Tag: Mulyadi

  • Program "Jabar Caang", 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        1 Juni 2025

    Program "Jabar Caang", 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025 Bandung 1 Juni 2025

    Program “Jabar Caang”, 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat menargetkan sebanyak 3.403 rumah di 55 desa dan kelurahan yang tersebar di 18 kabupaten dan kota akan teraliri listrik dalam waktu dekat.
    Kepala
    Dinas ESDM Jabar
    ,
    Bambang Tirtoyuliono
    , menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merealisasikan program Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dalam memperluas
    akses listrik
    bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.
    Untuk mencapai target tersebut, Dinas ESDM menggandeng PT PLN Persero Unit Induk Distribusi (UID) Jabar dalam program
    Jabar Caang
    2025.
    Pendanaan untuk program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
    “Pada tahun ini, kami juga akan melaksanakan Program Jabar Caang melalui skema APBD,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025).
    Total target rumah yang akan teraliri listrik atau terelektrifikasi pada tahun ini mencapai 121.871 unit yang tersebar di 1.425 desa.
    Bambang menjelaskan bahwa pada triwulan III 2024, rasio elektrifikasi di Jawa Barat telah mencapai 99,99 persen.

    Hingga triwulan II 2025, ribuan warga prasejahtera sudah menikmati akses listrik berkat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Selain itu, Pemprov Jabar juga sedang menyiapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) Jabar Caang dengan target tambahan 1.500 sambungan, yang akan dimulai pada Triwulan II 2025.
    “Dan sesuai komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, 100 persen warga Jawa Barat akan teraliri listrik pada 2026,” ujar Bambang.
    Sejak program Jabar Caang diluncurkan pada 2018, PLN UID Jabar telah mendistribusikan program Listrik Desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat kurang mampu, program CSR PLN Peduli, serta gerakan employee volunteer Light Up The Dream.
    General Manager PLN UID Jabar, Tonny Bellamy, menegaskan bahwa PLN berkomitmen penuh untuk mendukung realisasi program Jabar Caang.
    “Pada 2024, kami telah menyalurkan 2.098 sambungan melalui program Light Up The Dream yang berasal dari donasi sukarela pegawai dan mitra PLN. Hingga triwulan I 2025, sudah lebih dari 800 sambungan baru direalisasikan, dan kami akan terus menggalang dukungan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        1 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini Bandung 1 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh kabupaten dan kota di Jabar untuk menerapkan sejumlah peraturan bagi siswa sekolah tingkat dasar hingga menengah.
    Aturan tersebut mencakup penetapan
    jam malam
    ,
    hari belajar
    dari Senin hingga Jumat, dan waktu masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.
    “Untuk jam malam, aturan tersebut mulai diberlakukan bulan Juni 2025, dengan pembatasan aktivitas para siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB,” ujar Dedi dalam keterangan pers di Bandung, Minggu (1/6/2025), yang dikutip dari
    Antara
    .
    Melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik, Dedi mendorong bupati dan wali kota untuk mengoordinasikan penerapan jam malam ini hingga tingkat kecamatan dan desa.
    Ia menekankan pentingnya penerapan aturan ini agar diperhatikan dengan serius dan tidak dianggap sepele.
    Dedi menegaskan bahwa setelah aturan jam malam ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan menanggung atau memberikan bantuan kepada pelajar yang terlibat dalam tindakan kenakalan, termasuk kekerasan, yang terjadi selama jam malam.
    “Setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau ada anak Jawa Barat yang berkelahi, tawuran, kemudian ia harus masuk rumah sakit, Provinsi Jabar tidak akan membantu pembiayaan,” tegas Dedi.

    Selain itu, Dedi juga mengusulkan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dilakukan dari hari Senin hingga Jumat.
    Ia mengajak bupati dan wali kota untuk menyamakan hari belajar pelajar di seluruh Jabar, di mana pelajar di tingkat SMA belajar hingga hari Jumat, sedangkan SMP hingga hari Sabtu.
    “Saya mengajak kepada bupati dan wali kota agar para pelajar hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu-Minggu libur. Sekarang SMA sampai hari Jumat, SMP sampai hari Sabtu, harusnya di Jawa Barat diseragamkan, semua proses belajar mengajar sampai hari Jumat,” ucapnya.
    Dedi juga menyatakan bahwa jam pelajaran bagi para pelajar sebaiknya dimulai dari pukul 06.00 WIB.
    “Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat, dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,” katanya.
    Langkah ini diambil, menurut Dedi, untuk menciptakan suasana kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda dan mendorong terwujudnya generasi Jawa Barat Gapura Panca Waluya, yang berkarakter cageur (sehat), bageur (berbudi pekerti), bener (berintegritas), pinter (berpengetahuan), dan singer (cekatan).
    “Mudah-mudahan para bupati/wali kota sama dengan Gubernur Jawa Barat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh NU yang juga Kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, memberikan sindiran ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Hal ini berkaitan dengan kabar atau rumor yang muncul terkait Dedi Mulyadi yang disebut-sebut sempat dipanggil Raja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan memberi sindiran terkait kabar yang beredar ini.

    “Nah loh kan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini.

    Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat,” tambahnya.

    “Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Dukung Penutupan Permanen Tambang Batu Alam Cirebon, Ono Surono Dorong Evaluasi Tambang Galian C di Jawa Barat

    Dukung Penutupan Permanen Tambang Batu Alam Cirebon, Ono Surono Dorong Evaluasi Tambang Galian C di Jawa Barat

    Liputan6.com, Cirebon Insiden longsor gunung kuda Cirebon menjadi sorotan DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono sempat hadir memantau proses pencarian dan evakuasi korban longsor Gunung Kuda Cirebon.

    Saat meninjau ke lokasi, Ono Surono mengaku sudah mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi pada kawasan tambang batu alam Cirebon ini. Ia mengaku sudah mendengar langsung peringatan yang berulang kali disampaikan Pemprov Jawa Barat terkait metode pertambangan hingga perizinan.

    “Saya sudah mendengar langsung bahwa Pemprov Jabar sudah beberapa kali memperingati untuk mengubah metode penambangan. Ini menjadi catatan juga untuk memang tidak hanya sekedar memberikan izin saja tapi metode harus benar-benar dibuat dengan prinsip lingkungan dan keselamatan kerja,” kata Ono Surono, Sabtu (31/5/2025).

    Ia mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup permanen kegiatan tambang batu alam di Gunung Kuda hingga mengeluarkan edaran terkait moratorium izin tambang. Dari peristiwa tersebut, DPRD Jawa Barat menginginkan adanya evaluasi total seluruh tambang galian C yang ada di Jawa Barat.

    Dalam evaluasi tersebut, katanya, harus ada kajian lingkungan hingga kajian keselamatan. Ia mendorong agar Pemprov Jabar tidak ragu menutup aktivitas tambang lain apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin.

    “Jangan ragu untuk menutup tambang-tambang apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin,” ujarnya.

    Namun demikian, Ono mengingatkan Pemprov Jabar maupun Pemkab Cirebon agar memikirkan dampak dari penutupan permanen tambang batu alam di Gunung Kuda Cirebon ini. Menurutnya, salah satu dampak penutupan tambang batu alam adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Jawa Barat.

    Ia merekomendasikan Gubernur Jawa Barat, Bupati Cirebon untuk membuat treatmen kepada pekerja tambang usai penutupan permanen. Ono mengaku optimis masih ada peluang usaha lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat eks pekerja tambang.

  • Longsor Gunung Kuda Cirebon, Dedi Mulyadi Cabut Izin 3 Perusahaan Ini – Page 3

    Longsor Gunung Kuda Cirebon, Dedi Mulyadi Cabut Izin 3 Perusahaan Ini – Page 3

    Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, menegaskan pencabutan izin ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

    Ia mengatakan, tindakan tegas ini merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga keselamatan warga serta kelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana.

    “Kami akan terus bersinergi dengan semua instansi terkait untuk pengawasan dan penegakan hukum,” tegasnya.

    Jika Anda butuh versi singkat untuk media sosial atau kutipan infografis dari berita ini, saya bisa bantu menyusunnya juga.

  • Polisi Selidiki Longsor Gunung Kuda Cirebon, Adakah Unsur Kelalaian?

    Polisi Selidiki Longsor Gunung Kuda Cirebon, Adakah Unsur Kelalaian?

    Sementara, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar menyerahkan sepenuhnya aspek pidana kejadian di Gunung Kuda kepada Polda Jabar. 

    “Biarkan Polda yang mendalami pidananya, selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran, kemudian kan ini yayasan kopontren, benarkah yayasan kopontren ini bener-bener digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak, atau hanya menggunakan baju kopontren saja? Biarkan itu penyidik yang melakukan pendalaman atas itu,” katanya.

    Saat ini, katanya, pihaknya akan fokus membantu tim Basarnas melakukan pencarian korban tertimbun. Di samping itu, upaya lain yang diaku akan dilakukan yakni menanggung bantuan sosial terhadap keluarga korban, mendorong penertiban izin pertambangan hingga pemulihan kawasan galian.

    “Pertama, tugas saya hari ini adalah bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi, dan itu sudah dilakukan. Keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar,” katanya.

  • Minta Gunung Kuda Cirebon jadi Kawasan Hijau Bukan Pertambangan, Dedi Mulyadi: Dosa Ini!

    Minta Gunung Kuda Cirebon jadi Kawasan Hijau Bukan Pertambangan, Dedi Mulyadi: Dosa Ini!

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengaku, bakal segera memanggil Perhutani guna membicarakan Gunung Kuda Cirebon. Ia mendesak konservasi galian-C itu menjadi kawasan hijau. 

    Hal tersebut disampaikannya usai melihat lokasi longsor yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon. Sejumlah pekerja meninggal tertimbun longsoran di tambang batu alam, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang itu pada Jumat (30/5/2025).

    Dedi mengatakan, lahan galian itu total mencapai 30 hektare milik Perhutani yang digarap Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Azhariyah.  

    “Ini (milik) Perhutani,” kata Dedi Mulyadi, Sabtu, 31 Mei 2025. “Kita akan panggil Perhutani, banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang, padahal kan Perhutani ini perusahaan pengelola hutan, bukan pengelola pengusaha tambang. Dulu perkebunan jadi PT sewa tanah, sekarang perhutani jadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Ini perusahaan yang aneh-aneh ini harus segera memperbaiki diri. Ini dosa ini,” imbuhnya.

    Selain itu, Dedi Mulyadi juga akan menggelar pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, mendesak agar melakukan perubahan tata ruang. Gunung Kuda, katanya, harus dikembalikan menjadi kawasan hijau.

    “Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan kembali tata ruang, dikembalikan kembali kawasan ini menjadi kawasan hijau bukan kawasan pertambangan,” tegasnya.

    Menyusul insiden yang terjadi, Dedi Mulyadi memastikan telah mencabut izin galian-C di Gunung Kuda Cirebon. “Tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin tambang ini,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat diaku tengah mengevaluasi dan melakukan moratorium atas semua izin pertambangan. Semua kegiatan penambangan yang merusak lingkungan dan membahayakan pekerja bakal ditinjau ulang hingga ditutup. 

    “Moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi, izin yang habis tidak kita perpanjang,” imbuhnya. 

    Dedi mengatakan, terdapat sejumlah lokasi pertambangan yang sudah ditutup seperti di daerah Karawang, Subang, atau Tasikmalaya. Pemprov Jabar diklaim akan selektif dalam memberikan atau memperpanjang izin pertambangan. Dedi bahkan mengklaim tak pernah memberi izin baru dalam 100 hari kerjanya.

    “Saya akan konsisten pada sikap itu (penertiban izin tambang), termasuk kebijakan saya misalnya kebijakan pembangunan berbasis bambu. Sebetulnya itu saya sedang mengamankan Jabar dari eksploitasi sumber daya alam,” katanya.

     

    Detik-Detik Kepanikan Warga Saat Gempa Bantul M6,4

  • Longsor Maut Tambang Gunung Kuda, Ternyata Dedi Mulyadi Pernah “Marah”

    Longsor Maut Tambang Gunung Kuda, Ternyata Dedi Mulyadi Pernah “Marah”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korban meninggal akibat longsor terjadi di Tambang Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat pada hari Jumat (30/5/2025) bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pencarian korban longsor di tambang galian C di Kabupaten Cirebon masih dilanjutkan hari ini, Sabtu (31/5).

    BNPB mencatat, hingga hari ini sebanyak 14 orang meninggal dunia telah ditemukan dan telah diserahkan kepada keluarga korban. 

    Mirisnya, kejadian longsor ini ternyata bukan kali pertama terjadi di tambang galian Gunung Kuda, Cirebon. Hal itu terungkap dari video yang diunggah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi di akun Instagram resmi miliknya.

    “Terkait Gunung Kuda, Cirebon, saya sudah bawal sejak tahun 2021,” demikian takarir yang tercantum pada unggahan tersebut, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Pada video tercantum tanggal dokumentasi, yaitu 7 Oktober 2021. Tercatat, Dedi Mulyadi pada tahun 2021 masih jadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Dalam video itu, Dedi Mulyadi menanyakan lokasi roboh/ longsoran tambang ke pekerja yang ditemuinya. Namun, hanya mendapat jawaban ketus, “Nggak tahu”.

    Pekerja lain, terlihat enggan mengantarkan Dedi Mulyadi ke lokasi tambang yang longsor.

    Dalam video itu, Dedi Mulyadi kemudian meminta pemerintah segera turun tangan dan bertindak. Karena kondisi lokasi tambang yang rentan longsor dan berbahaya. Sebab, penambang menggali dari bagian bawah, sementara struktur batuan di tambang berupa batu rapuh alias gampang pecah.

    “Walaupun bukan komisi saya tapi saya sudah minta kementerian ESDM untuk evaluasi kesini. Saya komisi dengan lingkungan hidup tapi dari sisi lingkungan hidup ini bahaya karena diambil dari sisi bawahnya potensial untuk robohnya sangat tinggi,” ujar Dedi Mulyadi dalam akun Instagram pribadinya dikutip Sabtu (31/5/2025).

    “Coba lihat, batuannya bukan batuan yang keras. Mudah roboh,” tambahnya.

    Pemprov Jabar Biayai Pendidikan Anak Korban

    Menanggapi kejadian tersebut, dalam video lain yang diunggahnya, Dedi Mulyadi menunjukkan bela sungkawa kepada korban longsoran tambang Gunung Kuda, Jumat (30/5/2025).

    “Saat ini saya baru selesai melihat lokasi longsor di penambangan saya juga sudah menengok salah satu korban pedagang minuman seorang ibu berstatus janda dan punya 4 orang anak. Dari 4 orang anak itu 2 orang sudah menikah dan 1 orang sedang persiapan untuk bekerja di Jepang 1 orang berstatus pelajar kelas 1 SMA,” ujarnya.

    Menurut Dedi, hingga saat ini telah ditemukan 14 korban meninggal dunia dan 11 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Ia menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung penuh biaya pendidikan seluruh anak-anak yang ditinggalkan korban.

    “Saya bersedia untuk menjadi ayah asuh dari mereka semua semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua bahwa siapa pun yang menjadi tuan harus mengelola pengusahanya dengan baik bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Peringatan BNPB

    BNPP merilis, pencarian korban longsor di tambang galian C di Kabupaten Cirebon masih dilanjutkan hari ini, Sabtu (31/5/2025). Hingga hari ini sebanyak 14 orang meninggal dunia telah ditemukan dan telah diserahkan kepada keluarga korban.

    Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan, terdapat 4 orang dari pihak keluarga yang melaporkan keluarganya yang belum kembali dari proyek galian tambang tersebut. Untuk mempercepat proses pencarian, beberapa alat berat diturunkan. Police line juga dipasang demi kelancaran proses pencarian.

    Di sisi lain, memasuki pekan pertama di bulan Juni 2025, BNPB mengingatkan masyarakat tetap siaga dan waspada meski di wilayahnya hujan sudah mulai jarang terjadi.

    “Perhatikan dan tebang pohon di sekitar tempat tinggal yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang untuk mengantisipasi agar kerusakan rumah tidak terjadi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resmi, Sabtu (31/5/2025).

    “Bagi warga yang harus bekerja di sekitar lereng maupun tebing seperti di tambang galian, diharapkan selalu memperhatikan kondisi cuaca serta waspada akan kondisi kontur serta kemiringan tanah di sekitarnya. Jika hujan deras terjadi dan tanah gembur, jika memungkinkan segera hentikan pekerjaan dan evakuasi ke tempat yang lebih aman,” pungkasnya.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

  • 100 Pelajar Kota Depok Bersiap Dikirim ke Barak Militer Hari Ini
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Mei 2025

    100 Pelajar Kota Depok Bersiap Dikirim ke Barak Militer Hari Ini Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Pelajar Kota Depok Bersiap Dikirim ke Barak Militer Hari Ini
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sebanyak 100 siswa peserta program
    Pembinaan Karakter
    dan
    Bela Negara
    dari sejumlah sekolah di Kota Depok dikumpulkan di halaman Balai Kota Depok, Sabtu (31/5/2025) pagi.
    Para siswa hendak diberangkatkan menuju lokasi
    pembinaan karakter
    di
    barak militer
    Kostrad 1 Cilodong Depok.
    Pantauan
    Kompas.com
    , ada 75 siswa laki-laki dan 25 murid perempuan. Mereka menggunakan atasan kemeja putih, celana panjang hitam, dan sepatu dominan hitam. 
    Para siswa mengikuti arahan panitia dengan tertib baris berbaris.
    Di lokasi tersebut, tampak pula orangtua siswa yang menyaksikan jalannya acara. Beberapa mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka.
    Menurut informasi dari panitia, para peserta akan diberangkatkan ke barak milik setelah mendapatkan pengarahan dari Wali Kota Depok Supian Suri. Arahan tersebut sekaligus menjadi simbol pelepasan kegiatan pembinaan karakter dan
    bela negara
    .
    “Kami masih menunggu Pak Wali Kota datang dulu, nanti ada pengarahan singkat sebelum pemberangkatan,” ujar salah satu petugas dari kejauhan.
    Sejumlah siswa mengaku antusias mengikuti kegiatan ini. Namun, ada juga yang terlihat gugup karena baru pertama kali jauh dari rumah.
    “Sempat deg-degan, tapi enggak apa-apa, biar bisa disiplin, biar bisa lebih baik,” ujar Irga (14), salah satu peserta dari SMP 25 Depok.
    Seperti diketahui, Pemkot Depok melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar program Pembinaan Karakter dan Bela Negara untuk remaja berusia 13 hingga 15 tahun di “barak militer”.
    Kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme, selaras dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama sepuluh hari. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Tambang Batu yang Dedi Mulyadi Minta Tutup Selamanya

    Penampakan Tambang Batu yang Dedi Mulyadi Minta Tutup Selamanya

    Foto Bisnis

    Rafida Fauzia – detikFinance

    Sabtu, 31 Mei 2025 08:00 WIB

    Jakarta – Tambang batu alam di Gunung Kuda, Cirebon, longsor dan menelan korban jiwa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menutup tambang itu secara permanen.