Tag: Mulyadi

Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

“Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

07/08/2025 21:06
LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta Megapolitan 7 Agustus 2025

LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) kerap kali kewalahan dalam menangani banyaknya kasus kekerasan anak di Jakarta. Apalagi, belakangan kasus kekerasan anak meningkat.
“Kasus di Jakarta cukup banyak, dan kadang-kadang kami kewalahan. Padahal kami juga menangani kasus-kasus di Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya,” ungkap Ketua LPAI Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto dalam Pelantikan Pengurus Baru LPAI Jakarta periode 2025-2030 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).
Menyusul hal tersebut, Kepala LPAI Jakarta, Kasandra Putranto, menyebutkan, pihaknya akan mengedepankan upaya pencegahan hingga rehabilitasi untuk menekan jumlah kasus kekerasan anak.
“Sosialisasi, advokasi, pencegahan, kami juga menyediakan
hotline
pengaduan, kami siapkan juga asesmen yang diperlukan, pendampingannya dan tentu rehabilitasi,” kata Kasandra.
Upaya preventif yang dimaksud, di antaranya, pendampingan anak dalam mengakses media sosial secara bijak dan cerdas.
Selain itu, Kasandra menyebutkan, pendidikan karakter anak dan pencegahan perundungan juga perlu digalakkan lagi. Ia juga menyinggung pentingnya peran orangtua.
“Upaya preventif seperti pendidikan karakter anak, pencegahan perundungan (
bullying
), dan penguatan peran orangtua serta pendidik dalam mendampingi anak, terutama dalam mengakses media sosial dengan bijak dan cerdas,” tutur dia.
Sementara, terkait rehabilitasi, LPAI akan bekerja sama dengan lembaga terkait. Dengan begitu, anak-anak korban kekerasan maupun yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali pulih dan masih memiliki masa depan.
“Dengan membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dalam rangka rujukan pemulihan dan rehabilitasi kondisi anak-anak korban kekerasan dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum,” jelas Kasandra.
Terkait ini, LPAI akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui angka kekerasan anak di Jakarta mengalami peningkatan.
“Ternyata berdasarkan data, memang itu realita,” kata Rano saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).
Menyikapi temuan tersebut, kata Rano, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI telah menggelar rapat khusus.
“Kemarin, kami khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kami sedang menyikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub (peraturan gubernur) tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta,” tegas dia.
Saat ditanya detail mengenakan pergub tersebut, Rano belum bisa membeberkannya kepada publik karena masih dalam proses pembahasan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 21:06
Gelar Sesi Tertutup di Konvensi Sains dan Teknologi, Prabowo: Agar Jangan Dipelintir

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik digelarnya sesi pengarahan secara tertutup dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Kepala Negara menyatakan bahwa format tertutup dipilih untuk memberikan ruang diskusi yang lebih bebas tanpa risiko disalahartikan atau dipelintir.

“Biar lebih bebas, agar jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu, sains, teknologi,” ujar Prabowo usai memberikan pengarahan.

Sebelumnya, Prabowo meminta wartawan untuk meninggalkan ruangan usai sambutan pembuka dalam KSTI 2025. Permintaan ini dilakukan orang nomor satu di Indonesia itu sesuai agenda pengarahan tertutup yang diagendakan setelah sesi pengantar Presiden.

“Rekan-rekan pers media yang turut hadir. Di sini ada catatan: wartawan akan meninggalkan ruangan setelah Bapak menyapa daftar hadir menteri dan setingkat menteri yang hadir,” ujar Prabowo di tengah sambutannya yang disambut gelak tawa hadirin.

Sebelum memasuki sesi tertutup, Presiden Ke-8 RI itu memberikan sambutan formal yang diselingi dengan sapaan satu per satu kepada tamu-tamu penting yang hadir, termasuk jajaran menteri, pimpinan lembaga, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Ini budaya kita. Jauh-jauh datang tidak disapa, kan tidak enak,” kata Prabowo.

Kepala negara pun menyebutkan satu per satu nama menteri dan pejabat yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.

Agenda KSTI 2025 yang diselenggarakan di ITB menjadi salah satu forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, peneliti, hingga pemerintah dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

Prabowo dijadwalkan menyampaikan pengarahan strategis dalam sesi tertutup bersama para pemangku kepentingan terpilih.

07/08/2025 15:04
4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Fakta itu disadari Prabowo ketika menyapa para menteri maupun kepala badan yang hadir di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
Mulanya, Kepala Negara menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang merupakan penyelenggara acara sebelum menyapa seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir.
“Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Profesor Brian. Brian atau Brayen? Brian Yuliarto sebagai penyelenggara. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, serta wakil menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir,” kata Prabowo mengawali sambutan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/8/2025).
Prabowo lalu menyapa Rektor Institut Teknologi Bandung Tata Cipta Dirgantara beserta jajaran pimpinan guru besar, senat, dan civitas akademika ITB.
Tak lupa, ia menyapa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang turut hadir.
Tidak hanya menyapa, Prabowo juga mengabsen lulusan universitas mana saja para menteri dan seluruh jajarannya.
“Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya? Menteri Komunikasi dan Digital Saudari Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassierli, ITB rupanya, nih. ITB banyak sekali, nih,” tutur Prabowo.
Ia juga mengabsen Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang lulusan Universitas Indonesia (UI).
“Sekretaris Kabinet RI saudara Letkol Teddy Indra Wijaya, UGM atau dari mana? UI? UI, UI ada temennya tuh Bu Sri (Mulyani),” beber Prabowo.
Lama-lama, Prabowo menyadari banyak menteri yang merupakan lulusan ITB.
Selain Yassierli, ada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang juga alumni ITB.
Ia lantas bertanya siapa orang yang menyusun Kabinet Merah Putih hingga banyak lulusan ITB yang masuk kabinet.
“Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Adininggar, IPB? ITB? ITB lagi ini. Yang nyusun kabinet siapa ini?” seloroh Prabowo disambut tawa hadirin.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini terus melanjutkan sapaannya hingga menemukan sejumlah direktur BUMN yang juga lulusan ITB.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa yang juga merupakan alumni Teknik Mesin ITB, hingga Direktur Utama PT LEN Joga Dharma Setiawan.
“Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Saudara Gita Amperiawan, dari mana? ITB juga? Direktur PT Bio Farma Saudara Shadiq Akasya. Perguruan tingginya? IPB juga, boleh-boleh-boleh,” kata Prabowo.
Sebagai informasi, konvensi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti dan guru besar, khususnya di bidang STEM, untuk menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara Indonesia.
Brian menyampaikan, konvensi ini mengumpulkan lebih dari 2.000 scientist.
“Ini adalah momentum besar yang pertama kali dilakukan di bangsa ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Presiden kita Presiden Prabowo senantiasa menginspirasi, menginisiasi, mengumpulkan peneliti-peneliti Indonesia di manapun berada,” kata Brian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 11:52
Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta wartawan untuk meninggalkan ruangan usai sambutan pembuka dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Permintaan itu disampaikan Prabowo sesuai agenda pengarahan tertutup yang diagendakan setelah sesi pengantar Presiden.

“Rekan-rekan pers media yang turut hadir… Di sini ada catatan: wartawan akan meninggalkan ruangan setelah Bapak menyapa daftar hadir menteri dan setingkat menteri yang hadir,” ujar Presiden Prabowo di tengah sambutannya yang disambut gelak tawa hadirin.

Sebelum memasuki sesi tertutup, Presiden Ke-8 RI itu memberikan sambutan formal yang diselingi dengan sapaan satu per satu kepada tamu-tamu penting yang hadir, termasuk jajaran menteri, pimpinan lembaga, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Ini budaya kita. Jauh-jauh datang nggak disapa, kan nggak enak,” kata Prabowo.

Kepala negara pun menyebutkan satu per satu nama menteri dan pejabat yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.

Agenda KSTI 2025 yang diselenggarakan di ITB menjadi salah satu forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, peneliti, hingga pemerintah dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

Prabowo dijadwalkan menyampaikan pengarahan strategis dalam sesi tertutup bersama para pemangku kepentingan terpilih.

07/08/2025 11:30
Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru Bandung 7 Agustus 2025

Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru
Editor
KOMPAS.com
– Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengungkap alas ikut menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas.
Ketua BMPS Cianjur, Mohammad Toha, menegaskan, pihaknya turut melakukan upaya hukum ini demi memperjuangkan nasib sekolah swasta yang dirugikan oleh kebijakan tersebut.
Dia pun memberikan pendapat tentang pencegahan anak putus sekolah.
“Upaya pencegahan anak putus sekolah seharusnya dilakukan bukan saat penerimaan siswa baru, tetapi setelahnya,” ucap Toha, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (6/8/2025).
“Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah itulah yang perlu disisir dan didorong agar mau melanjutkan, baik ke sekolah negeri maupun swasta,” tuturnya.
Menurut Toha, penambahan kuota rombel tidak serta-merta mampu mencegah anak putus sekolah.
Sebaliknya, ia menilai kebijakan ini justru memunculkan masalah baru bagi sekolah swasta.
“Dalam hal ini, sekolah swasta dirugikan. Pemerintah yang seharusnya mengayomi seluruh masyarakat justru dengan peraturan ini semakin menegaskan dikotomi antara sekolah negeri dan swasta,” ucapnya.
Ia menambahkan, di lapangan sering terjadi kasus siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta kemudian ditarik kembali ke sekolah negeri demi memenuhi kuota rombel.
Toha berharap langkah hukum ini bisa membatalkan kebijakan tersebut dan digantikan dengan regulasi yang lebih adil.
“Kalau memang ingin mencegah anak putus sekolah secara nyata, ya jangan mendikotomikan sekolah negeri dan swasta. Kalau memang ingin menurunkan angka putus sekolah, ayo kita bersama-sama, baik negeri maupun swasta,” kata dia.
Diketahui, delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat telah menggugat Keputusan Gubernur Jabar tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 31 Juli 2025. Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG dan dijadwalkan untuk pemeriksaan berkas pada Kamis (7/8/2025) pukul 10.00 WIB.
* Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat
* BMPS Kabupaten Bandung
* BMPS Kabupaten Cianjur
* BMPS Kota Bogor
* BMPS Kabupaten Garut
* BMPS Kota Cirebon
* BMPS Kabupaten Kuningan
* BMPS Kota Sukabumi
(Penulis Kontributor Cianjur Kompas.com: Firman Taufiqurrahman)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 09:38
Profil Irjen Karyoto: Pengungkap Kasus Pemerasan Eks Ketua KPK yang Kini Jabat Kabaharkam Polri – Page 3

Setelah tiga tahun di KPK, Irjen Karyoto kembali ke institusi Polri dan ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya pada Maret 2023. Selama kepemimpinannya di Polda Metro Jaya, Karyoto berhasil mengungkap beberapa kasus besar. Salah satunya adalah kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Selain itu, Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinannya juga membongkar praktik melindungi situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta menangani kasus penemuan tujuh jenazah remaja di Kali Bekasi.

Kini, sebagai Kabaharkam Polri, Karyoto akan mengemban tugas yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia. Tugas ini juga meliputi pemberian bimbingan teknis tentang keamanan kepada seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia, serta penanganan keamanan unjuk rasa dan pengamanan konflik sosial.

Irjen Karyoto juga tercatat memiliki harta kekayaan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK pada 10 Maret 2025, total harta kekayaannya mencapai Rp11,5 miliar. Harta tersebut meliputi aset tanah dan bangunan senilai Rp6,67 miliar, serta aset kendaraan senilai Rp3,65 miliar. Selain itu, Irjen Karyoto juga memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh publik, di mana putrinya menikah dengan putra Dedi Mulyadi, menjadikannya besan dari mantan Bupati Purwakarta tersebut.

07/08/2025 06:02
Dedi Mulyadi Kini Usul UMK Dihapus, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan masyarakat luas. Sejumlah kebijakannya mengundang kontroversi, seperti soal study tour. Kini dia mengusulkan adanya reformasi sistem pengupahan nasional dengan mengganti skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), menjadi upah sektoral berbasis industri yang ditetapkan secara nasional.

Dedi menilai dengan upah yang berbeda antarwilayah, kerap menjadi pemicu terjadinya migrasi tenaga kerja dan relokasi industri secara tidak produktif.

“UMK itu sering kali menimbulkan problem,” kata Dedi di Bandung. Dikutip dari Antara, Rabu (6/8).

Dia mencontohkan ketimpangan UMK di kawasan industri yang berdekatan seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, yang selisihnya bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Perbedaan tersebut, menurutnya, tidak mencerminkan kondisi realistis industri, melainkan hasil dari negosiasi yang kerap dipengaruhi dinamika politik lokal.

“Ini menyebabkan pabrik-pabrik berpindah lokasi hanya demi mencari daerah dengan UMK lebih rendah. Purwakarta lari ke Karawang, Karawang lari ke Indramayu, nanti ke Jawa Tengah. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

Jika diberlakukan sistem upah nasional berdasarkan sektor, kata Dedi, nantinya akan menciptakan keadilan dan stabilitas, baik bagi pelaku industri maupun tenaga kerja.

Karena hanya ditentukan berdasarkan sektor industri seperti pertambangan, energi, makanan dan minuman, hingga manufaktur yang berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Jika ditetapkan sektoral dan terpusat, maka industri makanan dan minuman akan punya standar upah yang sama, baik di Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ini menciptakan kepastian bagi investor dan tenaga kerja,” ujarnya.

Lebih jauh, Dedi menilai kebijakan tersebut juga akan mereduksi potensi politisasi dalam penetapan upah minimum daerah.

“Kadang momentum politik dimanfaatkan untuk menaikkan UMK demi popularitas. Itu tidak tepat. Sistem sektoral nasional akan menutup ruang-ruang seperti itu,” ucapnya yang berharap usulan ini jadi pertimbangan pemerintah pusat.

06/08/2025 20:01
3 Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa Bandung

Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa
Editor
KOMPAS.com –
Sebanyak delapan organisasi sekolah swasta jenjang sekolah menengah atas (SMA) menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (Rombel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Adapun aturan itu dikeluarkan pada 26 Juni 2025.
Gugatan tersebut diajukan pada 31 Juli 2025 dan sudah teregistrasi dengan nomor perkara: 121/G/2025/PTUN.BDG dan akan dilakukan pemeriksaan berkas pada Kamis 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.
“Jadi, benar yang menjadi tergugatnya nanti adalah Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nanti mereka biasanya akan diwakili ini oleh kuasa yang biasanya ini dari Biro Hukum,” ujar Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak, Rabu (6/8/2025).
“Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025 dan oleh ketua pengadilan telah ditetapkan majelisnya yang akan memeriksa, dan majelis hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara tersebut telah menetapkan jadwal persidangan,” katanya.
PTUN Bandung, kata dia, akan melakukan pemeriksaan formalitas gugatan dari pihak penggugat untuk kemudian dimatangkan oleh majelis hakim.
Selain itu, nantinya penggugat akan dimintai informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini.
Pemeriksaan ini akan memakan waktu sekitar 30 hari, setelah itu masuk tahap pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik hingga pembuktian.
“Pembuktian dimulai dari bukti surat, bukti elektronik, menghadirkan saksi, ahli, dan, alat bukti lainnya yang terkait. Setelah pembuktian nanti kesimpulan, baru setelah kesimpulan dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu putusan begitu,” katanya.
Adapun delapan organisasi sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu:
1.Forum Kepala Sekolah Sma Swasta Provinsi Jawa Barat

2.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung

3.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur

4.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor

5.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut

6.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon

7.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan

8.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi.
Sebelumnya diberitakan, aturan Dedi Mulyadi terkait rombongan belajar satu kelas 50 siswa menuai kritik dari sekolah swasta.
Sejumlah sekolah swasta menyebut aturan ini membuat mereka tidak memiliki peminat. Sejumlah sekolah swasta bahkan terancam tutup karena kebijakan ini.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 8 Organisasi Sekolah Swasta Menggugat Dedi Mulyadi ke PTUN, Imbas Penambahan Rombel Program PAPS
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 15:00
Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako…
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa investasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan kerusakan dan menurunkan kualitas hidup warga.
“Harusnya investasi memberikan manfaat bagi sekitar, dari lingkungan hingga masyarakatnya,” kata Dedi Mulyadi di sela Rapat Kerja Nasional (Rakerkonas) ke-34 Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025), dikutip dari
Antara
.
Dedi Mulyadi menyoroti praktik sejumlah perusahaan yang mencemari lingkungan tanpa memberikan kompensasi yang layak.
“Kalau ada pencemaran, kami (masyarakat) yang pertama keracunan, tetapi ujungnya perusahaan ganti rugi dengan sembako atau susu. Saya menolak itu. Tidak ada kaitannya pencemaran dengan sembako,” ujarnya.
Menurutnya, banyak perusahaan di kawasan industri yang menghasilkan limbah udara, suara, hingga limbah cair yang berdampak langsung pada masyarakat.
Solusi yang dibutuhkan bukanlah kompensasi sesaat, melainkan perbaikan sistem infrastruktur lingkungan.
“Perbaiki sistem limbahnya. Bukan bagi-bagi sembako. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Selain pencemaran, Dedi Mulyadi juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Banyak juga oknum HRD yang main-main dengan masyarakat sekitar. Rekrutmen kerja, tetapi minta uang. Ini masalah serius. Mulai Agustus, saya akan tangkap dengan berkoordinasi bersama kepolisian,” kata Dedi.
Tak hanya itu, pungli dari pihak luar perusahaan yang kerap memalak perusahaan dengan proposal atau permintaan sumbangan palsu juga akan ditertibkan.
“Perusahaan dipajakin dua kali. Sudah bayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang acara tertentu. Tidak dikasih, malah diancam atau dimusuhi. Ini akan kami tertibkan,” tegasnya.
Dedi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan hasil pajak sektor industri benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Ketika dana bagi hasil dari pajak industri turun, kadang justru tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Uangnya dipakai untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov Jabar akan memprioritaskan pembangunan desa-desa sekitar kawasan industri.
“Kalau basis desanya industri, fokus pembangunan kami adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah rakyat miskin, dan sekolah. Semua harus baik,” kata Dedi.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:37