Tag: Mulyadi

  • Job Fair Bekasi Ricuh, Dedi Mulyadi Langsung Telepon Bupati
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        28 Mei 2025

    Job Fair Bekasi Ricuh, Dedi Mulyadi Langsung Telepon Bupati Bandung 28 Mei 2025

    Job Fair Bekasi Ricuh, Dedi Mulyadi Langsung Telepon Bupati
    Editor
    KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    menanggapi serius insiden kericuhan yang mengikuti job fair atau bursa kerja di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025)..
    Menurutnya, kejadian tersebut merupakan dampak dari perencanaan yang kurang matang dari Dinas Ketenagakerjaan setempat.
    “Sudah saya telepon Bupati
    Bekasi
    . Memang ada salah perhitungan dari Dinas Ketenagakerjaan. Tadinya ingin memperlihatkan bahwa
    lowongan kerja
    di Bekasi tinggi, tapi tidak menduga peminatnya sebanyak itu,” ujar Dedi Mulyadi saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (27/5/2025).
    Kericuhan terjadi karena tingginya animo pencari kerja yang hadir untuk melamar secara langsung. Saat itu, lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.200 posisi, namun tidak disertai dengan sistem pengelolaan antrean dan pelamar yang efisien, sehingga memicu kepadatan dan kekacauan.
    Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan solusi berupa sistem layanan ketenagakerjaan terintegrasi yang akan segera diluncurkan.
    “Ke depan, rekrutmen akan diintegrasikan ke dalam sistem yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat. Sistem layanan penyedia jasa ketenagakerjaan ini bukan berbasis program lamar biasa, tetapi langsung menghubungkan penyedia kerja dan pelamar,
    by name
    ,
    by address
    ,” jelasnya.
    Sistem baru ini akan memudahkan perusahaan dalam mencari kandidat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan tanpa harus menggelar proses seleksi massal yang berisiko menimbulkan kerumunan.
    “Nanti si perusahaan kalau ingin cari calon tenaga kerja, tinggal diklik terhadap menu yang sudah disiapkan. Dari spesifikasi yang dibutuhkan, sistem akan menampilkan calon yang sesuai. Tinggal klik untuk memanggil yang bersangkutan untuk seleksi atau wawancara,” tambah Dedi.
    Ia juga memastikan bahwa sistem tersebut hampir siap dan akan segera diluncurkan.
    “Insya Allah Agustus sistem lamaran berbasis online dan berbasis data akan diluncurkan,” katanya optimis.
    Dengan sistem ini, Pemprov Jawa Barat berharap proses rekrutmen akan lebih efisien, transparan, dan aman, serta menghindari potensi kericuhan seperti yang terjadi di Cikarang.
    Job fair
    yang digelar Pemkab Bekasi di Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), berujung ricuh.
    Kericuhan dipicu oleh massa pencari kerja yang membludak hingga 25.000 orang, jauh melampaui kuota 2.517 lowongan dari 64 perusahaan.
     
    Ketegangan memuncak saat seorang pria menunjukkan foto scan QR pendaftaran, memicu dorong-dorongan dan bahkan baku hantam di antara para pelamar kerja.
    Suasana sempat tak terkendali akibat kepadatan dan kurangnya pengaturan teknis di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI
                
                    
                        
                            Denpasar
                        
                        28 Mei 2025

    Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI Denpasar 28 Mei 2025

    Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai program
    pendidikan berkarakter
    yang digagas Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , berhasil untuk perkembangan psikologi anak.
    Program tersebut mampu mengubah sikap dan karakter anak. Bahkan, ada anak yang sebelumnya bercita-cita jadi dokter, berubah ingin menjadi anggota TNI.
    “Sekarang tanya kepada anak dan lihat hasilnya, ternyata sangat cocok. Bahkan semua anak yang ingin menjadi dokter,
    lawyer
    , YouTuber berubah kok, ingin jadi anggota TNI. Alasannya apa? Mencintai Tanah Air, disiplin, jadi percaya diri, dan sebagainya,” kata
    Kak Seto
    di Denpasar, Bali, pada Rabu (28/5/2025).
    Ia mengungkapkan, anak-anak yang mengikuti program tersebut banyak yang mengaku senang dan merasa bangga.
    “Kami diizinkan untuk melihat juga dan suara anak juga menyatakan sangat bangga, sangat senang karena hidupnya teratur dan tetap diberikan waktu untuk tetap belajar,” kata dia.
    Meski diklaim sukses, Kak Seto mengatakan program mengirim anak bermasalah ke barak militer tersebut tidak serta-merta bisa diterapkan di provinsi lain.
    Menurutnya, setiap provinsi harus memiliki program tersendiri sesuai karakter kedaerahan setempat. Asalkan, bisa mengatasi persoalan anak bermasalah dan mengubah mereka menjadi lebih baik.
    “Kan ini sudah di semacam
    treatment
    oleh pendidikan nonformal di barak, dan apapun itu mau barak militer. Kalau gubernur DKI kan ke perpustakaan, ke gelanggang olahraga, ke alam bebas, monggo silakan. Pilihan masing-masing dari pemda, tapi arahnya demi kepentingan terbaik anak dan tetap ramah anak. Kami lihat bahwa Kang Dedi Mulyadi sudah cukup bijak, ada melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perlindungan Anak untuk mengobrol,” kata dia.
    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjalankan program
    Pendidikan Berkarakter
    Bela Negara dalam rangka mendidik anak-anak “nakal” di Jawa Barat.
    Program tersebut bekerja sama dengan Kodam III Siliwangi.
    Di sisi lain, program ini juga tak luput dari kritik sejumlah pihak.
    Salah satunya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
    KPAI
    ) yang mendesak Dedi Mulyadi agar menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
    Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan, penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.
    “Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra saat dilansir dari
    Kompas.com
    , Senin (26/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei: Tingkat kepuasan warga kepada Gubernur Jabar tertinggi di Jawa

    Survei: Tingkat kepuasan warga kepada Gubernur Jabar tertinggi di Jawa

    “Secara keseluruhan memang Dedi Mulyadi sangat tinggi dan itu yang menjelaskan mengapa media seringkali menggelar liputan tentang KDM. Jadi ratingnya tinggi memang dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain,”

    Jakarta (ANTARA) – Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam periode 100 hari kepemimpinan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa.

    Peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebanyak 94,7 persen responden puas terhadap Dedi Mulyadi. Dari angka itu, 41 persen di antaranya menyatakan sangat puas, sementara sisanya menyatakan cukup puas.

    “Secara keseluruhan memang Dedi Mulyadi sangat tinggi dan itu yang menjelaskan mengapa media seringkali menggelar liputan tentang KDM. Jadi ratingnya tinggi memang dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X yang memperoleh 83,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebanyak 75,3 persen.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berada di posisi keempat dengan tingkat kepuasan 62,5 persen, disusul Gubernur Jakarta Pramono Anung (60 persen), dan Gubernur Banten Andra Soni (50,8 persen).

    Muhtadi menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemimpin tidak hanya didasarkan pada faktor teknokratik atau kinerja, tetapi juga sumbangan dari faktor emosi atau afeksi masyarakat.

    Pada tataran ini, Pendiri Indikator itu menyoroti perbedaan tingkat kepuasan masyarakat terhadap figur Gubernur Jabar yang berbeda dengan kinerja pemerintah provinsi (pemprov).

    Dalam beberapa aspek, kepuasan masyarakat terhadap Pemprov Jabar masih berada di bawah angka 50 persen, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja (47 persen), pembinaan koperasi di masyarakat (43 persen), kemudahan akses permodalan (43 persen), dan pengentasan kemiskinan (42 persen).

    “Artinya, sepertinya warga Jawa Barat itu memberi kredit [kepada] Dedi Mulyadi sebagai gubernur, tetapi kinerja pemprovnya tidak seluruhnya diapresiasi,” ucap Muhtadi.

    Survei dilakukan kepada warga di Pulau Jawa yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.

    Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel di Jakarta 500 responden; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing 600 responden; serta Yogyakarta dan Banten sebanyak 400 responden.

    Untuk sampel sebanyak 400 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 5 persen, 500 responden 4,5 persen, dan 600 responden 4,1 persen yang masing-masingnya pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5
                    
                        Rumah Dedi Mulyadi Dikirimi King Kobra, Teror Datang 2 Kali
                        Bandung

    5 Rumah Dedi Mulyadi Dikirimi King Kobra, Teror Datang 2 Kali Bandung

    Rumah Dedi Mulyadi Dikirimi King Kobra, Teror Datang 2 Kali
    Editor
    KOMPAS.com –
    Rumah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikirimi ular berbisa jenis king kobra oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.
    Dedi mengatakan, ini merupakan kejadian kedua kalinya dalam beberapa waktu terakhir.
    Dalam unggahan video yang dia bagikan di akun Instagramnya, Rabu (28/5/2025), Dedi menyampaikan teguran keras kepada pelaku yang diduga merupakan penggemar atau pemelihara ular.
    Ia menegaskan bahwa ular, apalagi jenis berbisa seperti king kobra, tidak seharusnya dijadikan bahan atraksi atau candaan berlebihan.
    “Buat para penggemar dan yang suka pelihara ular kobra, kan saya sudah minta pertama: gak boleh jadi bahan atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan,” ujar Dedi dalam pernyataannya.
    Dedi mengaku, ini merupakan kali kedua ular king kobra dikirim dan diletakkan di gerbang pintu rumahnya.
    Ia tidak menyebut identitas pelaku, tetapi memberikan peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
    “Sudah kedua kalinya kamu kirim ular king kobra ke gerbang pintu rumah saya. Jangan dong. Nanti yang ketiganya kamu apes, ketangkep loh,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jembatan Cijeruk Bandung Ambruk saat Dilintasi Banyak Warga, Dedi Mulyadi: Konstruksinya Tidak Memadai

    Jembatan Cijeruk Bandung Ambruk saat Dilintasi Banyak Warga, Dedi Mulyadi: Konstruksinya Tidak Memadai

    Liputan6.com, Bandung – Jembatan apung Cijeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk saat dilalui oleh sepeda motor dan warga pada Jumat malam, 23 Mei 2025. Jembatan tersebut diduga ambruk karena derasnya aliran Sungai Citarum selepas hujan.

    Robohnya jembatan yang menghubungkan kawasan Cijeruk (Bojongsoang) dengan Baleendah ini terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Hingga saat ini, dilaporkan tidak ada korban jiwa atas kejadian itu. Meski demikian, jembatan tersebut diputuskan untuk ditutup.

    Terkait itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk membangun jembatan permanen.

    “Saya sudah telepon bupati Kabupaten Bandung, yang harus dilakukan adalah membangun jembatan permanen,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71, dikutip pada Sabtu, 24 Mei 2025.

    Dedi menjelaskan, pembangunan jembatan permanen akan diupayakan secepatnya.

    “Dalam waktu dekat akan kita turunkan tim bersama Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melihat dimungkinkannya membangun jembatan permanen agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” tutur dia.

    Jembatan Cijeruk, kata Dedi, merupakan jembatan yang sebenarnya memiliki konstruksi tidak memadai.

    “Jembatan itu merupakan jembatan yang dibangun berdasarkan swadaya dan sukarela beberapa pihak, termasuk pihak swasta. Tetapi konstruksinya tidak memadai untuk dilalui jumlah kendaraan yang sangat banyak, sehingga terjadilah roboh jembatan tersebut,” ucapnya.

    Menurutnya, masyarakat kerap melintasi jembatan tersebut sebagai jalur alternatif.

    “Sehingga itu dianggap jembatan yang paling mudah untuk menjangkau tujuan yang dia tuju,” tandasnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    Polantas Pemalang Blusukan ke Perkampungan, Distribusi Bersih

  • Dedi Mulyadi Larang Atraksi Ular di Jabar, Kenapa?

    Dedi Mulyadi Larang Atraksi Ular di Jabar, Kenapa?

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan melarang penggunaan ular dalam berbagai bentuk pertunjukan di Jawa Barat. Larangan tersebut akan diberlakukan menyusul banyaknya kasus pawang yang tewas dipatuk ular.

    Sebelumnya, seorang pawang ular yang dikenal sebagai Abah Kobra meninggal dunia usai dipatuk ular peliharannya sendiri. Peristiwa tragis itu terjadi pada Agustus 2023 silam.

    ”Peristiwa pawang dipatuk ularnya sendiri dalam kegiatan atraksi bukan yang pertama,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip pada Sabtu, 24 Mei 2025.

    Menurut Dedi, ular kerap digunakan dalam atraksi pertunjukan. Namun, atraksi yang menggunakan ular itu pun sudah terlalu banyak memakan korban jiwa.

    “Sudah terlalu banyak orang yang meninggal ketika atraksi pawang ular, baik atraksi ular dalam bentuk pertunjukan maupun tarian,” tandasnya.

    Maka demi keselamatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengeluarkan larangan penggunaan ular dalam berbagai bentuk pertunjukan.

    “Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengeluarkan larangan menggunakan ular sebagai hewan untuk kepentingan-kepentingan pertunjukan karena sangat berbahaya,” tutur dia.

    Selain dinilai berbahaya, larangan tersebut diklaim Dedi juga untuk mencegah agar eksploitasi terharap ular dihentikan.

    “Semoga peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir, dan kita tidak mengeksploitasi ular untuk kepentingan-kepentingan pertunjukan,” ucapnya.

    Di sisi lain, Dedi mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban. “Abah Kobra, seorang pawang ular asal Sumedang meninggal dunia karena dipatuk ular, dan kita sampaikan duka yag mendalam,” ujarnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    Simulasi Demo Rusuh usai Pilkada 2024 di Pemalang

  • 7
                    
                        Dedi Mulyadi Ingin Kurangi Penggunaan Batu dan Semen di Jabar 
                        Megapolitan

    7 Dedi Mulyadi Ingin Kurangi Penggunaan Batu dan Semen di Jabar Megapolitan

    Dedi Mulyadi Ingin Kurangi Penggunaan Batu dan Semen di Jabar
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    ingin menekan penggunaan batu dan semen dalam mendirikan bangunan.
    Hal ini dilakukan untuk meminimalisir eksploitasi terhadap alam.
    “Solusinya adalah pembangunan nanti penggunaan batu, semen, dan besi. Kedepannya harus mulai dikurangi,” kata Dedi kepada wartawan di Universitas Indonesia (UI), Selasa (27/5/2025).
    Untuk mewujudkan wacana itu, Dedi Mulyadi akan membangun sekolah menggunakan bahan baku bambu.
    “Mulai tahun ini kita akan memulai membangun beberapa sekolah dari bambu,” ujar Dedi.
    Menurut dia, penggunaan bambu dalam struktur bangunan sudah dilakukan di China dan Amerika Serikat.
    “Dan itu dibuktikan kan di Tiongkok bagaimana hotel dibuat dari bambu, di Amerika juga hotel dibuat dari bambu, kenapa kita penghasil bambu terbaik di dunia tidak mengembangkan ini,” ucap Dedi.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin mendirikan sekolah dengan menggunakan bambu sebagai material utama fondasi bangunan.
     
    Gagasan tersebut disampaikan Dedi usai memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, Selasa (27/5/2025).
    “Akan mulai tahun ini kami akan memulai membangun beberapa sekolah dari bambu,” kata Dedi kepada wartawan di Depok, Selasa.
    Menurut Dedi, rencana pembangunan sekolah berbahan bambu ini dilatarbelakangi upaya meminimalisasi eksploitasi sumber daya alam, seperti penggunaan batu dan semen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI Tasikmalaya Apresiasi Rencana Dedi Mulyadi Reaktivasi Rel KA Pangandaran
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        27 Mei 2025

    BI Tasikmalaya Apresiasi Rencana Dedi Mulyadi Reaktivasi Rel KA Pangandaran Bandung 27 Mei 2025

    BI Tasikmalaya Apresiasi Rencana Dedi Mulyadi Reaktivasi Rel KA Pangandaran
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Rencana
    reaktivasi jalur kereta
    api menuju
    Pangandaran
    yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat respons positif dari kalangan pakar ekonomi.
    Pembangunan kembali rel kereta ke obyek wisata terbesar di Priangan Timur, Jawa Barat, dinilai dapat meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan.
    Hal tersebut dibahas dalam acara West Java Economic Society (WJES) 2025 yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Selasa (27/5/2025).
    “Pada prinsipnya sangat positif ketika jumlah akses ataupun kualitas infrastruktur meningkat. Ketika ada tambahan akses seperti reaktivasi jalur kereta, itu perlu didukung. Akan ada dampak dalam pergerakan ekonomi wilayah,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari, di sela-sela Saresehan WJES 2025.
    Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, M Nur, juga menyatakan bahwa akses transportasi akan mendukung perkembangan ekonomi wilayah.
    Secara statistik, perekonomian Jawa Barat tumbuh positif mendekati 5 persen pada kuartal I tahun 2025, dengan kontribusi besar dari sektor industri dan perdagangan, terutama di wilayah Jabar bagian utara.
    Sektor pertanian, yang sebagian besar berasal dari Priangan Timur atau Jawa Barat bagian selatan, juga berperan penting.
    “Priangan Timur ini memiliki potensi luar biasa dari sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Namun, seperti hasil saresehan sebelumnya, akses transportasi perlu peningkatan,” jelas Nur.
    Ia berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemprov Jabar dalam pembangunan ekonomi jangka pendek, menengah, maupun panjang.
    “Terlebih banyak masukan dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga pelaku usaha agar pembangunan di Jawa Barat lebih efektif dan maju. Seperti tagline gubernur, menuju Jabar Istimewa,” tambahnya.
    Sementara itu, Perwakilan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Jabar, Doktor Keni Kaniawati, memberikan catatan meski memprediksi pertumbuhan ekonomi di Priangan Timur Jawa Barat, khususnya setelah adanya kebijakan Presiden AS, Donald Trump.
    Ia menekankan pentingnya pengembangan pertumbuhan UMKM, mengingat banyak pelaku usaha di Priangan Timur yang sudah mengekspor barang ke luar negeri.
    “Wilayah Jabar, termasuk Tasikmalaya dan Priangan Timur, juga mengekspor sejumlah produk ke beberapa negara lain, termasuk AS. Kita harus memitigasi risiko sejak dini, termasuk memperkuat UMKM. Saat krisis moneter 1998 di Indonesia, sesuai riset, justru para UMKM yang kuat bertahan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reaksi Dedi Mulyadi Usai Dijuluki Gubernur Lambe Turah

    Reaksi Dedi Mulyadi Usai Dijuluki Gubernur Lambe Turah

    Di sisi lain, Dedi mengucapkan terima kasih atas koreksi, kritik, dan saran dari seluruh pihak. Tak hanya dari Komisi X DPR RI, melainkan pula Komnas HAM dan KPAI.

    ”Termasuk temen-temen di Komisi X, yang biasanya saya dulu pernah jadi wakil ketua Komisi IV DPR RI, kritisnya anggota DPR itu biasanya kepada mitra kerja, kepada kementerian yang menjadi mitra kerja, dan koreksinya biasanya tajam,” ucapnya.

    Menurut Dedi, anggota Komisi X dan wakil ketua komisi saat ini sangat kritis terhadap gubernur Jawa Barat lantaran sudah dianggap sebagai mitra kerja.

    ”Saya lihat temen-temen di Komisi X, pak wakil ketua saya lihat, dan beberapa anggota, sangat kritis terhadap gubernur Jawa Barat. Ya alhamdulilah saya sudah dianggap sebagai mitra kerja Komisi X, dianggap kementerian mungkin saya ini,” tandasnya.

    Penulis: Arby Salim

  • Puluhan Bangunan Liar Kian Menjamur di Sempadan Jalan Provinsi Wilayah Sukabumi

    Puluhan Bangunan Liar Kian Menjamur di Sempadan Jalan Provinsi Wilayah Sukabumi

    Liputan6.com, Sukabumi – Keberadaan puluhan bangunan liar di sepanjang Jalan Provinsi tepatnya Jalur Lingkar Selatan, Sukabumi semakin menjamur. Selain mengganggu estetika lingkungan, bangunan tersebut juga melanggar aturan karena berdiri tanpa izin resmi di atas lahan milik negara.

    Bangunan liar berupa semi permanen yang berada di sempadan Jalan Provinsi ini digunakan menjadi tempat usaha bahkan tempat tinggal.  

    “Bangunan-bangunan itu jelas melanggar aturan karena berdiri di sempadan jalan. Selain mengganggu estetika, juga berpotensi membahayakan pengguna jalan,” kata Imon (45) warga Kecamatan Gunungguruh, Kamis (22/5/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tata Usaha UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Irianti Dewi, didampingi staf UPTD Irfan menjelaskan, bahwa pihaknya telah mendata dan melaporkan ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat yang berada di Bandung.

    Dari data UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi terdapat 30 bangunan liar di titik Jalur Lingkar Selatan Sukabumi, termasuk di Jalan Raya Cibadak–Cikidang, dan kawasan Simpang Karanghawu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten.

    “Kami sudah menggelar rapat koordinasi bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Data terkait bangunan liar sudah dilaporkan dan saat ini kami menunggu langkah dari Satpol PP untuk tindakan lebih lanjut. Nantinya penertiban akan dilakukan bersama sesuai SOP,” ujar Irfan.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah sejak lama menginstruksikan jajarannya untuk menertibkan bangunan liar yang menyalahi aturan dan berdiri di sepanjang jalan milik provinsi. Namun, hingga kini belum terlihat adanya tindakan di wilayah Sukabumi.