Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa Bandung 27 Juni 2025

    Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa Bandung 27 Juni 2025

    Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman enggan lagi membahas dan memperpanjang urusan bonus untuk
    Persib
    Bandung yang berhasil keluar sebagai juara Liga 1 2024/2025.
    Herman mengatakan, bonus untuk pemain
    Persib Bandung
    dari Pemerintah Provinisi (Pemprov) Jawa Barat bersifat sukarela.
    Dia menyebut tidak ada paksaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin menyumbang.
    “Kan itu mah sukarela ya, kan saya kira sudah jelas,” kata Herman ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (27/6/2025).
    Menurutnya, hal tersebut jangan menjadi sesuatu yang berkepanjangan.
    Baginya, urunan sukarela artinya berapa pun nominal yang akan disumbangkan ASN, pasti diterima.
    Herman enggan mengomentari lebih lanjut ihwal kekecewaan Bos Persib
    Umuh Muchtar
    , yang menyinggung janji bonus Rp 1 miliar, tetapi hanya Rp 365 juta.
    “Kita mah sukarela ya, karena tidak boleh memaksa, harus sukarela. Sudah. Tidak ada komentar,” tegasnya.
    Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan, jika manajemen menolak uang bonus dari pemerintah daerah itu.
    Hal ini sebab Umuh merasa, Pemprov terbebani dengan janji bonus untuk para staf dan para penggawa Persib.
    “Uang yang dijanjikan Rp 1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang
    kadeudeuh
    dikumpulkan Rp 365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” kata Umuh di Bandung.
    Umuh mengaku, tidak mau kelak menjadi masalah dari pemberian bonus
    Persib juara
    ini.
    Untuk menghindari konflik berkepanjangan, dia memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov.
    “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar. Jangan sampai ini jadi masalah, jadi bumerang,” tegasnya.
    Menurut Umuh, Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam pawai Persib juara.
    Seharusnya, pemerintah jangan asal berjanji akan memberikan bonus miliaran rupiah bila memang sulit untuk dilakukan.
    “Saudara Herman,
    Sekda Jabar
    hati-hati ya, uang Rp 1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri. Apa yang sudah dijanjikan, harusnya jangan bicara dulu, nanti dikumpulkan berapa adanya,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Ingin Tanam 1-2 Juta Pohon Kelapa di Daerah Aliran Sungai Jabar

    Dedi Mulyadi Ingin Tanam 1-2 Juta Pohon Kelapa di Daerah Aliran Sungai Jabar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar Perhutani menghentikan penebangan pohon di Jawa Barat. Harapannya, bisa mencegah bencana akibat menyusutnya kawasan hutan.  

    Permintaan itu disampaikannya saat kunjungan kerja di daerah Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Dedi Mulyadi mendapatkan laporan dari warga yang mengeluhkan penebangan pohon sehingga menyebabkan banjir dan longsor. 

    “Buat jajaran Perhutani, ya, Provinsi Jawa Barat, mohon hentikan seluruh upaya penebangan di area Perhutani. Karena menimbulkan bencana yang tidak berhenti. Ada longsor, ada banjir,” katanya lewat media sosial, Senin, 16 Juni 2025.

    Demi menjaga kelestarian hutan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diklaim siap membeli setiap pohon yang dijual Perhutani, tapi tidak untuk ditebang.

    “Andai katapun pohon itu adalah pohon ekonomi, saya, Pemprov Jabar, bersedia membeli pohon itu tapi tidak ditebang,” katanya dia.

    “Yang penting, masyarakat tidak mengalami terus bencana. Hentikan seluruh penebangan karena bencana terus melanda. Gunakanlah perasaan, jangan hanya menggunakan kepentingan ekonomi dan pendapatan,”tegas Dedi Mulyadi.

    Dedi juga menaksir, keuntungan dari menjual pohon-pohon itu tidak pernah sebanding dengan kerugian yang harus diterima karena bencana.

    “Pendapatan Perhutani dari penebangan pohon tidak sebanding dengan kehancuran dan kerusakan lingkungan. Ini lebih mahal. Longsor lebih mahal, biaya perbaikan jalan, perbaikan rumah, mahal dibanding dengan harga kayu. Hentikan dulu, saya minta kejajaran Perhutani pemangku wilayah hutan Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat,” tandas Dedi Mulyadi.

  • Dedi Mulyadi Borong 2 Ton Melon Budidaya Cirebon Rp 30 Juta, Dibagikan ke Warga Bandung 26 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Borong 2 Ton Melon Budidaya Cirebon Rp 30 Juta, Dibagikan ke Warga Bandung 26 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Borong 2 Ton Melon Budidaya Cirebon Rp 30 Juta, Dibagikan ke Warga
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , memborong sebanyak 2 ton melon hasil budidaya Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (26/6/2025) siang.
    Pembelian ini sebagai ungkapan dukungan Dedi Mulyadi terhadap warga yang berusaha memajukan
    ketahanan pangan
    .
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM ini memberikan sambutan kepada warga sekitar di tengah sawah yang menjadi lokasi budidaya melon.
    Kehadiran Dedi didampingi Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni dan Kepala Desa Ciawijapura, Ade Sri Sumartini.
    Dedi Mulyadi juga sempat melakukan dialog dengan para petani budidaya
    melon varietas Amanda Taviv
    tersebut.
    Dedi juga menyerap aspirasi dan harapan para petani untuk terus mengembangkan budidaya melon sebagai salah satu hasil panen unggulan desa setempat.
    “Saya datang ke sini, mendengar para petani Desa Ciawijapura berhasil membudidayakan melon secara mandiri dan hasilnya luar biasa, saya kagum,” kata Dedi Mulyadi di tengah sambutannya pada Kamis (26/6/2025) siang.
    Di tengah sambutannya, Dedi Mulyadi menyatakan akan membeli sebanyak 2 ton melon yang baru saja dipanen warga sekitar.
    Melon tersebut juga sudah dipamerkan tepat di depan podium atau panggung tempat Dedi memberi sambutan.
    Namun, Dedi mengaku tidak akan membawa melon itu ke rumah, melainkan dibagikan ke warga sekitar yang kurang mampu.
    Dedi akan membayar 2 ton melon itu senilai Rp 30.000.000 atau Rp 15.000 per kilogram, yang ditransfer ke rekening Kepala Desa Ciawijapura.
    Dedi Mulyadi juga menyoroti kasus korupsi yang beberapa kali dilakukan oleh sejumlah kepala desa.
    Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Dedi meminta agar seluruh kepala desa tidak melakukan korupsi dana desa.
    Dia menilai korupsi dana desa merusak dan menghambat kemajuan desa.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Ciawijapura, Ade Sri Sumartini, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah memborong melon hasil panen Bumdes Mitra Sukses.
    Hasil panen sebanyak 2 ton tersebut merupakan panen yang pertama dilakukan oleh BumDes setempat.
    Dia menilai pembelian ini merupakan bentuk dukungan dan penyemangat warga sekitar.
    “Ini panen yang pertama kali hasil karya Bumdes dan langsung diborong Pak Gubernur. Terima kasih sekali. Ini membuat kami dan para warga semakin semangat,” kata Ade di atas panggung.
    Ade menjelaskan, BumDes setempat memanfaatkan lahan seluas 1,3 hektar untuk budidaya melon.
    Hamparan yang sebelumnya kurang produktif kini menjadi area tanaman dengan buah melon.
    Ade menilai progres BumDes dengan bentuk ketahanan pangan ini cukup berhasil.
    Dia akan terus mengembangkan melon berbasis inovasi di bidang pertanian hortikultura.
    Dia menilai, program ini bukan sekadar budidaya, melainkan semangat kolaborasi, ilmu pengetahuan, dan harapan besar.
    Dari data yang diterima Kompas.com, Pemerintah Desa Ciawijapura menganggarkan 20 persen Dana Desa atau senilai Rp205 juta untuk program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sukses dalam dua tahap.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Usul DPR Bentuk Satgas untuk Tertibkan Pesantren Abal-abal Nasional 26 Juni 2025

    PKB Usul DPR Bentuk Satgas untuk Tertibkan Pesantren Abal-abal Nasional 26 Juni 2025

    PKB Usul DPR Bentuk Satgas untuk Tertibkan Pesantren Abal-abal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    mengusulkan agar DPR membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menertibkan pesantren yang tidak memiliki izin alias abal-abal.
    “Di
    PKB
    tadi sudah ada Satgas, apa perlu nanti di DPR kita juga bentuk Satgas, misalkan penertiban (pesantren) ini,” ujar Cucun ditemui usai acara  International Conference on the Transformation of Pesantren di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
    Cucun menyebutkan, jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia melonjak daam beberapa waktu terakhir hingga melebihi 30.000 pesantren.
    Namun, ia menilai kelengkapan data dan izin operasional pesantren-pesantren itu perlu dicek.
    Pasalnya, selama ini banyak
    pesantren abal-abal
    yang memberikan stigma negatif pada citra pendidikan Islam.
    Ia menegaskan, pendirian pesantren tidak boleh sembarangan dan sudah ada sejumlah aturan atau rukun yang mengaturnya.
    “Kalau jumlahnya (pesantren) besar, orang tiba-tiba yang punya ini (dana), dirikan pesantren lah, (ternyata) hanya untuk penyerapan anggaran,” kata wakil ketua DPR tersebut.
    Cucun berpandangan, satgas ini perlu dibentuk DPR supaya ada banyak alat kelengkapan dewan (AKD) yang dapat terlibat.
    Ia menekanan, masalah legalitas pondok pesantren tidak sebatas persoalaan keagamaan.
    “Tentang pesantren itu kan Komisi VIII, sekaligus sekarang untuk penegakan hukumnya, kita akan ajak Komisi III,” lanjut Cucun.
    Ia mengaku akan membawa usulan dari para pengurus pesantren ini untuk dibahas bersama pimpinan DPR lainnya.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku telah membentuk tim khusus untuk merazia
    pesantren ilegal
    .
    Terutama, kata pria yang karib disapa Cak Imin itu, pesantren di wilayah yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi, yaitu Jawa Barat.
    “Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (24/6/2025), dikutip dari
    Antara
    . 
    Razia akan dilakukan terhadap pesantren ilegal yang banyak diberitakan negatif, sehingga merusak citra atau nama baik 39.000 santri di Indonesia saat ini.
    Nantinya, timsus akan merazia pesantren yang dikelola secara eksploitatif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klarifikasi Sekda Jabar Usai Disindir Erwan Setiawan karena Tak Hadir di Rapat Paripurna

    Klarifikasi Sekda Jabar Usai Disindir Erwan Setiawan karena Tak Hadir di Rapat Paripurna

    Liputan6.com, Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memberikan klarifikasi terkait dirinya yang absen dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan sempat menyinggung Herman selaku sekda yang tak hadir dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Terkait itu, Herman mengaku tidak dapat menghadiri rapat lantaran mendapat tugas untuk mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke lokasi bencana pergeseran tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

    Dalam kunjungan itu, Herman mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga turut hadir untuk meninjau langsung lokasi bencana.

    “Pak Menko masihan simpati, bantosan tur ngadorong akselerasi penanganan bencana utamina pascabencana nyaeta ka lokasi. Sateuacanan pak gubernur oge tos on the spot langsung ka lapangan kangge mempercepat evakuasi sareng memetakan rencana relokasi (Pak Menko memberikan simpati, bantuan untuk mendorong akselerasi penanganan bencana terutama pascabencana yakni ke lokasi. Sebelumnya, pak gubernur juga sudah on the spot langsung ke lapangan untuk mempercepat evakuasi dan memetakan rencana relokasi),” kata Herman dalam unggahan di media sosialnya, dikutip pada Sabtu 21 Juni 2025.

    Setelah mendampingi Menko PMK, Herman mengaku langsung melakukan konsolidasi bersama Sekda Kabupaten Purwakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Purwakarta untuk merumuskan tindak lanjut relokasi.

    “Rencana tindak lanjut relokasi tur mastikeun dukungan logistik, layanan kesehatan, tur nu sanesna kangge para pengungsi (Rencana tindak lanjut relokasi untuk memastikan dukungan logistik, layanan kesehatan, dan lainnya untuk para pengungsi),” tandasnya.

    Maka dari itu, atas ketidakhadirannya dalam rapat paripurna, Herman mengucapkan permohonan maaf. 

    “Ku kituna simkuring ngadugikeun hapunten, tadi teu tiasa ngiring rapat paripurna DPRD margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta (Dengan itu, saya mengucapkan permintaan maaf, tadi tidak bisa mengikuti rapat paripurna DPRD karena waktunya bersamaan dengan kegiatan di Purwakarta),” ucapnya.

    Adapun terkait kinerjanya, Herman meminta masyarakat untuk melihat sendiri bagaimana rekam jejaknya selama menjabat sebagai sekda di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

    “Simkuring totalitas kangge ngawangun Jawa Barat sakumaha tugas dan fungsi sekda, dibantos ku wargi-wargi ASN (Saya totalitas untuk membangun Jawa Barat sebagaimana tugas dan fungsi sekda, dibantu oleh para ASN),” pungkasnya.

     

    Simulasi Demo Rusuh usai Pilkada 2024 di Pemalang

  • 4 Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB Bandung

    4 Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB Bandung

    Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Bandung Barat
    (
    KBB
    ) menolak wacana perluasan Kota
    Cimahi
    yang dinilai merugikan secara historis, administratif, dan politis.
    Pemkab Bandung Barat justru mengusulkan agar Cimahi bergabung ke wilayahnya, bukan sebaliknya.
    Wakil Bupati Bandung Barat,
    Asep Ismail
    mengungkapkan, penegasan tersebut sebagai tanggapan terhadap dukungan Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , terhadap rencana
    perluasan Kota Cimahi
    .
    Menurut Asep, batas wilayah KBB telah ditetapkan secara sah sejak daerah tersebut berdiri sebagai entitas otonom pada tahun 2007.
    “Tentu bagi kami, penentuan batas wilayah itu harus dibicarakan bersama. Kami bisa menerima hanya jika Cimahi ingin bergabung dengan
    Kabupaten Bandung Barat
    ,” kata Asep Ismail, Rabu (25/6/2025).
    Asep menekankan, rencana penambahan wilayah untuk Cimahi tidak dapat dilakukan sepihak, mengingat hal ini menyangkut berbagai aspek mendasar.
    Ia menambahkan, perubahan batas wilayah berkaitan dengan sejarah pendirian daerah, partisipasi masyarakat, dan pertimbangan legislatif daerah.
    “Kita ini ada pendiri, kemudian ada masyarakat, legislatif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikaji secara saksama sebelum keputusan dibuat. Jadi saya dan Bupati tidak bisa menentukan sendiri,” jelasnya.
    Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa wilayah Bandung Barat merupakan hasil perjuangan politik dan sosial yang panjang, yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
    “Kami memahami pentingnya menghormati sejarah dan keputusan para pendiri Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.
    Pemkab Bandung Barat menyatakan terbuka untuk berdialog, namun dialog yang dimaksud adalah membahas opsi merger Cimahi ke Bandung Barat, bukan sebaliknya.
    “Persoalannya ada batas Bandung Barat yang ingin dimasukkan ke wilayah Cimahi. Sikap kami tetap, jika mau dibicarakan ayo duduk bersama, itupun kalau Cimahi ingin bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat,” tegas Asep.
    Ia menekankan bahwa sikap Bandung Barat adalah menjaga keutuhan wilayah, bukan menghalangi pembangunan daerah tetangga.
    “Intinya, kami ingin semuanya berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tandasnya.
    Wacana perluasan Kota Cimahi kembali mencuat setelah Gubernur Dedi Mulyadi menyuarakan dukungan untuk memperluas wilayah tersebut ke sebagian kawasan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.
    Secara administratif, Kota Cimahi hanya memiliki luas sekitar 4.248 hektar atau 40,20 kilometer persegi, yang terbagi dalam tiga kecamatan dan 15 kelurahan.
    Terbatasnya ruang inilah yang mendorong Cimahi mencari tambahan wilayah, namun langkah tersebut kini menghadapi penolakan dari pemerintah dan masyarakat Bandung Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Buka Suara soal Aksi Premanisme Proyek di Jabar

    Dedi Mulyadi Buka Suara soal Aksi Premanisme Proyek di Jabar

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bicara terkait aksi premanisme di Jabar. Menurut Dedi, premanisme di wilayah yang dipimpinnya ini mengakar hingga ke tingkat pemerintah daerah (Pemda).

    Hal tersebut disampaikan Dedi usai menyepakati revitalisasi tambak pantai utara Jawa (Pantura) seluas 20 ribu hektar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dedi menilai revitalisasi tambak di Jabar merupakan proyek strategis sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk aksi premanisme.

    “Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah, satu, memberikan penjelasan pada publik, ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek (pemahaman) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit,” ujar Dedi dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Dukungan Rencana Program Revitalisasi Tambak Pantura di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Dedi menerangkan berbagai kegiatan yang terkait pembangunan di Jabar ada unsur pemerasan. Untuk itu, Dedi menegaskan proyek pembangunan revitalisasi ini dipastikan tidak ada unsur premanisme.

    Dengan begitu, proyek revitalisasi tambak nantinya bisa menguntungkan para nelayan, mulai dari menjadi pekerja pada kegiatan budi daya, pekerja pengelolaan tambak, serta pekerja pengelolaan hasil produksi.

    “Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah premanisme ini di Jawa Barat ini (harus) habis, selesai, hilang, enggak ada,” tambah Dedi.

    Sebelumnya, pemerintah berencana revitalisasi tambak Pantura selama dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.

    (rea/rrd)

  • Dedi Mulyadi Usul Kabupaten Bandung Barat Ganti Nama, Jadi Batulayang?

    Dedi Mulyadi Usul Kabupaten Bandung Barat Ganti Nama, Jadi Batulayang?

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan Kabupaten Bandung Barat berganti nama, tanpa embel-embel Bandung.

    Dedi mengatakan, nama Bandung Barat dinilai menyulitkan untuk membangun identitas diri atau branding. Sebab, nama itu masih berada dalam bayang-bayang Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

    Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 19 Juni 2025.

    ”Ieu teh memang kalimat Bandung Barat teh tinu sisi elmu branding rada hese ngabrandingna. Disebutkeun Bandung Barat, nu kabayangna Bandung wae (Ini memang kalimat Bandung Barat dari sisi ilmu branding agak susah membrandingnya. Disebut Bandung Barat, yang terbayang selalu Bandung),” ucap Dedi.

    Menurut Dedi, ada banyak opsi untuk mengganti nama Bandung Barat. Terlebih, daerah ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.

    ”Ngan di urang mah mun make ngaran Mandalawangi ribut urang Padalarang teu narima. Lamun make ngaran Padalarang, urang Lembang teu narima. Akhirna make ngaran Bandung Barat (Tapi jika memakai nama Mandalawangi, orang Padalarang tidak terima. Jika memakai nama Padalarang, orang Lembang tidak terima. Jadinya pakai nama Bandung Barat),” tuturnya.

    Dedi menjelaskan, Bandung Barat merupakan nama yang menggabungkan nama tempat dan arah mata angin. Namun, menurut dia, arah mata angin sebenarnya dapat berbeda karena bergantung dari sisi mana dilihatnya.

    ”Ari Bandung Barat ceuk saha, ceuk urang Lembang. Ceuk saha Bandung Barat, ceuk urang Sukanagara, Subang. Ari ceuk urang Cianjur Bandung Timur. Ari ceuk urang Purwakarta, Bandung Selatan (Kata siapa Bandung Barat, kata orang Lembang. Kata siapa Bandung Barat, kata orang Sukanagara, Subang. Kata orang Cianjur itu Bandung Timur. Kata orang Purwakarta, Bandung Selatan),” ujarnya.

    ”Janten sesah ngaidentifikasi wilayah mah, tapi keun da geus ieu jadi ngaranna (Jadi sulit untuk mengidentifikasi wilayah, tapi ya sudah begini namanya),” sambung Dedi.

    Menanggapi pernyataan Dedi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi mengaku sepakat. Dia lantas mengusulkan Batulayang sebagai nama baru daerah tersebut. 

    ”Kalau saya boleh usul, nama Batulayang bisa jadi pilihan. Itu nama punya nilai historis kuat,” katanya.

    Sandi menjelaskan, Kabupaten Batulayang pernah ada sekitar tahun 1802. ”Kabupaten Batulayang pernah ada, mencakup wilayah Kopo, Rongga, hingga Cisondari, sebelum dilebur Belanda ke Kabupaten Bandung,” ujarnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    5 Perampok Truk Pakaian Senilai Rp1,8 Miliar Diringkus di Pemalang, 6 Lainnya Buron

  • Bongkar Bangunan Bantaran Sungai dan Tutup Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi Sebut Demi Anak Cucu

    Bongkar Bangunan Bantaran Sungai dan Tutup Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi Sebut Demi Anak Cucu

    Kebijakan lain yang menuai penolakan dari sejumlah pihak adalah penutupan tambang-tambang ilegal. Kebijakan itu dinilai bisa memicu pengangguran.

    “Banyak juga yang berteriak-teriak bahwa penutupan tambang menimbulkan pengangguran, kami menderita,” katanya. 

    “Lupa ya, tambang ilegal itu merusak jalan, merugikan negara ratusan miliar bahkan triliunan? Dan lupa juga, tambang-tambang yang Anda keruk itu menimbulkan sedimentasi sungai, pencemaran?” katanya.

    Dedi mengklaim, kalangan petani kerap menjadi korban dari kerusakan alam akibat aktivitas penambangan. Namun, selama ini, kebanyakan mereka yang tak bersuara.

    “Sudah berapa banyak petani yang kehilangan waktu untuk bercocok tanam karena sungainya kering, karena sawahnya kering? Cuman bedanya, mereka diam, tidak punya akses, tidak berteriak-teriak,” sebut Dedi.

    Karenanya, penutupan tambang-tambang ilegal, diaku demi kelestarian alam dan para petani. Dedi mengaku tidak takut jika mesti berhadapan dengan para orang besar yang membekingi tambang.

    “Siapa pun yang sering menjadi backup-backup tambang ilegal, saya tidak akan pernah takut menghadapi siapa pun. Saya akan terus bergerak mengembalikkan alam Jawa Barat menjadi alam yang indah. Bukan milik perorangan, tapi milik seluruh rakyat, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita ke depan,” aku Dedi.

  • KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam mengelola proyek revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Agrinas Jaladri Nusantara diharapkan dapat menjadi operator untuk kegiatan on-farm dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat.

    “Agrinas Jaladi diharapkan nanti sebagai operator disini untuk kegiatan on-farm. Kemudian produksinya, industrialisasi, bisa dilakukan oleh semua pelaku swasta yang ada,” kata Trenggono dalam agenda talkshow di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Untuk diketahui, komoditas yang akan dikembangkan dalam program revitalisasi ini yakni nila salin. Nilai salin dipilih lantaran sifatnya yang tahan akan penyakit dan pertumbuhannya yang cepat.

    Trenggono mengatakan, saat ini ada sekitar 15 pelaku industri swasta untuk pengolahan nila salin. Sayangnya, kapasitas industri-industri yang ada masih rendah lantaran bahan baku yang masih minim.

    Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya keterlibatan Agrinas Jaladri Nusantara dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat. 

    KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Investasi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 20.000 hektare tambak ini diperkirakan sekitar Rp26 triliun.

    Untuk mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, persiapan pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten di Jawa Barat akan dimulai tahun ini dan akan mulai dibangun pada 2026. Lahan tambak revitalisasi nantinya akan mencakup area budi daya, area pendukung, dan area penghijauan.

    Selain itu, KKP juga akan memberikan dukungan pembangunan fasilitas hulu dan hilir perikanan budi daya.