Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Bakal Dikirim ke Barak Militer, 40 Siswa SMP Nakal di Sumedang Jalani Tes Kesehatan – Halaman all

    Bakal Dikirim ke Barak Militer, 40 Siswa SMP Nakal di Sumedang Jalani Tes Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program pendidikan militer untuk para pelajar yang dianggap nakal gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mulai dilakukan di berbagai wilayah Jabar.

    Salah satunya di Kabupaten Sumedang, sebanyak 40 siswa SMP menjalani tes kesehatan sebelum dikirim ke barak militer.

    Para siswa tersebut menjalani serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umar Wirahadikusumah, Sumedang, pada Rabu (7/5/2025). 

    Tes kesehatan ini sudah dilakukan di RSUD Umar Wirahadikusumah sejak Selasa (6/5/2025).

    Rangkaiannya meliputi tes jasmani, rohani, hingga tes kejiwaan untuk memastikan kondisi para pelajar dalam keadaan sehat.

    Pasalnya, para siswa nantinya akan menjalani program pendidikan selama satu bulan penuh di markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0610/Sumedang.

    Di sana, mereka akan dibina oleh anggota TNI agar menjadi siswa dengan karakter yang lebih disiplin.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati mengatakan bahwa program pendidikan karakter, disiplin, bela negara, dan wawasan kebangsaan ini rencananya akan dibuka oleh Dedi Mulyadi pada Jumat (9/5/2025).

    “Cek kesehatan ini untuk memastikan jasmani, rohani, termasuk kejiwaan para siswa yang akan mengikuti pendidikan dalam kondisi siap,” kata Tuti di RSUD Umar Wirahadikusumah, dilansir TribunJabar.id.

    Tuti menjelaskan bahwa sebelum tes kesehatan ini, Pemkab Sumedang telah melakukan screening dan identifikasi para pelajar calon peserta pendidikan Barak Militer.

    “Alhamdulillah, hari ini, sudah ada 40 siswa tingkat SMP yang akan mengikuti pendidikan. Anak-anak ini, yang relatif bermasalah, ada yang sebelumnya menjalani pendidikan di rumah aman kejaksaan, ada yang memang bermasalah di sekolah, dan ada juga yang langsung diantar orangtuanya,” ungkapnya.

    Tuti menyebutkan bahwa program pendidikan berkarakter yang selaras dengan program Dedi Mulyadi ini, nantinya diharapkan dapat mencetak para pelajar menjadi Manusia Unggul Sumedang (Maung).

    “Pada tahap ini, kami ingin mengetahui before dan after-nya. Apakah ada perubahan dari sebelumnya siswa bermasalah menjadi lebih positif dan dapat menjadi generasi emas Sumedang,” jelas Tuti.

    Alur Pendaftaran Pendidikan Militer

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Deden Saepul Hidayat, mengungkapkan alur pendaftaran pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini.

    Pendaftaran diawali dengan pengajuan atau pengusulan dari orang tua ke sekolah masing-masing.

    “Dari orang tua ke kepala sekolah, kemudian diteruskan ke Disdik melalui KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan,” ujar Deden kepada TribunJabar.id, Selasa.

    Deden mengatakan bahwa para orang tua siswa akan dimintai persetujuan secara lisan, dan menandatangani surat sebagai persyaratan tertulis untuk mengikutsertakan anaknya.

    Kriteria siswa yang dianggap bermasalah atau nakal untuk mengikuti program itu secara umum telah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 43/PK.03.04/KESRA.

    Yakni sering terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.

    “Kriteria tersebut tertera dalam surat edaran gubernur yang telah disampaikan ke seluruh KCD Pendidikan se-Jawa Barat agar disosialisasikan ke sekolah,” jelas Deden.

    Sebelumnya, Deden juga menjamin para siswa yang mengikuti program pendidikan militer ini akan tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Disdik Provinsi Jabar.

    Sebagai informasi, uji coba telah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap bermasalah ke Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025).

    Kemudian, disusul dengan 30 pelajar lainnya yang dikirim ke Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jabar untuk mengikuti pendidikan berkarakter gagasan Dedi Mulyadi ini.

    Selain itu pada Selasa (6/5/2025), sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah juga dikirim ke Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya di Kabupaten Cianjur, Jabar, guna menjalani pembinaan oleh tentara.

    Selama mengikuti pendidikan berkarakter di markas TNI ini, para siswa akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan untuk memastikan aspek emosional serta fisik mereka terjaga.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 40 Siswa SMP Nakal di Sumedang Jalani Tes Sebelum Dikirim ke Barak Militer, Dididik Jadi ‘Maung’

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Kiki Andriana/Ahmad Imam Baehaqi)

  • Warga "Liar" Tempati Kampung Baru karena Tak Sanggup Bayar Kontrakan di Jakarta Mahal Megapolitan 8 Mei 2025

    Warga "Liar" Tempati Kampung Baru karena Tak Sanggup Bayar Kontrakan di Jakarta Mahal Megapolitan 8 Mei 2025

    Warga “Liar” Tempati Kampung Baru karena Tak Sanggup Bayar Kontrakan di Jakarta Mahal
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Warga
    Kampung Baru
    , Harjamukti, Cimanggis, Kota
    Depok
    , menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    di lokasi, Kamis (8/5/2025).
    Kunjungannya kali ini berkaitan polemik keberadaan
    warga liar
    yang menghuni wilayah tersebut.
    Salah satunya warga bernama Hutapea mengatakan awalnya tinggal di kontrakan, kawasan Cakung, Jakarta Timur.
    Namun, dirinya dan suami memutuskan pindah ke Kampung Baru karena tidak menyanggupi bayar sewa kontrakan di Cakung mahal.
    “Karena ada kendala, enggak sanggup bayar kontrakan, akhirnya kita datang lah ke sini (Kampung Baru),” kata Hutapea kepada Dedi, Kamis.
    Harga sewa tempat tinggal di Kampung Baru murah namun harus membangunnya sendiri.
    Saat ditanya Dedi sumber uang untuk membangun rumah, penghasilan sang suami yang bekerja proyek menjadi andalan Hutapea kala itu.
    “Ya tadinya kan kerja, suami ada proyek. Tapi sekarang proyek enggak ada,” ujarnya.
    Kini, sang suami pengangguran dan Hutapea mencari barang rongsokan yang dijual kembali ke agen dengan penghasilan tak menentu.
    “Kalau kita cuma Rp 20.000-30.000, Pak dalam sehari,” ujar Hutapea.
    Meski demikian, penghasilannya di Depok masih jauh lebih baik dibandingkan mengurus tanah di kampung halaman yang memerlukan waktu minimal sebulan sebelum panen.
    Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas), Jumat (18/4/2025).
    Lahan tersebut diduga ditempati ribuan jiwa warga yang bukan ber-KTP Depok.
    Lahan itu disebut milik Pemkot seluas 1,5 hektare dan milik Setneg seluas 3,5 hektare
    Warga Kampung Baru juga diduga menempati lahan milik perusahaan properti dan bagian kecil milik BUMN tanpa izin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Pemilik Tolak Pembongkaran Bangunan Liar Dekat Unisma Bekasi, Singgung Surat Walkot Terdahulu Megapolitan

    4 Pemilik Tolak Pembongkaran Bangunan Liar Dekat Unisma Bekasi, Singgung Surat Walkot Terdahulu Megapolitan

    Pemilik Tolak Pembongkaran Bangunan Liar Dekat Unisma Bekasi, Singgung Surat Walkot Terdahulu
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Sebanyak 74 pemilik bangunan liar di bantaran Sungai Kalimalang dekat Universitas Islam 45 (
    Unisma
    ) Kota Bekasi menolak rencana pembongkaran bangunan mereka.
    Puluhan pemilik bangunan liar yang merupakan pedagang itu tetap berpedoman dengan surat instruksi Wali Kota Bekasi era Rahmat Effendi pada 2016 nomor 660/2/2101TU.
    Surat tersebut mengatur tentang penataan pedagang kaki lima di bantaran Sungai Kalimalang samping Unisma.
    “Kami mempertanyakan legalitas surat tersebut apakah secara hukum masih berlaku,” tegas Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima
    Koperasi Mulia Sejahtera
    , Kusnan Effendi, kepada
    Kompas.com
    , Kamis (8/5/2025).
    Kusnan menyebutkan, surat tersebut memperbolehkan para pedagang mendirikan tempat usaha di atas tanah milik Perum Jasa Tirta (PJT).
    “Iya mengizinkan. Jadi pedagang Kalimalang ditata, bukan dibongkar pada saat 2016,” jelas pria yang biasa disapa Pakde Soto itu.
    Di sisi lain, ia mempertanyakan iktikad pemerintah dalam rencana pembongkaran tersebut.
    Pasalnya, pemerintah selama ini tidak pernah melibatkan para pedagang untuk membahas rencana itu.
    “Kok sekarang secara sepihak Pemkot Bekasi akan melakukan pembongkaran, kok gak ada koordinasi dengan pedagang, enggak ada koordinasi dengan paguyuban, kan gitu. Dia rapat pun sepihak tidak melibatkan kita,” jelasnya.
    Rencananya, para pedagang akan beraudiensi dengan pemerintah setempat untuk membahas polemik rencana pembongkaran.
    “Kami tetap bertahan, hari Rabu dijadwalkan bertemu Sekda, akan audiensi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bekasi berencana membongkar bangunan liar di sepanjang bantaran Sungai Kalimalang samping Unisma Bekasi.
    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan tahapan sebelum eksekusi, salah satunya melayangkan surat peringatan ke pemilik bangunan liar.
    “Bangli yang di sebelah Unisma kalau enggak salah sudah masuk peringatan ketiga. Kita sudah lakukan koordinasi dengan pemilik lahan, PJT (Perum Jasa Tirta),” kata Tri, Minggu (4/5/2025), dikutip dari
    TribunJakarta
    .
    Tri memastikan hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait penertiban bangunan liar di bantaran sungai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah Bandung

    9 Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah Bandung

    Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah
    Editor
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    memberikan apresiasi terhadap kinerja
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , dalam pengelolaan keuangan daerah.
    Menurutnya, capaian Jawa Barat dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan prestasi nyata yang tidak bisa dipungkiri.
    Pujian tersebut disampaikan Tito saat memimpin
    Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD
    Tahun 2025 yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Ditjen Bina Keuangan, Kamis (8/5/2025).
    Dalam paparannya, Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
    “Kalau belanjanya kurang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga kurang, dan swasta juga tak bergerak karena tidak dipicu, tidak distimulasi pemerintah,” jelas Tito.
    Saat memaparkan hasil evaluasi realisasi pendapatan dan belanja provinsi se-Indonesia, Tito secara khusus mengapresiasi kinerja Dedi Mulyadi.
    “Kita lihat Jawa Barat bagus, realisasi pendapatan 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Pak Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, tak bisa dibantah,” ujarnya.
    Menurut Tito, pencapaian 32 persen realisasi pendapatan hingga 2 Mei 2025 tergolong tinggi. Selain itu, kinerja belanja Provinsi Jawa Barat juga dinilai sangat baik.
    “Pembelanjaan juga lumayan bagus, tertinggi bahkan. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar, tapi masih punya cadangan sebanyak lebih kurang 11 persen atau 10 persen. Artinya kalau ada bencana dan lain-lain, itu Kang Dedi ada uang,” jelas Tito lagi.
    Tito juga menyebut beberapa daerah lain yang menunjukkan kinerja positif, seperti Yogyakarta dengan realisasi belanja 21,73 persen dan pendapatan 29,76 persen. Lalu Sumatera Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Namun, Tito menyoroti kondisi keuangan di Sulawesi Barat, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
    “Grafik pendapatan 16,51 persen menyentuh belanja 18,84 persen. Ini artinya, belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, sehingga cadangan mengalami defisit. Sulbar ini bahaya. Untuk menutupi belanja pasti menggunakan dua hal. Satu dengan cara mengambil SiLPA tahun lalu atau mengutang,” tegasnya.
    Jakarta juga dinilai cukup baik dengan realisasi pendapatan sebesar 27,41 persen, meskipun masih berada di bawah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun, Tito mengingatkan DKI Jakarta untuk meningkatkan realisasi belanja yang baru mencapai 18,00 persen.
    “Kalau belanja itu tanggung jawab kadis. Dicek, kadis mana yang lincah realisasi APBD baik, dan mana yang lemot,” kata Tito.
    Ia juga menjelaskan cara membaca grafik realisasi pendapatan dan belanja. Grafik biru menunjukkan pendapatan, sementara grafik batang berwarna hijau menunjukkan belanja.
    “Kalau seandainya warna biru jauh sekali dengan grafik batang, itu menunjukkan bahwa gap pendapatannya cukup tinggi, artinya banyak simpan uang di dalam bank. Kalau dia mepet, deket-deket artinya pendapatan dan belanja tak jauh beda, cadangan uang kurang, tapi belanjanya baik. Tapi kalau garis warna biru masuk ke grafik batang, itu artinya bahaya. Defisit,” papar Tito.
    Dengan capaian yang disebutnya “tak bisa dibantah”, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuktikan kapabilitasnya dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan strategis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Dugaan Eksploitasi ke Eks Pemain Sirkus, OCI Upayakan Jalur Mediasi

    Kasus Dugaan Eksploitasi ke Eks Pemain Sirkus, OCI Upayakan Jalur Mediasi

    Jakarta –

    Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI), Hamdan Zoelva menyampaikan pihaknya akan mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan persoalan dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Dia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian HAM dan juga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    “Tadi sih hasil pembicaraan, dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen, dengan Pak Dirjen dan jajarannya. Ada dua hal ya, yang kita, yang menjadi kesepahaman. Pertama, kementerian sangat mengapresiasi kesediaan OCI untuk mediasi. Kemarin di tempatnya KDM kita sudah sampaikan kesediaan dari OCI untuk menyelesaikan secara kekeluargaan,” kata Hamdan Zoelva saat dihubungi, Kamis (7/5/2025).

    Hamdan mengungkapkan pihak OCI juga menyiapkan uang pengganti. Dia mengklaim Kementerian HAM sudah satu pemahaman dengan OCI.

    “Dan saya sudah sampaikan tadi pagi mengenai angkanya dan saya sampaikan kembali lagi tadi kepada kementerian dan kementerian juga ada satu kesepahaman yang sama bahwa itu cara yang terbaik yang seharunya karena kita tahu sendiri kasus ini kasus sudah lama mau diapain secara hukum,” ujarnya.

    Haman menyampaikan Kementerian HAM siap menjadi pihak ketiga yang membantu mediasi. Dia menyebut pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung yakni asal-usul mantan pemain OCI dari orangtua mereka.

    “Kalau dari OCI memang begitu (uang pengganti). Tadi kementerian HAM bersedia untuk memfasilitasi sebagai istilahnya pra mediasi. Karena mediasi formal dalam kasus ke kasus begini Komnas HAM. Tapi kementerian mau memfasilitasi pra mediasi untuk menyelesaikan ini. Dan dari kementerian juga sangat menyambut baik sikap dari eks OCI untuk menyelesaikan secara kekeluargaan,” ucapnya.

    Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

    Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

    Ada empat rekomendasi yang disampaikan KemHAM terkait persoalan tersebut. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

    Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

    Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

    Rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

    (dek/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 8 Tangis dan Amarah di Gedung Pakuan: Dedi Mulyadi Mediasi Luka Lama Eks Pemain Sirkus OCI Bandung

    8 Tangis dan Amarah di Gedung Pakuan: Dedi Mulyadi Mediasi Luka Lama Eks Pemain Sirkus OCI Bandung

    Tangis dan Amarah di Gedung Pakuan: Dedi Mulyadi Mediasi Luka Lama Eks Pemain Sirkus OCI
    Editor
    KOMPAS.com –
    Tangis dan amarah mewarnai mediasi tertutup antara 12 eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) dan pihak manajemen
    Taman Safari
    Indonesia yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (5/5/2025).
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin langsung pertemuan yang disebutnya bukan sebagai ruang peradilan, melainkan sebagai pertemuan kekeluargaan.
    Eks pemain sirkus yang hadir mengungkapkan pengalaman kelam mereka selama bertahun-tahun bekerja di bawah OCI.
    Mereka mengaku diambil paksa dari orangtua sejak era 1970-an, disiksa dan tidak diberi pendidikan
    “Saya dari kecil sampai dewasa sering disiksa, terutama oleh Pak Frans. Saya sakit hati,” ujar Vivi, salah satu eks pemain sirkus yang hadir sambil menangis, dikutip dari tayangan video yang diunggah di kanal Youtube Dedi Mulyadi, Rabu (7/5/2025).
    Menurut pengakuan mereka, penyiksaan dilakukan oleh Frans dan
    Yansen Manansang
    , anak dari Hadi Manansang, pendiri OCI dan Taman Safari.
    Selain kekerasan fisik, para korban juga kehilangan jejak keluarga kandung mereka.
    “Saya marah dengan Pak Frans dan Pak Yansen,” ujar salah satu
    eks pemain sirkus OCI
    yang hadir.
    Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan empatinya dan menekankan pendekatan mediasi berbasis hati dan nilai kekeluargaan.
    Dedi juga menyampaikan bahwa ia siap membantu pencarian asal usul para korban.
    Dari sekitar 23 orang yang terdata, 20 di antaranya tidak mengetahui identitas keluarga kandung mereka.
    “Saya akan bantu dengan teknologi untuk melacak. Ini menyangkut hak kemanusiaan,” katanya.
    Dalam forum tersebut, para eks pemain sirkus menyampaikan tiga tuntutan utama: kompensasi atas masa kerja mereka, permintaan maaf dari para pelaku kekerasan, dan penelusuran identitas keluarga mereka yang hilang.
    Aswin Sumampau, Direktur Taman Safari Indonesia, menyambut baik langkah mediasi ini dan menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
    “Kami ingin menyelesaikan ini dengan hati, bukan dengan kekuasaan atau hukum,” ujarnya.
    Aswin menambahkan bahwa jumlah eks pemain sirkus sebenarnya mencapai sekitar 40 orang.
    Karena itu, ia berharap solusi yang dibangun hari ini tidak hanya mencakup 12 orang yang hadir, melainkan juga menyentuh mereka yang tidak hadir agar tidak muncul ketimpangan perlakuan.
    Menutup pertemuan, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengawal proses mediasi lebih lanjut, termasuk memfasilitasi pertemuan korban dengan Frans dan Yansen Manansang jika diperlukan.
    “Kalau mereka mau bertemu dan mengakui kesalahan, saya akan temani,” ujarnya.
    Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI), Hamdan Zoelva, mengungkapkan bahwa empat orang mantan pemain sirkus telah menerima uang kompensasi masing-masing sebesar Rp 150 juta yang ditawarkan sebelumnya.
    Tawaran itu sebelumnya disampaikan kepada 12 eks pemain sirkus yang hadir dalam pertemuan mediasi tertutup yang diinisiasi Dedi Mulyadi.
    Kompensasi ini merupakan bagian dari penyelesaian kekeluargaan yang ditawarkan kepada para eks pemain OCI yang merasa pernah dirugikan.
    “Kami masih sangat terbuka untuk membicarakan itu. Seperti kemarin di Bandung, kami sudah tawarkan, dan sekarang ada beberapa orang yang sudah menerima. Sudah empat orang,” kata Hamdan saat ditemui di Kementerian HAM, Rabu (7/5/2025).
    Hamdan juga menegaskan bahwa pemberian kompensasi ini diharapkan menjadi titik akhir dari polemik yang telah bergulir selama bertahun-tahun.
    “Kalau sudah selesai seperti ini, ya jangan ada ribut-ribut lagi yang tidak benar. Itu standar saja. Harapannya ini bisa mengakhiri semuanya,” ujarnya.
    Namun, Hamdan belum dapat memastikan apakah keempat mantan pemain sirkus OCI yang menerima kompensasi tersebut tergabung dalam pihak-pihak yang menggugat OCI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Klaim Program Pendidikan di Barak Tak Tumpang Tindih Hukum Pidana  

    Dedi Mulyadi Klaim Program Pendidikan di Barak Tak Tumpang Tindih Hukum Pidana  

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan yang ditujukan bagi pelajar bukanlah hukuman, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. Jika demikian, kebijakan tersebut tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia.

     “Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment (hukuman) tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” kata Pigai seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025). 

    Hukuman, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak. Bentuknya bisa beragam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

    “Ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak,” wanti Pigai.

    Namun Pigai percaya, tindakan dilakukan Gubernur Jawa Barat bukanlah demikian.

    “Sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai-nilai kedisiplinan. Maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana siswa dibina di barak militer bertujuan agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dijalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi.

    Nantinya, menurut Politikus Gerindra itu, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Para siswa, kata Dedi Mulyadi, bakal menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer. Dedi membeberkan kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak militer.

    “Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai. Kan kita semua dulu pernah gitu ya,” beber Dedi.

  • Dedi Mulyadi ‘Ancam’ Jemput Anak Malas Sekolah untuk Dikirim ke Barak Militer

    Dedi Mulyadi ‘Ancam’ Jemput Anak Malas Sekolah untuk Dikirim ke Barak Militer

    Diketahui, program pendidikan karakter itu telah dimulai pada 2 Mei 2025 di Kabupaten Purwakarta, di mana 39 siswa telah mengikuti pendidikan karakter di Barak Resimen 1 Sthira Yudha.

    Dedi menjelaskan, pendidikan karakter ini diperuntukan untuk anak-anak berperilaku nakal dan orangtuanya tak lagi sanggup untuk mendidik. Adapun untuk anak yang melakukan aksi kriminal, Dedi mengatakan bahwa anak terkait akan dibina melalui peradilan anak.

    “Kan memang teorinya begini, anak yang mengalami kenakalan kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak, kemudian nanti lewat pembinaan, misalnya lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan, itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan,” ucap Dedi

    Sementara program pendidikan karakter, klaim Dedi, bertujuan untuk membantu orangtua yang tak lagi sanggup dalam mendidik anaknya.

    “Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tapi nakalnya gak pernah berhenti. Akhirnya mereka harus balik ke orangtuanya, pertanyaannya adalah ketika orangtuanya sudah tidak punya kesanggupan, gak sanggup menghadapi anaknya bolos terus, gak sanggup anaknya main game terus, motor-motoran terus, minum ciu. Kan kayak minum ciu, eksimer gak bisa dipidana,” katanya.

    Oleh karena itu, Dedi bersama para kepala daerah di Jawa Barat dan bekerja sama dengan TNI bermaksud untuk turun tangan dalam mendidik anak-anak tersebut.

    “Ini kan harus ada orang yang menangani, saya termasuk dan pak bupati Purwakarta, dan bupati dan wali kota lainnya seluruh Jawa Barat sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI,” tandasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Usai Larang Wisuda Sekolah, Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Video Perpisahan Berhadiah Puluhan Juta Rupiah

    Usai Larang Wisuda Sekolah, Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Video Perpisahan Berhadiah Puluhan Juta Rupiah

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengadakan sayembara video perpisahan sekolah bagi siswa-siswi SMA/SMK/SLB di Jawa Barat usai resmi melarang kegiatan wisuda yang menimbulkan beban biaya untuk orangtua atau wali.

    “Hai, anak-anakku di seluruh Jawa Barat. Perpisahan yang murah, meriah, tapi megah, itulah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati tayangan-tayangan videonya, menggugah, membuat air mata saya jatuh, ternyata anak-anak Jawa Barat kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Melalui sayembara bertema ‘Sederhana Itu Istimewa’ ini, Dedi mendorong anak-anak di Jawa Barat untuk merayakan kelulusan dengan sederhana melalui karya.

    “Video yang terheboh, video yang termegah, video perpisahan yang termurah akan mendapat hadiah. Rp50 juta untuk juara pertama, Rp40 juta untuk juara kedua, Rp30 juta untuk juara ketiga, Rp20 juta juara keempat, Rp15 juta juara kelima, Rp10 juta juara keenam,” ucap Dedi.

    Dedi pun meminta agar anak-anak terus berkiprah dan berkarya. Dia pun berjanji akan melihat video-video yang diikutsertakan.

    “Pokoknya tayangan-tayangan yang ditayangkan di akun media sosial kalian, aku akan melihatnya. Dan nanti akan diumumkan siapa video yang paling keren. Pokoknya terus berkarya, biar murah kita tetap gagah,” tandasnya.

    Pengumpulan karya peserta berlangsung pada 6 Mei hingga 30 Juni 2025. Peserta juga diwajibkan untuk mengisi formulir pada tautan https://s.id/SayembaraVideoPerpisahan.

  • ‘Lulusan Barak Dewasa’ Dijanjikan Kerja Proyek Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi: Ada Kelas Spesialis Pertukangan

    ‘Lulusan Barak Dewasa’ Dijanjikan Kerja Proyek Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi: Ada Kelas Spesialis Pertukangan

    Liputan6.com, Bandung – Gebernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, berencana memperluas program pembinaan di barak militer menjadi tidak hanya bagi pelajar, tapi menjaring para dewasa yang “nakal”. 

    Seusai dibina sekian waktu, janji Dedi, para ‘lulusan barak’ bakal disalurkan agar bisa kerja di proyek-proyek infrastruktur garapan Pemprov Jabar.

    Sosok yang dielu-elu warga dengan sebutan Bapak Aing itu berencana memulai pembinaan bagi orang dewasa setelah mengevaluasi program serupa yang kini diikuti puluhan pelajar dalam kebijakan yang dilabeli Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Nantinya, aku Dedi, Pemprov Jabar siap berkoordinasi dengan para kontraktor proyek pembangunan infrastruktur agar mau menerima para lulusan barak sebagai pekerja.

    “Jadi, nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan, sekarang banyak pembangunan sekolah, mereka akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan,” kata Dedi dalam video di saluran YouTube, Dedi Mulyadi Channel, diunggah Selasa, 6 Mei 2025.

    Dedi mengakui, konsep pembinaan itu masih dipersiapkan, yang bisa ia katakan bahwa “selama pendidikan disini (barak) nanti kita arahkan ada pendidikan spesialis pertanian, perternakan, perikanan, hingga pertukangan”.

    Mereka akan bekerja di bawah pengawasan militer. Salah satu wujud pengawasan itu, kata Dedi, para lulusan barak tidak akan menerima gaji secara langsung. Honor keringat mereka akan diberikan langsung kepada keluarga masing-masing.

    “Diawasi oleh militer. Gajinya diserahkan ke keluarganya. Nanti akan kita buat pola itu,” kata Dedi.

    Jenis Kenakalan: Pemabuk, hingga Telantarkan Anak-Istri

    Dedi Mulyadi menyebut sejumlah kategori ‘kenakalan’ orang dewasa yang dia nilai layak dibina seperti menelantarkan anak istri, mabuk-mabukan, hingga yang aktif terlibat geng di jalanan.

    “Orang dewasa yang mabuk tiap hari, meninggalkan istrinya,” kata Dedi. “Orang yang gak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anaknya,” katanya lagi.

     Ia mengklaim, kebijakan itu nantinnya tidak akan tumpang tindih dengan hukum pidana karena beberapa perilaku yang ia sebut tidak tergolong pada tindak pidana.

    “Tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal harus dipidana, maka saya memilih nanti ketika ada orang yang bikin rusuh di sebuah daerah kemudian kerjanya mabuk-mabuk aja atau bergeng-geng di jalanan nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III (Siliwangi) untuk dididik di dodik ini,” imbuhnya.