Tag: Mulyadi

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • 1
                    
                        Puluhan Suporter Persikas Subang yang Bikin Dedi Mulyadi Emosi, Masih Mendekam di Kantor Polisi
                        Bandung

    1 Puluhan Suporter Persikas Subang yang Bikin Dedi Mulyadi Emosi, Masih Mendekam di Kantor Polisi Bandung

    Puluhan Suporter Persikas Subang yang Bikin Dedi Mulyadi Emosi, Masih Mendekam di Kantor Polisi
    Editor
    SUBANG, KOMPAS.com
    – Polisi mengamankan puluhan suporter
    Persikas Subang
    di Mapolsek Ciasem, Subang, Jawa Barat.
    Sebelumnya, para
    pendukung Persikas
    Subang membuat Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , marah.
    Suporter itu membentangkan spanduk ketidaksetujuan
    Persikas
    dijual saat Dedi Mulyadi menghadiri acara “Nganjang Ka Warga” di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu (28/5/2025) malam.
    Para suporter itu masih ditahan di Mapolsek Ciasem hingga Kamis (29/5/2025) sore.
    “Hingga menjelang sore ini, sebanyak 21 suporter Persikas yang semalam beraksi di acara Gubernur masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciasem,” kata Kapolsek Ciasem, AKP Endang Kurnia, Kamis.
    Polisi juga mengamankan spanduk yang dibentangkan saat acara Dedi Mulyadi. Spanduk bertuliskan “Selamatkan Persikas”.
    Permintaan suporter itu mendapat respons tak terduga dari Dedi. Dedi sangat marah dan meminta para suporter diamankan.
    “Hei, ini forum saya, bukan forum Persikas. Ini forum saya dengan rakyat, bukan dengan Persikas. Anak muda enggak punya otak kamu. Saya tidak terima Anda, saya cari kamu,” teriak Dedi.
    Momen kemarahan Dedi tersebut bertepatan dengan sesi acara di atas panggung yang dalam suasana sedih. Suasana sempat hening saat Dedi berhenti bicara.
    Dedi pun meminta agar para pembentang spanduk itu dicari dan spanduknya diambil.
    Dedi menegaskan, Persikas pindah ke mana pun tidak memengaruhi orang miskin untuk makan.
    “Orang Subang bukan butuh Persikas untuk hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik, butuh sekolah yang baik. Dalam persepakbolaan untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu memerlukan biaya besar. Tidak bisa Pemda Subang untuk mengurus main bola, duitnya enggak cukup,” kata Dedi.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    NASIB Puluhan Suporter Persikas Subang yang Bikin Dedi Mulyadi Marah, Masih di Kantor Polisi
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin Gandeng Pengusaha Prancis, 1.000 Dapur Umum MBG Siap Dibangun – Page 3

    Kadin Gandeng Pengusaha Prancis, 1.000 Dapur Umum MBG Siap Dibangun – Page 3

    Kata Anindya, Kadin menargetkan pembangunan sebanyak 1.000 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Skala ini dinilai cukup ambisius dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, kemitraan dengan Medef dipandang strategis dan sangat penting.

    “Kita tahu Kadin punya rencana membangun SPPG atau dapur umum sampai 1.000 unit, dimana Pak Handoyo Mulyadi sebagai pimpinan proyeknya. Dan tadi Medef dengan jaringannya juga telah menyatakan bahwa mereka ingin membantu di berbagai hal,” ujarnya.

    Kolaborasi ini juga mencerminkan semangat kerja sama lintas negara dalam menjawab tantangan sosial secara kolektif. Dengan melibatkan sektor swasta dari dua negara, upaya peningkatan gizi masyarakat dapat didorong melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

    Di sisi lain, kerja sama antara Kadin dan Medef menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis bukan berada dalam kerangka persaingan, melainkan saling melengkapi. Kedua negara memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing yang bisa disinergikan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

    “”Yang terpenting, kedua kawasan ini saling melengkapi, bukan bersaing, tapi saling melengkapi. Misalnya dari ASEAN, mereka berpikir bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara Timur dan Barat. Sedangkan dari Barat, mereka mengatakan bahwa ini adalah strategi Indo-Pasifik,” pungkasnya.

     

  • Aturan Jam Malam Dedi Mulyadi Disarankan Tak Hanya SE tetapi Pergub
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Mei 2025

    Aturan Jam Malam Dedi Mulyadi Disarankan Tak Hanya SE tetapi Pergub Regional 29 Mei 2025

    Aturan Jam Malam Dedi Mulyadi Disarankan Tak Hanya SE tetapi Pergub
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pengamat
    Kebijakan Pendidikan
    Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai penerapan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat bukan merupakan bentuk pengekangan, melainkan sebagai upaya pengendalian terhadap kenakalan remaja agar tidak melampaui batas.
    “Surat ini sudah benar. Saya mendukung sepenuhnya. Pembatasan itu bukan berarti mengekang, tetapi pembatasan itu harus dimaknai sebagai pendidikan di rumah,” ujar Cecep saat dihubungi pada Kamis (29/5/2025).
    Meskipun memberikan dukungan, Cecep meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini, mengingat pelaksanaannya tidaklah mudah.
    Ia juga mendorong Dinas Pendidikan untuk bekerja sama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal.
    “Kalau perlu membentuk semacam Satgas di daerah oleh kewenangan Kabupaten/Kota, kemudian menggerakkan tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ucapnya.
    Cecep menambahkan, penerapan jam malam dapat memicu kembali kegiatan positif, seperti mengaji di masjid, yang merupakan salah satu sarana untuk membentuk karakter remaja.
    Ia menekankan bahwa bukan hanya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memiliki tanggung jawab, tetapi orangtua juga berperan besar dalam pembentukan pendidikan anak-anak.
    Sekolah diharapkan memberikan tugas-tugas terukur agar anak-anak merasa nyaman berada di rumah.
    “Diisi dengan belajar sehingga masa depannya bisa dirancang sejak hari ini. Kalau tidak dibenahi, sejak remaja akan sulit nantinya merancang masa depannya,” kata Cecep.

    Ia juga mendorong agar kebijakan ini memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga tidak hanya sebatas imbauan dalam Surat Edaran, tetapi dapat menjadi peraturan Gubernur (Pergub).
    “Surat Edaran masih sebatas imbauan, tetapi harus ada tindak lanjut. Kalau memang ingin kuat dalam Pergub, Perwal, atau Perbup di masing-masing Kabupaten/Kota untuk menyasar anak, ini harus ada kesepakatan bersama,” pungkasnya.
    Sebelumnya, pada 23 Mei 2025, Pemprov Jabar telah menerbitkan surat edaran bernomor 51/PA.03/DISDIK tentang pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik
    Aturan ini melarang aktivitas di luar rumah bagi pelajar dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga atas mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, dengan beberapa pengecualian, seperti mengikuti kegiatan resmi sekolah atau lembaga pendidikan, aktivitas keagamaan yang diketahui orang tua, serta kondisi darurat dan bencana.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penerapan jam malam bagi pelajar di wilayahnya akan mulai diberlakukan Juni 2025.
    Aturan jam malam ini melarang siswa untuk berada di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk keperluan penting dan darurat seperti kegiatan sekolah atau keagamaan.
    “Nanti dimulai bulan Juni ya dan kemudian nanti di tahun ajaran baru kami ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh yang berstatus pelajar, mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 09.00 malam,” ujar Dedi Mulyadi di Depok, Selasa (27/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        29 Mei 2025

    Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang Bandung 29 Mei 2025

    Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang
    Editor
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Semua orang berstatus pelajar di Jawa Barat akan dilarang keluar rumah di waktu malam, mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.
    Jikapun harus keluar, anak tersebut harus ada pendampingan dari orangtua.
    Aturan pembatasan
    jam malam
    bagi pelajar tersebut dicanangkan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    .
    Kebijakan ini harus diikuti oleh semua kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.
    Bupati Sumedang
    , Dony Ahmad Munir mengatakan, di Sumedang aturan itu juga akan diterapkan.
    Dony menyatakan dukungan atas program
    Jam Malam
    untuk pelajar itu.
    “Saya setuju dengan itu, dan kami akan jalankan sepenuh hati apa yang jadi istruksi Pak Gubernur,” kata Dony di Sumedang, Kamis (29/5/2025).
    Namun, terkait kapan dan bagaimana teknisnya, Dony mengatakan pemerintahannya masih akan membahasnya secara detail.
    “Nanti kita matangkan dulu instrumennya untuk memastikan semuanya berjalan, harus ada instrumen yang mengawal itu,” katanya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    Sumedang Bakal Ikut Terapkan Jam Malam untuk Pelajar, Dony Ahmad Munir Masih Godok Pelaksanaannya
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis Megapolitan 29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menanggapi hasil
    survei Indikator Politik Indonesia
    yang menunjukkan
    tingkat kepuasan masyarakat
    terhadap kinerja Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.
    Menurut Chico, tingkat kepuasan warga Jakarta tak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat Ibu Kota cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.
    “Masyarakat Jakarta yang lebih heterogen dari daerah lain dan rata-rata level pendidikannya juga jauh di atas daerah lain tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tak mudah puas,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025).
    Meskipun hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi beberapa kepala daerah lain di Pulau Jawa, kata Chico, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.
    Menurutnya, setiap hasil survei, khususnya yang berasal dari lembaga kredibel dan memiliki integritas tidak akan diabaikan.
    “Tentu ini selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” ujar dia. 
    Chico menegaskan, Pemprov Jakarta tetap menjadikan sistem dan program kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pramono.
    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.
    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.
    ”Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” ungkap dia.
    Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari kerja.
    Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.
    Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.
    “Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di kantor Indikator Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Menurut survei, Dedi Mulyadi menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi dengan 94,7 persen.
    “KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat apresiasi sangat tinggi karena aktif di masyarakat dan masif di media sosial. Ini menjelaskan kenapa banyak media meliput kegiatannya,” tutur Burhanuddin.
    Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.
    Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin Mau Bikin 1.000 Dapur MBG, Pengusaha Prancis Pengin Terlibat

    Kadin Mau Bikin 1.000 Dapur MBG, Pengusaha Prancis Pengin Terlibat

    Jakarta

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kadin Prancis atau Mouvement des entreprises de France (MEDEF) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan dibantu MEDEF dalam membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

    “Kadin itu punya rencana untuk membuat 1.000 SPPG atau dapur. Tadi MEDEF dengan jaringannya ingin membantu di berbagai macam hal,” kata Anindya usai acara Indonesia-France Business Forum 2025 di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Anindya mengatakan Kadin Indonesia lewat PT Tempo Scan Pacific Tbk akan membuat buku panduan membuat dapur MBG. Pihaknya kemudian mengajak negara lain termasuk Prancis dan China untuk ikut berpartisipasi.

    “Kadin dengan biaya sendiri dimulai dengan Tempo Scan bikin semacam research and development. Dari sini diskalakan, nah kita ajak teman-teman luar negeri. Kita bilang mau CSR ayo, mau usaha ayo, tapi ini tujuannya untuk pemberdayaan daerah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Anin menyebut 1.000 dapur MBG yang akan dibangun tersebar di 16 lokasi mulai dari Bandung, Tegal, Banjarmasin, hingga Palembang. Langkah ini sebagai wujud dalam mendukung program pemerintah.

    “Kita membuat khusus satgas di mana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau, menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok,” kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5).

    Anindya menerangkan 16 lokasi itu akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Rencananya, SPPG ini dibangun di atas lahan milik Tempo Scan.

    Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anin menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang dan Tegal.

    “Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh, kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus,” terang Anindya.

    (aid/hns)

  • Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    FAJAR.CO.ID, KOTA BANDUNG — Lembaga survei di Indonesia tampaknya semakin aktif memotret pendapat masyarakat. Survei tidak hanya ramai menjelang dilaksanakannya pemilu, tapi kini survei sudah dilakukan setiap saat.

    Salah satu buktinya adalah rilis hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia soal kinerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur di pulau Jawa.

    Hasilnya, kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Jawa Barat memiliki skor tertinggi se-pulau Jawa dari sisi kepuasan publik.

    Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar ada di angka 94,7 persen dengan rincian 41 sangat puas 54 cukup puas, 4 kurang puas, tidak menjawab 1. Angka itu jadi yang paling tinggi dari lima gubernur lain di pulau Jawa.

    “Dalam survei kalau responden di Jabar kita tanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat total 94,7 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi. Khusus yang menjawab sangat puas tinggi sekali,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Rabu (28/5/2025).

    “Yang paling tinggi (dari enam gubernur di Jawa) memang kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

    Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan publik itu tidak didasari oleh faktor teknokratik semata. Menurutnya, ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.

    “Studi kami, menunjuk tingkat kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata-mata karena faktor teknokratik. Jadi bukan semata-mata faktor kinerja, tapi banyak juga sumbangan faktor emosi,” ungkapnya.

  • Kinerja Pemprov Jatim Kepemimpinan Khofifah Disebut Ungguli Pramono Anung dan Dedi Mulyadi – Page 3

    Kinerja Pemprov Jatim Kepemimpinan Khofifah Disebut Ungguli Pramono Anung dan Dedi Mulyadi – Page 3

    Lalu, untuk sektor penyediaan lembaga pendidikan tinggi, Jatim meraih skor 82 persen. Sedangkan DKI Jakarta 77 persen, dan Jabar 74 persen.

    Sementara itu, di tingkat kualitas layanan kesehatan daerah, Jatim menorehkan angka 83 persen, mengalahkan Jabar 82 persen. Berikutnya pada poin peningkatan kualitas pendidikan, Jatim mencatat angka 81 persen sedangkan Jabar hanya mengumpulkan 79 persen.

    Oleh sebab itu, Burhanuddin menegaskan, pencapaian Khofifah tersebut sangat tinggi. Menurutnya, pencapaian brilian tersebut menjadi tolok ukur kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah.

    “Kepuasan terhadap kinerja gubernur Jawa Timur cukup kompetitif, 75 persen,” pungkas Burhanuddin.