:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5362529/original/053251300_1758867002-WhatsApp_Image_2025-09-26_at_12.37.49_c5e6b391.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dedi Mulyadi Terapkan WFH Setiap Kamis untuk ASN Jabar")
Menurutnya, ASN yang menjalankan tugas dari rumah akan bekerja dengan sistem berbasis kinerja. Pemda Jabar juga memastikan layanan publik tetap berjalan optimal karena kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang melayani masyarakat secara langsung.
Kebijakan WFH tersebut juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Saya menyarankan pemda kabupaten/kota untuk menerapkan kebijakan serupa. Efisiensi anggaran justru bisa membuat ASN lebih adaptif,” kata Dedi.
/data/photo/2022/07/31/62e5b8a2bbaa6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "ASN Pemkab Lombok Utara Ditemukan dalam Keadaan Meninggal di Kamar Hotel
Regional
6 November 2025")
ASN Pemkab Lombok Utara Ditemukan dalam Keadaan Meninggal di Kamar Hotel
Tim Redaksi
MATARAM, KOMPAS.com
– Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lombok Utara ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (6/11/2025).
Korban diketahui berinisial FII, laki-laki berusia 54 tahun yang berprofesi ASN di Lombok Utara yang beralamat di Gunungsari, Lombok Barat.
Kapolsek Mataram AKP Mulyadi menjelaskan, sekitar pukul 03.00 Wita korban datang bersama rekannya AF dan
check-in
masih dalam keadaan sehat.
Sampai di kamar hotel, keduanya langsung tidur hingga pukul 07.45 Wita.
Setelah rekan korban bangun dan menyalakan lampu, rekannya lalu membangunkan korban dan menanyakan apakah tidak ke kantor.
Namun, korban tidak memberikan jawaban.
“Setelah didekati kaget bahwa korban sudah tidak bernyawa sudah tidak bernapas lagi dipegang sudah keadaan dingin dan pucat,” kata Mulyadi, Kamis.
Polisi lalu mengecek TKP dan meminta keterangan saksi-saksi, memasang garis polisi, dan melakukan olah TKP bersama tim Inafis Polresta Mataram.
“Kami juga memeriksa kondisi korban bahwa korban tidak ditemukan adanya lebam atau benda tumpul, wajar seperti meninggal biasa,” kata Mulyadi.
Korban lalu dibawa ke RS Bhayangkara Mataram untuk dilakukan pemeriksaan jenazah.
Keluarga korban juga menolak dilakukan otopsi.
Dari keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit hipertensi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/06/690c4aa3453dd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dedi Mulyadi Siapkan Rp 8 Triliun untuk Jalur Kereta Jakarta–Pangandaran via Bandung
Bandung
6 November 2025")
Dedi Mulyadi Siapkan Rp 8 Triliun untuk Jalur Kereta Jakarta–Pangandaran via Bandung
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan proyek besar di sektor transportasi.
Gubernur
Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mengungkapkan, pihaknya akan membangun
jalur kereta api
baru yang menghubungkan Jakarta–Bandung–Banjar–Pangandaran.
Proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan secara bertahap pada 2027 hingga 2029 dengan anggaran Rp 8 triliun yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
“Pembangunan ini bukan sekadar proyek transportasi, melainkan juga investasi untuk pemerataan ekonomi wilayah selatan Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/11/2025).
Menurut Dedi, proyek tersebut akan dilakukan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui skema investasi bersama. Pemerintah daerah akan berinvestasi dalam pembangunan rel, sistem sinyal, serta modifikasi kereta api.
“APBD kami sanggup untuk tiga tahun. Nilainya sebanding dengan dua tahun anggaran untuk pembangunan jalan,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, salah satu tujuan utama pembangunan jalur kereta ini adalah mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Pangandaran yang selama ini memakan waktu cukup lama.
“Rata-rata perjalanan dari Jakarta ke Bandung 1,5 jam, dari Bandung ke Banjar sekitar 4 jam, dan dari Banjar ke Pangandaran 30 menit. Nantinya jalur ini bisa disesuaikan tergantung kebutuhan,” katanya.
Menariknya, kata Dedi, perjalanan dari Jakarta ke Bandung akan tetap mempertahankan karakter wisata alamnya.
“Kenapa 1,5 jam? Karena sayang kalau perjalanan pendek, padahal pemandangan antara Jakarta dan Bandung itu luar biasa. Tapi, kalau untuk rombongan, misalnya 600 orang, bisa di-
setting
satu jam juga,” tutur Dedi.
Lebih jauh, Dedi menekankan bahwa proyek ini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran.
“Ini akan membuka konektivitas baru, memperlancar mobilitas barang dan orang, dan tentu mempercepat pertumbuhan ekonomi di selatan Jawa Barat,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga berencana merenovasi Stasiun Bandung agar menjadi kawasan yang lebih tertata.
“Karena stasiun itu
heritage
, jadi kami jaga nilai sejarahnya. Tapi, parkir kendaraan nanti tidak lagi di depan stasiun,” ujar Dedi.
Tak hanya fokus di selatan, Dedi juga menyiapkan sistem transportasi khusus di wilayah Pantura. Rencananya akan dibangun jalur kereta untuk angkutan bahan pangan dengan rute Cirebon–Indramayu–Subang–Karawang–Bekasi.
“Nanti kalau gerbong angkutan bahan pangan sudah selesai, rencana saya penggilingan padi juga akan dibuat dekat stasiun. Jadi, petani di Pantura punya nilai tambah ekonomi,” tutur Dedi.
Menurut Dedi, pembangunan infrastruktur transportasi berbasis kereta ini adalah langkah strategis Pemprov Jabar untuk menyiapkan masa depan ekonomi yang lebih merata.
“Kereta bukan hanya alat angkut, tetapi sarana pemerataan dan kemajuan wilayah,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2014877/original/081617600_1521544627-Dedi-Mulyadi-6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Disindir Sibuk Bikin Konten, Dedi Mulyadi: Tidak Perlu Marah")
Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya memilih fokus bekerja membangun Jawa Barat ketimbang menanggapi kritik yang menyebutnya lebih sibuk sebagai content creator.
“Tidak perlu marah atau emosional ketika ada yang menilai saya lebih sebagai content creator. Justru kemampuan mengelola media sosial memberi manfaat bagi warga Jabar,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (5/11/2025).
Menurut Dedi, keaktifannya di media sosial membantu pemerintah daerah berkomunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menghemat anggaran publikasi.
“Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerja sama media, buzzer, atau influencer. Dana itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan, efisiensi anggaran tersebut dialihkan untuk berbagai program pembangunan tahun 2025, antara lain pembangunan jalan sepanjang 664 kilometer, pemasangan 14.259 unit penerangan jalan umum (PJU), dan normalisasi sungai hampir 14 kilometer.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyalurkan sambungan listrik gratis bagi 100 ribu warga miskin, memperbaiki 1.270 rumah tidak layak huni, membangun 12 sekolah baru, serta menambah 764 ruang kelas baru.
Program lain yang dijalankan antara lain pemberian asuransi kepada hampir 1 juta warga, penanganan sekitar 1.500 pengaduan masyarakat, serta bantuan biaya sekolah dan perlengkapan bagi 3.500 anak.
Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.
Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025.
Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton.
Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas.
KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.
Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.
Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.
Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.
Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.
Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025.
Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton.
Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas.
KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.
Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.
Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.
Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(RUL)
Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran penanggulangan kebencanaan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan. Dedi menyebut untuk penanggulangan kebencanaan, idealnya adalah Rp 200 miliar.
Dedi mengatakan, anggaran BTT ini nantinya akan digelontorkan saat terjadi peristiwa kebencanaan, dan itu sudah bisa langsung dicairkan ketika ada masyarakat yang terdampak bencana, baik untuk perbaikan rumah dan lainnya.
“Pokoknya siap. Tapi nanti kita jangan disalahkan. Kalau ada duit yang disiapkan. Pokoknya satu hal nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Meski begitu, Dedi memastikan anggaran untuk tanggap kedaruratan bencana ini bukan berarti memarkir uang di bank. Menurutnya, anggaran tersebut memang dikhususkan untuk penanganan bencana dan baru bisa dicairkan apabila adanya potensi bencana alam.
“Jangan dibilang itu uang yang diparkir. Jangan dibilang itu uang yang disimpan. Atau tidak dibelanjakan. Ini kan gitu loh. Nah ini yang harus penting. Jadi uang yang tersedia harus ada tuh. Harus sebenarnya Rp 20 miliar,” kata Dedi.
Dedi memastikan anggaran Rp 20 miliar untuk wilayah Jawa Barat ini masih belum ideal. Menurutnya, angka pas untuk kebencanaan seharusnya mencapai ratusan miliar, baik untuk penanganan dan juga mitigasi.
“Kalau ukuran Jawa Barat sih Rp 200 miliar harus ada sebenarnya. Tapi saya ngomong ke Pak Sekda. Harus dihabisin. Daripada saya dibilang diparkir, kemudian TKD saya dipotong lagi,” ucap dia.
Lebih lanjut, Dedi meminta agar 27 kepala daerah di Jabar turut menganggarkan khusus untuk penanganan kebencanaan. Meski pun nominalnya tidak besar, hal tersebut dirasakannya tetap penting untuk disiapkan.
“27 kabupaten-kota kayaknya sudah nggak punya uang. Ya pokoknya harus ada lah walaupun sedikit,” pungkas dia.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5403889/original/022811700_1762340459-IMG_20251105_103132_190.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hadapi Musim Hujan, Polda Jabar Siagakan Pasukan dan Peralatan Tanggap Bencana")
Liputan6.com, Jakarta – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jawa Barat sepakat untuk melakukan siaga tanggap bencana menghadapi musim penghujan. Sebab, puluhan kejadian bencana alam telah terjadi sejak bulan Oktober hingga awal November 2025.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait akan mempersiapkan baik pasukan maupun peralatan. Sejumlah rencana mitigasi bencana pun telah didiskusikan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Kita ketahui sesuai dengan ramalan BMKG bahwa kemungkinan akan terjadi beberapa potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Saya sampaikan di sini bahwa Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh sendiri. Ini oleh seluruhnya komponen Jawa Barat, tentunya di bawah pimpinan Bapak Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat,” ucap Rudi usai Apel Gelar Pasukan Siaga Tanggap Bencana di Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Rudi mengungkapkan, sebanyak 25 kejadian bencana alam pada bulan Oktober hingga awal November 2025 telah terjadi. Oleh karenanya, pihaknya pun berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut.
“Berdasarkan data di Jawa Barat terakhir ini sudah 25 kejadian pada bulan Oktober, dan dari bulan Januari ada 1.500-an bencana yang terjadi. Oleh sebab itu kita perlu serius dan melihat dari beberapa kenyataan Bapak Gubernur dan kesiapan semua teman-teman di Jawa Barat ini siap untuk menyelamatkan, menolong warga yang apabila terjadi bencana terkena dampaknya,” jelas dia.
/data/photo/2025/11/05/690ae6c0dda2b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dipanggil Dedi Mulyadi, Guru SMP Subang Akui Tampar Siswa Panjat Pagar: Dia Juga Merokok
Bandung
5 November 2025")
Dipanggil Dedi Mulyadi, Guru SMP Subang Akui Tampar Siswa Panjat Pagar: Dia Juga Merokok
Editor
KOMPAS.com –
Guru SMPN 2 JalanCagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rana Saputra, di depan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menampar seorang siswanya berinisial ZR (16) setelah upacara pada Senin (3/11/2025).
Sebelumnya, video yang memperlihatkan orangtua ZR naik pitam dan memarahi Rana di sekolah karena mengetahui anaknya ditampar setelah memanjat pagar untuk bolos, viral di media sosial.
Kepada Dedi Mulyadi, Rana mengaku menampar ZR karena siswa tersebut membuat masalah.
“Anaknya merokok, berkelahi, mengganggu kelas yang lain, loncat,” ujar Rana kepada Dedi, dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram Dedi, Rabu (5/11/2025).
Dedi mengatakan, dirinya telah mendengar penjelasan dari Rana dan akan menemui orangtua ZR untuk meminta penjelasan.
Dedi mengingatkan kepada orangtua agar mempercayakan anak mereka pada pihak sekolah.
Namun, Dedi juga meminta agar para guru tidak menyelesaikan semua hal dengan cara kekerasan.
“Kalau guru agak keras sedikit, orangtuanya harus bisa menyadari kenapa kekerasan itu terjadi. Tapi guru juga harus menyadari tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan karena kita ini kadang harus lembut kadang harus keras,” ujar Dedi.
Wakasek Sarana dan Prasarana SMPN 2 Jalancagak, Yaumi Basuki, menjelaskan, Rana awalnya berupaya mendisiplinkan ZR dan tujuh siswa lain yang kedapatan meloncat pagar sekolah untuk bolos.
“Kejadian kemarin itu sebenarnya bentuk kesalahpahaman antara orangtua siswa dan pihak sekolah. Kami ingin menegakkan kedisiplinan, tetapi kami juga tidak membenarkan adanya kekerasan fisik,” ujar Yaumi di SMPN 2 Jalancagak, Rabu.
Setelah kejadian, pihak sekolah melakukan mediasi dengan guru, orangtua ZR, dan pihak sekolah pada Selasa (4/11/2025).
“Kemarin sudah ada pertemuan, sudah saling memaafkan. Guru yang bersangkutan dan orangtua sudah saling menerima,” ujar Yaumi.
Akan tetapi, usai mediasi dan dianggap selesai, pihak orangtua tetap memutuskan untuk menyebarkan kejadian tersebut di media sosial.
“Kami tidak bisa melarang, itu hak beliau. Tapi, pada hari Selasa, masalah sebenarnya sudah selesai dan sudah ada kata maaf,” kata Yaumi.
Yaumi menyebut peristiwa pendisiplinan itu dilakukan terkait larangan meloncat pagar sekolah yang baru saja selesai dibangun.
“Pagar ini baru selesai dua minggu. Kami sudah wanti-wanti supaya dijaga. Tapi, beberapa siswa masih loncat pagar, termasuk ZR dan teman-temannya,” ucapnya.
Pihak sekolah, kata Yaumi, khawatir pagar yang baru dibangun rusak kembali. Sebab, sebelumnya bagian pagar sempat roboh karena ulah siswa dan cuaca.
Yaumi mengungkapkan, ada delapan siswa yang saat itu mendapat tindakan disiplin berupa tamparan ringan.
“Iya, delapan orang. Guru hanya menampar pelan. Itu dilakukan setelah upacara dan anak-anak belum bubar,” kata Yaumi.
Akan tetapi, meskipun menyebut tindakan itu sebagai bentuk penegakan disiplin, pihak sekolah mengakui cara tersebut keliru.
“Kami akan mengevaluasi cara pembinaan. Ke depan kami akan mencari solusi bagaimana mendisiplinkan tanpa kekerasan fisik,” ujar Yaumi.
Sebelumnya, kata Yaumi, ZR sudah beberapa kali melakukan pelanggaran sejak kelas VII. Orangtuanya pun pernah dipanggil.
Video cekcok antara Rana dan orangtua ZR viral di sejumlah media sosial, termasuk Instagram.
Dari video yang diunggah akun Instagram @medankinian, tampak orangtua ZR memarahi Rana.
Dia mempertanyakan alasan ZR menampar anaknya. Ayah ZR juga mengancam akan melaporkan Rana ke Dedi Mulyadi.
“Seorang guru di Subang, SMP 2. Pak Dedi tolong,” ujar ayah ZR.
“Laporkan ke Pak Dedi, saya tunggu,” ujar Rana.
Orangtua ZR mengatakan bahwa menampar anaknya bukan solusi dalam mendidik. Dia menyebut kekerasan terhadap siswa melanggar undang-undang.
“Cari solusi bukan sperti itu, Pak. Saya gak pernah gampar-gampar anak,” ujar ayah ZR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029")
GELORA.CO -Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mencuri perhatian publik. Dalam dua bulan terakhir menjabat, kinerjanya yang dinilai solid membuat namanya masuk dalam radar politik nasional dan bahkan mulai diperhitungkan sebagai calon potensial di Pilpres 2029.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, fenomena ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan sejumlah survei terbaru, popularitas dan elektabilitas Purbaya menunjukkan kenaikan signifikan.
“Melampaui nama-nama beken lain yang selama ini hilir mudik sebagai tokoh nasional yang memenuhi unsur yang dinilai cocok sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu, 2 November 2025.
Menurut Adi, dalam survei yang menanyakan top of mind calon presiden dan wakil presiden—dengan pertanyaan spontan kepada responden siapa yang layak dijagokan jika pemilu digelar hari ini, nama Purbaya muncul cukup dominan.
“Yang paling tinggi memang masih nama Prabowo Subianto, tentu ini tidak terlepas karena Prabowo adalah Presiden RI saat ini. Tapi di bawah nama Prabowo ada nama yang disebut yaitu Purbaya. Menggeser nama-nama seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Dedi Mulyadi, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo,” jelas Adi.
Adi menambahkan, hasil itu menunjukkan bahwa Purbaya kini menjadi salah satu figur baru yang patut diperhitungkan di bursa calon pemimpin masa depan.
“Artinya, bicara tentang calon presiden 2029, salah satu bonus yang dimiliki oleh Purbaya berkat popularitasnya adalah masuk sebagai runner up,” sambungnya.
Menariknya, lanjut Adi, ketika survei bergeser pada pertanyaan tentang calon wakil presiden, nama Purbaya justru menempati posisi teratas.
“Kalau ditanya top of mind siapa yang paling layak menjadi calon wakil presiden, yang paling tinggi adalah Pak Purbaya, lalu Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gibran Rakabuming,” paparnya.
Dari temuan survei-survei tersebut, Adi menyimpulkan bahwa lonjakan elektabilitas Purbaya tidak lepas dari sorotan publik atas kiprahnya sebagai Menteri Keuangan.
“Efek pembicaraan dan popularitas Purbaya dalam dua bulan terakhir cukup luar biasa. Wajar kalau kemudian publik spontan menyebut namanya ketika ditanya siapa yang layak maju di Pilpres 2029,” pungkas Adi.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5367584/original/091617200_1759307802-WhatsApp_Image_2025-10-01_at_15.26.21_cf7a95bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cara Dedi Mulyadi Didik Pelajar di Jabar: Dari Barak Militer, Jam Malam, Sampai Jalan Kaki ke Sekolah")
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerbitkan surat edaran jam malam bagi pelajar. Mereka tak boleh keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB. Meski, kebijakan juga mengatur sejumlah pengecualian.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turut memperlihatkan surat edaran bernomor: 51/PA.03/Disdik itu secara terbuka di media sosialnya.
Surat edaran ditulis pada 23 Mei 2025 ditujukan kepada seluruh wali kota dan bupati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Jabar.
Kebijakan jam malam diharapkan bisa mewujudkan generasi Panca Waluya Jawa Barat. Surat edaran diklaim disusun atas dasar memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentan perlindungan anak untuk membentuk generasi berkarakter panca waluya yang cageur, pinter, bageur, tur singer.
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Jam malam diaku dalam rangka membentuk generasi berkarakter Panca Waluya di Jawa Barat yaitu generasi yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter tur Singer.
“Penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 21.00 WIB s.d. 04.00 WIB,” katanya.
Sementara terdapat sejumlah poin pengecualian atas jam malam tersebut yakni sebagai berikut:
a. peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi;
b. peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali;
c. peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali;
d. kondisi keadaan darurat atau bencana; dan
e. kondisi lainnya sepengetahuan orang tua/wali.
“Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus,” dikutip dari surat edaran.