Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi akan Pidanakan dan Masukkan Barak Oknum Bobotoh Perusak GBLA

    Dedi Mulyadi akan Pidanakan dan Masukkan Barak Oknum Bobotoh Perusak GBLA

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons rusaknya sejumlah fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pasca laga pamungkas Liga 1 antara Persib Bandung Vs Persis Solo.

    Sejumlah fasilitas stadion kebanggan warga Kota Bandung itu rusak usai perayaan juara Liga 1, Persib Bandung.

    Dalam unggahannya di Instagram, pria yang akrab disapa KDM itu akan menindak para penonton yang melakukan pengerusakan terhadap fasilitas yang didanai pembangunannya oleh Pemprov Jabar.

    “Proses pidana atau barak militer adalah solusi bagi anda sekalian, Hatur Nuhun.” Tulis Dedi dalam Instagramnya @dedimulyadi71.

    Sejumlah massa nampak mengambil rumput Stadion GBLA, hingga menggunting jala gawang stadion.

    Di sisi lain, pengamat hukum olahraga Eko “Maung” Noer Kristiyanto menilai pemidanaan terhadap suporter, terutama terkait pengerusakan fasilitas stadion bisa dilakukan 

    Menurutnya selama unsur atau delik pidana terpenuhi, maka proses hukum bisa dilakukan terhadap pengrusak stadion.

    “Di KUHP itu ada, delik itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diancam dengan hukum pidana, selama unsur-unsurnya terpenuhi. Nah yang kemarin itu semua tuh unsur-unsurnya. Jadi yang di GBLA itu bisa kita katakan pengerusakan fasilitas umum” ujar Eko dalam unggahan video di Instagramnya, dikutip, Senin (26/5/2025).

  • 6 Patungan ASN Bonus Persib Baru Rp 50 Juta dari 1 M, Sekda Jabar Buka Suara Bandung

    6 Patungan ASN Bonus Persib Baru Rp 50 Juta dari 1 M, Sekda Jabar Buka Suara Bandung

    Patungan ASN Bonus Persib Baru Rp 50 Juta dari 1 M, Sekda Jabar Buka Suara
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Jumlah uang urunan sukarela dari para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Barat untuk bonus
    Persib
    Bandung saat ini sudah terkumpul Rp 50 juta dari target Rp1 miliar.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar,
    Herman Suryatman
    , menegaskan patungan uang untuk
    bonus Persib
    Bandung bersifat sukarela dan tidak dipatok.
    Uang tersebut, kata dia, akan dikumpulkan di rekening khusus yang telah dibuat agar tidak tercampur dengan dana milik Pemprov Jabar.
    Adapun batas waktu pengumpulannya berlangsung hingga awal bulan.
    “Tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, tidak diwajibkan dan tidak dipatok. Setiap ASN dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memberikan
    support
    itu menandatangani fakta integritas untuk memastikan uang yang disumbangkan bukan APBD dan tidak ada hubungannya dengan kedinasan,” ucap Herman.
    Herman mengatakan, pihaknya menyerahkan teknis pengumpulan uang sumbangan tersebut kepada masing-masing Kepala OPD, dengan catatan jangan sampai memberatkan dan memangkas uang kedinasan.
    Selain itu, dia memastikan ajakan patungan tersebut tidak boleh sampai melanggar aturan yang berlaku di lingkungan ASN.
    Terkait hal ini, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Jabar.
    “Jangan sampai namanya ada hal yang keluar dari koridor karena itu kami tekankan ke teman-teman, ini sebagai bentuk solidaritas, rasa syukur kita,” katanya.
    Herman memaknai kemenangan Persib Bandung ini sebagai momentum bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar agar bisa semakin kompak dalam membangun Jawa Barat lebih baik di masa depan.
    “Namanya Persib juara, kami juga coba harus juara dalam pembangunan tentunya yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami mengambil momentum itu. Ini kan sangat baik untuk membangun solidaritas,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar,
    Dedi Mulyadi
    tidak mewajibkan pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Jabar ikut urunan untuk
    bonus Persib Bandung
    .
    “Saya wanti-wanti ke Sekda tidak boleh melanggar, kalau melanggar lebih baik tidak usah,” katanya.
    Namun, ia mempersilakan kepada ASN yang ingin menyumbang, asalkan tidak menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    ”
    Nyumbang
    uang pribadi ya
    gapapa
    . Itu sukarela saja yang sedang sama Persib
    nyumbang
    tapi uangnya harus pribadi. Misal dapat tunjangan kemudian karena cinta Persib tunjangannya disumbangkan tetapi sukarela, tidak boleh ada paksaan,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ade Armando: Dedi Mulyadi Lebih dari Sekadar Populer

    Ade Armando: Dedi Mulyadi Lebih dari Sekadar Populer

    Selain itu, di platform X, netizen banyak yang memberikan reaksi beragam, namun Tirta menilai bahwa kebijakan ini terbukti efektif di kalangan masyarakat bawah atau akar rumput.

    “Netizen 0 : 1 KDM,” ucapnya menggambarkan bahwa kebijakan tersebut berhasil meresap ke kalangan masyarakat.

    Tirta juga mencatat adanya fenomena bahwa masyarakat kini hidup dalam ruang gema sendiri, di mana respons terhadap kebijakan semacam ini seringkali terbentuk berdasarkan tren media sosial dan persepsi pribadi yang terbentuk di dalamnya.

    “Ternyata kita hidup dalam ruang gema sendiri,” tandasnya.

    Sementara itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan pengiriman sejumlah siswa ke barak militer bukan bertujuan untuk memberikan pelatihan militer, melainkan sebagai sarana pembinaan karakter, kesehatan mental, dan kebugaran fisik.

    Menurut Dedi, para peserta yang menjadi prioritas dalam program tersebut adalah siswa dengan perilaku bermasalah.

    Mereka di antaranya terlibat tawuran, gemar mengonsumsi minuman keras, kecanduan permainan ponsel seperti Mobile Legend hingga lupa waktu, sering membolos, melakukan pengancaman, serta membangkang terhadap orang tua.

    Siswa-siswa tersebut akan mengikuti program pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun, tergantung kebutuhan.

    Meski ditempatkan di barak militer atau kepolisian, Dedi menegaskan proses belajar mengajar tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

    “Mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah, cuma bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di area kompleks militer atau Polri,” kata Dedi pada Selasa (29/4/2025).

  • Kementan-Kejagung sinergi manfaatkan lahan hasil sitaan untuk LTT

    Kementan-Kejagung sinergi manfaatkan lahan hasil sitaan untuk LTT

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan-lahan hasil sitaan negara untuk peningkatan luas tambah tanam (LTT) pertanian.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemanfaatan lahan sitaan merupakan terobosan nyata dan sinergi lintas sektor menjadi kunci memperluas potensi tanam nasional.

    “Ternyata, aset ini luar biasa luasnya. Kalau kami diskusi tadi, di sini saja ribuan hektare, di Banten, Jakarta. Di sini ada 300 (hektare) Itu nilainya besar kalau kita tanami semua,” ujar Mentan di sela kegiatan penanaman benih padi di lahan sitaan Kejagung di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

    Mentan menyampaikan terima-kasihnya dan mengapresiasi langkah strategis Kejaksaan RI yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif mendukung pembangunan pertanian nasional.

    “Ini luar biasa, saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan sawah, (sitaan) gudang kami sudah terima. Bayangkan, kalau seluruh Indonesia kita optimalkan ini, mulai dari kajari, kajati, Kejagung,” ujar Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta.

    Menurutnya, langkah itu penting dalam menghadapi tantangan krisis pangan global, apalagi banyak negara menghadapi tekanan pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik, sementara Indonesia justru mengalami peningkatan produksi dan stok.

    “Sejak tahun 1969, bersamaan saya lahir, ini lah tertinggi stok Bulog kita, 3,8 (juta ton) minggu depan optimis 4 juta ton,” ucap Mentan.

    Pemanfaatan lahan sitaan itu akan terus diperluas ke wilayah lain dengan dukungan Kejaksaan RI, termasuk untuk pengembangan sarana produksi seperti pabrik benih dan traktor.

    Program ini juga sejalan dengan instruksi presiden terkait penguatan ketahanan pangan nasional, di mana sektor pertanian harus menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum.

    Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan yang telah diserahkan untuk kegiatan pertanian yang produktif, sekaligus menjaga agar aset negara tidak disalahgunakan.

    “Sekaligus juga kami ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar, silahkan manfaatkan untuk pertanian dan yang kedua silahkan manfaatkan sekaligus mengamankan asset,” ujar Jaksa Agung.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pangan berbasis desa dan kearifan lokal.

    Ia mengusulkan ke depan dilakukan pemetaan kebutuhan beras per desa secara tahunan, sehingga desa dapat mandiri dalam hal ketersediaan pangan.

    Jika terdapat kelebihan, baru dapat didistribusikan ke wilayah lain.

    “Di kampung-kampung adat, padinya dipanen dengan ani-ani, disimpan di leuit, dan tidak digiling. Padi-padi itu bisa bertahan 40 sampai 100 tahun, dan ini adalah bentuk nyata dari ketahanan pangan yang sesungguhnya,” kata KDM.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Lemhannas sebut pendidikan militer bukan untuk anak nakal

    Gubernur Lemhannas sebut pendidikan militer bukan untuk anak nakal

    “Jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyebutkan pendidikan militer bukan untuk anak-anak yang nakal, melainkan orang-orang terpilih dan terbaik.

    Hal tersebut menanggapi wacana pengkajian gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.

    “Jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer,” ujar Ace dalam konferensi pers acara Syukuran dan Orasi Kebangsaan HUT Ke-60 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia selain membentuk kedisiplinan dan patriotisme, kewibawaan pendidikan militer harus dijaga sebagai pendidikan yang diarahkan untuk aspek akademis, emosional, serta kepemimpinan, yang harus dibentuk berdasarkan proses sesuai dengan tumbuh kembang anak.

    Pasalnya, sambung dia, perilaku seorang anak pasti dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun lingkungan hak asuh yang diberikan oleh orang tuanya.

    Maka dari itu terkait rencana pengkajian membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer, Ace berharap pengkajian bisa dilihat dalam perspektif yang komprehensif dan holistik.

    Dikatakan bahwa perspektif dimaksud, yakni dengan melihat bahwa pembinaan anak-anak yang bermasalah secara perilaku harus dilihat secara utuh.

    “Tidak boleh misalnya setiap ada orang atau anak-anak yang bermasalah langsung dimasukkan ke militer,” tuturnya.

    Daripada memasukkan anak nakal ke barak militer, Ace menyarankan bahwa sebaiknya terdapat institusi lain yang bisa dijadikan tempat untuk memperbaiki perilaku anak tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi dimaksud, seperti lembaga pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dan lain sebagainya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.

    Hasan menekankan selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.

    “Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” ucap Hasan di Jakarta, Sabtu (10/5).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Purwakarta siapkan rekomendasi penerbitan regulasi pro ojol

    Pemkab Purwakarta siapkan rekomendasi penerbitan regulasi pro ojol

    “Mudah-mudahan kabar mengenai regulasi ini dapat menjawab sebagian tuntutan para pengemudi ojek online,”

    Purwakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jabar menyampaikan kesiapannya untuk membuat rekomendasi ke pemerintah pusat untuk penerbitan regulasi nasional yang lebih komprehensif bagi pekerja transportasi daring.

    Sekda Pemkab Purwakarta Norman Nugraha, di Purwakarta, Selasa, memastikan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk penerbitan regulasi nasional yang lebih komprehensif.

    Hal tersebut disampaikan untuk dapat memberikan solusi dan memenuhi harapan para pengemudi ojol yang berunjukrasa di kantor Pemkab Purwakarta.

    Norman menyebutkan, dari sejumlah tuntutan yang disampaikan para pengemudi ojek online di Purwakarta, terdapat sejumlah hal yang menjadi tuntutannya, mulai dari pengawasan, pengendalian tarif, dan penerbitan regulasi nasional yang mengatur driver online.

    Ia mengatakan, sebenarnya sudah kabar baik terkait dengan pengawasan dan pengendalian tarif ojek online.

    Mengenai hal tersebut, katanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah menggodok Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait dengan pengawasan dan pengendalian tarif ojol. Bahkan prosesnya kini sudah memasuki tahap finalisasi.

    Diperkirakan, Peraturan Gubernur Jawa Barat itu akan terbit dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan, setelah proses di Kemendagri selesai.

    “Mudah-mudahan kabar mengenai regulasi ini dapat menjawab sebagian tuntutan para pengemudi ojek online,” kata dia.

    Kemudian mengenai penerbitan regulasi nasional yang mengatur driver online, Sekda menyampaikan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat.

    Menurut dia, isi rekomendasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Bupati Purwakarta Saeful Bahri Binzein dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (KR-MAK)

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di Kawasan Rebana, yang mencakup tujuh daerah otonom di Jawa Barat, untuk meningkatkan iklim investasi, guna menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat dan daerah penyangga.

    Kawasan Rebana mencakup tujuh daerah otonom, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.

    “Saya hanya menyampaikan bahwa poinnya, investasi di Jawa Barat harus bisa ditingkatkan dengan berbagai permasalahannya. Nanti kita bahas, diskusikan,” kata Tito dalam diskusi bertajuk “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat” di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar, Senin, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dia mengungkapkan investasi tidak selalu harus berasal dari luar negeri, melainkan juga dapat didorong dari dalam negeri. Ia menilai posisi Jabar sangat strategis karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah serta populasi usia produktif yang besar.

    Oleh karena itu, dukungan terhadap pengusaha nasional dan lokal sangat diperlukan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat setempat juga penting karena mereka dapat berperan sebagai penyangga dalam meminimalkan potensi konflik.

    “Nah, ini menurut saya keberpihakan kepada masyarakat lokal juga harus, karena mereka menjadi buffer zone yang memperkuat ketika ada apa-apa,” ujarnya.

    Ia juga mendorong para kepala daerah untuk mempermudah perizinan guna menghidupkan iklim usaha, salah satunya melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dia mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sudah mengadopsi teknologi metaverse dalam pelayanan publik.

    Tito menilai MPP sangat penting karena membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar karena hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki MPP.

    “Hampir semuanya kabupaten dan kota [di Jabar] sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ya, kita tepuk tangan untuk kita, karena ini bagus. Tapi menurut saya, sekali lagi, di saat kita membuka iklim investasi, mempermudah perizinan, dan lain-lain, termasuk tata ruang [perlu dipercepat],” jelas Tito.

    Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kawasan Rebana, Mendagri mengingatkan agar daerah tidak terlalu bergantung pada SDA, melainkan perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting agar tenaga kerja di kawasan tersebut menjadi terdidik dan sehat.

    Ia menekankan program pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan sekadar memenuhi alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar sudah memenuhi kriteria, syarat 20 persen pendidikan, kesehatan. Nah, ini harus berani untuk ngecek secara detail subprogram-subprogramnya, jangan hanya terima-terima saja. Tantangan, saya mohon dengan segala hormat juga teman-teman dari DPRD bisa juga melihat secara detail,” ujarnya.

    Sebagai informasi, acara ini mempertemukan para pemimpin nasional dan daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, Direktur Keuangan PT Pertamina Emma Sri Martini, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan para kepala daerah di Kawasan Rebana, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jabar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sebaiknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkah.

    “KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, usai bersama komisi antirasuah membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

    Dedi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

    “Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” katanya.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

    “Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

    “KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

    Ia lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Personel gabungan patroli untuk cegah premanisme di kawasan industri

    Personel gabungan patroli untuk cegah premanisme di kawasan industri

    Jakarta (ANTARA) – Personel gabungan dari Satpol PP Jakarta Timur, TNI dan Polri meningkatkan patroli untuk mencegah premanisme di kawasan industri seperti Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

    “Kami lakukan patroli terhadap penekanannya di wilayah industri di Jakarta Timur,” kata Kabag Operasional Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Rahmat Eko Mulyadi di kawasan JIEP di Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat.

    Dalam hal ini ada kawasan industri di Cakung, Pulogadung, khususnya JIEP. “Ini termasuk di dalamnya perusahaan atau teman usaha yang perlu dilakukan pengamanan,” katanya.

    Patroli ini sejalan dengan Operasi Berantas Jaya 2025 sebagai bentuk implementasi dari atensi Presiden Prabowo Subianto terkait mengamankan iklim investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

    Patroli ini juga sebagai salah satu upaya satuan tugas (satgas) preventif untuk memonitoring wilayah yang dinilai berpotensi terjadinya aksi premanisme seperti pungutan liar (pungli).

    Aksi premanisme yang dimaksud dilakukan melalui individu maupun kelompok ataupun secara bersembunyi dibalik kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun bukan ormas.

    “Kaitannya dengan oknum-oknum yang diduga melakukan aksi premanisme. Makanya hari ini melakukan monitoring di kawasan PT JIEP,” ujar Eko.

    Selain itu, pihaknya terus melakukan monitoring dengan PT JIEP untuk memperkuat komunikasi bila ditemukan adanya tindakan yang mengganggu iklim investasi di kawasan industri.

    Jika hal itu terjadi, PT JIEP ataupun warga sekitar bisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung atau langsung Polres Metro Jakarta Timur.

    Menanggapi Operasi Berantas Jaya Polres Jakarta Timur tersebut, Dirut JIEP Satrio Witjaksono mengatakan, sejauh ini kawasan tersebut cukup kondusif dari gangguan preman.

    “Selama ini memang kawasan kami cukup kondusif. Jadi gangguan preman tidak ada. Ini lingkungan saja karena banyak pengangguran. Ini jadi meresahkan,” katanya.

    Pihaknya sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya termasuk dengan Polri dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Alhamdulillah di kawasan kami cukup baik,” kata Satrio.

    Satrio mengapresiasi kegiatan Operasi Berantas Jaya 2025 terkait aksi premanisme yang dilakukan di kawasannya. Menurut Satrio, giat ini bisa lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga sekitar.

    “Kami sangat senang dan memberikan apresiasi buat Polri kawasan kami tentunya tingkat keamanan lebih terjaga, tenang dan kondusif,” ujar Satrio.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator tegaskan setiap daerah punya cara penanganan tawuran

    Legislator tegaskan setiap daerah punya cara penanganan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Legislator Komisi E DPRD DKI Jakarta Subki menegaskan, setiap daerah punya cara unik untuk menangani tawuran sehingga punya karakter dan pencegahan tersendiri.

    “Disesuaikan dengan wilayah. Kalau Jawa Barat keperluannya seperti itu (dimasukkan ke barak). Kalau di Jakarta, mungkin ada Inovasi-inovasi yang lain,” kata Subki di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, permasalahan tawuran yang terus berulang memang perlu penanganan dari semua pihak, bukan hanya pemerintah, akan tetapi keluarga dan lingkungan sekitar juga,

    Subki mengatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memasukkan pelaku tawuran ke barak militer tidak perlu dibandingkan dengan DKI Jakarta, karena karakter kedua daerah itu berbeda.

    Ia lebih memilih bahwa pelaku tawuran di Jakarta diberikan ruang untuk menyalurkan hobi mereka, kalau memang suka tinju maka dibangun saja ring tinju.

    “Mudah-mudahan kita punya solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa semua permasalahan pasti ada penyebabnya, begitu juga tawuran yang dilakukan oleh remaja di Jakarta.

    Tetapi ketika sudah ketemu penyebabnya maka solusinya bisa dicari agar pemuda atau pelajar yang masih memiliki masa depan panjang dapat dicegah untuk tawuran.

    “Kita tidak semata-mata mengatakan, kamu nakal. Mereka juga pasti ada sebabnya kalau sudah ada sebabnya maka ada solusinya,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer, meskipun provinsi tersebut merupakan tetangga dekatnya.

    “Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim di Jakarta, Senin (12/5).

    Adapun menurut sosok yang kerap disapa Chico itu, Pemprov DKI justru memberi ruang pada warga untuk berkreasi di tempat seharusnya seperti taman dan perpustakaan.

    Inilah yang kemudian melahirkan kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan dari semula hingga sore hari, menjadi malam hari.

    Tren meningkat

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga pertengahan Mei 2025, data resmi yang tersedia menunjukkan bahwa sebanyak 45 kasus tawuran terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama April 2025. Data ini mencakup wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Namun, belum ada data kumulatif resmi yang merinci jumlah total kejadian tawuran di Jakarta sejak awal 2025 hingga saat ini. Meskipun demikian, polisi mencatat adanya peningkatan kasus tawuran dalam beberapa bulan terakhir.

    Sebagai respons terhadap maraknya tawuran, Polda Metro Jaya telah meluncurkan Operasi Anti Premanisme yang berlangsung dari 9 hingga 23 Mei 2025.

    Operasi ini melibatkan 999 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta, dengan fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap tawuran serta premanisme.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025