Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Legenda Tuner Jepang yang Pernah Lakukan Aksi Gila

    Legenda Tuner Jepang yang Pernah Lakukan Aksi Gila

    Jakarta –

    Legenda tuner dunia, Kazuhiko ‘Smokey’ Nagata, bakal ke Indonesia. Ahli modifikasi mesin dari Jepang itu pernah melakukan aksi berani mendekati gila, yang membuatnya ditangkap dan dideportasi dari Inggris.

    Smokey datang ke Indonesia di ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025. Pendiri bengkel tuning legendaris Top Secret itu bakal hadir, di ajang puncak IMX 2025 pada 10-12 Oktober 2025 di ICE-BSD City, Tangerang.

    “Kami sangat antusias mengumumkan bahwa Smokey Nagata, sang legenda telah menerima undangan kami untuk hadir di IMX 2025. Ini akan menjadi momen langka bagi pecinta otomotif Tanah Air buat bertemu langsung salah satu ikon terbesar di dunia JDM sepanjang sejarah, jangan lewatkan kesempatan langka ini untuk hadir tanggal 10-12 Oktober 2025 di IMX,” ujar Andre Mulyadi selaku Project Director IMX 2025 dalam keterangan resminya.

    Legenda tuner dunia Kazuhiko ‘Smokey’ Nagata (kanan) bakal ke Indonesia Foto: Dok. NMAA

    Aksi Gila Smokey Nagata

    Smokey memulai kariernya sebagai teknisi muda di Toyota sebelum bergabung dengan Trust (Greddy), di mana ia mulai melakukan modifikasi mobil pribadinya secara diam-diam setelah jam kerja-menciptakan nama Top Secret. Karena keahliannya, pada 1991, ia mendirikan bengkel tersebut dan sejak 1993 rutin tampil di Tokyo Auto Salon hingga saat ini.

    Namanya mendunia pada 1998 lewat aksi nekat mencoba menembus 200 mph di jalan tol A1 (M) Inggris dengan Supra emas bermesin RB26DETT bertenaga lebih dari 1.000 dk. Aksi itu berujung pada penangkapan dan deportasi, namun membuatnya dijuluki tuner paling berani di dunia. Ia juga dikenal dengan Supra V12 yang mencatat kecepatan 222 mph di Nardò Ring, Italia.

    Warna emas pada mobil-mobil Top Secret menjadi arti bahwa kendaraan tersebut adalah mahakarya yang disetujui langsung oleh Smokey. Hingga kini, Top Secret tetap jadi bengkel tuning papan atas dengan proyek ekstrem seperti GT-R VR38 dan Supra V12.

    Kehadiran Smokey di IMX 2025 memunculkan satu pertanyaan besar di kalangan penggemar: apakah ia akan membawa langsung mobil-mobil legendarisnya ke Tanah Air? Meski belum ada konfirmasi resmi, tim IMX memberi kode bahwa bakal ada ‘kejutan besar’ sedang dipersiapkan. Bukan tidak mungkin, pengunjung akan melihat langsung karya ikonik Top Secret dengan cat emas yang melegenda.

    IMX 2025 akan menjadi yang pertama, dan satu-satunya panggung di Indonesia di mana Anda bisa bertemu Smokey Nagata secara langsung pertama kali di Tanah Air. Smokey Nagata juga akan menyapa para petrol head Tanah Air dalam sesi dinner eksklusif pada 11 Oktober 2025 di Garuda Hall, ICE BSD mulai pukul 19.00 WIB dengan harga tiket Rp 5.500.000.

    (lua/dry)

  • Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar

    Bandung (ANTARA) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Jawa Barat Tahun 2025 telah disepakati oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada Jumat ini, tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri Tito Karnavian selama enam pekan.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan setelah disetujui dan ditandatangani oleh dirinya yang mewakili Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama empat dari lima pimpinan DPRD Jawa Barat, Rancangan APBDP Jabar Tahun 2025 ini segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

    “Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar. Tinggal kita menunggu evaluasi Mendagri selama enam pekan,” kata Erwan selepas Rapat Paripurna membahas RAPBDP Jabar 2025 di Gedung DPRD Jabar Bandung, Jumat.

    Diinformasikan oleh pihak DPRD Jabar, perubahan APBD Tahun 2025 memiliki komposisi secara umum adalah: Pendapatan Daerah ditargetkan meningkat Rp94,95 miliar (0,31 persen) yang semula Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun.

    Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp64,42 miliar, naik 0,34 persen dari target Rp18,31 triliun menjadi Rp19,37 triliun.

    Lalu, Pendapatan Transfer bertambah Rp30,52 miliar (0,26 persen), naik dari Rp11,67 triliun menjadi Rp11,70 triliun. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah tetap Rp23,19 miliar.

    Perubahan Belanja Daerah diasumsikan meningkat Rp1,16 triliun (3,73 persen), dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, dengan rincian belanja operasi yang berkurang Rp268,66 miliar atau turun 1,33 persen dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun.

    Belanja Modal bertambah Rp3,06 triliun atau naik 172,78 persen dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun.

    Belanja Tidak Terduga berkurang Rp879,74 miliar atau turun 76,22 persen dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar.

    Belanja Transfer berkurang Rp751,65 miliar atau turun 9,41 persen dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp693,39 miliar bertambah Rp1,06 triliun (153,28 persen) menjadi Rp1,76 triliun. Rincian pos ini seluruhnya berupa Silpa.

    Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp616,81 miliar.

    Pos ini berisi penyertaan modal daerah Rp50 miliar untuk PT BIJB Kertajati dan Pembayaran cicilan pokok utang daerah ke PT SMI Rp566,81 miliar.

    Dengan dasar seluruh rincian tersebut, volume APBD Provinsi Jawa Barat yang semula Rp31,69 triliun, naik 3,65 persen atau Rp1,16 triliun menjadi Rp 32,85 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengimbau kepala daerah untuk menghapus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah masing-masing.
    Jeje menyatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut sebelum menerapkannya di lapangan.
    “Ya, tentunya kita akan mengkaji dulu, tapi pada saat ini kita pasti akan mengikuti saran dari Pak Gubernur,” ujar Jeje di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat (15/8/2025).
    Menurut Jeje, pengkajian kebijakan ini penting untuk memahami potensi dampak yang mungkin muncul dari pelaksanaannya.
    Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
    “Tapi kita akan mengkaji dari tim lebih dalam supaya tidak merugikannya masyarakat,” tambahnya.
    Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan imbauan khusus kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya.
    Imbauan ini dikeluarkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
    Dedi meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk membebaskan tunggakan pembayaran PBB perorangan dari tahun 2024 ke belakang untuk semua golongan masyarakat.
    “Provinsi Jawa Barat mengimbau atau mengajak karena kewenangannya ada di bupati dan wali kota untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor,” jelas Dedi pada hari yang sama.
    Dengan adanya imbauan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang peringatan kemerdekaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk pembebasan lahan pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk membebaskan lahan di sekitar Stasiun Padalarang hingga Kota Baru Parahyangan, serta dari arah Cipatat.
    “Perkiraannya sekitar Rp150 miliar. Itu untuk pembebasan lahannya saja. Untuk pembangunan jalannya, langsung oleh pihak Kota Baru Parahyangan. Tidak menggunakan dana APBD,” ujar Dedi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/8/2025).
    Menurut Dedi, pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
    Ia juga mengaku telah bertemu dengan pengembang untuk membahas rencana ini.
    “Itu kan kemacetan nggak pernah berakhir, dan harus ada solusi. Kebetulan kemarin saya bertemu dengan pihak pengembang Kota Baru Parahyangan. Kami berdiskusi dan akhirnya sepakat, besok langsung kita buat kesepakatan saja,” katanya.
    Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyambut baik proyek pembangunan jalan lingkar tersebut.
    Ia menilai proyek ini sebagai solusi atas kemacetan yang sudah lama dinanti masyarakat.
    “Sangat-sangat mendukung, sangat positif karena ini bisa mengurai kemacetan juga. Ini adalah yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari seluruh masyarakat karena memang
    crowded
    sekali di kawasan itu,” ucapnya.
    Jeje menambahkan, akses jalan baru ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain mengurangi kemacetan, proyek ini juga akan mempercepat konektivitas.
    “Pembebasan lahan ini sebenarnya sudah dikaji sudah lama. Namun akhirnya dengan kebijakan Bapak Gubernur bisa terlaksana. Insya Allah, di tahun depan ini pembebasan, kemudian di tahun berikutnya pembangunannya,” pungkas Jeje.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

    KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, biasa disapa KDM, mengungkapkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menyanggupi untuk membatalkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cirebon naik 1.000 persen.

    Dedi mengaku pihaknya telah mengundang dan berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon terkait kenaikan PBB di sana hingga 1.000 persen dan mendapati keterangan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan saat Kota Cirebon dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) yang ditunjuk untuk mengisi kepemimpinan Kota Cirebon di jeda waktu sebelum Pilkada.

    “Dalam pertemuan itu, membicarakan penyidikan BPR Kota Cirebon, kemudian penyidikan Gedung Setda Kota Cirebon, serta kenaikan PBB. Saya mendapat penjelasan bahwa aturan tersebut dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh Pj. Dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tapi saya minta untuk aturan ini dibatalkan dan beliau menyanggupi,” kata Dedi di Bandung, Jumat.

    Meski demikian, Dedi menyebut bahwa pencabutan aturan itu mulai berlaku untuk APBD Kota Cirebon Tahun 2026 karena kebijakan tersebut sudah terlanjur berjalan pada tahun 2025.

    “Tapi karena pungutannya sudah berjalan dan masuk ke APBD 2025, maka wali kota akan mencabut aturan tersebut pada tahun APBD pada 2026 mendatang,” ucap Dedi.

    Dedi menyampaikan kenaikan pajak bumi dan bangunan sejauh ini baru terinformasi di Kota Cirebon, belum ada laporan dari daerah lainnya.

    “Sampai hari ini belum ada (daerah lain) hanya di Kota Cirebon aja,” tutur dia.

    Sebelumnya diinformasikan bahwa kenaikan PBB di Kota Cirebon ini diberlakukan pada tahun 2024 saat dipimpin oleh Agus Mulyadi sebagai Pj Wali Kota Cirebon.

    Kebijakan ini dikabarkan dikeluarkan oleh Agus Mulyadi guna menyesuaikan nilai PBB di sana yang akan menjadi acuan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP baru, karena sudah tidak direvisi sejak 2018.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat paripurna DPRD Bogor diwarnai penggunaan syal Palestina

    Rapat paripurna DPRD Bogor diwarnai penggunaan syal Palestina

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menggelar Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus menetapkan Raperda tentang perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jumat, dengan memakai syal Palestina.

    Rapat di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor itu dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, yang bersama anggota dewan dari berbagai fraksi kompak mengenakan syal Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Sekretaris Daerah Deni Mulyadi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

    Ketua DPRD Kota Bogor mengatakan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI memuat pesan penting untuk menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Pidato Presiden memberikan optimisme dan arah kebijakan strategis yang patut kita dukung bersama, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan dan situasi global yang dinamis,” ujarnya.

    Selain mendengarkan pidato kenegaraan, rapat paripurna juga menetapkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.

    “Penetapan perubahan perda ini merupakan komitmen DPRD dan Pemkot Bogor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memperkuat basis pendapatan daerah yang berkeadilan,” kata Adityawarman.

    Ia menambahkan, momentum rapat paripurna menjelang HUT Kemerdekaan RI ini menjadi refleksi sinergi pemerintah daerah dan legislatif dalam membangun Kota Bogor yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi imbau agar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dihapus

    Dedi Mulyadi imbau agar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dihapus

    ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghapuskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi perorangan di semua golongan, termasuk pembatalan kenaikan PBB 1.000 persen di Kota Cirebon. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Dian Hardiana/Denno Ramdha Asmara/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KDM tegaskan arah kebijakan pembangunan harus bermanfaat nyata

    KDM tegaskan arah kebijakan pembangunan harus bermanfaat nyata

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seiring dengan disepakatinya volume APBD Perubahan 2025 sebesar Rp32,8 triliun maka arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat harus terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menghadirkan kesia-siaan.

    “Saya tidak menginginkan pembangunan yang berakhir dengan kesia-siaan, tetapi harus menghasilkan ‘output’, ‘outcome’, dan ‘benefit’ yang memadai bagi kepentingan publik,” kata Dedi di Bandung, Kamis.

    Dalam bidang pendidikan, Dedy Mulyadi yang biasa disapa Kang Dedy Mulyadi (KDM) itu menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan, bahkan tahun 2020 tidak ada pembangunan sekolah baru.

    Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan.

    “Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” ujar dia.

    Selain pendidikan, Dedi Mulyadi mencontohkan di bidang kesehatan di mana kasus kusta dan TBC sangat tinggi, terutama di Kabupaten Bekasi.

    Ia mengatakan penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.

    “Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya.

    Sementara dari BPJS Kesehatan, lanjutnya, adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah yang berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal. Kondisi itu berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum dibayar.

    “Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sekaligus menyampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (7/8).

    Untuk KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 memiliki volume anggaran mencapai Rp32,8 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BYD & VinFast Bangun Pabrik di Lahan Pertanian, Bakal Diminta Ganti 3 Kali Lipat

    BYD & VinFast Bangun Pabrik di Lahan Pertanian, Bakal Diminta Ganti 3 Kali Lipat

    Jakarta –

    Produsen mobil listrik asal Vietnam Vinfast, dan BYD yang berasal dari China membangun pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat. Namun, pembangunan pabrik itu dilakukan di atas lahan sawah yang masih berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

    Untuk itu pemerintah meminta kedua perusahaan besar mengganti lahan yang telah digunakan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah itu perlu dilakukan tidak hanya investasi yang berjalan saja, tetapi lahan pertanian juga harus mendapatkan perhatian. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan hal ini secara cepat.

    “Beliau ingin buka sementara membangun pabrik mobil yang nilai investasinya kurang lebih Rp 33 triliun. Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan. Kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat. Karena ini kita akan dorong investor investasi agar terbuka lapangan kerja,” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerangkan status lahan yang dibangunkan pabrik memang masih LP2B dalam Peta Data Tata Ruang. Walaupun saat ini sudah tidak lagi berbentuk sawah.

    Untuk itu pihaknya meminta mendapat ganti atas lahan yang telah dibangunkan pabrik itu. Dedi menyebut telah mendapat rekomendasi bahwa akan mendapatkan penggantian lahan sebesar 3 kali lipat dari yang digunakan oleh kedua pabrik tersebut.

    “Ini kami ingin melakukan penyelarasan agar investasi berjalan dan pertanian tergantikan. Dan tadi saya mendapat rekomendasi strategik adalah mengganti 3 kali lipat. Jadi kalau ada areal LP2B namanya LP2B 200 ha maka nanti disiapkan 600 ha sawah baru,” terang Dedi.

    Ia menyebutkan, rencananya pergantian itu akan menggunakan lahan di Indramayu. Dedi berharap pergantian lahan ini akan cepat selesai, sehingga mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang. Ini adalah bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja,” jelas Dedi.

    (ada/hns)

  • Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Dedi memerinci bahwa peta tata ruang kawasan pabrik tersebut masih memuat kalimat lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun dia mengeklaim bahwa area sawah telah nihil. Itu sebabnya, dia menyebut bahwa penyelarasan ini dilakukan agar investasi berjalan dan lahan pertanian dapat tergantikan.

    Dedi lantas mengaku mendapatkan rekomendasi strategis dari Kementan untuk mengganti lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari peta yang ada.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat, dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun.

    Selanjutnya, merek EV asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

    Tak ketinggalan, PT National Assemblers memiliki kapasitas pabrik 31.000 unit EV per tahun. Pabrik tersebut digunakan oleh merek Maxus dengan investasi Rp468 miliar dengan kapasitas 6.000 unit per tahun, lalu AION 19.000 unit, dan Citroen 6.000 unit per tahun.