Tag: Mulyadi

DPRD Minta Dedi Mulyadi Kaji Ulang soal Vasektomi Syarat Terima Bansos: Bisa Timbulkan Ketidakadilan

TRIBUNJAKARTA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, merespons terkait usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa vasektomi sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, usulan tersebut perlu dilakukan pengkajian ulang.

Pasalnya, usulan itu berpotensi menimbulkan polemik dan ketidakadilan.

“Permasalahan penyaluran bansos harus diselesaikan dari hulu ke hilir agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat, sekaligus memastikan keadilan bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Iwan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/5/2025).

Alih-alih vasektomi, menurut Iwan, ada sejumlah alternatif kebijakan yang bisa diterapkan.

Misalnya, menyiapkan petugas konseling untuk mendampingi penerima bansos.

Iwan menyebut, petugas konseling dapat memberikan edukasi soal manajemen keuangan, perencanaan keluarga, dan perkembangan usaha.

Dengan begitu, sambung Iwan, program bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian.

“Adakan petugas konseling keluarga dan usaha. Datangi rumah-rumah warga, beri edukasi dalam berkeluarga dan berusaha,” tuturnya.

Iwan mengungkapkan, polemik kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan data serta kurangnya edukasi soal keluarga berencana di masyarakat.

Padahal, jika sistem pendataan dan pendampingan sudah berjalan baik, angka kemiskinan bisa ditekan.

“Niatnya Pak Gubernur mungkin baik, ingin mengurangi kemiskinan.

Tapi pengalaman saya di dewan, masalah bansos dan kemiskinan itu kompleks dan ada tahap krusial dari hulu ke hilir,” imbuh dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi bagi suami sebagai syarat utama.

Dia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

Usulan tersebut kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram terkait syarat vaksetomi untuk bansos.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 15:53
Aura Cinta Kekeh Wisuda Tetap Digelar,Beri Solusi ke Dedi Mulyadi: Rp300 Ribu Perorang, Bisa Dicicil

TRIBUNJAKARTA.COM – Remaja putri, Aura Cinta muncul kembali dengan membawa solusi di tengah polemik larangan wisuda yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Diketahui, Pemprov Jabar melarang kegiatan wisuda atau perpisahan dengan biaya tinggi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Larangan wisuda ini dikeluarkan Pemprov Jabar lewat Surat Edaran (SE) nomor: 42/PK.03.04/KESRA yang disebarkan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Jabar yang dikeluarkan 30 April 2025, dan ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Dalam SE tersebut, nomor satu poin C menerangkan bahwa seluruh sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK diminta tidak menyelenggarakan wisuda/perpisahan dan kegiatan yang bersifat seremonial dengan biaya tinggi.

Kendati begitu, pada nomor ke empat menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar memperbolehkan kegiatan wisuda/perpisahan diselenggarakan apabila tidak menimbulkan beban biaya kepada orang tua/wali siswa.

Kegiatan tersebut juga harus dilaksanakan secara sederhana, bersifat kreatif, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta keberhasilan belajar.

Namun, Aura Cinta menentang larangan tersebut. Ia merasa wisuda perlu diadakan, khususnya untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Akibatnya, ia menjadi bulan-bulanan publik hingga menerima berbagai hujatan.

Nyalinya pun tak ciut. Bau-baru ini, pemilik nama asli Egalita Aurelia Devi Artamevia ini memberikan solusi agar wisuda bisa tetap digelar.

lihat foto
Istilah cilukba bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita karena sudah populer sejak lama. Namun buat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ada filosofinya nih.

“Kalau Aura sendiri sebenarnya netral mengikuti suara pemilihan terbanyak, pemilihan terbanyak kan ditiadakannya wisuda, tapi kalau bisa tetap diadakan wisuda cuman meminimalisir biaya,” katanya dikutip dari Youtube Nusantara TV, Kamis (7/5/2025).

“Atau enggak cari solusi, misalnya TK dihapus, SD dihapus, SMP sama SMA itu harus ada, minimal itu, karena itu jenjang terakhir di pendidikan karena nggak setiap orang itu bisa kuliah. Jadi menurut saya itu SMA itu ya harus ada,” tambahnya.

Ia tak menampik jika solusinya baru diutarakan. Bahkan ia memberikan strategi menyoal biaya.

Kata dia, tiap orang bisa dikenai biaya wisuda Rp 300 ribu yang bisa dicicil dari tahun pertama sekolah.

“Solusi kayaknya waktu itu belum punya solusi sih. Kalau bisa itu tadi mendingan jangan dihapus, kalau misalnya untuk para orang tua keberatan ya udah dicarikan solusi untuk jenjang SMP atau SMA itu harus ada.”

Kalau biaya itu mungkin bisa ya perorang Rp300 ribu. SMA kan 3 tahun ya, SMP ada 3 tahunnya kalau bisa dicicil dikoordinator per kelas,” bebernya.

Gelar Lomba Video Perpisahan Murah dan Kreatif

Di sisi lain, eks Bupati Purwakarta itu justru menggelar lomba untuk siswa dalam bentuk video perpisahan sekolah.

Tak tanggung-tanggung, total hadiahnya mencapai Rp 165 juta.

Nantinya untuk juara pertama bakal mendapatkan Rp50 juta, juara kedua Rp 40 juta, juara ketiga Rp 30 juta, juara keempat Rp 20 juta, juara ke lima Rp 15 juta juara, dan Rp 10 juta untuk juara ke enam.

“Anak-anakku di seluruh Jawa Barat perpisahan yang murah tapi megah itu lah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati videonya dan ternyata anak-anak Jabar kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Tribun Jabar.

Adapun awal mula lomba video perpisahan murah ini dari video siswa SMK Bekasi yang viral.

Di mana acara perpisahan sekolah tersebut digelar dengan mengundang pemadam kebakaran ke sekolah.

Dari sinilah, Dedi Mulyadi menantang siswa lainnya untuk melakukan kegiatan serupa. Nantinya video yang paling kreatif dan biaya murah akan diberi hadiah.

“Pokoknya tayangan yang ditayangkan di akun media sosial, nanti akan diumumkan pokoknya terus berkarya biar murah tetap gagah,” katanya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 15:31
Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi Megapolitan 7 Mei 2025

Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi
Penulis
KOMPAS.com –
Belakangan ini muncul fenomena baru di media sosial, yakni anak-anak takut dijemput oleh Gubernur
Dedi Mulyadi
jika tidak mematuhi orang tua.
Ketakutan ini muncul usai para anak-anak tersebut ditunjukkan video Dedi Mulyadi yang memperingatkan anak-anak yang tidak mematuhi orang tua agar bersiap dijemput ke
barak militer
.
Video peringatan tersebut diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya @
dedimulyadi71
.
Dedi Mulyadi memberi peringatan bagi anak-anak yang tidak mau mandi, makan, tidur tepat waktu, atau menuruti nasihat orang tua.
“Hayooo, anak-anak yang enggak mau mandi, gak mau makan, gak mau tidur (suka begadang), susah bangun pagi, enggak mau ke sekolah, jajan terus, awas ya kalau sampai melawan orang tuanya, enggak patuh, awas Pak Gubernur nanti datang ke rumahnya, ngejemput,” ujar Dedi dalam video yang diunggahnya.
Dalam video tersebut, Dedi menegaskan, bahwa anak-anak yang tidak patuh hanya punya dua pilihan, yakni patuh kepada orang tua atau dibawa olehnya ke barak militer.
Salah satu video yang menunjukkan seorang anak-anak ketakutan usai melihat peringatan tersebut bahkan diunggah ulang oleh Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya dengan keterangan, “
Tips #Parenting paling up to date. Awalnya takut, akhirnya manggut-manggut
.”
Fenomena baru yang muncul ini bermula dari kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa-siswi Jawa Barat yang bermasalah ke barak militer.
Kebijakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
Program ini mengirim siswa-siswi yang dianggap “nakal” atau berperilaku menyimpang ke barak militer untuk dibina selama enam bulan.
Pada tahap awal, program ini dijalankan di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung.
Sementara itu, menanggapi program tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan membuka peluang untuk menerapkannya di wilayahnya.
Supian menilai Depok memiliki infrastruktur pendukung seperti markas Brimob dan Kostrad yang dapat dimanfaatkan.
Meski masih dalam tahap kajian, Supian menilai program ini berpotensi menjadi solusi bagi orang tua yang kesulitan mengatasi perilaku anak.
Senada dengan hal itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan telah menyiapkan dua lokasi pendidikan militer bagi pelajar nakal di Bekasi, yakni Batalyon Infanteri Mekanis 202/Tajimalela dan Batalyon Armed 7/155 GS.
Tri menilai program ini bisa membentuk mental dan semangat kebangsaan pada anak-anak. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 15:14
Damkar Bekasi Gratiskan Mobil Pemadam untuk Perayaan Kelulusan Pelajar Megapolitan 7 Mei 2025

Damkar Bekasi Gratiskan Mobil Pemadam untuk Perayaan Kelulusan Pelajar
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bekasi menggratiskan mobil pemadam untuk
perayaan kelulusan
pelajar.
“Ketika misalnya ada permohonan dari sekolah, kita gratis. Kalau misalnya ada teman-teman atau mungkin sekolah yang menemukan (permintaan uang) cepat laporan ke saya,” kata Kepala Disdamkarmat Kabupaten Bekasi Adeng Hudaya saat ditemui di kantornya, Rabu (7/5/2025).
Adeng mengungkapkan, sejauh ini sudah ada empat permintaan dari sejumlah sekolah untuk dilibatkannya unit pemadam dalam perayaan kelulusan pelajar.
Tren permintaan ini terjadi setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang kegiatan wisuda pelajar.
Pelibatan mobil damkar tersebut pun menjadi alternatif dalam merayakan kelulusan pelajar setelah Dedi Mulyadi melarang keras kegiatan wisuda.
Adeng menyatakan, instansinya siap menerima permintaan pelajar sekalipun di luar hari kerja.
Akan tetapi, Adeng menekankan, pihaknya bersedia mengerahkan unit damkar selama kegiatan perayaan kelulusan pelajar tidak mengganggu kewajiban melayani masyarakat.
Bagi mereka yang hendak melibatkan unit damkar dalam merayakan kelulusannya, pelajar hanya perlu mengajukan surat permohonan ke Kantor Disdamkarmat Kabupaten Bekasi di Jalan Raya Teuku Umar, Cibitung.
“Persyaratannya kita sangat mudah, mengirimkan surat saja kepada kami, kami akan memfasilitasi, mengakomodir permintaan tersebut,” tegas Adeng.
Dalam pelaksanaannya, unit pemadam nantinya akan menyemprotkan air ke pelajar yang berkumpul di halaman sekolah.
Selain perayaan dengan cara menyemprotkan air ke pelajar, Disdamkarmat juga memberikan edukasi mengenai tugas-tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan larangan kegiatan study tour dan wisuda berbayar di seluruh sekolah di Jawa Barat bertujuan untuk meringankan beban orangtua siswa.
Larangan penyelenggaraan wisuda sudah berkali-kali Dedi sampaikan dalam beberapa kesempatan.
Terbaru, Dedi menyampaikan
larangan wisuda
saat menerima audiensi dengan perwakilan warga terdampak proyek pelebaran sungai di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dedi mendapat kritikan dari seorang pelajar SMA terkait kebijakan larangan tersebut.
Dedi menjelaskan, larangan wisuda hanya berlaku untuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan dari orangtua melalui pihak sekolah.
Namun, ia tetap memperbolehkan kegiatan perpisahan yang diadakan secara mandiri oleh siswa.
“Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
Dedi berharap, ke depan, generasi muda di Jawa Barat dapat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan dalam gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 15:08
Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai wacana prosedur vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Klarifikasi dari pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu datang setelah programnya tentang vasektomi bagi penerima bansos viral dan menuai kecaman.

Gagasan tersebut dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan vasektomi.

Kini, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa penerima bansos tidak diwajibkan untuk menjalani prosedur vasektomi.

Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap menyarankan agar penerima bansos untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB).

“Apa artinya sih, bantuan beasiswa, rumah rehab miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jabar, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (6/5/2025).

“Kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya,” sambungnya.

Disebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 900 ribu anak yang lahir.

Dedi Mulyadi berharap agar yang melakukan KB adalah suami misalnya dengan memakai alat kontrasepsi atau metode lain untuk mencegah/menunda kehamilan.

“Sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB, dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri,” papar Dedi Mulyadi.

“Jenis KB-nya apa? Ya tergantung, penginnya apa, kan bisa pakai pengaman,” imbuhnya.

Tanggapan Mensos

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa wacana syarat vasektomi untuk penerima bansos perlu dikaji sebelum diterapkan

“Seperti itu harus dipertimbangkan dari banyak sudut pandang, karena bansos itu diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial,” ujar Saifullah saat ditemui di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (5/5/2025).

“(Jika) itu ditambahi dengan syarat-syarat di luar rancangan program ini, ya harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain,” lanjutnya.

Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur medis yang memblokir saluran sperma sehingga tidak bisa sampai membuahi.

Adapun prosedur ini dapat dikembalikan atau disambungkan kembali yang disebut sebagai Vasektomi Reversal/Rekanalisasi.

Prosedur itu dilakukan untuk menyambung kembali saluran sperma yang dipotong selama vasektomi, sehingga sperma dapat kembali mengalir ke air mani.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” di Gedung Pusdai Jabar pada Senin (28/4/2025), Dedi Mulyadi berencana mewajibkan peserta penerima bansos di Jabar untuk jadi bagian dari program KB, terutama KB bagi pria berupa vasektomi.

(Tribunnews.com/Nina Yuniar)

07/05/2025 13:45
Kementerian HAM Awasi Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak TNI

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan ikut mengawasi hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

“Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai dilansir ANTARA, Selasa, 6 Mei.

Pigai menyebut pengawasan dan pemberian masukan itu akan dilakukan ke depan, apabila pendidikan siswa bermasalah di markas TNI ini menjadi sistem yang disepakati secara nasional.

Menurut dia, pendidikan siswa di barak tidak melanggar HAM selama tidak disertai dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti pemukulan dan pencubitan. Ia menyebut program Gubernur Jawa Barat itu bertujuan membentuk mental, karakter, dan disiplin siswa.

“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM; dan kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami,” ujarnya.

Jika uji coba di Jawa Barat berjalan bagus, Menteri HAM akan meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk mengeluarkan peraturan agar program tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Di samping itu, Pigai menyebut pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Hal ini mengingat program tersebut dijalankan dengan menggunakan uang rakyat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan program untuk “menyekolahkan” siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.

Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya ialah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.

Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

“Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar,” kata Dedi.

Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

07/05/2025 08:31
9 Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya Bandung

Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya
Editor
KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menyampaikan pidato bernada serius tapi santai di hadapan anggota DPRD se-Indonesia dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025, yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Senin (5/5/2025).
Dalam pidatonya yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV pada Selasa (6/5/2025), Dedi menyoroti langsung problem kesejahteraan anggota DPRD.

Ia mengungkapkan bahwa banyak anggota dewan langsung meminjam ke bank setelah dilantik, sehingga hanya menyisakan sekitar Rp 5 juta untuk kebutuhan harian.
Sementara itu, beban sosial mereka tetap tinggi karena harus menerima tamu konstituen setiap hari.
“Kalau kaca ditutup dibilang sombong. Padahal fisikal terbatas, akhirnya cari tambahan dari perjalanan dinas,” ujar Dedi.
Namun, ia juga mengkritisi mekanisme perjalanan dinas yang dinilainya tidak efisien.
Ia menyebut ada kasus satu orang berangkat tapi SPPD-nya sampai 10, yang sebagian besar justru diserap oleh Sekretariat DPRD, bukan oleh anggotanya sendiri.
“Yang dituduh anggota DPRD lagi,” ujar Dedi.
Dedi lalu menyampaikan gagasannya soal pentingnya keterbukaan kepada publik, termasuk soal biaya politik dan struktur tunjangan anggota DPRD.
Menurutnya, bila honorarium dikaitkan langsung dengan kinerja rapat, seperti rapat komisi, paripurna, maupun gabungan, maka anggota DPRD akan lebih banyak berada di kantor, membaca dan mengawal anggaran dengan serius.
Ia mencontohkan pengalamannya sebagai bupati Purwakarta yang pernah mengirim surat ke presiden agar kesejahteraan anggota DPRD diperbaiki demi efektivitas kerja.
“Kalau model pendekatannya begini terus, sampai kapan pun kinerja tidak akan optimal. Kita harus bicara apa adanya. Karena rasa malu bisa dikalahkan rasa butuh,” ujarnya.
Dedi kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan fiskal bagi anggota DPRD dan berjanji akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan kondisi ini.
Namun, Dedi tak lupa menyisipkan candaannya kepada para anggota DPRD.
“Saya nasibnya lebih bagus aja dari Bapak-bapak. Mudah-mudahan Bapak-bapak bisa jadi gubernur di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya,” kelakar Dedi yang disambut tawa para hadirin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 08:02
Pemutihan Pajak Kendaraan Diburu Warga, Petugas Samsat sampai Harus Nginap

Jakarta –

Warga Jawa Barat sangat antusias dengan program pemutihan pajak kendaraan. Antrean pun membludak hingga membuat petugas Samsat harus menginap.

Program pemutihan pajak kendaraan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat disambut antusias warganya. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, sejak program berjalan pada 20 Maret hingga 27 April, sudah ada 1.701.288 kendaraan terdaftar membayar pajak.

Rinciannya, kendaraan roda dua mencapai 1.405.807 unit, sementara kendaraan roda empat sebanyak 295.481 unit. Plt Kepala Bapenda Jabar, Deni Zakaria, mengungkapkan bahwa sejak program ini diumumkan oleh Penjabat Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, antusiasme masyarakat untuk mengurus pajak kendaraannya meningkat tajam.

“Sejak hari pertama diumumkan, kantor-kantor Samsat dipadati warga. Kami terus mengevaluasi setiap hari untuk memastikan pelayanan berjalan lancar dan nyaman,” ujar Deni dikutip laman Bapenda Jabar.

Deni mengungkap lonjakan antrean bahkan terjadi sejak subuh. Sebagai respons, sejumlah kantor Samsat mempercepat waktu layanan sebelum jam operasional resmi dimulai.

Tak hanya itu, sebagian pegawai di kantor P3DW (Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah) bahkan tetap siaga hingga malam untuk menyelesaikan evaluasi dan peningkatan layanan. Di beberapa daerah dengan tingkat kunjungan tinggi, petugas Samsat menjalankan piket khusus, bahkan ada yang menginap di kantor.

Agar pelayanan lebih optimal, mobil Samsat keliling juga lebih diaktifkan. Nah buat kamu yang belum mengikuti program pemutihan ini, ada baiknya untuk segera membayar pajak kendaraan kamu. Sebab, program pemutihan berakhir pada 30 Juni 2025. Selama program pemutihan berlangsung, pemilik kendaraan dibebaskan dari denda dan tunggakan. Sementara yang harus dibayarkan hanya pajak tahun berjalan.

“Kami berharap program ini bisa menjadi momentum meningkatkan kesadaran warga dalam membayar pajak tepat waktu,” tutur Deni.

(dry/din)

07/05/2025 07:40
Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif

Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
Natalius Pigai
akan mengusulkan
pendidikan militer
yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.
“Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.
“Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab,” ujar Pigai.
Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.
“Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM,” ujar Pigai.
Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).
Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.
Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.
Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 06:52
Pemkot Jakut kembangkan program ketahanan pangan hingga kelurahan

lomba ini merupakan salah satu rangkaian penting dalam menilai perkembangan kelurahan dan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengembangkan program ketahanan pangan hingga tingkat kelurahan bahkan dilombakan untuk menetapkan yang terbaik.

“Enam kelurahan yang maju ke tingkat ke kota ini merupakan hasil penyaringan dari tingkat kecamatan,” kata Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Utara Abdul Khalit di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan enam yang berhasil maju ini adalah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kamal Muara, Kelapa Gading Barat, Pademangan Barat, Semper Timur, dan Kelurahan Sunter Agung.

Keenam kelurahan ini telah melakukan pemaparan di hadapan tim penilai tingkat kota tentang program yang mereka kerjakan.

“Nantinya, akan diambil tiga besar, lalu diseleksi lagi satu kelurahan untuk maju ke tingkat provinsi,” kata dia.

Ia menjelaskan lomba ini merupakan salah satu rangkaian penting dalam menilai perkembangan kelurahan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia isu utama dalam pembangunan Indonesia saat ini adalah ketahanan pangan dan lomba tahun ini mengusung tema “Desa dan Kelurahan Tangguh Pangan, Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas”.

Ia mengatakan bahwa melalui penilaian ini masing-masing kelurahan dapat mencatat saran dan masukan dari tim penilai.

“Kami berharap kelurahan di Jakarta Utara mampu kembali memenangkan lomba Kelurahan Terbaik tingkat provinsi hingga nasional,” kata dia.

Sementara itu, Camat Pademangan, Didit Mulyadi optimistis kelurahan Pademangan Barat mampu lolos mewakili Jakarta Utara hingga tingkat provinsi.

“Pertanian perkotaan, pemberdayaan masyarakat, dan penampilan Lurah Pademangan Barat sudah sangat baik dan wilayah kami bisa maju terdepan,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

06/05/2025 20:33