
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bahkan berencana merelokasi warga terdampak, upaya ini merupakan salah satu strategi mitigasi banjir di wilayah Bandung Selatan.
    Menanggapi hal itu, Harry Andreas mengatakan bahwa kondisi penurunan tanah di Bandung Selatan ini memang benar terjadi dan sudah berlangsung bertahun-tahun. 
    Dijelaskan, penurunan muka tanah yang terus berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah berubah menjadi cekungan besar seperti mangkuk. Ketika tanah turun lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya, air otomatis akan mengalir dan berkumpul di area tersebut. 
    “Jadi kayak mangkok, cekung gitu. Nah air ini nanti lari ke situ, kan air itu mencari tempat yang lebih rendah, gara-gara subsiden penurunan tanah, jadi lebih rendah disitulah jadi tempatnya ngumpul air. Itu makanya Dayeuhkolot, Gedebage, Rancaekek yang depan Kahatek itu gak beres-beres, kan udah jadi cekung tanahnya,” ujarnya dihubungi, Jumat (21/12/2025).
    Menurut Harry, Fenomena penurunan tanah ini bersifat tahunan.
    Angkanya bisa mencapai 10 sentimeter per tahun, sehingga dalam tiga tahun saja akumulasi penurunan bisa mencapai 30 sentimeter.
    Penyebab utamanya adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan, baik oleh industri, msyarakat, maupun lembaga penyedia air. 
    “Jadi kalau saya bilang itu ya sudah eksploitasi (air tanah) berjamaah lah sekarang mah,” ucapnya. 
    Menanggapi rencana pemerintah untuk merelokasi warga terdampak banjir, Harry mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada simulasi dan pemodelan yang akurat. 
    Menurutnya, sebelum menentukan relokasi, bijak bagi pemerintah untuk melakukan kajian pemodelan performa desain yang mempertimbangkan curah hujan, arah aliran air, kapasitas tampung wilayah, hingga tingkat subsiden yang terjadi.
    “Ya harusnya kan itu bisa dibuatkan simulasi nya dulu ya, nanti curah ujannya berapa Kemudian lari kemana? harus dipastikan dulu. Setelah itu baru dikasih opsi-opsi pilihan. Jadi harus berbasis performa desain gitu, nanti setelah itu baru kita memutuskan,” katanya. 
    “Harus berbasis model performa desain, Jangan pakai hipotesis misalnya, oh iya itu karena turun, tapi turunnya juga disebelah mana, Ya baru katanya, Kemudian habis itu langsung relokasi. Nah itu masih
    jumping into

    conclusion-
    lah kalau saya bilang,” tambahnya. 
    Ia menyebut sudah ada beberapa studi terkait subsiden dan cekungan banjir.
    Namun kajian komprehensif yang menggabungkan subsiden, hidrologi, serta skenario desain penanganan banjir masih perlu dilakukan lebih mendalam. 
    Harry berharap pemerintah mulai menangani persoalan banjir dengan pendekatan ilmiah berbasis data dan pemodelan yang terukur.
    Dengan pemahaman mekanisme banjit yang tepat, keputusan penanganan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. 
    “Ya harapan saya kita mulai melihat mekanismenya, kemudian memodelkan mekanismenya, baru nanti keputusan-keputusan itu berbasis dari pemodelan yang dibuat dengan data-data yang akurat tentunya, sehingga lebih terukur,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Desa Pakel Banyuwangi Bikin Peternakan Ayam Petelur, Hasilnya Rutin Dibagikan Warga Kurang Mampu

    Desa Pakel Banyuwangi Bikin Peternakan Ayam Petelur, Hasilnya Rutin Dibagikan Warga Kurang Mampu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, mengembangkan peternakan ayam petelur untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan desa. Menariknya, peternakan ini dikelola Pemerintah Desa bersama Tim Penggerak (TP) PKK setempat dan rutin telur produksinya dibagikan untuk warganya yang kurang mampu.

    Pemerintah desa setempat juga menggandeng warga dalam pengelolaannya, peternakan ini memproduksi sebanyak 18-20 kilogram kilogram telur setiap hari untuk memenuhi kebutuhan telur warga desa.

    “Kami sangat apresiasi peternakan ayam petelur yang dikelola Pemdes Pakel bereng PKK. Ini bisa meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan desa,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (12/12/2025).

    Ipuk sendiri sempat meninjau pengelolaan peternakan tersebut saat menggelar Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) di desa tersebut pada 8 Desember 2025 lalu.

    Ipuk mengatakan secara ekonomi, adanya peternakan ayam menjadi sumber penghasilan bagi desa dan juga para warga desa yang ikut mengelolanya. Selain itu produksi telur mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar.

    Sedangkan dari segi ketahanan pangan, peternakan memenuhi kebutuhan telur yang menjadi sumber protein warga desa dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas karena telur diproduksi setiap hari sehingga selalu baru.

    “Pengembangan peternakan ayam petelur juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah mendorong desa-desa memperkuat produksi pangan lokal. Semoga semakin banyak desa mengembangkan inisiatif serupa sehingga kemandirian pangan dapat terus meningkat,” kata Ipuk.

    Kepala Desa Pakel, Mulyadi menjelaskan dalam pengelolaannya, Pemdes Pakel melibatkan warga sekitar. Saat ini ada 430 ayam petelur yang diternak. Ayam tersebut mampu menghasilkan 18-20 kilogram telur per hari atau sektar 500 kilogram perbulan.

    Hasil produksi telur dijual dengan harga kisaran Rp25.000-Rp26.000 per kilogram. Hasil keuntungan penjualan masuk ke kas pemdes yang nantinya digunakan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan desa.

    “Kami jual di wilayah sini. Bahkan setiap dua pekan sekali, produksi telur kami bagikan gratis ke warga kurang mampu maupun yang stunting,” ungkap Mulyadi.

    Camat Licin, Donny Arsilo Sofyan menambahkan, peternakan ayam petelur tersebut mempekerjakan warga setempat. Modal awal membangun peternakan menggunakan Dana Desa Program Ketahanan Pangan.

    “Sesuai peraturan, dana desa minimal 20 persen harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Di desa Pakel digunakan untuk peternakan ayam petelur. Di desa lainnya di kecamatan Licin penerapannya sesuai potensinya masing-masing. Ada yang mengelola peternakan kambing, perkebunan hidroponik dan lainnya,” pungkas Donny. [alr/aje]

  • KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar

    KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar

    KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – KPK mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membereskan lahan-lahan agar tidak menjadi sumber bencana banjir dan longsor di Jawa Barat.
    “Prinsipnya
    KPK
    siap membantu pemerintah
    Jawa Barat
    untuk mewujudkan Jawa Barat mengeluarkan ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan agar tidak terjadi bencana alam,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, usai bertemu Dedi di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Dia menjelaskan pilihan kebijakan mengamankan lahan-lahan dari banjir dan longsor dilatarbelakangi dinamik cuaca dan lingkungan.
    “Seperti contoh yang ada di Sumtera, beliau tidak ingin terjadi di Jawa Barat,” kata Bahtiar.
    KPK sepakat dengan Dedi bahwa biaya penanganan bencana akan lebih mahal ketimbang biaya pencegahan atau mitigasi bencana.
    “Itu akan lebih mahal jika itu terjadi dibandingkan kita cegah, mungkin kita lebih murah dan lebih efisien,” kata dia.
    Gubernur
    Dedi Mulyadi
    ingin menertibkan bantaran sungai hingga lereng gunung agar tidak terjadi banjir dan longsor, serta membereskan pertambangan rawan bencana.
    “Hari ini (Kamis, 11/12), kami juga akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Merespons banjir dan longsor akhir-akhir ini, Dedi datang ke KPK untuk berkoordinasi mengenai kebijakanya memitigasi bencana selanjutnya, termasuk soal penertiban bantaran sungai dan lahan-lahan lereng.
    Dedi Mulyadi juga menyoroti
    alih fungsi lahan
    PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah berubah menjadi perkebunan sayur yang rawan banjir serta longsor.
    Dia ingin menanami lereng gunung dengan teh dan tanaman keras agar tidak mudah longsor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gandeng KPK Selamatkan Aset Negara, KDM Sebut Puluhan Ribu Tanah Tak Bersertifikat

    Gandeng KPK Selamatkan Aset Negara, KDM Sebut Puluhan Ribu Tanah Tak Bersertifikat

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM mengungkapkan terdapat puluhan ribu tanah yang belum memiliki sertifikat. Dia meminta KPK untuk mengawal proses sertifikasi lahan yang dikhawatirkan terdapat dugaan unsur pidana.

    KDM menjelaskan terdapat lahan-lahan yang tidak memiliki kelengkapan administrasi izin lokasi, termasuk masa HGU sejumlah titik telah habis.

    “Penataan aset-aset milik negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak bersertifikat, sehingga kami ingin mendorong sertifikasi,” katanya, Kamis (11/12/2025).

    KDM menyampaikan lahan tersebut akan dikelola untuk mengembalikan fungsi hutan dan memaksimalkan konservasi lingkungan, fungsi perkebunan, dan fungsi sungai. 

    KDM juga mengajak perusahaan BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Balai Besar Wilayah Sungai, Perusahaan Jasa Tirta, dan Pengembangan Sumber Daya Air. Bagi pihak yang telah menempati lahan tak bertuan itu akan direlokasi.

    “Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak, itu KPK yang memiliki kewenangan. Yang kedua konsen kita, kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal, dalam pandangan saya. Yang berikutnya juga kita sudah mengingatkan pada PTPN Untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan yaitu membuat KSO-KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri,” ucap Dedi.

    Sebab, dia menyatakan bahwa banyak area pegunungan berubah menjadi pemukiman dan perkebunan. Terutama di kawasan Bandung di mana sebagian pesisir Sungai Citarum yang dibangun pemukiman.

    Dia menuturkan pengembalian fungsi lahan untuk memitigasi dampak bencana alam seperti yang menimpa wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    “Kami ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi persawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana,” jelasnya.

    Dia menegaskan akan menutup permanen pertambangan-pertambangan di lereng gunung yang memiliki risiko kerusakan lingkungan seperti di Kabupaten Bandung, di Garut, dan Sumedang.

  • Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun

    Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun

    Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merelokasi penduduk bantaran Sungai Citarum dan menyiapkan hunian kontrakan untuk setahun.
    “Kita kontrakin aja dulu rumah selama setahun,” kata Dedi di Gedung Merah Putih
    KPK
    , Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Merespons banjir dan longsor akhir-akhir ini, Dedi datang ke KPK untuk berkoordinasi mengenai kebijakanya memitigasi bencana selanjutnya, termasuk soal penertiban bantaran sungai dan lahan-lahan lereng.
    Dedi menjanjikan titik relokasi bagi penduduk bantaran sungai yang dipindah, maka kontrakan itu hanya tempat sementara.
    “Mungkin mulai Januari kita akan menentukan titik relokasi mereka,” kata Dedi.
    Banjir hingga longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, Jabar, pada 4 Desember 2025.
    Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor mulai 6-19 Desember 2025.

    Dedi Mulyadi
    mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di lima daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Bandung, dan Cimahi.
    Dalam SE tersebut, dia menghentikan secara sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Minta KPK Kawal Penyelesaian Alih Fungsi dan Penataan Ulang Lahan di Jabar

    Dedi Mulyadi Minta KPK Kawal Penyelesaian Alih Fungsi dan Penataan Ulang Lahan di Jabar

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait maraknya alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat. Menurut dia, banjir khususnya di Bandung sudah menjadi bencana tahunan.

    Dia menduga banjir Bandung makin buruk akibat pesatnya perubahan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Misalnya saja, wilayah Bandung kota hampir tidak tersedia lagi sawah, rawa, maupun danau.

    Seluruh Kota Bandung telah berganti menjadi kawasan permukiman atau kompleks perumahan elite dengan mengeruk lahan dari wilayah yang lebih rendah.

    “Pertanyaannya, tanah untuk menguruk itu diambil dari mana? Dari tempat lain. Akibatnya, wilayah lain mengalami penurunan permukaan, sementara kawasan elit meninggi. Ketika hujan tiba yang menjadi korban adalah daerah yang permukaannya turun,” kata Dedi Mulyadi usai rapat internal dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Akibatnya, lanjut Dedi, warga yang terdampak banjir di Bandung umumnya tinggal di daerah aliran sungai (DAS) seperti wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan PSDA.

    Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat mulai melakukan langkah relokasi untuk warga di kawasan rawan banjir tersebut.

    “Sekarang sudah disiapkan tempat kontrak selama satu tahun untuk warga yang direlokasi. Setelah itu kita akan melakukan pembebasan lahan,” kata Dedi.

    Dedi memastikan, lahan yang dibebaskan nantinya akan digunakan untuk melebarkan sungai, menambah ruang resapan air, hingga membangun embung-embung baru. Dengan upaya tersebut, KDM berharap Jawa Barat tidak terus-menerus berhadapan dengan banjir setiap tahun.

    “Diperlukan solusi jangka panjang melalui penataan ulang kawasan dan pengendalian alih fungsi lahan,” jelas dia.

  • Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, Dedi Mulyadi: Semua Sama di Mata Hukum

    Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, Dedi Mulyadi: Semua Sama di Mata Hukum

    Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, Dedi Mulyadi: Semua Sama di Mata Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, semua pihak harus taat dalam menjalani prosedur hukum.
    Sebab, kata
    Dedi Mulyadi
    , semua sama di mata
    hukum
    .
    Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menanggapi penetapan tersangka
    Wakil Wali Kota Bandung
    Erwin, oleh
    Kejari Bandung
    .
    “Kita ikuti semua prosedur hukum, semua orang harus taat dan kedudukan sama di mata hukum,” kata Dedi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
    Terkait pemberhentian Erwin dari jabatan Wakil Wali Kota Bandung, Dedi mengatakan, hal tersebut bukan kewenangan gubernur.
    “Pemecatan bukan kewenangan gubernur, bahwa itu akan berproses di pengadilan dan kemudian menunggu keputusan hukum tetap,” ujar dia.
    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan
    penyalahgunaan kewenangan
    di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.
    Selain Erwin, Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga menetapkan Anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPD NasDem Kota Bandung Rendiana Awangga, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
    Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sebanyak 75 orang saksi dan mengamankan sejumlah alat bukti.
    “Kedua (tersangka) diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta proyek ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sekaligus mengatur penunjukan penyedia. Penyidikan masih terus berkembang dan membuka peluang adanya tersangka lain dalam kasus ini,” kata Irfan, dalam konferensi pers di kantor Kejari Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).
    Irfan menyebutkan, proyek yang diduga bermasalah dalam kasus ini tersebar di sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Kota Bandung.
    Disinggung terkait kedua tersangka telah ditahan atau belum, Irfan menegaskan bahwa terhadap keduanya belum ada penahanan lantaran masih menunggu ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah, termasuk persetujuan Menteri Dalam Negeri sebelum melaksanakan penahanan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Walikota Bandung Tersangka Korupsi, Dedi Mulyadi: Bukan Kewenangan Saya

    Wakil Walikota Bandung Tersangka Korupsi, Dedi Mulyadi: Bukan Kewenangan Saya

    GELORA.CO -Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut merespons soal ditetapkannya Wakil Walikota Bandung, Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun 2025.

    Respons itu disampaikan Dedi saat menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam rangka membahas soal normalisasi sungai hingga penyelamatan aset negara, Kamis, 11 Desember 2024.

    “Kita ikuti semua prosedur hukum, semua orang harus taat dan kedudukan sama di mata hukum,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis pagi, 11 Desember 2025.

    Dedi menyebut bahwa, pemecatan terhadap Erwin bukan kewenangannya. Hal itu akan dilakukan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

    “Pemecatan bukan kewenangan gubernur, bahwa itu akan berproses di pengadilan dan kemudian menunggu keputusan hukum tetap,” pungkas Dedi.

    Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung periode 2024-2029, Rendiana Awangga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung pada Rabu, 10 Desember 2025.

    Kedua tersangka tersebut diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta paket pengadaan barang dan jasa, serta paket pekerjaan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan mereka

  • Setelah Purbaya, Popularitas KDM Kembali Disalip Mualem

    Setelah Purbaya, Popularitas KDM Kembali Disalip Mualem

    GELORA.CO -Di tengah derasnya sorotan publik terhadap bencana yang melanda Sumatera, perhatian masyarakat ikut tertuju pada kiprah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai Mualem kini semakin layak diperhitungkan sebagai salah satu figur calon pemimpin nasional. 

    Sosok yang akrab disapa Hensat itu menyebut, dinamika popularitas tokoh-tokoh nasional kembali berubah setelah munculnya penilaian publik terhadap kepemimpinan Mualem dalam menghadapi bencana di Aceh.

    Menurut Hensat, sebelumnya ruang pembicaraan politik dan ekonomi sempat didominasi dua nama yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Namun peta dukungan publik dinilai bergeser.

    “Kelihatannya KDM kesalip lagi, kesalip Gubernur Aceh, Mualem, setelah sebelumnya kesalip Purbaya. Ya nggak?” ujar Hensat, Kamis, 11 Desember 2025.

    Ia juga menambahkan bahwa publik cenderung lebih simpatik kepada figur yang tulus dengan turun langsung membantu masyarakat dan bukan mengandalan konten.

    Penilaian terhadap Mualem didasarkan pada rekam jejak dan gaya kepemimpinannya yang dinilai konsisten berdiri di sisi masyarakat, termasuk ketika bencana melanda Aceh belakangan ini. 

    Figur seperti Mualem, kata Hensat, memiliki kombinasi pengalaman lapangan, kedekatan dengan akar rumput, serta kemampuan mengelola dinamika politik daerah yang kompleks.

    Karakter tersebut, menurutnya, sejalan dengan kebutuhan Indonesia saat ini?”pemimpin yang kuat, membumi, dan peka terhadap persoalan rakyat.

    “Mualem terbiasa hadir langsung ketika rakyat menghadapi kesulitan, memimpin di lapangan, dan tidak hanya mengandalkan laporan di atas meja,” pungkas Hensat

  • Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

    Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM disalip Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

    “Kliatannya KDM kesalip lagi, kesalip Gubernur Aceh, Mualem,” tulis Hendri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (11/12/2025).

    Itu, kata dia, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, KDM juga kesalip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,

    “Setelah sebelumnya kesalip Purbaya, ya gak? ya gak? ya gak?” ujarnya.

    Hendri tak menjelaskan konteks pernyataannya. Hanya saja, sebelumnya KDM menjadi tokoh politik yang mengemuka di ruang digital.

    KDM kerap viral di media sosial dan banyak diliput media. Karena aksinya yang dianggap dengan rakyat.

    Dia bahkan dianggap sebagai Mulyono selanjutnya. Merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi yang sebelumnya juga dianggap sebagai politisi yang dekat dengan rakyat dengan gaya blusukannya.

    Belakangan, pejabat publik yang muncul dengan narasi positif di ruang digital datang dengan nama Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya dikenal dengan sosok yang lugas.

    Baru-baru ini, terutama sejak banjir dan longsor di Sumatera, Gubernur Aceh Mualem mendapat banyak sorotan dari media. Pernyataannya juga viral di media sosial.

    Mualem digambarkan sebagai sosok yang memperjuangkan masyarakat. Terutama warga Aceh.
    (Arya/Fajar)