Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Aturan Jam Malam Dedi Mulyadi Disarankan Tak Hanya SE tetapi Pergub Regional 29 Mei 2025

    Aturan Jam Malam Dedi Mulyadi Disarankan Tak Hanya SE tetapi Pergub Regional 29 Mei 2025

    Aturan Jam Malam Dedi Mulyadi Disarankan Tak Hanya SE tetapi Pergub
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pengamat
    Kebijakan Pendidikan
    Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai penerapan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat bukan merupakan bentuk pengekangan, melainkan sebagai upaya pengendalian terhadap kenakalan remaja agar tidak melampaui batas.
    “Surat ini sudah benar. Saya mendukung sepenuhnya. Pembatasan itu bukan berarti mengekang, tetapi pembatasan itu harus dimaknai sebagai pendidikan di rumah,” ujar Cecep saat dihubungi pada Kamis (29/5/2025).
    Meskipun memberikan dukungan, Cecep meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini, mengingat pelaksanaannya tidaklah mudah.
    Ia juga mendorong Dinas Pendidikan untuk bekerja sama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal.
    “Kalau perlu membentuk semacam Satgas di daerah oleh kewenangan Kabupaten/Kota, kemudian menggerakkan tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ucapnya.
    Cecep menambahkan, penerapan jam malam dapat memicu kembali kegiatan positif, seperti mengaji di masjid, yang merupakan salah satu sarana untuk membentuk karakter remaja.
    Ia menekankan bahwa bukan hanya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memiliki tanggung jawab, tetapi orangtua juga berperan besar dalam pembentukan pendidikan anak-anak.
    Sekolah diharapkan memberikan tugas-tugas terukur agar anak-anak merasa nyaman berada di rumah.
    “Diisi dengan belajar sehingga masa depannya bisa dirancang sejak hari ini. Kalau tidak dibenahi, sejak remaja akan sulit nantinya merancang masa depannya,” kata Cecep.

    Ia juga mendorong agar kebijakan ini memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga tidak hanya sebatas imbauan dalam Surat Edaran, tetapi dapat menjadi peraturan Gubernur (Pergub).
    “Surat Edaran masih sebatas imbauan, tetapi harus ada tindak lanjut. Kalau memang ingin kuat dalam Pergub, Perwal, atau Perbup di masing-masing Kabupaten/Kota untuk menyasar anak, ini harus ada kesepakatan bersama,” pungkasnya.
    Sebelumnya, pada 23 Mei 2025, Pemprov Jabar telah menerbitkan surat edaran bernomor 51/PA.03/DISDIK tentang pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik
    Aturan ini melarang aktivitas di luar rumah bagi pelajar dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga atas mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, dengan beberapa pengecualian, seperti mengikuti kegiatan resmi sekolah atau lembaga pendidikan, aktivitas keagamaan yang diketahui orang tua, serta kondisi darurat dan bencana.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penerapan jam malam bagi pelajar di wilayahnya akan mulai diberlakukan Juni 2025.
    Aturan jam malam ini melarang siswa untuk berada di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk keperluan penting dan darurat seperti kegiatan sekolah atau keagamaan.
    “Nanti dimulai bulan Juni ya dan kemudian nanti di tahun ajaran baru kami ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh yang berstatus pelajar, mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 09.00 malam,” ujar Dedi Mulyadi di Depok, Selasa (27/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang Bandung 29 Mei 2025

    Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang Bandung 29 Mei 2025

    Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang
    Editor
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Semua orang berstatus pelajar di Jawa Barat akan dilarang keluar rumah di waktu malam, mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.
    Jikapun harus keluar, anak tersebut harus ada pendampingan dari orangtua.
    Aturan pembatasan
    jam malam
    bagi pelajar tersebut dicanangkan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    .
    Kebijakan ini harus diikuti oleh semua kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.
    Bupati Sumedang
    , Dony Ahmad Munir mengatakan, di Sumedang aturan itu juga akan diterapkan.
    Dony menyatakan dukungan atas program
    Jam Malam
    untuk pelajar itu.
    “Saya setuju dengan itu, dan kami akan jalankan sepenuh hati apa yang jadi istruksi Pak Gubernur,” kata Dony di Sumedang, Kamis (29/5/2025).
    Namun, terkait kapan dan bagaimana teknisnya, Dony mengatakan pemerintahannya masih akan membahasnya secara detail.
    “Nanti kita matangkan dulu instrumennya untuk memastikan semuanya berjalan, harus ada instrumen yang mengawal itu,” katanya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    Sumedang Bakal Ikut Terapkan Jam Malam untuk Pelajar, Dony Ahmad Munir Masih Godok Pelaksanaannya
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis Megapolitan 29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis Megapolitan 29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menanggapi hasil
    survei Indikator Politik Indonesia
    yang menunjukkan
    tingkat kepuasan masyarakat
    terhadap kinerja Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.
    Menurut Chico, tingkat kepuasan warga Jakarta tak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat Ibu Kota cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.
    “Masyarakat Jakarta yang lebih heterogen dari daerah lain dan rata-rata level pendidikannya juga jauh di atas daerah lain tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tak mudah puas,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025).
    Meskipun hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi beberapa kepala daerah lain di Pulau Jawa, kata Chico, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.
    Menurutnya, setiap hasil survei, khususnya yang berasal dari lembaga kredibel dan memiliki integritas tidak akan diabaikan.
    “Tentu ini selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” ujar dia. 
    Chico menegaskan, Pemprov Jakarta tetap menjadikan sistem dan program kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pramono.
    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.
    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.
    ”Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” ungkap dia.
    Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari kerja.
    Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.
    Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.
    “Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di kantor Indikator Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Menurut survei, Dedi Mulyadi menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi dengan 94,7 persen.
    “KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat apresiasi sangat tinggi karena aktif di masyarakat dan masif di media sosial. Ini menjelaskan kenapa banyak media meliput kegiatannya,” tutur Burhanuddin.
    Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.
    Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin Mau Bikin 1.000 Dapur MBG, Pengusaha Prancis Pengin Terlibat

    Kadin Mau Bikin 1.000 Dapur MBG, Pengusaha Prancis Pengin Terlibat

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kadin Prancis atau Mouvement des entreprises de France (MEDEF) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan dibantu MEDEF dalam membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

    “Kadin itu punya rencana untuk membuat 1.000 SPPG atau dapur. Tadi MEDEF dengan jaringannya ingin membantu di berbagai macam hal,” kata Anindya usai acara Indonesia-France Business Forum 2025 di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Anindya mengatakan Kadin Indonesia lewat PT Tempo Scan Pacific Tbk akan membuat buku panduan membuat dapur MBG. Pihaknya kemudian mengajak negara lain termasuk Prancis dan China untuk ikut berpartisipasi.

    “Kadin dengan biaya sendiri dimulai dengan Tempo Scan bikin semacam research and development. Dari sini diskalakan, nah kita ajak teman-teman luar negeri. Kita bilang mau CSR ayo, mau usaha ayo, tapi ini tujuannya untuk pemberdayaan daerah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Anin menyebut 1.000 dapur MBG yang akan dibangun tersebar di 16 lokasi mulai dari Bandung, Tegal, Banjarmasin, hingga Palembang. Langkah ini sebagai wujud dalam mendukung program pemerintah.

    “Kita membuat khusus satgas di mana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau, menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok,” kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5).

    Anindya menerangkan 16 lokasi itu akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Rencananya, SPPG ini dibangun di atas lahan milik Tempo Scan.

    Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anin menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang dan Tegal.

    “Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh, kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus,” terang Anindya.

    (aid/hns)

  • Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    FAJAR.CO.ID, KOTA BANDUNG — Lembaga survei di Indonesia tampaknya semakin aktif memotret pendapat masyarakat. Survei tidak hanya ramai menjelang dilaksanakannya pemilu, tapi kini survei sudah dilakukan setiap saat.

    Salah satu buktinya adalah rilis hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia soal kinerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur di pulau Jawa.

    Hasilnya, kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Jawa Barat memiliki skor tertinggi se-pulau Jawa dari sisi kepuasan publik.

    Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar ada di angka 94,7 persen dengan rincian 41 sangat puas 54 cukup puas, 4 kurang puas, tidak menjawab 1. Angka itu jadi yang paling tinggi dari lima gubernur lain di pulau Jawa.

    “Dalam survei kalau responden di Jabar kita tanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat total 94,7 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi. Khusus yang menjawab sangat puas tinggi sekali,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Rabu (28/5/2025).

    “Yang paling tinggi (dari enam gubernur di Jawa) memang kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

    Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan publik itu tidak didasari oleh faktor teknokratik semata. Menurutnya, ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.

    “Studi kami, menunjuk tingkat kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata-mata karena faktor teknokratik. Jadi bukan semata-mata faktor kinerja, tapi banyak juga sumbangan faktor emosi,” ungkapnya.

  • Kinerja Pemprov Jatim Kepemimpinan Khofifah Disebut Ungguli Pramono Anung dan Dedi Mulyadi – Page 3

    Kinerja Pemprov Jatim Kepemimpinan Khofifah Disebut Ungguli Pramono Anung dan Dedi Mulyadi – Page 3

    Lalu, untuk sektor penyediaan lembaga pendidikan tinggi, Jatim meraih skor 82 persen. Sedangkan DKI Jakarta 77 persen, dan Jabar 74 persen.

    Sementara itu, di tingkat kualitas layanan kesehatan daerah, Jatim menorehkan angka 83 persen, mengalahkan Jabar 82 persen. Berikutnya pada poin peningkatan kualitas pendidikan, Jatim mencatat angka 81 persen sedangkan Jabar hanya mengumpulkan 79 persen.

    Oleh sebab itu, Burhanuddin menegaskan, pencapaian Khofifah tersebut sangat tinggi. Menurutnya, pencapaian brilian tersebut menjadi tolok ukur kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah.

    “Kepuasan terhadap kinerja gubernur Jawa Timur cukup kompetitif, 75 persen,” pungkas Burhanuddin.

  • Survei Indikator: 75,3 Persen Puas Kinerja Gubernur Jatim Khofifah – Page 3

    Survei Indikator: 75,3 Persen Puas Kinerja Gubernur Jatim Khofifah – Page 3

     

    Sementara itu, warga yang puas terhadap kinerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa sebanyak 75,3%; Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi 62,5%; dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung 60% serta Gubernur Banten Andra Soni masing-masing 50,8%.

    “Jadi kalau dibulatkan 95% warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi. Over all memang Dedi Mulyadi sangat tinggi,” kata Burhanuddin dalam rilis daring, Rabu (28/5/2025).

    Adapun survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka, melibatkan 500 responden yang berasal dari Jakarta. Sementara 600 responden berasal Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun 400 responden berasal dari Banten dan Yogyakarta.

    Metode yang digunakan multi stage random sampling, dengan margin of error survei ini berkisar antara 5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

  • Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis Megapolitan 29 Mei 2025

    10 Survei Indikator: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pramono di Bawah Dedi Mulyadi Megapolitan

    Survei Indikator: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pramono di Bawah Dedi Mulyadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Survei Indikator
    Politik Indonesia memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam 100 hari kerja. 
    Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta 
    Rano Karno
    dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.
    Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat
    kepuasan masyarakat
    terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.
    Namun, dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam survei, hanya sepertiga yang mengetahui spesifik program Pramono-Rano, misalnya perpanjangan jam layanan perpustakaan.
    “Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di kantor Indikator Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Menurut survei, Dedi Mulyadi menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi dengan 94,7 persen.
    “KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat apresiasi sangat tinggi karena aktif di masyarakat dan masif di media sosial. Ini menjelaskan kenapa banyak media meliput kegiatannya,” tutur Burhanuddin.
    Burhanuddin menilai, tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi juga ditopang kemampuan politikus Partai Gerindra itu dalam memanfaatkan media sosial.
    “Ia memiliki jutaan pengikut di berbagai platform, membuatnya lebih dekat dengan warga,” katanya.
    Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.
    Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.
    Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
    1. Jawa Barat
    2. DIY
    3. Jawa Timur
    4. Jawa Tengah
    5. Jakarta
    6. Banten
    Adapun survei dilakukan pada 12–19 Mei 2025 di enam provinsi di Pulau Jawa. Sebanyak 3.100 responden dilibatkan dengan metode
    multistage random sampling
    dan wawancara tatap muka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Siapkan Sistem Digital Cegah Kericuhan Job Fair Bekasi Terulang Bandung 28 Mei 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Sistem Digital Cegah Kericuhan Job Fair Bekasi Terulang Bandung 28 Mei 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Sistem Digital Cegah Kericuhan Job Fair Bekasi Terulang
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    menegaskan akan segera meluncurkan
    sistem digital
    terintegrasi untuk proses
    rekrutmen tenaga kerja
    di Jawa Barat.
    Langkah ini diambil menyusul kericuhan yang terjadi dalam job fair di Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), yang dihadiri lebih dari 25.000 pencari kerja.
    Kericuhan dipicu oleh membludaknya jumlah peserta, jauh melebihi kuota 2.517 lowongan dari 64 perusahaan. Suasana semakin tidak terkendali saat seorang pelamar menunjukkan foto QR pendaftaran, yang memicu desak-desakan hingga baku hantam di tengah kerumunan.
    Menanggapi insiden tersebut, Dedi menyebut hal itu sebagai akibat dari kurangnya perhitungan teknis oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat.
    “Sudah saya telepon Bupati
    Bekasi
    . Memang ada salah perhitungan dari Dinas Ketenagakerjaan. Tadinya ingin memperlihatkan bahwa lowongan kerja di Bekasi tinggi, tapi tidak menduga peminatnya sebanyak itu,” ujar Dedi saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (27/5/2025).
    Untuk mencegah kejadian serupa, Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa Pemprov Jawa Barat akan meluncurkan sistem layanan ketenagakerjaan digital berbasis data dan online.
    Sistem ini memungkinkan perusahaan dan pencari kerja untuk berinteraksi langsung tanpa proses tatap muka yang berisiko menimbulkan kerumunan.
    “Ke depan, rekrutmen akan diintegrasikan ke dalam sistem yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat. Sistem layanan penyedia jasa ketenagakerjaan ini bukan berbasis program lamar biasa, tetapi langsung menghubungkan penyedia kerja dan pelamar,
    by name
    ,
    by address
    ,” jelasnya.
    Melalui sistem ini, perusahaan cukup memilih kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan melalui antarmuka digital, dan akan secara otomatis ditampilkan daftar kandidat yang relevan.
    “Nanti si perusahaan kalau ingin cari calon tenaga kerja, tinggal diklik terhadap menu yang sudah disiapkan. Dari spesifikasi yang dibutuhkan, sistem akan menampilkan calon yang sesuai. Tinggal klik untuk memanggil yang bersangkutan untuk seleksi atau wawancara,” terang Dedi.
    Ia memastikan bahwa sistem digital tersebut akan diluncurkan pada Agustus 2025.
     
    “Insya Allah Agustus sistem lamaran berbasis online dan berbasis data akan diluncurkan,” pungkasnya.
    Diharapkan, dengan sistem digital ini, proses rekrutmen di Jawa Barat akan lebih tertib, efisien, dan transparan, sekaligus menghindari potensi kerumunan berlebihan seperti dalam kasus job fair di Cikarang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.