Tag: Mulyadi

6 Dedi Mulyadi: Uji KIR Tak Lagi oleh Dishub, tetapi Bengkel Resmi Produsen Kendaraan Bandung

Dedi Mulyadi: Uji KIR Tak Lagi oleh Dishub, tetapi Bengkel Resmi Produsen Kendaraan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan perubahan aturan uji kendaraan bermotor atau KIR.
Mulai Januari 2026, uji KIR tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), tetapi oleh bengkel resmi produsen kendaraan.
“Saya akan membuat peraturan untuk mengarahkan KIR itu enggak usah di (uji) KIR di Dishub, KIR-nya adalah di bengkel resmi,” kata Dedi seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Dedi menilai selama ini uji KIR terlalu administratif.
Selain itu, penghapusan biaya KIR diharapkan menghilangkan peluang oknum petugas untuk menarik keuntungan dari praktik tersebut.
“Di KIR kemudian dan acc, apalagi sekarang loh dengan tidak boleh ada biaya di KIR, itu makin malas orang KIR. Penyelenggara pemerintahnya juga malas bikin KIR karena enggak ada lebihnya,” katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, bengkel resmi kendaraan nantinya akan mengeluarkan surat keterangan.
KIR baru bisa dilakukan setelah surat tersebut diterbitkan.
“Di bengkel resmi (bengkel dari produk mobil itu) nanti yang mengeluarkan surat keterangan. Setelah itu, baru di KIR-nya keluar,” katanya.
Ia menambahkan, jika kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, maka yang wajib bertanggung jawab adalah bengkel resmi kendaraan tersebut.
“Sehingga nanti jika mobilnya mengalami kecelakaan, maka yang bertanggung jawab adalah bengkel resmi dari perusahaan mobil tersebut,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2025 05:30
Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

GELORA.CO – Popularitas dan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Purbaya Effect) makin melejit dalam menuju Pilpres 2029.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IndexPolitica dalam mengukur dan memotret persepsi masyarakat terkait isu politik, sosial dan ekonomi saat ini.

“Untuk top of mind calon presiden 2029, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12 persen, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50 persen, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40 persen, peringkat keempat adalah Ganjar Pranowo dengan 7,12 persen, kemudian kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,12 persen, peringkat keenam adalah Gibran Rakabuming Raka 4,80 persen, posisi ketujuh adalah Dedi Mulyadi dengan 2,5 persen, ke delapan adalah Erick Thohir dengan 1,12 persen,” tulis keterangan dalam rilis IndexPolitica yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

Lanjut keterangan tersebut, untuk elektabilitas wakil presiden posisi tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, kedua adalah Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen posisi ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen, peringkat keempat adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 12,35 persen, posisi kelima adalah Erick Thohir dengan 5,14 persen, keenam adalah Pramono Anung dengan 3,30 persen, posisi ketujuh ada Mahfud MD dengan 3,25 persen dan posisi kedelapan adalah Sandiaga Uno dengan 2,60 persen.

Menurut Direktur IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, dalam waktu singkat Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan Tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI.

“Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas tetapi lebih kepada keinginan Masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani,” ujar Denny.

Sambungnya, hal itu menyebabkan popularitas dan elektabilitas Purbaya melompat jauh sebagaimana analogi dari Chaos Theory dalam ilmu matematika.

Penelitian dilakukan dari tanggal 1-10 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan questioner yang terdiri dari kurang lebih 72 pertanyaan dengan jumlah sampel 1610 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

31/10/2025 20:52
Pelaku Pencurian Emas dan Penadahnya Ditangkap Polres Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Kasus pencurian emas yang melibatkan dua tersangka berhasil diungkap oleh aparat Satreskrim Polres Gresik. Dua tersangka tersebut adalah Bambang Suryawan (45) yang berperan sebagai pelaku pencurian dan Mulyadi (43) sebagai penadah emas curian, keduanya kini mendekam di penjara setelah terbukti melakukan aksi kejahatan tersebut.

Peristiwa ini bermula ketika Samiyah (45), seorang wanita asal Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Gresik, yang baru saja membeli emas di sebuah toko, memutuskan untuk berbelanja makanan di Taman Citraland Driyorejo.

Setelah selesai, ia kembali ke rumahnya untuk mengambil emas yang disimpan di dalam jok motornya. Namun, ia terkejut saat menemukan bahwa emas yang baru dibelinya telah hilang.

Merasa menjadi korban pencurian, Samiyah pun kembali ke Perum Citraland untuk mencari tahu keberadaan emas miliknya. Setelah beberapa kali mencari tanpa hasil, ia akhirnya meminta rekaman CCTV dari pihak satpam perumahan untuk melacak keberadaan pelaku.

Dari rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa ada seseorang yang mencongkel jok motornya, mengambil emasnya, dan kemudian melarikan diri.

Samiyah segera melapor ke Polsek Driyorejo yang kemudian diteruskan ke Satreskrim Polres Gresik untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, tim Resmob Satreskrim Polres Gresik yang dipimpin Ipda Andi Muhammad Asyraf langsung melakukan penyelidikan. Penyidikan mengarah pada Mulyadi, seorang penadah yang tinggal di kos Ploso Timur 1-D, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz, mengungkapkan bahwa pelaku yang juga penadahnya diamankan. Setelah Mulyadi diamankan, pengembangan kasus lebih lanjut mengarah pada Bambang Suryawan, pelaku pencurian emas tersebut, yang diketahui memperoleh emas curian dari Mulyadi.

Bambang, yang bersembunyi di sebuah lokasi wisata Balong Adventure Land, Desa Sumurwelut, Kecamatan Lakasantri, Kota Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. “elaku pencurian kami amankan di lokasi wisata tanpa perlawanan lalu dibawa ke Mapolres Gresik guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,”jelas AKP Abid.

Akibat perbuatan para tersangka, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4,8 juta. Dengan penangkapan ini, Polres Gresik berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya dan mengembalikan rasa aman di masyarakat. [dny/suf]

31/10/2025 18:51
5 Imbas Setoran Aqua ke PDAM Subang Rp 600 Juta, Dedi Mulyadi: Saya Identifikasi Sumber Air Bandung

Imbas Setoran Aqua ke PDAM Subang Rp 600 Juta, Dedi Mulyadi: Saya Identifikasi Sumber Air
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencananya untuk menata ulang seluruh sumber air di wilayahnya.
Langkah ini diambil demi memastikan warga mendapatkan pasokan air bersih yang memadai.
“Saya ingin identifikasi sumber air, baik yang digunakan oleh swasta maupun pemerintah. Karena orientasinya, negara wajib menyediakan air bersih bagi warga,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Dedi menyoroti masalah yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Subang dan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua. Di daerah tersebut, hak warga sekitar untuk mendapatkan air bersih tidak terpenuhi.
Ia mengaku menerima laporan dari warga sekitar pabrik Aqua yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan warga tersebut terpaksa menggunakan air sawah yang kotor.
“Nanti Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berorientasi untuk membangun air bersih di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan infrastrukturnya nanti akan jadi penyertaan modal ke PDAM kabupaten kota,” tambahnya.
Di sisi lain, Dedi mengungkapkan, PDAM Subang menerima pembayaran sebesar Rp 600 juta setiap bulan dari Aqua sebagai kompensasi atas penggunaan aset air milik perusahaan daerah.
Namun, mantan Bupati Purwakarta ini menilai, pembayaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Saat ini, Aqua telah memiliki sumber air sendiri dan tidak lagi memanfaatkan aset PDAM Subang.
“Kenapa? Karena tidak ada dasar hukum. Dasar hukumnya perjanjian. Di dasar hukum perjanjian itu penggunaan aset air. Aset dan airnya tidak digunakan, ini yang jadi orientasi kita,” tegas Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa pada Senin pekan depan, ia akan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta audit terhadap PDAM Subang terkait setoran uang tersebut.
“Di audit, saya nanti hari Senin saya nemuin BPK dan serahkan surat permohonan audit,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 17:41
Kades Rengasjajar Bogor Jelaskan Uang Gepokan di Video Viral Istrinya: Hasil Usaha Material Bandung 31 Oktober 2025

Kades Rengasjajar Bogor Jelaskan Uang Gepokan di Video Viral Istrinya: Hasil Usaha Material
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Kepala Desa Rengasjajar, Rusli, mengaku bahwa uang gepokan dalam video viral istrinya dengan sopir truk merupakan hasil usaha jual beli material tambang dan lainnya.
Uang hasil usaha bersama sang istri itu terkadang didapat secara tunai atau melalui transfer.
“Saya juga
suplier
sama istri, kalau ada yang minta material dikirim dengan mobil atau belanja sendiri. Kadang sopir bawa uang
cash
ke kita,
ngurus
mobil armada dari luar, kadang transfer,” kata Rusli kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2025).
Dia mengatakan, usaha jual beli material itu memang sudah digelutinya sejak semasa sekolah.
“Kami juga memang dari SMA, jual beli material batu, split,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan video viral yang beredar, tidak ada unsur kesengajaan atau niat buruk dari sang istri terkait kondisi masyarakatnya yang terdampak penutupan tambang sejak beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Pemerintah Desa Rengasjajar, termasuk pribadinya, sebagai seorang
suplier
material, ikut terdampak.
“Keadaan saat ini kami sangat paham, jangankan masyarakat, Pemdes juga terpengaruh dengan tidak adanya tambang, termasuk saya pribadi seorang
suplier
. Pelanggan yang biasa
mesen
dalam satu bulan biasanya ada saja,” tuturnya.
Terlebih lagi, video itu disebutnya sudah lama, sejak Juli 2025, dan diunggah tanpa sepengetahuan sang istri oleh sopir truk yang sedang mengantarkan uang.
“Yang jelas itu bukan video yang disengaja. Itu dibuat oleh sopir truk dan diunggah di status WA-nya tanpa sepengetahuan Bu Lurah. Enggak ada unsur kesengajaan, enggak ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar video viral melalui media sosial seorang wanita yang merupakan istri dari Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, diduga pamer uang atau
flexing
.
Dalam video yang beredar dan dilihat Kompas.com, tampak wanita tersebut sedang berada di dalam mobil bersama seorang pria.
Terlihat istri Kades itu mengeluarkan segepok uang dari dalam plastik berwarna putih sembari tertawa.
Lalu, pria yang duduk di sampingnya juga ikut menunjukkan uang tersebut sambil merekam.
”
Ulah pusing-pusing bu lah, diborong material kabeh yeuh
,” ucap pria dalam video, dikutip Kompas.com, Jumat (31/10/2025).
Pada video lainnya, suara wanita yang diduga istri Kades sedang berada di rumah makan.
Wanita itu merekam pria dengan uang gepokan di meja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 13:19
Popularitasnya Tinggi dan Diajak Masuk Partai, Purbaya: Saya Nggak Tertarik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa akhir-akhir ini jadi trending topik. Baik di media massa mau pun di media sosial.

Bahkan popularitas menteri yang dikenal blak-blakan dan terbilang humoris ini lebih tinggi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Penilaian itu salah satunya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno. Dia menyampaikan peluang partainya merekrut Purbaya untuk menjadi kadernya.

Pasalnya, dari sejumlah survei, elektabilitas Purbaya mendadak naik pesat dibandingkan pejabat lain di tanah air.

“Belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan, beliau kan adalah profesional di bidang keuangan. Sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara,” urai Eddy.

“Saya belum melihat dan saya juga tidak melihat bahwa beliau ada maksud dan tujuan untuk lari ke politik. Saya kira beliau tetap akan berada di jalur keuangan yang mana merupakan konsentrasi beliau,” tambah Eddy.

Dia berharap, Purbaya bisa mendongkrak perekonomian dengan modal dukungan yang besar dari masyarakat.

“Saya melihat ya popularitasnya tinggi, tetapi tentukan masyarakat juga menunggu kinerja. Jadi oleh karena itu, kita berharap Pak Purbaya bisa menunjukkan popularitasnya,” tutur Eddy.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki minat terjun ke dunia politik.

Purbaya menuturkan, fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan tidak ingin teralihkan oleh urusan politik praktis.

31/10/2025 12:09
Kebijakan Baru Dedi Mulyadi untuk Pelajar di Jabar: Wajib Jalan Kaki, Sekolah Bebas Motor

Belakangan ini Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terus menjadi sorotan. Hal itu lantaran sang Gubernur Jabar kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Berikut sederet kebijakan kontroversial Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dihimpun Tim News Liputan6.com:

– Siswa Bermasalah di Jabar Dibina di Barak Militer

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, yang dimulai pada 2 Mei 2025. Dia mengungkapkan, rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang bekerja sama dengan TNI dan Polri.

– Larangan Wisuda, Perpisahan Sekolah, dan Study Tour

Pemprov Jawa Barat mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE. Dedi menegaskan, kegiatan semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau.

– Terbitkan Surat Edaran Jam Malam untuk Pelajar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerbitkan surat edaran jam malam bagi pelajar. Mereka tak boleh keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB. Meski, kebijakan juga mengatur sejumlah pengecualian. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turut memperlihatkan surat edaran bernomor: 51/PA.03/Disdik itu secara terbuka di media sosialnya.

– Hapus PR Sekolah bagi Pelajar di Jawa Barat

Dedi Mulyadi, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana menghapus PR sekolah yang biasa diberikan guru kepada siswa. Dedi mengatakan, semua proses pembelajaran sekolah harus dikerjakan di sekolah, tidak menjadi beban saat anak berada di rumah.

– Siswa di Jabar Masuk Sekolah Jam 6 Pagi dari Senin Sampai Jumat

Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana menggulirkan kebijakan baru bagi seluruh siswa di wilayahnya agar masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB. Hal itu seiring keinginannya agar jadwal masuk sekolah di provinsi tersebut hanya sampai Jumat.

31/10/2025 06:00
Warga Sekitar Pabrik Air Minum Asing di Subang Keluhkan Kesulitan Air Bersih

Subang: Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) asing ternama di Kabupaten Subang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan sidak ke lokasi pabrik beberapa waktu lalu.

Dedi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keterbatasan akses air bersih di sekitar area pabrik. “Jangan sampai kejadian begini. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung enggak mandi karena tidak punya air bersih,” tegas Dedi.

Dedi menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas industri dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Ia meminta perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak mengganggu ketersediaan air bagi warga.

Sementara itu, dalam dialog di lokasi, perwakilan warga menyampaikan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang secara langsung mereka rasakan. Hal ini berbeda dengan pernyataan pihak perusahaan yang sebelumnya mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang air bersih.

Di hadapan Gubernur, seorang ketua RW mengeluhkan kondisi kekeringan yang dialami sehari-hari dan tidak ada bantuan yang diberikan oleh Perusahaan. “Enggak ada, Pak. Saya sebagai RW-nya, saya juga belum pernah minum airnya, enggak ada,” katanya.

Fenomena kekeringan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain yang menjadi lokasi pabrik tersebut. Penelitian yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 2021 menunjukkan adanya penurunan debit air irigasi hingga 76% di Desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, setelah pabrik beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga 62%.

Laporan kesulitan air juga datang dari warga di Cigombong, Bogor, serta Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menyebutkan bahwa sumur-sumur mengering saat musim kemarau, sehingga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah pengamat menilai, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya air di sekitar kawasan industri, agar keberadaan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Subang: Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) asing ternama di Kabupaten Subang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan sidak ke lokasi pabrik beberapa waktu lalu.

Dedi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keterbatasan akses air bersih di sekitar area pabrik. “Jangan sampai kejadian begini. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung enggak mandi karena tidak punya air bersih,” tegas Dedi.

Dedi menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas industri dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Ia meminta perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak mengganggu ketersediaan air bagi warga.

Sementara itu, dalam dialog di lokasi, perwakilan warga menyampaikan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang secara langsung mereka rasakan. Hal ini berbeda dengan pernyataan pihak perusahaan yang sebelumnya mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang air bersih.

Di hadapan Gubernur, seorang ketua RW mengeluhkan kondisi kekeringan yang dialami sehari-hari dan tidak ada bantuan yang diberikan oleh Perusahaan. “Enggak ada, Pak. Saya sebagai RW-nya, saya juga belum pernah minum airnya, enggak ada,” katanya.

Fenomena kekeringan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain yang menjadi lokasi pabrik tersebut. Penelitian yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 2021 menunjukkan adanya penurunan debit air irigasi hingga 76% di Desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, setelah pabrik beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga 62%.

Laporan kesulitan air juga datang dari warga di Cigombong, Bogor, serta Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menyebutkan bahwa sumur-sumur mengering saat musim kemarau, sehingga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah pengamat menilai, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya air di sekitar kawasan industri, agar keberadaan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

31/10/2025 03:40
Baru Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Sudah Digadang Cawapres? Yusuf Muhammad: Jangan Dikit-dikit Ejakulasi,

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad, merespons sikap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menunda rencana penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8 persen.

Dikatakan Yusuf, langkah hati-hati Purbaya memang patut diapresiasi, namun ia juga menyindir euforia berlebihan yang mulai muncul terhadap menteri baru tersebut.

“Saya tak ingin buru-buru. Lebih baik lambat tapi selamat. Pengalaman adalah guru terbaik, begitu kata pepatah,” ujar Yusuf di Instagram pribadinya @yusufmuhammad, Kamis (30/10/2025).

Ia mengaku berbicara dari pengalaman pribadi. Menurutnya, setelah ‘kena kibul’ selama sembilan tahun terakhir, langkah-langkah kebijakan ke depan harus dijalankan dengan sangat hati-hati.

“Sebagai orang yang sudah berpengalaman selama 9 tahun dan akhirnya kena kibul, maka langkah catur ke depan perlu dimainkan secara hati-hati,” Yusuf menuturkan.

“Jangan dikit-dikit ejakulasi,” tambahnya.

Yusuf kemudian menyinggung nama Purbaya yang masuk dalam bursa survei calon presiden dan wakil presiden, padahal masa kerjanya sebagai Menkeu baru seumur jagung.

“Masa kerja baru sebulan belum terlihat hasilnya, tapi sudah masuk survei digadang-gadang jadi capres/cawapres. Ini ada apa? Kek beli kucing dalam karung,” timpalnya.

Ia membandingkan dengan figur lain seperti Dedi Mulyadi (KDM), yang dianggap sudah menunjukkan kinerja nyata meski tetap menuai pro dan kontra.

“Kalau KDM masih masuk akal karena sudah banyak orang tahu kinerjanya selama tahunan. Terlepas pro dan kontra,” terangnya.

30/10/2025 20:36
6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Subang, Jawa Barat, menerima pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan dari pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.
Meskipun demikian, Aqua kini mengambil air dari sumur bor milik sendiri dan tidak lagi menggunakan jaringan PDAM Kabupaten Subang.
Fakta ini terungkap setelah direksi Aqua bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Subang, Reynaldi Putra, beserta jajaran manajemen PDAM Subang.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyoroti pembayaran bulanan dari pihak pabrik kepada PDAM Subang yang tetap berjalan meskipun air diambil dari sumur bor di tanah pabrik.
“Berarti mata air yang pertama, sumber yang kedua dan ketiga itu di tanah pabrik. Pertanyaannya kenapa bayar ke PDAM?” ujar Dedi, seperti dikutip dari tayangan video di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (30/10/2025).
Pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan ini berasal dari perjanjian yang dibuat sejak 1994, di mana PDAM memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) di lokasi mata air pertama.
Pihak PDAM menyebutkan, pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air mereka.
Gubernur Dedi juga menekankan bahwa dana Rp600 juta per bulan seharusnya dialokasikan untuk membangun jaringan air bersih bagi warga sekitar pabrik.
Selain itu, terungkap bahwa PDAM hanya menyalurkan sekitar 5 persen atau Rp20 juta dari pajak Aqua ke dua desa di sekitar pabrik.
“Di sekitar Aqua itu, orang ngambil air sawah. Kenapa tidak yang Rp600 juta itu difokuskan berpuluh-puluh tahun untuk membangun jaringan melayani warga?” tegas Dedi.
Dedi menilai, PDAM Subang hanya menikmati uang Rp600 juta tanpa melakukan pemeliharaan dan memperhatikan pasokan air bagi warga.
“Jangan sampai begini, PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah,” katanya.
Menindaklanjuti masalah ini, mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan akan mengaudit perjanjian serta aliran dana Rp600 juta untuk memastikan pengelolaan keuangan menjadi jelas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/10/2025 20:18