Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    JAKARTA – Karya wisata anak sekolah kerap dipandang punya sisi positif dan negatif. Positifnya karya wisata bisa membuat anak sekolah punya sarana tambahan belajar di luar kelas. Negatifnya karya wisata dianggap hanya kegiatan main –wisata saja.

    Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kemudian jadi yang paling terdepan mengamati fenomena karya wisata. Bupati Purwakarta era 2008-2018 itu lalu melarang karya wisata di sekolah – dari SD, SMP, hingga SMA. Dedi yakin benar kegiatan karya wisata punya banyak mudarat, ketimbang manfaat.

    Tiada sekolah yang menganggap remeh urusan karya wisata. Kegiatan belajar di luar kelas itu dipandang sebagai ajian penting di dunia pendidikan. Kondisi itu membuat beberapa sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Sekalipun ada pula sekolah yang tegas jadikan karya wisata bersifat pilihan.

    Kondisi itu membawa masalah baru. Manfaat karya wisata dipandang tak signifikan. Karya wisata ke luar kota dianggap hanya memberatkan orang tua siswa. Dedi Mulyani pun mengamininya. Bupati Purwakarta itu menganggap bahwa terlalu jauh menganggap karya wisata punya manfaat besar.

    Narasi itu justru dipandangnya hanya malas berpikir saja. Ia menegaskan banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dedi menjalankan banyak ide untuk meningkat semangat belajar dan kesetaraan siswa di Purwakarta.

    Ia mencoba menegakkan kedisiplinan di antara siswa. Ia mulanya mengeluarkan kebijakan tak boleh bawa motor ke sekolah bagi anak sekolah – kecuali yang sudah 17 tahun dan punya SIM. Dedi juga melarang guru di sekolah memberikan pekerjaan rumah (PR) yang bersifat akademis.

    Dedi menginginkan PR itu bernuansa kreatif. Suatu hal yang bisa memengaruhi daya kreativitas anak. Puncaknya, Dedi pun mulai melarang karya wisata untuk anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) di seantero Purwakarta.

    Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No 421.7/2014/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Penyelenggaraan Karya Wisata.

    Pelaku pariwisata yang merasa terdampak kebijakan larangan study tour Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung. (Istimewa)

    Aturan itu berlaku 5 September 2016. Semuanya bermuara karena karya wisata dianggap banyak mudarat, ketimbang manfaat. Barang siapa kepala sekolah yang melanggar akan mendapatkan sanksi pencopotan. 

    “Judulnya saja karya wisata atau study tour tapi kan itu intinya hanya main. Terus yang tidak ikut disuruh bikin makalah yang susah-susah biar kesannya mending ikut dibanding mengerjakan itu. Lebih baik piknik ya piknik saja, tidak ada keharusan,” ujar Dedi sebagaimana dikutip laman detik.com, 5 September 2016.

    Jadi Polemik

    Pelarangan karya wisata bukan tiba-tiba dilakukan. Dedi lebih dulu lakukan sosialisasi terhadap para kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK seluruh Puwakarta. Dedi memang melarang karya wisata ke luar daerah. Namun, Dedi tetap memberikan kelonggaran jika sekolah menggelar acara piknik di lokasi terdekat.

    Dedi hanya tak ingin sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Imbasnya bisa ke mana-mana. Orang tua jadi pusing. Mereka yang tak ikut juga sering dibebankan dengan tugas pengganti yang berat. Narasi itu menurutnya tak mendidik.

    Mayoritas mematuhi aturan yang diterapkan oleh Dedi. Namun, bukan berarti langkah Dedi mulus-mulus saja. Kebijakan itu mendapatkan protes dari berbagai macam elemen masyarakat. Penyedia jasa transportasi, utamanya.

    Kebijakan Dedi dianggap menutup pintu rezeki mereka. Kondisi itu membuat angka pengangguran di Purwakarta bertambah. Belum lagi protes dari pengelola akomodasi dan tempat wisata yang notabene kerap kecipratan manfaat dari karya wisata.

    Kebijakan Dedi larang karya wisata juga mulai mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Orang tua murid jadi tak perlu pusing-pusing mengeluarkan dana ekstra. Kebijakan Dedi juga dipuji oleh Muhadjir Effendy.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).(ANTARA/Widodo S. Jusuf)

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menganggap positif langkah Dedi. Muhadjir menyerukan supaya kepala daerah lainnya harus andil bagian dalam menciptakan kebijakan dan pendidikan bermutu di wilayahnya.

    Muhadjir pun menyatakan hal itu lazim adanya karena sekolah saat ini di bawah kendali pemerintah daerah. Namun, Muhadjir tak bisa menerapkan apa yang telah dilakukan Dedi ke semua sekolah di Nusantara. Urgensi daerah beda-beda.

    “Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu. Itu karena sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah. Namun, semua kebijakan untuk pendidikan yang lebih bagus, pasti akan kami dukung,” ujar Muhadjir sebagaimana dikutip laman detik.com, 9 September 2018.

    Belakangan kebijakan yang sama diterapkan oleh Dedi kala menjadi jadi Bupati Purwakarta coba diterapkan kembali saat jadi Gubernur Jawa Barat sedari awal 2025. Ia melarang kembali karya wisata. Namun, larangan karya wisata bukan cuma berlaku untuk Purwakarta saja, tapi seluruh Jawa Barat.

  • Wuling Tampilkan Mitra EV ‘VIP Concept’ di GIIAS 2025, Interiornya Mewah Banget

    Wuling Tampilkan Mitra EV ‘VIP Concept’ di GIIAS 2025, Interiornya Mewah Banget

    Jakarta –

    Wuling Motors (Wuling) menampilkan modifikasi kendaraan listrik, Mitra EV, hasil kolaborasi eksklusif bersama National Modificator & Aftermarket Association (NMAA). Mobil van tersebut dimodifikasi dengan aliran ‘VIP Concept’ yang memadukan aspek fungsionalitas dan sentuhan kemewahan.

    “Kolaborasi ini menjawab fleksibilitas yang ditawarkan Mitra EV. Sebagai mobil listrik komersial dengan semangat Satu Rekan, Banyak Solusi, kendaraan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan mobilitas, baik untuk penggunaan secara pribadi maupun mendukung bisnis. Kali ini kami berkolaborasi dengan NMAA untuk menampilkan Mitra EV ‘VIP Concept’ di GIIAS 2025 guna memperlihatkan Mitra EV yang telah dipersonalisasi oleh modifikator lokal,” ungkap Danang Wiratmoko, Product Communication Manager Wuling Motors.

    Wuling Mitra EV ‘VIP Concept’ di GIIAS 2025 Foto: Dok. Wuling

    Mitra EV ‘VIP Concept’ ini berfokus kepada kenyamanan interior yang dirancang menyerupai executive lounge, sehingga menjadi ultra-nyaman. Nuansa kabin pun didominasi oleh warna krem muda yang elegan, dilengkapi dengan empat kursi VIP individual dengan fitur pemanas, pendingin, pijat, dan reclining elektrik. Tidak hanya itu, untuk memberi hiburan di dalam kabin juga turut diaplikasikan Android TV dengan fitur karaoke, layanan streaming seperti YouTube dan Netflix, serta sistem audio berkualitas tinggi membuat kabin terasa seperti ruang keluarga mewah berjalan.

    Penampilan luar Mitra EV ini turut disesuaikan dengan gaya VIP Style khas kendaraan modifikasi mewah. Velg mesh model akar keluaran Lenso Jager Ventus JTV berukuran 18×8,5 inci ET40 dibalut ban 225/45 R18 tampil serasi dengan suspensi udara dari AirBFT yang dikerjakan oleh tim Akasia Motor untuk fleksibilitas dan kenyamanan berkendara. Kemudian, bodi kendaraan dipercantik dengan aplikasi stiker warna Nardo Grey dan White dari Goodfix Sticker, ditambah juga body kit eksklusif hasil rancangan tim NMAA yang mempertegas karakteristik premium namun tetap proporsional.

    Wuling Mitra EV ‘VIP Concept’ di GIIAS 2025 Foto: Dok. Wuling

    “Proyek VIP Concept ini merupakan kerjasama antara Wuling dan NMAA. Tujuannya untuk memperlihatkan potensi karya kreator modifikasi lokal Indonesia yang saat ini sudah memiliki potensi kelas Dunia. Selain itu memperlihatkan kendaraan listrik sebagai lifestyle masa depan, juga bisa trendy dalam sentuhan personalisasi modifikasi,” ungkap Andre Mulyadi selaku Founder NMAA, sekaligus coach builder dalam proyek kolaboratif ini.

    Dengan hadirnya Wuling Mitra EV ‘VIP Concept’ di GIIAS 2025 memperkuat komitmen Wuling dalam mendukung industri kreatif lokal sekaligus membuka perspektif baru bahwa elektrifikasi dan personalisasi dapat berjalan beriringan. Inovasi ini tidak hanya merepresentasikan transformasi gaya hidup modern, tetapi juga menegaskan bahwa kendaraan listrik memiliki potensi besar sebagai bagian dari ekspresi diri.

    Sekilas mengenai Wuling Mitra EV merupakan mobil listrik komersial yang memadukan aspek multifungsi, efisien dan modern. Hadir dalam dua varian yakni Blind Van dan Minibus, serta dua pilihan warna. Mobil listrik komersial Wuling pertama ini juga diproduksi di pabrik Wuling di Cikarang, Jawa Barat.

    Wuling Mitra EV ‘VIP Concept’ di GIIAS 2025 Foto: Dok. Wuling

    (lua/din)

  • Mulai 1 Agustus, sejumlah rute dari Bandara Halim pindah ke Bandara Soetta

    Mulai 1 Agustus, sejumlah rute dari Bandara Halim pindah ke Bandara Soetta

    Sumber foto: Mus Mulyadi/elshinta.com.

    Mulai 1 Agustus, sejumlah rute dari Bandara Halim pindah ke Bandara Soetta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 20:48 WIB

    Elshinta.com – Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyatakan kesiapannya dalam menyambut perpindahan sejumlah rute penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma mulai 1 Agustus 2025. Dua maskapai, Citilink dan Batik Air, akan mengalihkan sebagian rute penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta.

    Sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jasa, Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan penyesuaian operasional untuk mengakomodasi tambahan penerbangan dari Citilink dan Batik Air. Penyesuaian ini mencakup pengaturan slot time, penempatan parking stand, serta koordinasi layanan ground handling dan fasilitas terminal.

    Kesiapan juga mencakup penyesuaian operasional di area check-in, boarding gate, layanan informasi, serta koordinasi intensif dengan pihak maskapai. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar dan efisien, sekaligus menjaga kenyamanan penumpang di tengah potensi peningkatan trafik. Petugas customer service juga disiagakan untuk membantu penumpang dalam memperoleh informasi dan navigasi di dalam terminal.

    Dengan beralihnya sejumlah rute penerbangan dari Bandara Halim, penumpang yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta kini dilayani melalui Terminal 1B untuk Citilink dan Terminal 2D untuk Batik Air. Guna mempermudah akses ke terminal keberangkatan, penumpang dapat memanfaatkan moda transportasi umum KA Bandara yang terintegrasi langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta, penumpang dapat melanjutkan perjalanan ke terminal yang dituju dengan menggunakan Kalayang (Skytrain) secara gratis.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional SoekarnoHatta, Dwi Ananda Wicaksana, menyampaikan bahwa perpindahan ini telah dipersiapkan secara matang demi memastikan pengalaman perjalanan yang tetap lancar dan nyaman.

     “Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan para penumpang tetap mendapatkan pelayanan terbaik selama proses perpindahan ini. Seluruh elemen operasional kami siagakan, mulai dari pengaturan alur keberangkatan hingga pelayanan informasi di terminal, agar penumpang tetap merasa aman dan terbantu,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mus Mulyadi, Selasa (29/7). 

    Dwi Ananda menambahkan bahwa koordinasi juga dilakukan bersama maskapai dan pihak terkait lainnya untuk memastikan informasi layanan dapat diterima dengan baik oleh penumpang, “Informasi mengenai lokasi terminal, jadwal penerbangan, hingga titik-titik layanan penumpang kami sebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan informasi digital di bandara,” lanjutnya.

    PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengimbau para calon penumpang untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan dan terminal keberangkatan sebelum menuju bandara, guna memastikan perjalanan berjalan lancar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daftar Bupati dan Walikota di Jabar Tolak Ikut Arahan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour – Page 3

    Daftar Bupati dan Walikota di Jabar Tolak Ikut Arahan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour – Page 3

    Bupati Bandung, Dadang Supriatna, tak setuju jika study tour dilarang. Menurut dia, selama kegiatan study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah. 

    “Selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman karena study tour itu bukan hanya kita hiburan ya, tetapi ada manfaat apa perbedaan di antara daerah terutama dalam hal edukasi sejarah,” ujar Dadang.

    Dadang juga mengingatkan larangan yang dikeluarkan sebaiknya dibarengi dengan solusi. Sehingga semua kebijakan bisa menjadi lebih terarah.

    “Lebih terarah saja kegiatannya. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” tambahnya. 

    Menurut Dadang, study tour juga tidak sepenuhnya jelek. Ada nilai emosional dan historis yang bisa membekas dalam memori siswa.

    “Kalau seperti itu kegiatannya bermanfaat bukan hanya main saja tetapi harus ada edukasi sehingga anak-anak itu bisa dalam memorinya ini terkenang,” jelasnya.

  • Fakta Kebakaran di Sukabumi, Petugas Damkar Telat Datang karena Sulit Cari Lokasi

    Fakta Kebakaran di Sukabumi, Petugas Damkar Telat Datang karena Sulit Cari Lokasi

    Lebih lanjut, Tanti (50) pemilik rumah mengatakan, insiden kebakaran tersebut mengakibatkan suaminya Edi Mulyadi (50) mengalami luka bakar di bagian lengan dan punggung sebelah kiri, hingga tak sadarkan diri. 

    Saat kejadian, ia bersama keluarga sedang berkumpul menonton tv di lantai bawah. Bau asap mulanya tercium oleh sang anak, dan saat diperiksa api sudah menyebar dari lantai dua. 

    “Lantai dua itu cuma kamar saja jadi kita semua lagi di bawah. Kita lagi ngobrol, cucu saya lagi lihat tv sama bapaknya. Suami saya ada di bawah, cuman kata anak saya ‘mah kaya ada bau dapur terbakar’,” ungkap Tanti. 

    Melihat api dengan cepat menyebar, suaminya Edi spontan inisiatif mencegah api agar menyebar. Sayangnya, api yang telah menyulut sebuah kain mengenai tubuh korban. 

    “Anak saya ke dapur, api sudah besar di atas, suami saya malah naik, maksudnya dia narik kain supaya enggak masuk semua mungkin ya (api) sudah nyebar, dia kebakar. Tangan sebelah kiri. Sekarang sudah sadar, tadi sempat nggak sadar.” tuturnya lalu menunjuk bagian punggung. 

    Hingga kini, korban masih dirawat di UGD RSUD R Syamsudin Sh, sementara terkait kerugian yang ditimbulkan masih dalam pendataan. 

     

     

  • Ancaman Dedi Mulyadi bagi Kepala Sekolah Jika Nekat Study Tour: Tak Boleh Membodohi Siswa

    Ancaman Dedi Mulyadi bagi Kepala Sekolah Jika Nekat Study Tour: Tak Boleh Membodohi Siswa

    GELORA.CO  – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan ancaman kepada kepala sekolah di Jabar jika nekat melaksanakan study tour.

    Dedi menyebut penyelenggaran study tour bisa dilakukan di masing-masing wilayah, tanpa harus keluar kota.

    Karena itu, apabila ada kepala sekolah yang nekat melakukan study tour keluar kota, maka akan dicopot dari jabatannya.

    “Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap.”

    “Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” kata Dedi di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025), dilansir Kompas.com.

    “Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegas Dedi.

    Ia pun menilai, selama ini banyak sekolah menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.

    Karena itu, Dedi beranggapan pelaksanaan study tour selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya.

    Menurutnya, itu sama saja seperti pembodohan publik.

    “Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya.”

    “Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelas Dedi.

    Dampak Larangan Study Tour

    Kebijakan larangan study tour yang diterapkan Dedi Mulyadi, menuai kontra dari pelaku industri wisata.

    Koordinator Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja, mengungkapkan larangan Dedi bisa berpotensi melemahkan sektor pariwisata dan mengancam mata pencaharian ribuan pekerja.

    Sebab, pendapatan para pemandu wisata dan pelaku usaha kecil, kebanyakan bergantung pada kunjungan pelajar.

    “Perjuangan para pekerja pariwisata Jawa Barat tidak sampai di sini. Selama Gubernur Jabar belum mengganti atau menghapus poin larangan kegiatan study tour sekolah, kami P3JB akan terus melakukan berbagai upaya, termasuk langkah politik dan hukum,” kata Herdis saat dihubungi, Selasa (22/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Sejak larangan study tour diberlakukan, lanjut Herdis, banyak pemandu wisata kehilangan penghasilan utama mereka.

    Tak hanya itu, pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata, omzetnya juga menurun drastis.

    “Dampaknya sangatlah signifikan. Pasar ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang selama ini saling menopang ekonomi rakyat kecil,” urainya.

    Menurutnya, segmen sekolah berkontribusi 50 hingga 60 persen terhadap omzet tahunan pelaku usaha jasa wisata, khususnya saat musim liburan pendidikan. 

    Ia menilai, seharusnya kebijakan ini tidak serta-merta diterbitkan tanpa solusi pengganti yang jelas.

    “Kerugian sangat besar. Hilangnya income perusahaan rata-rata mencapai 50 persen. Sebelum kebijakan dikeluarkan, seharusnya Gubernur memberikan alternatif solusi agar usaha tetap berjalan,” lanjutnya.

    Kondisi serupa dirasakan Aziz (55), pemilik biro perjalanan wisata di Kabupaten Bandung.

    Ia mengaku kehilangan sekitar 50 persen pendapatan sejak Surat Edaran (SE) larangan study tour diberlakukan.

    Biasanya, perusahaan Aziz mengakomodasi perjalanan study tour ke berbagai destinasi, mulai dari Yogyakarta, Malang, Banten, hingga Bali.

    “Langsung pangkas omzet otomatis. Sekarang banyak karyawan libur karena memang tidak ada orderan,” ujarnya, Selasa (22/7/2025). 

    Meski belum sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK), Aziz mengaku sebagian besar armada busnya kini menganggur di garasi. 

    Ia kini hanya mengandalkan pesanan dari segmen korporasi dan swasta. 

    Aturan Larangan Study Tour

    Larangan study tour yang diterapkan Dedi Mulyadi termuat dalam SE Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA.

    Di poin tiga SE itu, tertulis, “Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri.”

    Selain study tour, kegiatan wisuda maupun perpisahan di sekolah juga dilarang. Seperti yang termuat pada poin empat:

    “Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda, perpisahan atau penamaan lainnya pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah yang memiliki dampak pada penambahan beban orangtua. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.”

    Terkait alasan melarang kegiatan study tour, Dedi pernah menjelaskan dalam sebuah unggahan video di akun Instagramnya, pada 25 Februari 2025.

    Dedi mengungkapkan, larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.

    Sebab, selama ini, diketahui biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

    “Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” kata Dedi, Selasa, di akun Instagram @dedimulyadi71.

    Menurut Dedi, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.

    Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

    “Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” imbuh Dedi.

    Alasan selanjutnya yang membuat Dedi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.

    Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

    Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak.”

    “Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” pungkas Dedi

  • 3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada
    kepala sekolah
    yang tetap menyelenggarakan
    study tour
    di tengah larangan yang berlaku.
    Pernyataan tersebut disampaikannya di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025).
    Dedi Mulyadi menilai praktik study tour selama ini telah melenceng dari makna aslinya sebagai kegiatan pendidikan berbasis penelitian.
    “Saya sudah tanya kepala daerahnya, Wali Kota Bogor, Cirebon, saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour,” ujarnya.
    Dedi menyebut, kegiatan study tour sebenarnya dapat dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus keluar kota.
    “Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” ucapnya.
    “Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegasnya.
    Menurut Dedi, banyak sekolah justru menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.
    “Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya. Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelasnya.
    Dedi menegaskan bahwa study tour mestinya berbasis penelitian dan pengamatan.
    “Meneliti ruang-ruang yang ada di semesta, melihat bintang, bulan. Jadi, lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan industri. Itu sebenarnya studi analisis,” tambahnya.
    Ia mencontohkan fasilitas penelitian yang tersedia di setiap kota atau kabupaten, mulai dari laboratorium di puskesmas, area pertanian, hingga pusat industri lokal.
    Dedi juga menegaskan agar masyarakat tidak salah paham dengan kebijakan sejumlah kepala daerah lain yang mengizinkan perjalanan siswa.
    “Itu gini, Wali Kota Bandung konteksnya piknik. Kalau piknik, sok boleh. Bukan pencabutan larangan study tour. Jadi, kalau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran. Ya piknik saja terbuka. Nah, kalau piknik tidak usah sekolah yang menyelenggarakan,” ujarnya.
    (Penulis Kontributor Sumedang Kompas.com: Aam Aminullah)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Jakarta –

    Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam memberdayakan sektor usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Adapun sektor UMKM memerlukan ekosistem yang sehat dan terintegrasi untuk bisa naik kelas serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Riza mengungkapkan strategi yang hanya fokus pada satu aspek seperti pembiayaan atau pelatihan saja tidak cukup efektif untuk mendorong pelaku usaha naik kelas. Menurutnya, pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum.

    “Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujar Riza dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Jakarta, Rabu (23/7).

    Riza menambahkan, cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. Menurutnya, perizinan ini penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi hingga mendapatkan fasilitas permodalan.

    Hingga kuartal II/2025, lanjut Riza, sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029.

    “PT PNM (Permodalan Nasional Madani) mendukung percepatan NIB. Hingga kini total jadi 12,98 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Dengan NIB maka UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” jelasnya.

    Sebagai informasi, PT PNM, perusahaan pembiayaan milik negara, hingga kini sudah berhasil memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Bagi PNM, fasilitas ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

    Riza menuturkan UMKM juga membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Pasalnya, mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini.

    Pada kesempatan yang sama, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyoroti banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dikantongi para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai semestinya pemerintah mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan agar tidak mempersulit pengusaha UMKM.

    “Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa nggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani.

    Menurutnya, pemerintah memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien. “Jadi menurut saya, kita itu ‘kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu’ jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Aviliani mengatakan perizinan sertifikasi ini justru tak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat.

    “Jadi mungkin ini juga perlu, karena kalau Pak Prabowo itu keinginannya cepat-cepat, tapi ternyata dalam proses perizinan juga enggak segampang itu. Jadi ini saya rasanya juga satu masukan yang sudah dilakukan,” paparnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.

    Dari target tersebut pada semester I/2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025.

    PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Oktober tahu lalu, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun.

    “Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga,” ujar Ismed.

    Rekayasa Sosial

    Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial, yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan.

    Arief mengungkapkan rekayasa sosial ini penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan, perlu didukung untuk agar lebih percaya diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya.

    “Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” kata dia.

    Arief menjelaskan PNM Mekaar kini sudah melayani 22,4 juta nasabah. Produk pembiayaan ini sejak awal ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, yang menyasar masyarakat prasejahtera dan rentan sejahtera.

    Dengan kelompok-kelompok nasabah sebagai basis aktivitas, PNM melakukan berbagai aktivitas untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat.

    “Kami coba upayakan multiaktivitas. Kami dorong aktivitas literasi, inklusi sekaligus pemberdayaan. Karena ini menyasar segmen itu,” jelasnya.

    Saat ini, PNM mempunyai 46 bank sebagai debitur dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), selain itu PNM juga menghimpun dari pasar modal dan bond.

    Belum lama ini, PNM menerbitkan Orange bond, instrumen investasi untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan.

    “Kita harus naik kelas, kami punya obligasi moral untuk memastikan mereka sustain dalam usaha,” pungkas Arief.

    Tonton juga video “SRC Ungkap Tingkatkan Ekonomi UMKM” di sini:

    (ega/ega)

  • Dedi Mulyadi Ngotot Melarang, Wali Kota Cirebon Persilakan Sekolah Study Tour karena Alasan Ini

    Dedi Mulyadi Ngotot Melarang, Wali Kota Cirebon Persilakan Sekolah Study Tour karena Alasan Ini

    Edo menambahkan, selain bermanfaat untuk siswa, kegiatan study tour juga berdampak pada sektor pariwisata dan pendapatan daerah.

    “Kalau dilarang kan nanti orang enggak pada mau datang ke Kota Cirebon. Apalagi dapat meningkatkan PAD,” ujar Edo.

    Seperti diketahui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang kegiatan study tour bagi sekolah. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, larangan study tour demi mencegah risiko keselamatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan. Namun kebijakan tersebut memicu gelombang protes besar-besaran dari pelaku usaha pariwisata.

    Seperti yang terjadi pada Senin (21/7/2025), demonstrasi mewarnai Gedung Sate, bahkan meluas hingga ke Flyover Pasupati dan menyebabkan kemacetan panjang beberapa waktu lalu.

  • Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Solo Alami Kesurupan, Malam Minggu 26 Juli 2025

    Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Solo Alami Kesurupan, Malam Minggu 26 Juli 2025

    Liputan6.com, Solo – Sejumlah siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Solo mengalami  kesurupan pada Sabtu malam (26/7/2025). Akibat kejadian tersebut para orang tua ramai-ramai mendatangi sekolah berasrama yang berlokasi di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Jebres, Solo.

    Pantauan Liputan6.com, puluhan orang tua siswa tampak berdatangan ke komplek sekolah rakyat yang baru diresmikan pada Senin 14 Juli 2025 lalu.

    Mereka memarkir kendaraannya di depan pintu gerbang masuk Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso. Sebagain besar dari mereka mengaku bingung karena khawatir anaknya menjadi salah satu siswa yang mengalami kesurupan.

    Pihak pengelola SRMA 17 Solo mengizinkan para orang tua untuk masuk ke dalam komplek Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso untuk melihat dari dekat kondisi putra-putrinya.

    Para siswa yang mayoritras perempuan mengalami kesurupan dikumpulkan di masjid di dalam komplek tersebut. Sejumlah tokoh agama dan tenaga medis tampak ikut membantu insiden tersebut.

    Bahkan, Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Nova Dwiyanto Suli, Kelpala Sekolah SRMA 17 Solo, Septhina Shinta Sari hingga Plt Kepala Dinas Sosial Solo, Heri Mulyadi mendatangi sekolah tersebut untuk melihat dari dekat insiden sejumlah siswi yang mengalami kesurupan pada Sabtu malam. Tak hanya itu, mereka juga memberikan penjelasan kepada orang tua terkait peristiwa itu.

    “Di Sekolah Rakyat Menengat Atas 17 Kota Surakarta (Solo) memang ada anak-anak bapak ibu yang karena kelelahan, karena satu dan lain hal sehingga meluapkan ekspresinya,  meluapkan emosinya,” kata Nova di depan wali siswa yang mendatangi SRMA 17 Solo pada Sabtu malam (26/7/2025).

    “Dan ada beberapa siswa perempuan karena satu menangis, satu berteriak jadi ikut-ikutan, jadi tidak ada apa-apa, semua situasi sudah terkendali,” sambung dia. 

    Untuk mengatasi kejadian tersebut, lanjut dia, sejumlah pihak mulai dari OPD Pemerintah Kota Solo hingga Sekda Kota Sola juga hadir di lokasi untuk ikut membantu menenangkan para siswa yang mengalami kesurupan tersebut.

    Setelah dilakukan penanangan, para murid-murid yang mengalami kesurupan itu telah kembali ke asramanya masing-masing sekitar pukul 23.00 WIB.

    “Tadi dari Dinas Sosial Kota Surakarta, dari Babinsa, dari Bhabinkamtibmas yang ada di sini bersama-sama dengan kita, dari Satpol PP, bahkan dari Pak Sekda Kota Surakarta sendiri hadir di sini membantu dalam proses menenangkan anak-anak bapak ibu sekalian,” ucap Nova.

    “Saat ini sudah masuk ke asrama. Yang putra dan putri sudah persiapan untuk istirahat karena waktu ini sudah jam 12.00 WIB malam. Kiranya bapak ibu bisa istirahat di rumah,” harapnya.

    Perbarui informasi Anda bersama Fokus edisi (14/7) dengan pilihan topik-topik sebagai berikut, Mak-Mak Rebutan Bangku Sekolah, Suasana Haru Melepas Anak di Sekolah Rakyat, Festival Bunga Bandungan, Jalan Amblas Akibat Curah Hujan.