Tag: Mulyadi

Kabupaten Bandung Juara Umum MTQH ke-39 Tingkat Provinsi Jawa Barat

Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan, agar seni tradisi Sunda yakni mamaos menjadi cabang yang diperlombakan pada Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam pembukaan MTQH XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu, 15 Juni 2025.

“Mohon Pak Kemenag, Pak Kanwil, itu ketika saya wakil bupati dulu, ada dosen Universitas Pansundan, bernama Hidayat Suryalaga, dia menulis terjemahan Al-Qur’an dalam rumpaka Sunda, yang sudah disusun dalam bentuk mamaos,” kata Dedi Mulyadi.

“Saya minta di tahun depan, itu (mamaos) masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakkan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Qur’an,” imbuhnya.

Dedi mengatakan, MTQH bukanlah ajang perlombaan semata, tetapi pada dasarnya merupakan forum spiritual. Dedi menitip pesan, esensi MTQH dapat dihayati oleh para peserta, penyelenggara, maupun para pejabat di pemerintahan.

“Ini bukan forum balapan formula-e, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. tidak peting menjadi juara umum, tidak penting. tidak penting menjadi juara pertam, kedua, ketiga. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati maka tindakannya menjadi adil,” kata dia.

Harapannya, ajang MTQH menjadi pengingat batin, sehingga para pemimpin bisa berlaku sesuai kebaikan seperti yang diajarkan dalam Al-Qur’an.

“Dari gerakan membaca Al-Qur’an ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang selih asaa, selih asih, selih asuh, maka disitulah Al-Qur’an menjadi cahaya,” katanya.

23/06/2025 08:48
40 Hektar Tanah Warga Adat Cireundeu Terancam, Dedi Mulyadi Usulkan Jadi Cagar Budaya Bandung 23 Juni 2025

40 Hektar Tanah Warga Adat Cireundeu Terancam, Dedi Mulyadi Usulkan Jadi Cagar Budaya
Editor

CIMAHI, KOMPAS.com
– Warga
Kampung Adat Cireundeu
di Kota
Cimahi
,
Jawa Barat
, mengeluhkan kondisi 40 hektare tanahnya yang terancam perubahan lingkungan ke Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi
.
Keluhan itu disampaikan warga saat kunjungan Dedi ke Kampung Adat
Cireundeu
.

Dalam video yang diposting Dedi Mulyadi di akun Instagram @dedimulyadi71, mantan Bupati Purwakarta ini mengobrol tentang singkong di Cireundeu.
Sebab warga di sana mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengonsumsi
beras singkong
(
rasi
).
“
Jadi tuangnya sampeu, teu nuang sangu? Aya sabaraha KK
? Jadi warga sini makannya singkong, ga makan beras? Ada berapa KK?” tanya Dedi kepada salah satu warga.
“Ada 60 KK, sekitar 1.000 orang,” jawab salah satu warga, Abah Asep.
Asep lalu bercerita sudah sejak lama warga di Kampung Cireundeu mengonsumsi singkong. Untuk menutupi kebutuhan pokok tersebut mereka memanfaatkan lahan seluas 40 hektare untuk ditanami singkong.
Dalam setahun, singkong tersebut hanya berbuah sekali. Untuk itu, tidak ada panen raya di kampung adat tersebut.
“Jadi setiap hari ada yang nanam, nyangkul, dan memanen. Warga bisa saja mengambil singkong dari tanah tetangganya. Jadinya, saling mengisi,” tutur Abah Asep.
Selain itu, tidak ada bahasa, warga satu membeli beras singkong ke tetangganya. Semua tanaman sampeu yang ada di kebun warga dikelola dengan bersama-sama untuk semua warga.
Namun kini lingkungan sudah berubah. Untuk mempertahankannya membutuhkan perjuangan keras.
“
Rariweuh
, Pak. Lumayan untuk mempertahankannya,” tutur Abah Asep.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi berjanji akan berbicara ke
wali kota Cimahi
.
“Kita tetapkan saja sebagai
cagar budaya
, agar tidak terinvensi oleh yang lain,” tutur dia.
Berita sebelumnya, warga Cireundeu sudah cukup lama berjuang mempertahankan tanahnya dari tekanan pembangunan sekitar dan ancaman alih fungsi lahan. Seperti massifnya pembangunan perumahan di lereng-lereng bukit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/06/2025 07:21
Dedi Mulyadi Soal Erwan Setiawan Sentil Sekda Jabar: Itu Bercanda, Mungkin Wagub Kangen

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan melontarkan sindiran kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurutnya, Herman jarang masuk kantor dan menghadiri rapat paripurna.

Sindiran itu disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 pada Kamis, 19 Juni 2025.

“Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yang akan menyampaikan saudara Sekda Jawa Barat karena saya dengan pak gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real,” ucap Erwan.

Dalam kesempatan itu, Erwan lantas mempertanyakan di mana Herman selaku sekda. “Dan juga sakalian tanyakeun, kamana wae sekda (sekalian tanyakan, ke mana saja sekda) gitu,” kata dia.

Menurut Erwan, dirinya jarang melihat Herman hadir dalam rapat paripurna. Tak hanya itu, dia menyebut Herman juga jarang berada di kantor.

“Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir, dan sekarang pun di kantor enggak pernah ada, coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD ya, terima kasih,” katanya.

23/06/2025 01:30
Tunggakan BPJS Capai Rp334 Miliar, Dedi Mulyadi: Tahun Ini Kita Bayar

Liputan6.com, Bandung – Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan, total tunggakan iuran BPJS Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari Rp 334 miliar. Ia mengklaim akan mulai membayar kewajiban itu tahun ini.

“Pada tahun ini kita bisa membayarnya,” katanya lewat media sosial, Jumat, 20 Juni 2025.

Pemerintah Provinsi, katanya, sudah mengalokasikannya lewat anggaran pada ABDD perubahan.

“Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain,” katanya.

“Tetapi karena ini menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun ini di perubahan anggaran saya sudah meminta kepada Saudara Sekretaris Daerah, Selaku Ketua TAPD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan di APBD perubahan,” imbuh Dedi.

Memasukkan anggaran sebesar itu di APBD perubahan, kata Dedi, memiliki konsekuensi. Maka, belanja-belanja yang dianggap tidak penting, yang sifatnya pemborosan, harus dihapuskan.

“Kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan irigasi, serta listrik, air bersih, kemudian juga terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Dedi Mulyadi juga menyerukan agar para kepala daerah baik bupati walikota dan jajaran ASN untuk meninggalkan belanja yang tidak penting pada anggaran masing-masing.

“Kita utamakan layanan kita pada masyarakat. Apa artinya kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit, menangis, dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar. Apalagi kalau sampai meninggal karena tidak adanya pelayanan. Kita berdosa terhadap itu semua,” katanya.

Detik-Detik Evakuasi Penumpang saat Kapal Tenggelam

22/06/2025 09:30
DPRD Bandung Barat Anggarkan Tablet Rp 1 Miliar, Dedi Mulyadi: Kami Cek Urgen atau Tidak Bandung 22 Juni 2025

DPRD Bandung Barat Anggarkan Tablet Rp 1 Miliar, Dedi Mulyadi: Kami Cek Urgen atau Tidak
Editor
KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
menanggapi kritikan publik atas rencana pengadaan tablet senilai hampir Rp 1 miliar untuk anggota DPRD
Kabupaten Bandung Barat
(
KBB
).
Menurut dia, setiap belanja daerah, termasuk perangkat elektronik bagi wakil rakyat, harus dilandasi urgensi yang jelas bagi kepentingan masyarakat.
“Yang untuk anggota dewan KBB itu ya? Ya nanti akan kami lihat dulu apakah itu menjadi sesuatu yang sangat urgen atau tidak, nanti akan kami cek seperti apa,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).
Di tengah ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, Dedi Mulyadi mengingatkan agar anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada warga.
Ia menegaskan, kepala daerah harus cermat menyusun prioritas belanja, jangan sampai kebutuhan birokrasi menenggelamkan kepentingan publik.
“Sebaiknya, saya sarankan buat bupati wali kota untuk membuat anggaran yang efektif buat daerahnya, memberikan manfaat buat masyarakatnya,” tambah Dedi.
Prinsip efisiensi sejatinya bukan sekadar memangkas pengeluaran, tetapi menghemat anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sebelumnya,
DPRD KBB
mengklaim pembelian tablet akan mengurangi biaya fotokopi dokumen fisik yang selama ini bisa mencapai Rp 50 juta per anggota dewan.
“Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kami biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp 50 juta buat setiap anggota dewan,” kata Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi.
Mahdi menambahkan, spesifikasi tablet dipilih tinggi agar awet dan tercatat sebagai inventaris negara.
“Kami minta speknya itu jangan rendah, misalnya hardisk 128 GB itu kecil, sama dengan tahun 2019. Minimal ya di 512 GB atau mungkin 1 terabyte, itu juga kan nantinya jadi inventaris,” tuturnya.
(Penulis Kontributor Bandung Barat Kompas.com: Bagus Puji Panuntun)

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/06/2025 05:59
Jangan Sampai Tak Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Jabar, Ini Risikonya

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah daerah Jawa barat masih memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan hingga 30 Juni mendatang. Perlu diingat, ada konsekuensi yang dapat diterima jika tidak membayar pajak kendaraan Anda.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani mengungkapkan kendaraan yang menunggak pajak akan tidak diperbolehkan melewati rute yang ditentukan.

“Setelah itu masih nunggak juga, ingat loh motor anda nggak bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi, ayo lewat jalan mana? mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan? nggak akan bisa. Bayar pajaknya, kami sudah memaafkan, mengampuni,” kata Dedi, saat mengumumkan pemutihan pajak kendaraan Maret 2025.

Dengan adanya pemutihan pajak ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, serta dapat lebih ringan dalam memenuhi kewajiban mereka.

Masyarakat Jawa Barat menyambut baik program Pemutihan Pajak Kendaraan 2025. Mereka mengaku sangat terbantu karena program ini membuat tagihan pajaknya berkurang drastis.

“Saya cek sebelumnya tunggakan saya itu senilai 24 juta dan sekarang itu saya bisa bayar hanya Rp4 juta saja.Terima kasih kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya lebih bersemangat lagi untuk mengikuti aturan pemerintah,” ujarnya dengan lega, mengutip dari video yang diunggah @bapenda.jabar.

(hsy/hsy)

[Gambas:Video CNBC]

21/06/2025 19:00
3 Dedi Mulyadi Bela Sekda yang Absen di Paripurna DPRD Jabar, Bahkan Puji Herman Suryatman Bandung

Dedi Mulyadi Bela Sekda yang Absen di Paripurna DPRD Jabar, Bahkan Puji Herman Suryatman
Tim Redaksi
CIMAHI, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
pasang badan membela Sekretaris Daerah (Sekda)
Herman Suryatman
yang sempat disindir Wakil Gubernur Erwan Setiawan karena dianggap jarang masuk kantor dan absen dalam rapat paripurna
DPRD
Jawa Barat.
Dedi menegaskan bahwa ketidakhadiran Herman dalam rapat paripurna pada Kamis (19/6/2025) karena penugasan langsung darinya untuk mendampingi seorang menteri koordinator meninjau dampak longsor di Kabupaten Purwakarta.
“Pada kemarin tidak datang paripurna itu, karena waktu itu saya ada tugas,” ujar Dedi saat ditemui di Cimahi, Sabtu (21/6/2025).
Dedi menyampaikan bahwa tugas tersebut mengharuskan Herman mendampingi menteri, terutama jika gubernur dan wakil gubernur berhalangan.
Dedi menekankan pentingnya kehadiran pejabat sekelas Sekda sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah pusat.
“Kalau Menko harus didampingi sekelas Sekda, itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Jadi harus bagi tugas,” kata Dedi.
Lebih jauh, Dedi Mulyadi melontarkan pujian untuk Herman Suryatman.
Ia menggambarkannya sebagai sosok yang cerdas, pandai mengambil keputusan, dan seorang eksekutor lapangan yang ulung.
”
Sekda Jabar
itu cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor,” kata Dedi.
Menurutnya, Herman bukanlah tipikal Sekda yang hanya berkutat pada urusan administratif, melainkan juga berani “pasang badan” dan turun langsung ke lapangan.
“Biasanya sekda itu administratif, tapi
sekda jabar
tuh bukan hanya administratif dia juga berani pasang badan maju,” kata Dedi.
Ia mencontohkan, pada pagi hari Kota Cimahi merayakan hari jadinya ke-24, Herman Suryatman justru meminta izin untuk membersihkan tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Bandung.
Latar belakang pendidikan semi-militer Herman di IPDN membentuknya menjadi sosok yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga seorang “orang lapangan” sejati.
“Saya tanya itu kewajiban siapa, dia jawab kewajiban saya, saya bersihkan sekarang. Nah itu, jadi kebanyakan Sekda itu administratif karena punya latar belakang pendidikan semi-militer waktu di IPDN. Jadi memang dia bukan cuma administratif, tapi orang lapangan,” ujar Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/06/2025 18:24
Intip Koleksi dan Harga Ondel-Ondel di Sanggar Irama Betawi Jakpus Megapolitan 21 Juni 2025

Intip Koleksi dan Harga Ondel-Ondel di Sanggar Irama Betawi Jakpus
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Di tengah perubahan zaman dan tantangan pelestarian budaya, Sanggar Irama
Betawi
yang berlokasi di Pasar Gaplok, Senen,
Jakarta
Pusat, tetap konsisten memproduksi
ondel-ondel
dan memperkenalkan kesenian Betawi kepada masyarakat.
Ketua Sanggar Irama Betawi, Mulyadi (57), mengatakan bahwa dirinya telah menekuni pembuatan ondel-ondel sejak tahun 2009.
“Tahun 2009 menekunkan
Ondel-Ondel
, karena kan kita pegiat Ondel-Ondel, tapi ada juga seperti Gambang Kromong atau Tanjidor,” ujarnya kepada Kompas.com di Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (21/6/2025).
Selain ondel-ondel, sanggar tersebut juga mengembangkan kesenian tradisional Betawi lainnya seperti Gambang Kromong dan Tanjidor.
Mulyadi menjelaskan, bahwa pembuatan ondel-ondel dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembuatan kerangka, pakaian, hingga topeng wajah.
“Dari kerangka, terus nanti ada bajunya, ada topengnya, dan ini kerangka dari bambu dikaitin kawat besi,” ucapnya.
“Sepasang kerangka 800 cewek dan cowok, tanpa topeng dan baju,” jelasnya.
Sedangkan untuk ondel-ondel siap pakai, lengkap dengan topeng dan pakaian, harganya dibanderol Rp 4 juta per pasang.
“Kalau lengkap itu, sepasang Ondel-Ondel cowok dan cewek harganya Rp 4 juta, itu sudah rapi dan siap pakai,” imbuhnya.
Mulyadi pun membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin membeli atau memesan ondel-ondel, maupun mengundang sanggar tampil langsung ke lokasi.
“Kalau ada yang mau pesan atau minta Sanggar saya tampil, datang saja langsung ke sini,” tutupnya.
“Pemprov Jakarta harus terlibat dalam upaya yang tidak hanya bersifat pelestarian, tapi juga pengembangan budaya Betawi. Seperti memfasilitasi komunitas,” ujar Justin dalam keterangannya yang diterima
Kompas.com
, Rabu (18/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/06/2025 17:53
Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Warga Terdampak Penertiban di Bekasi: Saya Tak Akan Membiarkan Warga Sengsara Bandung 21 Juni 2025

Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Warga Terdampak Penertiban di Bekasi: Saya Tak Akan Membiarkan Warga Sengsara
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, mengunjungi warga terdampak
penertiban
di
bantaran Kali Gabus
, Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten
Bekasi
, Jumat (21/6/2025).
Kunjungan ini dilakukan sebagai respons terhadap pembongkaran rumah dan ruko milik warga oleh Pemprov Jabar dalam rangka normalisasi sungai.
“Ya, ini warga yang kemarin kebetulan rumahnya di bantaran sungai,” ungkap Dedi dalam video yang diunggah di akun TikTok-nya, Kang Dedi Mulyadi, dan telah dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Sabtu (20/6/2025).
Seorang perempuan yang hadir dalam dialog tersebut mengungkapkan bahwa bangunan rukonya telah ditertibkan.
“Aku ruko, Pak. Satu doang dan satu lantai,” tutur dia.
Dedi kemudian menanyakan kepada warga apakah mereka membayar saat membangun di lokasi tersebut.
Beberapa warga mengaku pernah membayar sejumlah uang kepada pihak desa atau oknum tertentu.
“Saya bayar Rp 4,5 juta. Sama ulu-ulunya Rp 1,5 juta, jadi Rp 6 juta,” ungkap seorang warga.
Warga lainnya juga mengaku membayar Rp 3 juta, termasuk untuk biaya pengairan, namun tidak mengetahui siapa yang menerima uang tersebut.
Menanggapi pengakuan tersebut, Dedi memberikan tanggapan tegas.
“Jadi, semua ini yang tinggal di bantaran sungai itu tanahnya bayar pada oknum. Ada dari desa, ada dari pengairan, ngakunya ulu-ulu,” jelas Dedi.
Ia menekankan bahwa langkah penertiban ini dilakukan demi memulihkan fungsi air dan mencegah terjadinya banjir.
Meskipun demikian, Dedi tetap menunjukkan empatinya kepada warga.
“Hari ini saya ingin memulihkan kembali fungsi air. Ibu terima salah, kan?” tanya Dedi.
“Terima salah, Pak,” jawab warga secara serempak.
Dedi pun menyampaikan permintaan maaf dan komitmennya untuk membantu warga yang terdampak.
“Karena ibu terima salah, saya pun minta maaf. Dan saya pasti tidak akan membiarkan warganya sengsara,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut haru oleh warga yang hadir. “Alhamdulillah. Makasih ya. Makasih banyak, Pak,” ujar mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/06/2025 08:41
Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Irwansyah (51) sempat kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
lantaran warung kopinya yang berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
Saking kecewanya, Irwansyah bahkan berjanji tidak akan lagi mencoblos Dedi seandainya mantan Bupati Purwakarta itu kembali maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2029.
Namun, kekecewaan tersebut perlahan sirna usai Dedi menemui Irwansyah pada Jumat (20/6/2025).
Bahkan, Irwansyah kini meminta Dedi untuk membongkar semua
bangunan liar
yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus.
Kekecewaan Irwansyah terhadap Dedi berawal dari langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi yang membongkar 50 bangunan liar di Jalan Kong Isah pada Rabu kemarin.
Pembongkaran bangunan liar tersebut dilakukan atas perintah Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Dari puluhan bangunan liar yang dibongkar, salah satunya adalah warung kopi milik Irwansyah. Irwansyah pun merasa dikhianati.
“Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah, Rabu.
Menurut dia, mayoritas pemilik bangunan liar di Kampung Gabus merupakan pemilih Dedi pada Pilkada Jawa Barat 2024.
“Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
Irwansyah juga menyayangkan sikap Dedi yang tidak menyampaikan pemberitahuan rencana pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu lalu.
Surat pemberitahuan pembongkaran justru baru diterima menjelang jadwal pelaksanaan pembongkaran.
“Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” kata Irwansyah.
Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
“Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
Irwansyah juga mengaku bahwa warung kopinya dibangun di atas tanah warisan kakeknya yang tak lain Bupati Swatantra Tingkat II Bekasi periode 1958-1960, Nausan.
Klaim garis keturunan dan kepemilikan tanah warisan itu menjadi dasar keyakinan Irwansyah untuk mendirikan bangunan di atas lahan yang kini dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola sumber daya air.
“Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan, Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
Mendengar adanya kekecewaan dari warganya, Dedi langsung menemui Irwansyah dan sejumlah pemilik bangunan liar.
Dedi menuturkan bahwa tidak ada persoalan antara dirinya dan Irwansyah.
Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar semua bangunan liar yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
“Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi warung yang dibongkar.
“Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
Dedi juga mengatakan akan memberikan kompensasi bagi pemilik bangunan liar yang dibongkar.
Untuk itu, ia meminta data lengkap mengenai jumlah pemilik bangunan liar.
“Saya kan juga manusia, saya ngerti betul perasaan masyarakat, saya minta berapa sih yang digusur di sini, didata untuk segera ya kami berikan sesuatu yang membuat mereka bahagia,” ujar Dedi.
Dedi menyatakan tetap memberikan kompensasi kendati para pemilik menyadari kesalahannya mendirikan bangunan liar di atas tanah negara.
Bantuan ini diberikan setidaknya agar para pemilik bangunan bisa membuka usahanya kembali.
“Minimal untuk modal mereka usaha berikutnya,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/06/2025 08:12