Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Fakta Kebakaran di Sukabumi, Petugas Damkar Telat Datang karena Sulit Cari Lokasi

    Fakta Kebakaran di Sukabumi, Petugas Damkar Telat Datang karena Sulit Cari Lokasi

    Lebih lanjut, Tanti (50) pemilik rumah mengatakan, insiden kebakaran tersebut mengakibatkan suaminya Edi Mulyadi (50) mengalami luka bakar di bagian lengan dan punggung sebelah kiri, hingga tak sadarkan diri. 

    Saat kejadian, ia bersama keluarga sedang berkumpul menonton tv di lantai bawah. Bau asap mulanya tercium oleh sang anak, dan saat diperiksa api sudah menyebar dari lantai dua. 

    “Lantai dua itu cuma kamar saja jadi kita semua lagi di bawah. Kita lagi ngobrol, cucu saya lagi lihat tv sama bapaknya. Suami saya ada di bawah, cuman kata anak saya ‘mah kaya ada bau dapur terbakar’,” ungkap Tanti. 

    Melihat api dengan cepat menyebar, suaminya Edi spontan inisiatif mencegah api agar menyebar. Sayangnya, api yang telah menyulut sebuah kain mengenai tubuh korban. 

    “Anak saya ke dapur, api sudah besar di atas, suami saya malah naik, maksudnya dia narik kain supaya enggak masuk semua mungkin ya (api) sudah nyebar, dia kebakar. Tangan sebelah kiri. Sekarang sudah sadar, tadi sempat nggak sadar.” tuturnya lalu menunjuk bagian punggung. 

    Hingga kini, korban masih dirawat di UGD RSUD R Syamsudin Sh, sementara terkait kerugian yang ditimbulkan masih dalam pendataan. 

     

     

  • Ancaman Dedi Mulyadi bagi Kepala Sekolah Jika Nekat Study Tour: Tak Boleh Membodohi Siswa

    Ancaman Dedi Mulyadi bagi Kepala Sekolah Jika Nekat Study Tour: Tak Boleh Membodohi Siswa

    GELORA.CO  – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan ancaman kepada kepala sekolah di Jabar jika nekat melaksanakan study tour.

    Dedi menyebut penyelenggaran study tour bisa dilakukan di masing-masing wilayah, tanpa harus keluar kota.

    Karena itu, apabila ada kepala sekolah yang nekat melakukan study tour keluar kota, maka akan dicopot dari jabatannya.

    “Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap.”

    “Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” kata Dedi di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025), dilansir Kompas.com.

    “Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegas Dedi.

    Ia pun menilai, selama ini banyak sekolah menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.

    Karena itu, Dedi beranggapan pelaksanaan study tour selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya.

    Menurutnya, itu sama saja seperti pembodohan publik.

    “Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya.”

    “Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelas Dedi.

    Dampak Larangan Study Tour

    Kebijakan larangan study tour yang diterapkan Dedi Mulyadi, menuai kontra dari pelaku industri wisata.

    Koordinator Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja, mengungkapkan larangan Dedi bisa berpotensi melemahkan sektor pariwisata dan mengancam mata pencaharian ribuan pekerja.

    Sebab, pendapatan para pemandu wisata dan pelaku usaha kecil, kebanyakan bergantung pada kunjungan pelajar.

    “Perjuangan para pekerja pariwisata Jawa Barat tidak sampai di sini. Selama Gubernur Jabar belum mengganti atau menghapus poin larangan kegiatan study tour sekolah, kami P3JB akan terus melakukan berbagai upaya, termasuk langkah politik dan hukum,” kata Herdis saat dihubungi, Selasa (22/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Sejak larangan study tour diberlakukan, lanjut Herdis, banyak pemandu wisata kehilangan penghasilan utama mereka.

    Tak hanya itu, pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata, omzetnya juga menurun drastis.

    “Dampaknya sangatlah signifikan. Pasar ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang selama ini saling menopang ekonomi rakyat kecil,” urainya.

    Menurutnya, segmen sekolah berkontribusi 50 hingga 60 persen terhadap omzet tahunan pelaku usaha jasa wisata, khususnya saat musim liburan pendidikan. 

    Ia menilai, seharusnya kebijakan ini tidak serta-merta diterbitkan tanpa solusi pengganti yang jelas.

    “Kerugian sangat besar. Hilangnya income perusahaan rata-rata mencapai 50 persen. Sebelum kebijakan dikeluarkan, seharusnya Gubernur memberikan alternatif solusi agar usaha tetap berjalan,” lanjutnya.

    Kondisi serupa dirasakan Aziz (55), pemilik biro perjalanan wisata di Kabupaten Bandung.

    Ia mengaku kehilangan sekitar 50 persen pendapatan sejak Surat Edaran (SE) larangan study tour diberlakukan.

    Biasanya, perusahaan Aziz mengakomodasi perjalanan study tour ke berbagai destinasi, mulai dari Yogyakarta, Malang, Banten, hingga Bali.

    “Langsung pangkas omzet otomatis. Sekarang banyak karyawan libur karena memang tidak ada orderan,” ujarnya, Selasa (22/7/2025). 

    Meski belum sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK), Aziz mengaku sebagian besar armada busnya kini menganggur di garasi. 

    Ia kini hanya mengandalkan pesanan dari segmen korporasi dan swasta. 

    Aturan Larangan Study Tour

    Larangan study tour yang diterapkan Dedi Mulyadi termuat dalam SE Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA.

    Di poin tiga SE itu, tertulis, “Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri.”

    Selain study tour, kegiatan wisuda maupun perpisahan di sekolah juga dilarang. Seperti yang termuat pada poin empat:

    “Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda, perpisahan atau penamaan lainnya pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah yang memiliki dampak pada penambahan beban orangtua. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.”

    Terkait alasan melarang kegiatan study tour, Dedi pernah menjelaskan dalam sebuah unggahan video di akun Instagramnya, pada 25 Februari 2025.

    Dedi mengungkapkan, larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.

    Sebab, selama ini, diketahui biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

    “Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” kata Dedi, Selasa, di akun Instagram @dedimulyadi71.

    Menurut Dedi, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.

    Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

    “Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” imbuh Dedi.

    Alasan selanjutnya yang membuat Dedi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.

    Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

    Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak.”

    “Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” pungkas Dedi

  • 3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada
    kepala sekolah
    yang tetap menyelenggarakan
    study tour
    di tengah larangan yang berlaku.
    Pernyataan tersebut disampaikannya di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025).
    Dedi Mulyadi menilai praktik study tour selama ini telah melenceng dari makna aslinya sebagai kegiatan pendidikan berbasis penelitian.
    “Saya sudah tanya kepala daerahnya, Wali Kota Bogor, Cirebon, saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour,” ujarnya.
    Dedi menyebut, kegiatan study tour sebenarnya dapat dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus keluar kota.
    “Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” ucapnya.
    “Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegasnya.
    Menurut Dedi, banyak sekolah justru menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.
    “Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya. Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelasnya.
    Dedi menegaskan bahwa study tour mestinya berbasis penelitian dan pengamatan.
    “Meneliti ruang-ruang yang ada di semesta, melihat bintang, bulan. Jadi, lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan industri. Itu sebenarnya studi analisis,” tambahnya.
    Ia mencontohkan fasilitas penelitian yang tersedia di setiap kota atau kabupaten, mulai dari laboratorium di puskesmas, area pertanian, hingga pusat industri lokal.
    Dedi juga menegaskan agar masyarakat tidak salah paham dengan kebijakan sejumlah kepala daerah lain yang mengizinkan perjalanan siswa.
    “Itu gini, Wali Kota Bandung konteksnya piknik. Kalau piknik, sok boleh. Bukan pencabutan larangan study tour. Jadi, kalau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran. Ya piknik saja terbuka. Nah, kalau piknik tidak usah sekolah yang menyelenggarakan,” ujarnya.
    (Penulis Kontributor Sumedang Kompas.com: Aam Aminullah)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Jakarta –

    Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam memberdayakan sektor usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Adapun sektor UMKM memerlukan ekosistem yang sehat dan terintegrasi untuk bisa naik kelas serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Riza mengungkapkan strategi yang hanya fokus pada satu aspek seperti pembiayaan atau pelatihan saja tidak cukup efektif untuk mendorong pelaku usaha naik kelas. Menurutnya, pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum.

    “Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujar Riza dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Jakarta, Rabu (23/7).

    Riza menambahkan, cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. Menurutnya, perizinan ini penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi hingga mendapatkan fasilitas permodalan.

    Hingga kuartal II/2025, lanjut Riza, sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029.

    “PT PNM (Permodalan Nasional Madani) mendukung percepatan NIB. Hingga kini total jadi 12,98 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Dengan NIB maka UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” jelasnya.

    Sebagai informasi, PT PNM, perusahaan pembiayaan milik negara, hingga kini sudah berhasil memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Bagi PNM, fasilitas ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

    Riza menuturkan UMKM juga membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Pasalnya, mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini.

    Pada kesempatan yang sama, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyoroti banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dikantongi para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai semestinya pemerintah mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan agar tidak mempersulit pengusaha UMKM.

    “Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa nggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani.

    Menurutnya, pemerintah memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien. “Jadi menurut saya, kita itu ‘kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu’ jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Aviliani mengatakan perizinan sertifikasi ini justru tak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat.

    “Jadi mungkin ini juga perlu, karena kalau Pak Prabowo itu keinginannya cepat-cepat, tapi ternyata dalam proses perizinan juga enggak segampang itu. Jadi ini saya rasanya juga satu masukan yang sudah dilakukan,” paparnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.

    Dari target tersebut pada semester I/2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025.

    PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Oktober tahu lalu, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun.

    “Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga,” ujar Ismed.

    Rekayasa Sosial

    Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial, yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan.

    Arief mengungkapkan rekayasa sosial ini penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan, perlu didukung untuk agar lebih percaya diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya.

    “Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” kata dia.

    Arief menjelaskan PNM Mekaar kini sudah melayani 22,4 juta nasabah. Produk pembiayaan ini sejak awal ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, yang menyasar masyarakat prasejahtera dan rentan sejahtera.

    Dengan kelompok-kelompok nasabah sebagai basis aktivitas, PNM melakukan berbagai aktivitas untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat.

    “Kami coba upayakan multiaktivitas. Kami dorong aktivitas literasi, inklusi sekaligus pemberdayaan. Karena ini menyasar segmen itu,” jelasnya.

    Saat ini, PNM mempunyai 46 bank sebagai debitur dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), selain itu PNM juga menghimpun dari pasar modal dan bond.

    Belum lama ini, PNM menerbitkan Orange bond, instrumen investasi untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan.

    “Kita harus naik kelas, kami punya obligasi moral untuk memastikan mereka sustain dalam usaha,” pungkas Arief.

    Tonton juga video “SRC Ungkap Tingkatkan Ekonomi UMKM” di sini:

    (ega/ega)

  • Dedi Mulyadi Ngotot Melarang, Wali Kota Cirebon Persilakan Sekolah Study Tour karena Alasan Ini

    Dedi Mulyadi Ngotot Melarang, Wali Kota Cirebon Persilakan Sekolah Study Tour karena Alasan Ini

    Edo menambahkan, selain bermanfaat untuk siswa, kegiatan study tour juga berdampak pada sektor pariwisata dan pendapatan daerah.

    “Kalau dilarang kan nanti orang enggak pada mau datang ke Kota Cirebon. Apalagi dapat meningkatkan PAD,” ujar Edo.

    Seperti diketahui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang kegiatan study tour bagi sekolah. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, larangan study tour demi mencegah risiko keselamatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan. Namun kebijakan tersebut memicu gelombang protes besar-besaran dari pelaku usaha pariwisata.

    Seperti yang terjadi pada Senin (21/7/2025), demonstrasi mewarnai Gedung Sate, bahkan meluas hingga ke Flyover Pasupati dan menyebabkan kemacetan panjang beberapa waktu lalu.

  • Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Solo Alami Kesurupan, Malam Minggu 26 Juli 2025

    Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Solo Alami Kesurupan, Malam Minggu 26 Juli 2025

    Liputan6.com, Solo – Sejumlah siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Solo mengalami  kesurupan pada Sabtu malam (26/7/2025). Akibat kejadian tersebut para orang tua ramai-ramai mendatangi sekolah berasrama yang berlokasi di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Jebres, Solo.

    Pantauan Liputan6.com, puluhan orang tua siswa tampak berdatangan ke komplek sekolah rakyat yang baru diresmikan pada Senin 14 Juli 2025 lalu.

    Mereka memarkir kendaraannya di depan pintu gerbang masuk Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso. Sebagain besar dari mereka mengaku bingung karena khawatir anaknya menjadi salah satu siswa yang mengalami kesurupan.

    Pihak pengelola SRMA 17 Solo mengizinkan para orang tua untuk masuk ke dalam komplek Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso untuk melihat dari dekat kondisi putra-putrinya.

    Para siswa yang mayoritras perempuan mengalami kesurupan dikumpulkan di masjid di dalam komplek tersebut. Sejumlah tokoh agama dan tenaga medis tampak ikut membantu insiden tersebut.

    Bahkan, Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Nova Dwiyanto Suli, Kelpala Sekolah SRMA 17 Solo, Septhina Shinta Sari hingga Plt Kepala Dinas Sosial Solo, Heri Mulyadi mendatangi sekolah tersebut untuk melihat dari dekat insiden sejumlah siswi yang mengalami kesurupan pada Sabtu malam. Tak hanya itu, mereka juga memberikan penjelasan kepada orang tua terkait peristiwa itu.

    “Di Sekolah Rakyat Menengat Atas 17 Kota Surakarta (Solo) memang ada anak-anak bapak ibu yang karena kelelahan, karena satu dan lain hal sehingga meluapkan ekspresinya,  meluapkan emosinya,” kata Nova di depan wali siswa yang mendatangi SRMA 17 Solo pada Sabtu malam (26/7/2025).

    “Dan ada beberapa siswa perempuan karena satu menangis, satu berteriak jadi ikut-ikutan, jadi tidak ada apa-apa, semua situasi sudah terkendali,” sambung dia. 

    Untuk mengatasi kejadian tersebut, lanjut dia, sejumlah pihak mulai dari OPD Pemerintah Kota Solo hingga Sekda Kota Sola juga hadir di lokasi untuk ikut membantu menenangkan para siswa yang mengalami kesurupan tersebut.

    Setelah dilakukan penanangan, para murid-murid yang mengalami kesurupan itu telah kembali ke asramanya masing-masing sekitar pukul 23.00 WIB.

    “Tadi dari Dinas Sosial Kota Surakarta, dari Babinsa, dari Bhabinkamtibmas yang ada di sini bersama-sama dengan kita, dari Satpol PP, bahkan dari Pak Sekda Kota Surakarta sendiri hadir di sini membantu dalam proses menenangkan anak-anak bapak ibu sekalian,” ucap Nova.

    “Saat ini sudah masuk ke asrama. Yang putra dan putri sudah persiapan untuk istirahat karena waktu ini sudah jam 12.00 WIB malam. Kiranya bapak ibu bisa istirahat di rumah,” harapnya.

    Perbarui informasi Anda bersama Fokus edisi (14/7) dengan pilihan topik-topik sebagai berikut, Mak-Mak Rebutan Bangku Sekolah, Suasana Haru Melepas Anak di Sekolah Rakyat, Festival Bunga Bandungan, Jalan Amblas Akibat Curah Hujan.

  • Jabar: Dedi Mulyadi Sebut Tasikmalaya Guru Peradaban Ilmu Tata Ruang Sunda, Kedatangannya Disambut Ribuan Warga Bandung 26 Juli 2025

    Jabar: Dedi Mulyadi Sebut Tasikmalaya Guru Peradaban Ilmu Tata Ruang Sunda, Kedatangannya Disambut Ribuan Warga Bandung 26 Juli 2025

    Jabar: Dedi Mulyadi Sebut Tasikmalaya Guru Peradaban Ilmu Tata Ruang Sunda, Kedatangannya Disambut Ribuan Warga
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , hadir dan membuka
    pawai Jampana
    dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung pada Sabtu (26/7/2025).
    Ribuan warga terlihat antusias menunggu di sekitar Komplek Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Gunung Koneng, Singaparna, saat gubernur mengikuti Sidang Paripurna Milangkala Sukapura di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
    Pantauan Kompas.com, ketika Dedi Mulyadi bersama Bupati Tasikmalaya dan rombongan lainnya keluar dari gedung, mereka langsung dikerumuni warga yang menyapa dan meminta untuk berswafoto.
    Dedi Mulyadi kemudian menaiki mobil berwarna putih dan berdiri di luar untuk menyapa warga yang terus mengikutinya sambil bersalaman dan meminta foto.
    Dalam pidatonya, Dedi menegaskan bahwa Tasikmalaya merupakan “guru peradaban ilmu tata ruang” dalam sejarah Sunda.
    “Dari sudut pandang sejarah, Tasik itu adalah daerah sebagai guru peradaban tata ruang. Ada Gunung Galunggung, karena kondisi alamnya sesuai dengan ajaran buhun tata ruang Kesundaan.”
    “Daerah-daerah di Jawa Barat itu bagiannya, Tasik memiliki dua komponen sejarah: gunung dan sungai. Jadi harus tahu sejarahnya, kalau tidak, tidak akan tahu potensinya, jadi jangan malah merusak alamnya,” ujar Dedi di hadapan pejabat dan masyarakat Tasikmalaya.
    Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa Tasikmalaya dikenal sebagai daerah kreatif dalam perajin bambu, yang dapat dikembangkan ke luar daerah bahkan ke negara lain.
    Ia menekankan pentingnya bambu dalam sejarah Sunda sebagai pusat ekosistem.
    “Ajaran buhun yang mengatakan bahwa bambu merupakan pusat ekosistem. Bambu adalah pusat peradaban, warga Tasik bisa membuat berbagai kreativitas anyaman.”
    “Saat saya menjadi Bupati Purwakarta, saya mencoba mengangkat ornamen bambu di daerah, ahli tata bangunan Sunda adalah ahlinya orang Tasik. Yang mengerjakan adalah warga Tasikmalaya,” kata dia.
    Setelah bertemu dengan warga Tasikmalaya yang menunggunya sejak pagi, Dedi Mulyadi berpamitan dan berencana kembali ke kediamannya di Subang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hoaks! Video Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai

    Hoaks! Video Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan beredar di Facebook melalui akun bernama “Kang Dedi Mulyadi”, menampilkan video seorang pria yang diklaim sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sedang berbicara langsung ke kamera.

    Dalam video tersebut, pria itu mengaku akan memberikan bantuan berupa pelunasan utang dan modal usaha kepada masyarakat, dengan syarat menyukai dan membagikan unggahan ke media sosial.

    Video itu juga menampilkan cuplikan seorang perempuan yang mengibaskan sejumlah uang pecahan seratus ribu rupiah, seolah menunjukkan bahwa bantuan tersebut nyata. Unggahan ini dilengkapi dengan narasi berbunyi:

    “Dengarkan baik-baik buat yanag belum pernah dapat….!!! Semoga hari ini giliran kalian yang mendapatkan rejeki dari KANG DEDI. Aminkan”

    Tidak hanya itu, terdapat pula tautan yang mengarahkan ke WhatsApp serta ajakan untuk mencantumkan nomor pribadi agar proses bantuan segera dilakukan.

    Unggahan ini juga mendapatkan respons dari sejumlah pengguna media sosial yang turut memberikan komentar, mencantumkan nomor telepon pribadi, hingga menyebutkan jumlah bantuan dana yang mereka harapkan dari Gubernur Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi dalam video tersebut menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

    “Dengar baik-baik, siapa disini yang membutuhkan modal usaha atau untuk membayar utang? Saya akan membantu kalian sekarang asalkan anda menekan love dan panah. Ini nyata, tidak hoaks.”

    Namun, benarkah video Dedi Mulyadi tersebut?

    Unggahan video yang menarasikan Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai. Faktanya, video tersebut merupakan hasil AI atau deepfake. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi atau video dari Dedi Mulyadi yang menyatakan akan memberikan bantuan dengan syarat membagikan unggahan.

    ANTARA menggunakan alat AI Detector Hive Moderation untuk menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu 99,9% merupakan hasil rekayasa AI atau deepfake.

    Hasil deteksi video menggunakan AI Detector. (Hive Moderation)

    Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Penipuan semacam ini sering kali menawarkan bantuan sosial, pinjaman usaha, atau hadiah, namun pada akhirnya meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu.

    Klaim: Video Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa Bandung

    1 Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa Bandung

    Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan “Study Tour”, Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menanggapi keputusan sejumlah bupati dan wali kota yang kembali mengizinkan sekolah menggelar kegiatan
    study tour
    , meskipun dengan berbagai catatan.
    Menurut Dedi, menjadikan anak sekolah sebagai obyek dalam upaya peningkatan kunjungan wisata daerah merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral.
    Karena alasan tersebut, Pemprov Jawa Barat melarang kegiatan study tour di sekolah.
    Kebijakan ini sejalan dengan larangan lainnya seperti penjualan LKS dan baju seragam oleh pihak sekolah yang berpotensi menjadikan siswa sebagai obyek ekonomi.
    Dedi menilai, menjadikan anak sekolah sebagai obyek ekonomi sama saja dengan memperlakukan siswa sebagai material yang dieksploitasi demi keuntungan ekonomis.
    “Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif,” kata Dedi dalam rekaman video yang diterima
    Kompas.com
    , Sabtu (26/7/2025).
    Ia mengatakan, jika ingin meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah kabupaten dan kota harus mulai menata daerahnya, terutama dari aspek kebersihan dan estetika.
    Tidak boleh lagi ada bangunan kumuh, dan sungai-sungai harus dijaga agar tetap bersih dan tertata dengan baik.
    “Kemudian juga bangunan-bangunan
    heritage
    -nya harus dijaga estetikanya dengan baik. Bebaskan berbagai pungutan liar dari parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu obyek itu ada dua tiket,” ucap Dedi.
    Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus bisa menata pedagang di lokasi wisata dengan menyajikan dagangan yang berkualitas serta tidak mematok harga seenaknya kepada para pembeli.
    “Yang berikutnya adalah para pemandu wisatanya harus dikembangkan dengan baik dan membangun keamanan dalam lingkungan dengan tempat kunjungan wisatanya,” tuturnya.
    Dedi meyakini, bila infrastruktur obyek wisata di daerah ditata dan diperbaiki, maka dapat meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa harus mengeksploitasi dari kalangan pelajar sekolah.
    “Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli. Kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siswa Teriak Gerah Imbas Rombel, Kepala SMAN Depok: PR Kita Pemeliharaan AC Megapolitan 25 Juli 2025

    Siswa Teriak Gerah Imbas Rombel, Kepala SMAN Depok: PR Kita Pemeliharaan AC Megapolitan 25 Juli 2025

    Siswa Teriak Gerah Imbas Rombel, Kepala SMAN Depok: PR Kita Pemeliharaan AC
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Kepala SMA Negeri 1
    Depok
    Usep Kasman mengaku pemeliharaan pendingin udara (AC) bakal rutin dilakukan dalam mengatasi kondusivitas belajar menyusul kebijakan
    rombongan belajar
    (rombel) 50 murid yang digagas Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Ketentuan ini membuat luas ruangan dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung lebih banyak siswa, namun berimbas pada suhu udara ruangan.
    “PR tersendiri (untuk kebijakan ini) adalah ketika harus maintenance AC tapi itu risiko dan saya kira bisa dipenuhi dari Dana BOS,” kata Usep saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (25/7/2025).
    Di
    SMA Negeri 1 Depok
    , setiap kelas sudah tersedia dua unit AC yang disebutkan telah ada sejak beberapa tahun lamanya.
    Sesuai kapasitasnya, AC kelas berperan vital untuk kenyamanan murid di kelas.
    Terlebih, letak geografis Depok mengharuskan sekolah menyediakan fasilitas ini.
    “(AC ada) tapi memang kalau ingin dingin (ruang kelas) ya mungkin tidak, tapi kalau sekadar adem ya bisa,” tutur Usep.
    Berdasarkan pemantauan Kompas.com dari lokasi, seorang murid laki-laki kelas X-7 bahkan berteriak “gerah” ke Usep yang sengaja mengunjungi beberapa kelas 10.
    Hal ini terjadi saat berkunjung melihat suasana kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Depok dan turut didampingi Usep.
    “Gerah, Pak,” ucap laki-laki itu.
    “Baik, nak. Nanti AC-nya dicek lagi ya biar bisa makin dingin,” jawab Usep kepada murid tersebut.
    Beberapa siswa terlihat memegang kipas tangan berbahan kayu dan sibuk mengipasi wajahnya.
    Hal itu dilakukannya sembari mendengarkan materi dari guru di depan kelas.
    Tak sedikit beberapa siswa lainnya bahkan mengipasi wajah menggunakan buku tulis miliknya atau telapak tangan sendiri.
    “Ya jadi memang AC kalau di Depok jelas dibutuhkan, kalau sekolah kayak di Cianjur gitu mungkin enggak perlu. Tapi di sini ya harus,” lanjut Usep.
    Sebelumnya diberitakan, SMA Negeri 1 Depok menerapkan kebijakan rombel 50 murid yang digagas Dedi Mulyadi.
    SMA Negeri 1 Depok mempunyai 10 rombel untuk siswa kelas 10 dengan jumlah murid setiap kelasnya rata-rata 48 orang.
    Ruang kelas 10 ditempatkan di salah satu gedung lama dan di lantai dasar.
    Ruangan-ruangan ini tampak lebih luas dibanding kelas lainnya, khususnya kelas 11 dan 12.
    Dalam beberapa kelas yang dikunjungi, terlihat susunan empat baris kursi dengan masing-masing enam meja ke belakang.
    Jumlah kursi dan meja persis sesuai dengan jumlah siswa, yaitu 48 buah.
    Jarak antarbaris meja mencapai 30-45 sentimeter, sementara jarak dari meja terdepan ke papan tulis berkisar 120-150 sentimeter.
    Setiap kelas dilengkapi dua unit pendingin ruangan (AC) yang diperuntukkan menjaga kenyamanan proses belajar-mengajar berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.