Tag: Mulyadi

Ade Kuswara Ditangkap KPK, Wabup Asep Surya Atmaja Jadi Plt Bupati Bekasi

Bandung –

Bupati Bekasi Ade Kuswara bersama ayahnya, HM Kunang, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ijon proyek. Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja sebagai Plt Bupati.

“Ya kan sudah, sekarang sudah keluar radiogram dari Mendagri ke Gubernur, dari Gubernur ke Kabupaten Bekasi. Dan sekarang jabatan itu dipegang oleh Wakil Bupati, karena aturan undang-undang yang berlaku memang begitu,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilansir detikJabar, Minggu (21/12/2025).

Dedi mengatakan tim Pemprov Jabar akan datang ke Kabupaten Bekasi pada Selasa (23/12). Salah satu yang dibahas adalah RAPBD Kabupaten Bekasi 2026 untuk memastikan proyek-proyek pembangunan di sana dapat terus berjalan.

“Ada beberapa aspek administrasi keuangan yang akan segera kami benahi nanti. Hari Selasa tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ke Bekasi untuk melakukan peninjauan terhadap RAPBD 2026 yang sebelumnya sudah direkomendasikan, namun detailnya akan saya telaah lebih lanjut,” ujarnya.

Simak selengkapnya di sini.

(haf/imk)

21/12/2025 18:35
Anggota Komisi VI DPR Kawendra Tanam 888 Bibit Pohon di Lumajang Jatim, Gerakan Menanam untuk Masa Depan

Liputan6.com, Jakarta – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi pengingat akan rapuhnya keseimbangan lingkungan.

Dari refleksi tersebut, Anggota DPR Kawendra Lukistian bersama mitra Komisi VI DPR, Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menginisiasi Gerakan Menanam untuk Masa Depan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu 20 Desember 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Kawendra bersama Perhutani menanam 888 bibit pohon sebagai upaya menjaga kelestarian alam.

“Hari ini bersama Perhutani kami menginisiasi Gerakan Menanam untuk Masa Depan dari Lumajang, Jawa Timur. Hari ini kita menanam 888 bibit pohon yang terdiri dari bibit mahoni, damar, dan manting,” ujar Kawendra melalui keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

Ia menjelaskan, ketiga jenis pohon tersebut dipilih karena memiliki fungsi ekologis yang berbeda dan saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

“Tentunya ketiga pohon itu memiliki karakter dan fungsi masing-masing, ada yang berfungsi menyerap polutan, ada yang untuk menahan longsor dengan akar yang sangat kuat, dan ada juga yang untuk reboisasi,” ucap Kawendra.

Menurut dia, pengalaman bencana alam di Sumatera menjadi pelajaran penting bahwa alam harus dijaga secara serius dan berkelanjutan, bukan hanya dimanfaatkan untuk dimanfaatkan semata.

“Bencana alam di Sumatera mengingatkan kita betapa rapuhnya keseimbangan bumi, dan betapa besar tanggung jawab kita untuk menjaganya. Alam bukan sekadar sumber daya, ia adalah warisan yang harus kita rawat dengan ikhtiar dan kesungguhan,” terang Kawendra.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tajam menyoroti bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Menurutnya penyebab banjir bandang tersebut karena hutan yang habis dibabat dan ditanam sawit. Demul mengatakan sawit merupakan pohon yang tidak bisa menahan ai…

21/12/2025 13:05
OTT Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Sering Ingatkan Soal Kepatutan

Bisnis.com,BANDUNG–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara dan sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus tersebut.

“Kita tunggu pernyataan resminya, kan sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya,” katanya di Bandung, Jumat (19/12/2025).

Dedi Mulyadi mengaku memiliki kedekatan dengan Ade Kuswara, terutama dalam konteks kebijakan penataan wilayah dan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi.

Dia menilai selama ini Ade Kuswara menunjukkan perhatian besar terhadap persoalan lingkungan dan kawasan kumuh.

“Tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh,” katanya.

Dedi menegaskan di setiap persamuhan dia kerap mengingatkan Ade dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan dan tidak melanggar aturan.

“Dan selama ini juga kalau bertemu dia, selalu ngingetin, saya bilang gak boleh ada hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dia mengatakan enggak ada pak,” ujar Dedi.

Terkait OTT yang kini menyeret nama politisi PDIP tersebut, Dedi menyebut kejadian tersebut berada di luar nasihat yang selama sudah ia sampaikan kepada bupati.

“Tapi kalau sekarang terjadi ya itu di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada bupati,” ujarnya.

Dedi pun berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Barat. Ia menegaskan pentingnya konsistensi seluruh pejabat publik dalam menjalankan roda pemerintahan secara bersih dan bertanggung jawab.

“Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jabar, semua orang harus konsisten pada upaya-upaya menjalankan pemerintahan secara baik,” pungkasnya.

20/12/2025 01:00
4 Tanggapi OTT Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Selalu Ingatkan, Tak Boleh Ada Lagi di Jabar Bandung

Tanggapi OTT Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Selalu Ingatkan, Tak Boleh Ada Lagi di Jabar
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara.
Ia menegaskan, sampai sekarang masih menunggu pernyataan resmi terkait perkara tersebut.
“Kami menunggu pernyataan resminya. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya,” ujar Dedi kepada awak media di GBI Baranangsiang, Kota Bandung, Jumat (19/12/2025) malam.
Dedi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi karena memiliki perhatian yang sama terhadap persoalan lingkungan dan penataan wilayah.
“Tetapi, tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi karena sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh,” katanya.
Dalam berbagai kesempatan, ia juga mengaku sering mengingatkan Bupati Bekasi agar tetap memegang prinsip kepatutan dalam menjalankan pemerintahan.
“Selama ini kalau saya bertemu dia selalu
ngingetin
, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan,” tuturnya.
Dedi bahkan menyebut Bupati Bekasi selalu membantah jika diingatkan soal potensi pelanggaran.
“Saya selalu
ngingetin
sama dia. Dia selalu mengatakan, ‘enggak ada Pak.’ Tapi kalau sekarang terjadi ya di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Bupati,” terangnya.
Menanggapi kasus ini, mantan Bupati Purwakarta itu juga mengingatkan kepada kepala daerah lain di Jawa Barat terkait pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Yang lainnya, tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat, semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik,” tutur Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 22:12
Penuhi Kebutuhan Air Bersih Pascabencana, Polri Bangun Sumur Bor di Aceh Tamiang

Aceh Tamiang: Polri melalui Korps Brigade Mobil (Brimob) kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu penanganan bencana alam. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Brimob hadir dengan solusi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air bersih di lokasi terdampak.

Komandan Pasukan (Danpas) Brimob I, Brigjen Pol. Anang Sumpena, meninjau langsung proses pembuatan sumur bor dan pemasangan tandon air di Gang Sayur, Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau, Rabu 17 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan optimal serta fasilitas air bersih dapat segera dimanfaatkan warga.

Brigjen Pol. Anang Sumpena menegaskan bahwa kehadiran Polri di lokasi bencana tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan jangka menengah dan panjang. “Pasca banjir, air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat. Karena itu, kami membangun sumur bor dan tandon air agar warga memiliki akses air bersih yang berkelanjutan, tidak hanya sementara,” ujarnya.

Pembangunan sumur bor di Desa Durian ini merupakan bagian dari rencana besar Polri dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang. Berdasarkan data perencanaan, pembangunan sumur bor tahap I direncanakan menyasar 100 titik di berbagai kecamatan dan desa dengan prioritas wilayah padat penduduk dan daerah rawan krisis air bersih. Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

Dalam pelaksanaannya, personel Brimob bekerja secara gotong royong bersama warga setempat. Selain mempercepat proses pembangunan, pola ini juga memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat di tengah situasi pascabencana.

Salah seorang warga Desa Durian, Mulyadi (45), mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan yang diberikan. “Sejak banjir, kami sangat kesulitan air bersih. Kehadiran Brimob yang membangun sumur bor ini sangat membantu kami untuk kebutuhan sehari-hari. Kami merasa tidak sendirian,” tuturnya.

Selain meninjau pengerjaan, Danpas Brimob I juga berdialog dengan warga serta memberikan motivasi kepada personel yang bertugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.

“Ini adalah bagian dari tugas kemanusiaan Polri. Kami berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Aceh Tamiang agar dapat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” pungkas Brigjen Pol. Anang Sumpena.

Melalui pembangunan sumur bor ini, Polri tidak hanya membantu pemulihan pascabencana, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang berdampak langsung bagi keberlangsungan hidup masyarakat terdampak banjir.

Aceh Tamiang: Polri melalui Korps Brigade Mobil (Brimob) kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu penanganan bencana alam. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Brimob hadir dengan solusi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air bersih di lokasi terdampak.

Komandan Pasukan (Danpas) Brimob I, Brigjen Pol. Anang Sumpena, meninjau langsung proses pembuatan sumur bor dan pemasangan tandon air di Gang Sayur, Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau, Rabu 17 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan optimal serta fasilitas air bersih dapat segera dimanfaatkan warga.

Brigjen Pol. Anang Sumpena menegaskan bahwa kehadiran Polri di lokasi bencana tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan jangka menengah dan panjang. “Pasca banjir, air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat. Karena itu, kami membangun sumur bor dan tandon air agar warga memiliki akses air bersih yang berkelanjutan, tidak hanya sementara,” ujarnya.

Pembangunan sumur bor di Desa Durian ini merupakan bagian dari rencana besar Polri dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang. Berdasarkan data perencanaan, pembangunan sumur bor tahap I direncanakan menyasar 100 titik di berbagai kecamatan dan desa dengan prioritas wilayah padat penduduk dan daerah rawan krisis air bersih. Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

Dalam pelaksanaannya, personel Brimob bekerja secara gotong royong bersama warga setempat. Selain mempercepat proses pembangunan, pola ini juga memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat di tengah situasi pascabencana.

Salah seorang warga Desa Durian, Mulyadi (45), mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan yang diberikan. “Sejak banjir, kami sangat kesulitan air bersih. Kehadiran Brimob yang membangun sumur bor ini sangat membantu kami untuk kebutuhan sehari-hari. Kami merasa tidak sendirian,” tuturnya.

Selain meninjau pengerjaan, Danpas Brimob I juga berdialog dengan warga serta memberikan motivasi kepada personel yang bertugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.

“Ini adalah bagian dari tugas kemanusiaan Polri. Kami berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Aceh Tamiang agar dapat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” pungkas Brigjen Pol. Anang Sumpena.

Melalui pembangunan sumur bor ini, Polri tidak hanya membantu pemulihan pascabencana, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang berdampak langsung bagi keberlangsungan hidup masyarakat terdampak banjir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

18/12/2025 18:13
BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta –

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM, Taruna Ikrar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG bisa diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.

“Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar, Rabu (17/12/2025), dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, dikutip dari siaran pers BPOM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah karena melibatkan pelaku usaha lokal. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa program MBG harus bisa menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan membangun rasa keadilan.

Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supaya makanan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.

Dalam hal ini, BPOM menjalankan beberapa fungsi strategis, di samping pengembangan kapasitas bagi pelaksana MBG di SPPG. Beberapa peran strategis BPOM di antaranya mulai dari memberi penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hingga pengawasan terpadu dan berkelanjutan berbasis risiko. Selain itu, BPOM juga terlibat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) jika ada dugaan insiden pada pelaksanaan MBG.

Hingga tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawalan keamanan pangan MBG di 25 provinsi dengan 64 titik lokus pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan, sebanyak 92 persen sampel memenuhi syarat, sedangkan 8 persen lainnya tidak. Temuan kontaminasi mikrobiologi, seperti Eschericia coli serta Bacilus cereus menjadi kasus tertinggi dan menjadi dasar penguatan pengawasan dan langkah preventif ke depan.

Selain pengawasan, BPOM juga aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dalam pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala SPPG. Kolaborasi ini sudah melatih lebih dari 30 ribu SPPI di seluruh Indonesia di tahun 2025.

Pada tahun 2026, BPOM akan menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, dan pelaksanaan SPPG surveilains pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

“Pengawalan keamanan Program MBG harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, tujuan besar program MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 dapat tercapai,” pungkas Taruna Ikrar.

(elk/up)

18/12/2025 11:16
Dedi Mulyadi Minta Murid Diajarkan Pelihara Ayam hingga Tanam Sayur, Pisang dan Padi

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menggelar rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jajarannya di Gedung Sate, Rabu (17/12/2025). Ada tiga poin yang ditekankan dalam paparannya.

Dedi berharap program MBG dapat menciptakan peningkatan daya saing, kualitas kesehatan warga dan membangun rasa keadilan.

“Pertama adalah dana beredar untuk kebutuhan program MBG di Jawa Barat cukup besar yakni mencapai Rp 54 triliun. Diharapkan pihak perbankan ikut membantu kebutuhan pendanaan program MBG melalui pinjaman berbunga ringan,” ujar Dedi dalam siaran medianya ditulis Bandung, Kamis (18/12/2025).

Dedi juga berharap program MBG menjadi siklus ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan. Maksudnya, petani kecil di pedesaan dilibatkan untuk memasok kebutuhan MBG, seperti beras hingga sayuran. Kemudian peternak memasok kebutuhan telur, daging dan ikan.

“MBG menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif yang menguntungkan petani dan penyedia MBG,” kata Dedi.

Tak hanya itu, Dedi juga ingin pihak sekolah mengambil peran menyediakan kebutuhan bahan baku bagi mitra MBG. Termasuk mengajarkan pada murid-murid untuk memelihara ayam, menanam sayuran, menanam pohon pisang, menanam padi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah.

“Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ucap Dedi.

18/12/2025 09:07
BGN Siapkan Skema Akselerasi Pembangunan 8.200 SPPG Kawasan 3T

BANDUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan hal ini untukmengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.

“Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG,” kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember dilansir ANTARA.

Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.

Karenanya, dia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT)sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.

“TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujar Dadan.

Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.

“Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat,” ucap Dadan.

Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.

Aspek keamanan pangan diakui Dadan, turut menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut.

Dadan menyebutkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia.

“Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi,” ucapnya.

Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS untuk menjamin standar kesehatan makanan yang didistribusikan.

18/12/2025 08:30
KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

Nusron menyebut hal itu akan membantu pemerintah menjaga keberadaan lahan baku sawah (LBS) demi mencapai target swasembada pangan ke depan.

Meski demikian, Nusron menyebut keputusan moratorium tersebut perlu diimbangi dengan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

“Kita hormati, tapi setelah moratorium pak KDM harus diimbangi dengan pendataan peta dan pendataan RTRW,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, Nusron mengatakan juga akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut di Bandung pada esok hari, Kamis (17/12/2025).

Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri.

Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Menurutnya, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

“Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B.

“Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

17/12/2025 22:09
Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak Bandung 17 Desember 2025

Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Bandung membongkar Teras Cihampelas atau Skywalk Cihampelas.
Menurut
Dedi Mulyadi
, keberadaan bangunan tersebut justru mengganggu estetika kawasan Jalan Cihampelas yang selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi yang telah mapan.
Dedi mengungkapkan, permintaan pembongkaran
Teras Cihampelas
sebenarnya telah ia sampaikan kepada Wali Kota Bandung
Muhammad Farhan
sejak lama.
Ia menilai kawasan Cihampelas sudah berkembang secara alami tanpa perlu ditambah bangunan yang menutup pandangan.
“Cihampelas itu ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwalk, kemudian outlet, rapi dan restoran ekonominya sudah tumbuh dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya Teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).
Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, bangunan-bangunan di kawasan Cihampelas sejatinya sudah memiliki nilai estetika yang baik.
Namun, keberadaan pilar dan struktur Teras Cihampelas justru menutupi keindahan tersebut.
“Walaupun di cat kanan-kiri berwarna, tetap saja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak,” ucap Dedi.
Atas pertimbangan itu, Dedi menegaskan tidak ada pilihan lain selain membongkar Teras Cihampelas.
Ia menilai upaya perbaikan atau pengecatan ulang tidak akan menyelesaikan persoalan utama.
“Jadi, kalau saya sih ke Pak Wali, sudah bongkar. Enggak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, di cat lagi, di atas lagi, dibikin jualan lagi, enggak akan lama bertahan,” ujar Dedi.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah mengumumkan rencana
pembongkaran Teras Cihampelas
, meskipun sebelumnya sempat menyatakan tidak akan melakukannya.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan penelusuran administrasi terhadap pembangunan
skywalk
tersebut.
Farhan menyebutkan, Teras Cihampelas tahap satu dan dua tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga secara aturan tidak dapat dipertahankan.
“Teras Cihampelas itu tidak punya PBG, tidak punya SLF, asli ini
mah
. Tidak ada PBG-nya, tidak ada Sertifikat Laik Fungsi-nya, jadi memang harus dibongkar,” ujar Farhan saat ditemui di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (15/12/2025).
Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 21:36