Tag: Mulyadi

  • Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

    Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menilai program penanaman dan perawatan pohon yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat relevan untuk mendukung upaya pemulihan lingkungan.

    Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi hutan di Jawa Barat yang saat ini mengalami kerusakan cukup signifikan dan membutuhkan penanganan berkelanjutan

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom menyatakan, pemulihan fungsi ekologis hutan di Jawa Barat memerlukan program yang konkret dan terstruktur.

    “Mengingat kondisi hutan di Jabar yang masih berfungsi baik saat ini hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak,’ kata Aan, melansir Antara, Rabu (17/12/2025). 

    Program penanaman pohon yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung.

    Warga tidak hanya dilibatkan dalam proses penanaman bibit pohon, tetapi juga bertanggung jawab dalam merawat dan memastikan pertumbuhan tanaman tersebut.

    Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan warga, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp50 ribu per hari bagi setiap warga yang menanam sekaligus merawat pohon. 

    Pendekatan ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan, terutama bagi warga di sekitar kawasan hutan dan wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan.

    Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Prabowo memanggil semuan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat secara tegas telah mencabut 22 izin setara 1 juta hektar penggunaan lahan hutan. …

  • Jokowi dan Luhut Harus Tanggung Jawab

    Jokowi dan Luhut Harus Tanggung Jawab

    GELORA.CO – Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti keras dugaan penyerangan terhadap anggota TNI yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi sinyal serius terkait lemahnya pengawasan terhadap keberadaan TKA serta potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube, Edy Mulyadi mempertanyakan keberanian TKA yang disebut-sebut tidak hanya menyerang aparat TNI, tetapi juga merusak kendaraan milik perusahaan. Ia menilai insiden tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.

    “Bayangkan, TKA berani menyerang anggota TNI. Kalau aparat saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa?” ujar Edy.

    Edy menilai, fenomena masuknya TKA China di Indonesia terjadi secara masif pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut arus kedatangan TKA tetap berlangsung bahkan saat pandemi Covid-19 melanda dunia, ketika mobilitas masyarakat Indonesia justru dibatasi secara ketat.

    Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama ketika pemerintah melarang warganya sendiri melakukan mudik Idul Fitri, namun di saat yang sama dinilai tetap membuka pintu bagi TKA asing.

    Dalam kritiknya, Edy juga menyinggung peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang disebut memiliki pengaruh besar dalam kebijakan terkait investasi dan tenaga kerja asing.

    “Di bawah kebijakan itu, seolah tidak ada yang berani menghentikan masuknya TKA, meski di tengah situasi darurat pandemi,” katanya.

    Edy menegaskan bahwa pemerintah perlu bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik, terutama terkait mekanisme pengawasan, izin kerja, serta penegakan hukum terhadap TKA yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

    Ia juga mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan, demi menjaga wibawa negara dan memastikan kedaulatan hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.

  • 6
                    
                        Dedi Mulyadi Kritik PTPN soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan: Keliru, Harus Dibenahi
                        Bandung

    6 Dedi Mulyadi Kritik PTPN soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan: Keliru, Harus Dibenahi Bandung

    Dedi Mulyadi Kritik PTPN soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan: Keliru, Harus Dibenahi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengekspresikan kekecewaannya terhadap kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait maraknya alih fungsi lahan perkebunan di wilayahnya.
    Menurut Dedi, lemahnya pengelolaan dan pengawasan oleh
    PTPN
    telah membuka celah bagi perusakan dan perubahan fungsi lahan secara ilegal.
    Kekecewaan tersebut disampaikan Dedi di hadapan Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, saat menghadiri kegiatan penanaman teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/12/2025).
    Lokasi tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena aksi perusakan dan
    alih fungsi lahan
    perkebunan.
    Dedi menilai, praktik penyewaan lahan oleh PTPN menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat berani menggarap lahan perkebunan tidak sesuai peruntukannya.
    “Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru. Ketika lahan disewakan, masyarakat merasa punya legitimasi. Itu yang harus dibenahi. Saya menyampaikan ini terbuka karena mencintai negara dan Tanah Air,” ungkap Dedi.
    Gubernur juga menyoroti ketidaktegasan PTPN dalam menjaga kawasan perkebunan, yang telah menyebabkan perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tanaman hortikultura, seperti sayuran.
    Ia menekankan, tanaman keras memiliki peran penting dalam menjaga fungsi konservasi dan daya dukung lingkungan.
    “Perilaku yang merusak alam harus ditinggalkan. Harus berani tegas, termasuk menindak aparat internal yang melakukan pelanggaran. Kita ini diberi amanah untuk menjaga negara, jangan kalah dalam mencintai negeri sendiri,” tegas Dedi.
    Dedi menambahkan, alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir dan longsor, termasuk di wilayah Bandung Raya.
    Ia mengingatkan agar bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera tidak terulang di Jawa Barat.
    “Kita belajar dari bencana di Sumatera. Polanya sama, gunung gundul, lereng berubah jadi kebun kentang. Sungai mengalami sedimentasi, aliran air menjadi deras, jembatan terdampak, lumpur dan kayu terbawa arus,” ujarnya.
    Sementara itu, Desmanto mengakui bahwa dari total sekitar 6.000 hektar lahan yang dikelola PTPN I Regional 2, sekitar 1.500 hektar telah beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayuran.
    Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya resap air dan meningkatnya limpasan ke permukaan.
    “Dari hampir 6.000 hektar lahan, sekitar 1.500 hektar sudah ditanami tanaman semusim seperti sayuran. Dampaknya adalah
    run off
    tinggi dan pendangkalan sungai. Padahal, jika terjadi bencana, biaya yang ditanggung akan jauh lebih besar,” kata Desmanto.
    Desmanto menambahkan, PTPN berkomitmen untuk secara bertahap mengembalikan fungsi lahan tersebut dengan menanam kembali tanaman perkebunan dan tanaman keras yang mendukung
    konservasi lingkungan
    .
    “Kami akan mengembalikan ke tanaman perkebunan dan siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Penanaman kembali kina, teh, kopi, dan komoditas tahunan lainnya diharapkan bisa memulihkan fungsi konservasi sekaligus tetap memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
    Sebelumnya, upaya pengalihan lahan
    kebun teh
    menjadi sayuran kembali terjadi di Kecamatan Pangalengan, khususnya di titik perkebunan teh Malabar, Block Pahlawan.
    Peristiwa ini memicu aksi demonstrasi sejumlah pekerja perkebunan teh dan menjadi viral di media sosial Instagram beberapa waktu lalu.
    Aksi demonstrasi tersebut bukanlah yang pertama, sebelumnya pada 22 April 2025, sejumlah pekerja perkebunan teh juga melakukan aksi serupa.
    Diketahui, aksi tersebut dilakukan oleh Serikat Pekerja Perkebunan Teh Korwil Cinyiruan dan Kertasari yang menolak pengalihan lahan dan menuntut perlindungan dari PTPN serta tindakan tegas untuk menghentikan penyerobotan kebun teh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Desember 2025

    Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana Bandung 16 Desember 2025

    Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menilai, kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pembangunan perumahan sebagai langkah yang diperlukan untuk menekan risiko bencana banjir dan longsor.
    Ia mengatakan kebijakan tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Alih Fungsi Lahan.
    “Pemberhentian izin sementara untuk pembangunan perumahan se-Jawa Barat itu tidak serta merta. Awalnya, Pemprov Jabar telah mengeluarkan Pergub nomor 11 tahun 2025 tentang alih fungsi lahan,” kata Iswara saat ditemui di DPD Partai Golkar Kota Bandung, Senin (15/12/2025) malam.
    Iswara menjelaskan, setelah Pergub tersebut, gubernur menerbitkan sejumlah surat edaran pada 13 dan 14 Desember.
    Mulai dari penghentian sementara
    izin perumahan
    di Bandung Raya hingga diperluas ke seluruh wilayah Jawa Barat.
    Seiring meningkatnya curah hujan dan kejadian banjir serta longsor, kebijakan tersebut kemudian diperluas dengan menghentikan sementara izin pembangunan restoran, hotel, kafe, dan destinasi wisata di kawasan rawan
    bencana

    “Jadi sebenarnya bukan hanya satu, sudah empat yang dikeluarkan oleh gubernur untuk mencegah terjadinya bencana di Jawa Barat,” katanya.
    Menurut Iswara, DPRD Jabar sebelumnya juga telah mendorong agar pemerintah provinsi menerapkan moratorium izin pembangunan untuk memberi ruang kajian bersama pemerintah kabupaten/kota.
    “Apakah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) yang dulu IMB itu dilaksanakan sesuai dengan izinnya. Di PBG itu kan disyaratkan juga agar melakukan reboisasi, penanaman dan sebagainya apakah itu dilakukan atau tidak,” terangnya.
    Ia menilai tahapan tersebut penting dilakukan sebelum izin pembangunan kembali dibuka.
    “Jadi tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan dulu, jadi kami di
    DPRD Jawa Barat
    mendukung apa yang di aturan-aturan yang dilakukan gubernur,” tutur Iswara.
    DPRD Jabar juga berencana mendorong agar kebijakan terkait perlindungan lingkungan tersebut diperkuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda), mengingat kedudukan surat edaran berada di bawah Pergub dan Perda.
    “Kami akan meminta kepada Banleg untuk mengajukan Perda inisiatif atau Perda prakarsa terkait dengan kondisi lingkungan di Jawa Barat. Jadi ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Gubernur) Jabar,” pungkas Iswara.
    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan. 
    Kebijakan tersebut sebelumnya hanya berlaku di Bandung Raya, tetapi kini diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. 
    Perluasan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran
    Gubernur Jawa Barat
    Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menerangkan, alasan memperluas kebijakan tersebut adalah karena tingginya ancaman bencana hidrometeorologi yang tidak lagi bersifat lokal di Bandung Raya saja. 
    “Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Batu Menhir 2,3 Ton di Situs Gunung Padang
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Desember 2025

    Penampakan Batu Menhir 2,3 Ton di Situs Gunung Padang Bandung 16 Desember 2025

    Penampakan Batu Menhir 2,3 Ton di Situs Gunung Padang
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Tim peneliti Situs Gunung Padang memamerkan sebuah batu menhir berbobot 2,3 ton. Batu simbolik tersebut dipancangkan di teras lima setelah sebelumnya berada dalam posisi rebah di tanah.
    Ketua Tim Kajian dan Pemugaran
    Situs Gunung Padang
    ,
    Ali Akbar
    mengatakan, penataan kembali batuan tersebut merupakan bagian dari upaya rekonstruksi situs.
    Ali menjelaskan, penataan posisi batu disesuaikan dengan dokumen visual dan foto-foto lama yang menunjukkan bahwa batu tersebut awalnya berada dalam posisi tegak dengan sedikit kemiringan.
    Dalam masyarakat prasejarah,
    batu menhir
    biasanya sengaja didirikan sebagai media penghormatan terhadap leluhur atau sarana ritual kepercayaan.
    Menurut Ali, batu menhir ini sengaja dibawa dari tempat lain, sehingga semakin menegaskan bahwa situs megalitikum tersebut merupakan karya budaya manusia.
    “Jenis batuan berbeda dari
    columnar joint
    yang banyak ditemui di atas permukaan,” ujar Ali kepada Kompas.com di lokasi situs, Senin (15/12/2025).
    Ali menambahkan, terdapat banyak goresan berupa simbol pada batu tersebut, termasuk lekukan yang menyerupai tulang belakang manusia.
    “Di atasnya ada bentukan segitiga yang berulang seperti ketupat dan goresan-goresan nama yang diduga memiliki makna tertentu,” kata dia.
    Selain penataan batu menhir, tim peneliti juga telah merekonstruksi batuan di hampir semua teras yang sebelumnya miring dan rebah ke tanah.
    “Prioritas utama dalam pemugaran ini adalah memperpanjang usia situs agar tidak longsor dan rubuh. Karena itu, fokus pekerjaan diarahkan pada penguatan teras-teras samping,” ujar Ali.
    Sebelumnya, Gubernur
    Jawa Barat
    , Dedi Mulyadi mencanangkan pemugaran Situs Gunung Padang, di Kabupaten
    Cianjur
    , Jawa Barat, Senin (15/1/2025).
    Didampingi Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian dan pejabat Kementerian Kebudayaan RI, Dedi memancangkan batu di teras lima, menandai dimulainya pemugaran situs megalitikum tersebut.
    Dedi berharap pemugaran kali ini dapat dilakukan secara menyeluruh karena merupakan kewajiban pemerintah dalam melestarikan warisan budaya leluhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Perluas Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

    Dedi Mulyadi Perluas Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan, dari yang sebelumnya berlaku di Bandung Raya, kini jadi berlaku untuk seluruh Jabar.

    Langkah Dedi tersebut, dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jabar, yang ditandatangani Dedi per tanggal 13 Desember 2025.

    Dalam surat edaran, Dedi mencatat ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak lagi bersifat lokal, tapi hampir seluruh Jabar berada dalam kondisi rawan, sehingga dibutuhkan langkah mitigasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

    “Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” tulis Dedi dalam surat tersebut dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.

    Melalui kebijakan ini, Dedi menulis Pemprov Jabar menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten dan kota memiliki hasil kajian risiko bencana serta melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing kabupaten/kota dan/atau penyesuaian kembali RTRW kabupaten/kota,” tulis Dedi dalam poin utama surat edaran itu.

    Pemerintah daerah seluruh Jabar juga diminta meninjau ulang lokasi-lokasi pembangunan yang terbukti berada di kawasan rawan bencana.

    Termasuk di dalamnya, daerah rawan longsor dan banjir, kawasan persawahan, perkebunan, hingga wilayah dengan fungsi ekologis penting seperti daerah resapan air, kawasan konservasi, dan kawasan hutan.

    Pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung pun diperketat.

    Seluruh pembangunan wajib sesuai peruntukan lahan dan rencana tata ruang, tidak menurunkan daya dukung serta daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi demi menjamin keandalan bangunan.

    Dedi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah diminta melakukan penilikan teknis secara konsisten agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui.

    “Memastikan seluruh pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung telah memiliki PBG serta melaksanakan penilikan teknis secara konsisten,” tulisnya.

    Selain pembatasan izin, kebijakan ini juga menyoroti aspek pemulihan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali terhadap lingkungan yang terdampak.

    Pengembang perumahan juga dibebani kewajiban melakukan penanaman serta pemeliharaan pohon pelindung di kawasan perumahan dan permukiman.

  • Korban TPPO Asal Sukabumi di China Minta Tolong Gubernur Jabar: Badan Saya Bengkak

    Korban TPPO Asal Sukabumi di China Minta Tolong Gubernur Jabar: Badan Saya Bengkak

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menimpa Lanti (46), warga Citamiang, Kota Sukabumi. Berangkat sejak 2019 dengan janji bekerja di Hong Kong, Lanti justru ditempatkan di Shanghai, Tiongkok (Cina), menggunakan visa turis dan kini terancam denda hingga Rp 50 juta agar bisa kembali ke Tanah Air.

    Kondisi kesehatan Lanti diduga saat ini membutuhkan perhatian serius. Dalam rekaman video, dia mengaku mengalami sakit komplikasi dan ingin pulang ke Indonesia. Dia berulang kali memanggil nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk meminta bantuan.

    “Pak Dedi, tolongin saya. Saya TKW yang ada di China, yang lagi sakit. Mau pulang ke Indonesia. Mau berobat di sini, tidak punya biaya. Saya sudah tidak kuat, Pak Dedi. Badan semuanya pada bengkak, karena saya punya penyakit komplikasi dari jantung, lambung, sampai TBC. Saya ingin cepat pulang, Pak Dedi,” ucap Lanti dalam video yang diterima Liputan6.com, Senin (15/12/2025).

    ​Kakak korban, Isop (55), memaparkan kronologi keberangkatan adiknya. Lanti nekat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk membiayai anak tunggalnya yang kini berusia 18 tahun, dan menempuh pendidikan sebagai santri Tahfidz Al-Qur’an di Depok.

    ​”Tujuannya (bekerja) untuk membiayai anak satu. Di sini kan uangnya terbatas,” jelas Isop, Senin (15/12/2025).

    Isop menjelaskan, Lanti awalnya dijanjikan bekerja di Hong Kong. Namun, di tengah proses, Lanti ditawari alternatif keberangkatan menggunakan visa non-kerja, yakni visa turis.

    ​”Tadinya mah bukan visa turis, tujuannya ke Hong Kong. Tapi ada yang ngasih visa turis katanya. Tahu-tahu dia ke Hong Kongnya masih lama,” ungkap Isop.

    ​Akibat tergiur, Lanti akhirnya berangkat pada tahun 2019 dan ditempatkan di Shanghai, Tiongkok. Penggunaan visa turis ini, yang belakangan disesali Lanti, menjadi akar permasalahan yang menjeratnya hingga kini berstatus ilegal.

  • 2
                    
                        Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga
                        Bandung

    2 Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga Bandung

    Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerbitan surat edaran yang dilakukannya merupakan langkah mitigasi bencana.
    Hal ini menyusul kritik dari pakar hukum yang menilai
    surat edaran
    tidak boleh menabrak aturan karena memiliki kekuatan hukum yang lemah.
    Sebelumnya, Pakar Hukum dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Rusli K. Iskandar, mengingatkan kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    , yang gemar mengeluarkan surat edaran (SE).
    Selama menjabat, Dedi Mulyadi sudah beberapa kali mengeluarkan SE, seperti larangan
    study tour
    dan wisuda, penerapan jam malam, pembinaan karakter di barak, penghapusan tunggakan PBB, donasi harian Rp 1.000, pengaturan operasional kendaraan ODOL, dan lainnya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu mengakui bahwa secara hierarki, surat edaran memang tidak lebih tinggi dari undang-undang maupun peraturan daerah.
    Namun, menurut dia, kondisi Jawa Barat saat ini berada dalam situasi kebencanaan yang membutuhkan respons cepat.
    “Saya memahami bahwa surat edaran yang dikeluarkan itu pasti memiliki kekuatan hukum yang lemah, jauh di atas undang-undang. Saya memahami itu. Namun, situasi kita hari ini adalah situasi kebencanaan, di mana banjir terus terjadi, longsor terus terjadi,” ucap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
    Dedi menyebut bahwa bencana yang berulang terjadi tidak terlepas dari kesalahan tata ruang dan perizinan.
    Akibatnya, banyak bangunan berdiri di kawasan rawan bencana.
    Kesalahan tersebut, lanjutnya, berawal dari penetapan tata ruang yang keliru hingga berujung pada izin mendirikan bangunan yang tidak tepat.
    “Sehingga banyak bangunan yang dibangun di atas rawa. Banyak bangunan yang dibangun di atas permukaan sawah. Banyak bangunan yang dibangun di atas daerah aliran sungai. Banyak bangunan yang dibangun di atas perbukitan yang memiliki potensi bencana,” katanya.
    Dedi menilai terdapat kekeliruan dalam penyusunan regulasi daerah maupun penerbitan izin bangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
    Oleh sebab itu, surat edaran diterbitkan sebagai langkah pencegahan.
    “Kekeliruan itu berpotensi menimbulkan bencana sehingga surat edaran itu adalah sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar,” tegasnya.
    Gubernur menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
    Aturan tidak akan bermakna jika bencana menelan korban jiwa.
    Dedi menambahkan bahwa pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk mengambil
    kebijakan strategis
    guna melindungi masyarakat.
    “Pemimpin harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Untuk apa? Melindungi warganya dari bencana,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh
                        Bandung

    1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk memfasilitasi pemulangan sekitar 300 warga Jawa Barat yang saat ini berada di Aceh, yang terdampak bencana.
    Ia mengatakan, bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilisasi warga agar dapat kembali ke Jawa Barat setelah proses pendataan selesai dilakukan.
    “Ini saya bersama wargi-wargi Jawa Barat yang ada di Aceh. Di sini ada kurang lebih 300 warga Jawa Barat yang akan kembali lagi ke Jawa Barat, dari Takengon dan sekitarnya,” ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya dan dikonfirmasi ulang, Sabtu (13/12/2025).
    Menurut Dedi, sebagian warga Jawa Barat di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk kepulangan mereka.
    “Karena banyak antara warga itu yang tidak punya uang. Mudah-mudahan, tapi nanti datanya dilengkapin dulu,” katanya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 100 keluarga ke daerah asal.
    Ia juga mengingatkan warga Jawa Barat di Aceh agar tetap menjaga diri dan menghormati daerah tempat mereka berada.
    “Untuk itu, jaga diri semua warga Jabar, sing sarehat. Kemudian, dan tetap mencintai tanah Aceh. Kemudian dan Terima kasih, salam untuk semuanya,” pungkas Dedi.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    memastikan proses pemulangan 47 warga Jabar yang terdampak banjir di Aceh segera rampung.
    Mereka diterbangkan kembali ke Jawa Barat pada Sabtu (13/12/2025) menuju kampung halaman masing-masing di Sukabumi dan Cirebon.
    Selain memulangkan 47 warga itu, Dedi yang saat ini berada di Aceh mengalihkan fokus pada penyelamatan kelompok lain yang masih terisolasi di wilayah berbeda, terutama Aceh Tengah dan Aceh Utara.
    Ia mengonfirmasi masih ada sekitar 25 warga Jabar yang terjebak di Takengon, Aceh Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjuangan Ayah Tukang Parkir di Indramayu Demi Selamatkan Anaknya yang Sakit Tumor Pembuluh Darah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        12 Desember 2025

    Perjuangan Ayah Tukang Parkir di Indramayu Demi Selamatkan Anaknya yang Sakit Tumor Pembuluh Darah Regional 12 Desember 2025

    Perjuangan Ayah Tukang Parkir di Indramayu Demi Selamatkan Anaknya yang Sakit Tumor Pembuluh Darah
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Ayah asal Indramayu, Sukardi (47) tak kuasa menyembunyikan rasa cemasnya setiap kali melihat anaknya yang kedua, Keysa Agustina (14), meringis menahan sakit, hatinya seolah ikut remuk.
    Tumor pembuluh darah
    yang diderita Keysa membuat lutut kiri remaja itu membengkak hebat, kondisinya semakin parah dalam sebulan terakhir.
    Keterbatasan ekonomi membuat Sukardi sempat putus asa. Sebagai tukang parkir di jalanan, ia mengaku tak mampu membawa Keysa berobat jauh ke luar kota.
    Secercah harapan baru muncul setelah tetangga merekam kondisi Keysa dan mengunggahnya hingga
    viral
    di media sosial. Dalam video itu, tetangga tersebut meminta tolong kepada
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    dan Bupati
    Indramayu

    Lucky Hakim
    .
    Kini, senyum kecil mulai kembali menghiasi wajah Sukardi. Berkat viral, pemerintah mengetahui keadaan Keysa dan hadir memberikan bantuan.
    Gadis yang kini duduk dibangku kelas 9 SMP itu sekarang dapat segera dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharso Surakarta.
    “Saya yang tadinya putus asa, gak ada harapan, tapi semuanya demi anak. Saya bersyukur banget, terima kasih untuk bapak camat, pak kuwu, pak Dandim, semuanya,” ujar Sukardi sambil merangkul Keysa, Jumat (12/12/2025).
    Sukardi bercerita, penyakit yang diderita Keysa sebenarnya telah tampak sejak ia lahir. Waktu itu, tumor yang muncul hanya berupa bintik seperti tahi lalat.
    Sukardi sendiri awalnya tidak menaruh curiga, bidan yang waktu itu membantu melahirkan Keysa juga menduga bintik tersebut hanya sebuah tanda lahir.
    Gejala mulai muncul ketika Keysa duduk di bangku kelas 3 SD, lutut kirinya mendadak bengkak.
    Saat dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dokter menyatakan Keysa mengidap tumor pembuluh darah.
    “Dikasih obat dari sana tuh pak, minum obat dua hari alhamdulillah bisa jalan lagi,” terang Sukardi.
    Sukardi menyampaikan, meski dokter menyarankan kontrol rutin, pengobatan Keysa waktu itu terpaksa terhenti.
    Bukan karena tidak ada biaya pengobatan, Keysa terjamin kesehatannya karena terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah.
    Namun, yang jadi kendala keluarga adalah biaya perjalanan dan pendampingan jika harus berobat ke luar kota.
    Sukardi menjelaskan, ia yang hanya tukang parkir tidak mampu menanggung biaya bulak-balik Indramayu-Bandung, apalagi jika harus menginap beberapa hari.
    “Karena waktu itu sudah gak kerasa, anaknya juga sudah bisa jalan ya sudah berhenti. Nah sudah berapa tahun ternyata kambuh lagi sebulan terakhir ini. Anak saya nangis terus, sakit banget katanya,” cerita Sukardi.
    Keysa kala itu langsung dibawa ke RS Mitra Plumbon Indramayu untuk ditangani. Hanya saja, dari keterangan dokter, kondisi Keysa rupanya sudah parah dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharso Surakarta.
    “Pulang kerja saya diberi tahu istri seperti itu, kata pak Dokter di sini (RS Mitra Plumbon Indramayu) gak bisa, harus ke Solo. Nah disitu saya lemas lagi, sampai hari ini tuh putus asa. Terus minta bantuan ke tetangga, diviralin lah di medsos,” ujar dia.
    Sukardi menceritakan, memviralkan Keysa di medsos sebenarnya bukan pilihan pertama. Ia sempat berpikir untuk mengambil hutang lagi dari bank keliling, mengingat tempo waktu pelunasan hutang sebelumnya tinggal satu tahun lagi.
    Hutang itu rencananya untuk biaya ongkos dan beragam keperluan lainnya selama menemani Keysa berobat.
    “Cuma kendalanya bisanya itu (ambil hutang) satu tahun lagi, sedangkan anak sayanya sekarang sudah kerasa duluan sakitnya, malah makin parah,” ujarnya.
    Saking parahnya, kata Sukardi, dari lutut anaknya itu keluar darah agak kehitaman. Bintik tumor seperti saat ia lahir juga muncul di bagian dada dan paha. Sukardi khawatir, tumor itu sudah menyebar.
    “Bentuknya sama seperti waktu lahir itu, kaya tahi lalat,” terangnya.
    Sukardi menyampaikan, hampir setiap hari Keysa meringis menahan sakit, tangisannya membuat ia ikut menangis, termasuk istri dan anak-anaknya yang lain juga ikut menangis.
    “Kakaknya itu malah sampai berpikir mau ke luar negeri saja. Tapi gak bisa karena umurnya belum cukup,” ujarnya.
    Meminta bantuan di media sosial pun jadi cara terakhir Sukardi. Ia mencoba meminta tolong sendiri, tapi unggahannya kala itu tidak viral.
    Baru setelah diunggah tetangganya, kondisi Keysa menyebar luas dan menjadi sorotan setelah minta tolong ke Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim.
    “Minta tolong ke pak Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim karena memang saya tidak punya ongkos. Saya kerjanya kalau gak parkir, cari nasi kering, jadi sehari-hari cuma cukup buat makan saja,” kata dia.
    Pada kesempatan itu, Sukardi turut menunjukkan rompi oranye yang biasa ia pakai untuk parkir di lapak yang tidak jauh dari rumahnya. Dari pekerjaan itu, ia selama ini bisa menghidupi keluarga kecilnya.
    Anak pertamanya kini sudah lulus SMA. Sedangkan Keysa, kini duduk di bangku kelas 9 SMP.
    “Keysa juga punya adik satu lagi. Total tiga bersaudara,” ujar dia.
    Perasaan Sukardi terasa lega setelah bantuan datang, ia mengaku sangat bersyukur dan tidak menyangka ada banyak orang peduli kepada anak keduanya tersebut.
    Pada kesempatan itu, Pemerintah Kecamatan Widasari datang membawa santunan dari pemerintah daerah guna bekal ongkos Keysa berobat ke Solo.
    Tak hanya itu, pemerintah juga memfasilitasi mobil untuk digunakan keluarga kecil tersebut sampai selesai pengobatan. Keysa pun akan dibawa untuk berobat ke Solo pada Senin (15/12/2025) mendatang.
    Bantuan juga datang dari Dandim 0616/Indramayu. Ia datang bersama jajarannya memberikan bantuan sebesar Rp 11 juta.
    Uang itu diberikan untuk membantu biaya perjalanan dan kebutuhan operasi Keysa di Solo.
    Sukardi tampak menerima semua dengan mata berkaca-kaca, ia juga berulang kali mengucap terima kasih.
    “Terima kasih banyak untuk semuanya, semoga Keysa bisa sembuh,” kata Sukardi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.