Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

    4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

    Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Fakta itu disadari Prabowo ketika menyapa para menteri maupun kepala badan yang hadir di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
    Mulanya, Kepala Negara menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang merupakan penyelenggara acara sebelum menyapa  seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir.
    “Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Profesor Brian. Brian atau Brayen? Brian Yuliarto sebagai penyelenggara. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, serta wakil menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir,” kata Prabowo mengawali sambutan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/8/2025).
    Prabowo lalu menyapa Rektor Institut Teknologi Bandung Tata Cipta Dirgantara beserta jajaran pimpinan guru besar, senat, dan civitas akademika ITB.
    Tak lupa, ia menyapa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang turut hadir.
    Tidak hanya menyapa, Prabowo juga mengabsen lulusan universitas mana saja para menteri dan seluruh jajarannya.
    “Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya? Menteri Komunikasi dan Digital Saudari Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassierli, ITB rupanya, nih. ITB banyak sekali, nih,” tutur Prabowo.
    Ia juga mengabsen Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang lulusan Universitas Indonesia (UI).
    “Sekretaris Kabinet RI saudara Letkol Teddy Indra Wijaya, UGM atau dari mana? UI? UI, UI ada temennya tuh Bu Sri (Mulyani),” beber Prabowo.
    Lama-lama, Prabowo menyadari banyak menteri yang merupakan lulusan ITB.
    Selain Yassierli, ada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang juga alumni ITB.
    Ia lantas bertanya siapa orang yang menyusun Kabinet Merah Putih hingga banyak lulusan ITB yang masuk kabinet.
    “Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Adininggar, IPB? ITB? ITB lagi ini. Yang nyusun kabinet siapa ini?” seloroh Prabowo disambut tawa hadirin.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini terus melanjutkan sapaannya hingga menemukan sejumlah direktur BUMN yang juga lulusan ITB.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa yang juga merupakan alumni Teknik Mesin ITB, hingga Direktur Utama PT LEN Joga Dharma Setiawan.
    “Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Saudara Gita Amperiawan, dari mana? ITB juga? Direktur PT Bio Farma Saudara Shadiq Akasya. Perguruan tingginya? IPB juga, boleh-boleh-boleh,” kata Prabowo.
    Sebagai informasi, konvensi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti dan guru besar, khususnya di bidang STEM, untuk menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara Indonesia.
    Brian menyampaikan, konvensi ini mengumpulkan lebih dari 2.000 scientist.
    “Ini adalah momentum besar yang pertama kali dilakukan di bangsa ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Presiden kita Presiden Prabowo senantiasa menginspirasi, menginisiasi, mengumpulkan peneliti-peneliti Indonesia di manapun berada,” kata Brian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

    Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta wartawan untuk meninggalkan ruangan usai sambutan pembuka dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Permintaan itu disampaikan Prabowo sesuai agenda pengarahan tertutup yang diagendakan setelah sesi pengantar Presiden.

    “Rekan-rekan pers media yang turut hadir… Di sini ada catatan: wartawan akan meninggalkan ruangan setelah Bapak menyapa daftar hadir menteri dan setingkat menteri yang hadir,” ujar Presiden Prabowo di tengah sambutannya yang disambut gelak tawa hadirin.

    Sebelum memasuki sesi tertutup, Presiden Ke-8 RI itu memberikan sambutan formal yang diselingi dengan sapaan satu per satu kepada tamu-tamu penting yang hadir, termasuk jajaran menteri, pimpinan lembaga, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah. 

    “Ini budaya kita. Jauh-jauh datang nggak disapa, kan nggak enak,” kata Prabowo. 

    Kepala negara pun menyebutkan satu per satu nama menteri dan pejabat yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.

    Agenda KSTI 2025 yang diselenggarakan di ITB menjadi salah satu forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, peneliti, hingga pemerintah dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

    Prabowo dijadwalkan menyampaikan pengarahan strategis dalam sesi tertutup bersama para pemangku kepentingan terpilih.

  • Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru Bandung 7 Agustus 2025

    Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru Bandung 7 Agustus 2025

    Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru
    Editor
    KOMPAS.com
    – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengungkap alas ikut menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas.
    Ketua BMPS Cianjur, Mohammad Toha, menegaskan, pihaknya turut melakukan upaya hukum ini demi memperjuangkan nasib sekolah swasta yang dirugikan oleh kebijakan tersebut.
    Dia pun memberikan pendapat tentang pencegahan anak putus sekolah.
    “Upaya pencegahan anak putus sekolah seharusnya dilakukan bukan saat penerimaan siswa baru, tetapi setelahnya,” ucap Toha, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (6/8/2025).
    “Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah itulah yang perlu disisir dan didorong agar mau melanjutkan, baik ke sekolah negeri maupun swasta,” tuturnya.
    Menurut Toha, penambahan kuota rombel tidak serta-merta mampu mencegah anak putus sekolah.
    Sebaliknya, ia menilai kebijakan ini justru memunculkan masalah baru bagi sekolah swasta.
    “Dalam hal ini, sekolah swasta dirugikan. Pemerintah yang seharusnya mengayomi seluruh masyarakat justru dengan peraturan ini semakin menegaskan dikotomi antara sekolah negeri dan swasta,” ucapnya.
    Ia menambahkan, di lapangan sering terjadi kasus siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta kemudian ditarik kembali ke sekolah negeri demi memenuhi kuota rombel.
    Toha berharap langkah hukum ini bisa membatalkan kebijakan tersebut dan digantikan dengan regulasi yang lebih adil.
    “Kalau memang ingin mencegah anak putus sekolah secara nyata, ya jangan mendikotomikan sekolah negeri dan swasta. Kalau memang ingin menurunkan angka putus sekolah, ayo kita bersama-sama, baik negeri maupun swasta,” kata dia.
    Diketahui, delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat telah menggugat Keputusan Gubernur Jabar tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 31 Juli 2025. Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG dan dijadwalkan untuk pemeriksaan berkas pada Kamis (7/8/2025) pukul 10.00 WIB.
    * Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat
    * BMPS Kabupaten Bandung
    * BMPS Kabupaten Cianjur
    * BMPS Kota Bogor
    * BMPS Kabupaten Garut
    * BMPS Kota Cirebon
    * BMPS Kabupaten Kuningan
    * BMPS Kota Sukabumi
    (Penulis Kontributor Cianjur Kompas.com: Firman Taufiqurrahman)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Irjen Karyoto: Pengungkap Kasus Pemerasan Eks Ketua KPK yang Kini Jabat Kabaharkam Polri – Page 3

    Profil Irjen Karyoto: Pengungkap Kasus Pemerasan Eks Ketua KPK yang Kini Jabat Kabaharkam Polri – Page 3

    Setelah tiga tahun di KPK, Irjen Karyoto kembali ke institusi Polri dan ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya pada Maret 2023. Selama kepemimpinannya di Polda Metro Jaya, Karyoto berhasil mengungkap beberapa kasus besar. Salah satunya adalah kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

    Selain itu, Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinannya juga membongkar praktik melindungi situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta menangani kasus penemuan tujuh jenazah remaja di Kali Bekasi.

    Kini, sebagai Kabaharkam Polri, Karyoto akan mengemban tugas yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia. Tugas ini juga meliputi pemberian bimbingan teknis tentang keamanan kepada seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia, serta penanganan keamanan unjuk rasa dan pengamanan konflik sosial.

    Irjen Karyoto juga tercatat memiliki harta kekayaan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK pada 10 Maret 2025, total harta kekayaannya mencapai Rp11,5 miliar. Harta tersebut meliputi aset tanah dan bangunan senilai Rp6,67 miliar, serta aset kendaraan senilai Rp3,65 miliar. Selain itu, Irjen Karyoto juga memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh publik, di mana putrinya menikah dengan putra Dedi Mulyadi, menjadikannya besan dari mantan Bupati Purwakarta tersebut.

  • Dedi Mulyadi Kini Usul UMK Dihapus, Ini Alasannya

    Dedi Mulyadi Kini Usul UMK Dihapus, Ini Alasannya

    Liputan6.com, Jakarta Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan masyarakat luas. Sejumlah kebijakannya mengundang kontroversi, seperti soal study tour. Kini dia mengusulkan adanya reformasi sistem pengupahan nasional dengan mengganti skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), menjadi upah sektoral berbasis industri yang ditetapkan secara nasional.

    Dedi menilai dengan upah yang berbeda antarwilayah, kerap menjadi pemicu terjadinya migrasi tenaga kerja dan relokasi industri secara tidak produktif.

    “UMK itu sering kali menimbulkan problem,” kata Dedi di Bandung. Dikutip dari Antara, Rabu (6/8).

    Dia mencontohkan ketimpangan UMK di kawasan industri yang berdekatan seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, yang selisihnya bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

    Perbedaan tersebut, menurutnya, tidak mencerminkan kondisi realistis industri, melainkan hasil dari negosiasi yang kerap dipengaruhi dinamika politik lokal.

    “Ini menyebabkan pabrik-pabrik berpindah lokasi hanya demi mencari daerah dengan UMK lebih rendah. Purwakarta lari ke Karawang, Karawang lari ke Indramayu, nanti ke Jawa Tengah. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

    Jika diberlakukan sistem upah nasional berdasarkan sektor, kata Dedi, nantinya akan menciptakan keadilan dan stabilitas, baik bagi pelaku industri maupun tenaga kerja.

    Karena hanya ditentukan berdasarkan sektor industri seperti pertambangan, energi, makanan dan minuman, hingga manufaktur yang berlaku merata di seluruh Indonesia.

    “Jika ditetapkan sektoral dan terpusat, maka industri makanan dan minuman akan punya standar upah yang sama, baik di Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ini menciptakan kepastian bagi investor dan tenaga kerja,” ujarnya.

    Lebih jauh, Dedi menilai kebijakan tersebut juga akan mereduksi potensi politisasi dalam penetapan upah minimum daerah.

    “Kadang momentum politik dimanfaatkan untuk menaikkan UMK demi popularitas. Itu tidak tepat. Sistem sektoral nasional akan menutup ruang-ruang seperti itu,” ucapnya yang berharap usulan ini jadi pertimbangan pemerintah pusat.

  • 3 Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa Bandung

    3 Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa Bandung

    Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa
    Editor
    KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan organisasi sekolah swasta jenjang sekolah menengah atas (SMA) menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (Rombel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
    Adapun aturan itu dikeluarkan pada 26 Juni 2025.
    Gugatan tersebut diajukan pada 31 Juli 2025 dan sudah teregistrasi dengan nomor perkara: 121/G/2025/PTUN.BDG dan akan dilakukan pemeriksaan berkas pada Kamis 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.
    “Jadi, benar yang menjadi tergugatnya nanti adalah Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nanti mereka biasanya akan diwakili ini oleh kuasa yang biasanya ini dari Biro Hukum,” ujar Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak, Rabu (6/8/2025).
    “Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025 dan oleh ketua pengadilan telah ditetapkan majelisnya yang akan memeriksa, dan majelis hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara tersebut telah menetapkan jadwal persidangan,” katanya.
    PTUN Bandung, kata dia, akan melakukan pemeriksaan formalitas gugatan dari pihak penggugat untuk kemudian dimatangkan oleh majelis hakim.
    Selain itu, nantinya penggugat akan dimintai informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini.
    Pemeriksaan ini akan memakan waktu sekitar 30 hari, setelah itu masuk tahap pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik hingga pembuktian.
    “Pembuktian dimulai dari bukti surat, bukti elektronik, menghadirkan saksi, ahli, dan, alat bukti lainnya yang terkait. Setelah pembuktian nanti kesimpulan, baru setelah kesimpulan dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu putusan begitu,” katanya.
    Adapun delapan organisasi sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu:
    1.Forum Kepala Sekolah Sma Swasta Provinsi Jawa Barat

    2.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung

    3.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur

    4.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor

    5.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut

    6.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon

    7.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan

    8.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi.
    Sebelumnya diberitakan, aturan Dedi Mulyadi terkait rombongan belajar satu kelas 50 siswa menuai kritik dari sekolah swasta.
    Sejumlah sekolah swasta menyebut aturan ini membuat mereka tidak memiliki peminat. Sejumlah sekolah swasta bahkan terancam tutup karena kebijakan ini.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 8 Organisasi Sekolah Swasta Menggugat Dedi Mulyadi ke PTUN, Imbas Penambahan Rombel Program PAPS
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako…
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa investasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan kerusakan dan menurunkan kualitas hidup warga.
    “Harusnya investasi memberikan manfaat bagi sekitar, dari lingkungan hingga masyarakatnya,” kata Dedi Mulyadi di sela Rapat Kerja Nasional (Rakerkonas) ke-34 Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Dedi Mulyadi menyoroti praktik sejumlah perusahaan yang mencemari lingkungan tanpa memberikan kompensasi yang layak.
    “Kalau ada pencemaran, kami (masyarakat) yang pertama keracunan, tetapi ujungnya perusahaan ganti rugi dengan sembako atau susu. Saya menolak itu. Tidak ada kaitannya pencemaran dengan sembako,” ujarnya.
    Menurutnya, banyak perusahaan di kawasan industri yang menghasilkan limbah udara, suara, hingga limbah cair yang berdampak langsung pada masyarakat.
    Solusi yang dibutuhkan bukanlah kompensasi sesaat, melainkan perbaikan sistem infrastruktur lingkungan.
    “Perbaiki sistem limbahnya. Bukan bagi-bagi sembako. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
    Selain pencemaran, Dedi Mulyadi juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
    “Banyak juga oknum HRD yang main-main dengan masyarakat sekitar. Rekrutmen kerja, tetapi minta uang. Ini masalah serius. Mulai Agustus, saya akan tangkap dengan berkoordinasi bersama kepolisian,” kata Dedi.
    Tak hanya itu, pungli dari pihak luar perusahaan yang kerap memalak perusahaan dengan proposal atau permintaan sumbangan palsu juga akan ditertibkan.
    “Perusahaan dipajakin dua kali. Sudah bayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang acara tertentu. Tidak dikasih, malah diancam atau dimusuhi. Ini akan kami tertibkan,” tegasnya.
    Dedi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan hasil pajak sektor industri benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri.
    “Ketika dana bagi hasil dari pajak industri turun, kadang justru tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Uangnya dipakai untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan,” ujarnya.
    Ia memastikan Pemprov Jabar akan memprioritaskan pembangunan desa-desa sekitar kawasan industri.
    “Kalau basis desanya industri, fokus pembangunan kami adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah rakyat miskin, dan sekolah. Semua harus baik,” kata Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSKDN Kemendagri soroti lima pilar utama penguatan BUMD

    BSKDN Kemendagri soroti lima pilar utama penguatan BUMD

    BUMD ini punya peran yang sangat strategis, sehingga pengelolaan terhadap BUMD ini harus betul-betul fokus, sehingga keberadaannya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal kita, dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni kelayakan usaha, optimalisasi aset produktif, manajemen utang-piutang, strategi pengembangan bisnis, serta tata kelola dan akuntabilitas.

    Yusharto menegaskan hanya dengan perbaikan menyeluruh pada lima aspek tersebut, BUMD dapat mengambil peran strategis sebagai pelopor inovasi dan pendorong perekonomian daerah.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan peran BUMD ini tidak lepas dari peran serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan kompeten. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi pondasi yang tidak bisa ditawar lagi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMD yang semakin kompleks,” kata Yusharto dalam diskusi Transformasi BUMD: Kelayakan Usaha, Aset Produktif, Manajemen Keuangan, dan Tata Kelola di Kantor BSKDN, Jakarta, Selasa.

    Yusharto menyatakan bahwa BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap administratif semata, melainkan harus mampu menciptakan nilai tambah konkret bagi daerah melalui layanan publik yang berkualitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “BUMD ini punya peran yang sangat strategis, sehingga pengelolaan terhadap BUMD ini harus betul-betul fokus, sehingga keberadaannya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal kita, dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, yang menyampaikan kondisi aktual BUMD di wilayahnya.

    Ia menjelaskan bahwa BUMD di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan klasik seperti lemahnya tata kelola, minimnya inovasi, serta ketergantungan pada suntikan APBD.

    “Keberadaan BUMD ini juga diharapkan menumbuhkan ekonomi lokal yang lebih baik hingga kemandirian fiskal. Namun kami akui, masih belum efektif melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini menjadi tantangan ke depan melakukan peningkatan strategi tata kelola manajemen dan juga evaluasi terhadap BUMD,” ungkap Mulyadi.

    Sementara itu, Guru Besar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Irwan Taufiq dalam paparannya menekankan bahwa penyertaan modal daerah pada BUMD dimaknai sebagai investasi yang memberikan nilai ekonomi dan sosial.

    Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan BUMD wajib dilakukan secara objektif dan berdasarkan standar yang akuntabel.

    Irwan juga menegaskan bahwa tujuan pendirian BUMD harus selaras dengan tujuan investasi pemerintah daerah. Ketidaksesuaian keduanya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menilai kelayakan investasi dan kinerja BUMD.

    “Karena itu, saya menyarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi yang mengatur investasi pemerintah dan BUMD,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

    Ramai Bendera "One Piece", Dedi Mulyadi: Yang Penting Merah Putih Paling Atas Bandung 5 Agustus 2025

    Ramai Bendera “One Piece”, Dedi Mulyadi: Yang Penting Merah Putih Paling Atas
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait maraknya pemasangan bendera bergambar karakter dari anime One Piece oleh sejumlah warga menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.
    Dalam acara Rakornas Apindo yang berlangsung di El Hotel Bandung, Kota Bandung, pada Selasa (5/8/2025), Dedi menegaskan pentingnya pengibaran bendera Merah Putih.
    “Ya, begini saja lah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera Merah Putih. Bendera apa pun, yang penting di atasnya adalah Merah Putih,” ujar Dedi.
    Ia menjelaskan bahwa pengibaran bendera diatur dalam undang-undang, tetapi menekankan bahwa semangat nasionalisme di balik ekspresi masyarakat adalah hal yang lebih penting.
    “Karena bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Iya, yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas. Tidak ada bendera lain,” ucapnya.
    Dedi juga menilai bahwa setiap orang memiliki kebebasan berekspresi, asalkan tidak melanggar aturan, terutama mengenai pengibaran bendera negara.
    “Hal-hal lain-lain, setiap orang boleh diekspresi. Dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting, semua orang mereka tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan benderanya Merah Putih,” pungkasnya.
    Sebelumnya, pemasangan bendera dari komik dan animasi One Piece telah menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus mendatang.
    Fenomena ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam merayakan kemerdekaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Chery J6 Hasil Modifikasi Cellos ZXZ Akan Dibagikan Gratis!

    Chery J6 Hasil Modifikasi Cellos ZXZ Akan Dibagikan Gratis!

    Jakarta –

    Tak cuma hadir dalam wujud standar, ada satu Chery J6 yang tampil beda di panggung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

    Mobil listrik offroad membawa livery api ini, ternyata hasil modifikasi content creator Cellos ZXZ bersama National Modificator & Aftermarket Association (NMAA). Menariknya, mobil ini akan dibagikan secara gratis di acara IMX 2025 mendatang.

    Chery J6 Modifikasi Cellos ZXZ dan NMAA Foto: Septian Farhan Nurhuda

    Tampilan Chery J6 ini jauh dari standar pabrikan. Dengan cat warna khusus racikan Belkote Paints, finishing Wet Gloss, serta velg Rotiform dari Mega Arvia, mobil ini memancarkan kesan gagah dan dinamis.

    Sistem pencahayaan juga ditingkatkan lewat kolaborasi Dan’s Motor dan Saber Industries, sementara aksesori offroad dari Pionir Jip memperkuat karakter tangguhnya.

    Interior mobil listrik ini juga dirombak total oleh Ferari Cibubur. Nuansa merah menyala yang digunakan membuat tampilannya lebih berani, sesuai dengan karakter khas Cellos ZXZ.

    “J6 adalah salah satu mobil paling ikonik dari Chery, jadi kami sandingkan dengan IMX yang identik dengan kreativitas anak muda. J6 bisa di-explore sesuai preferensi masing-masing,” ujar Rifki Setiawan, Head of Brand PT Chery Sales Indonesia.

    Chery J6 Modifikasi Cellos ZXZ dan NMAA Foto: Septian Farhan Nurhuda

    Diklaim, mobil ini adalah salah satu dari dua unit Chery J6 RWD yang dibeli langsung oleh Cellos dari PT Chery Sales Indonesia (CSI). Satu unit digunakan untuk keperluan pribadi, sementara satu lagi dipersembahkan untuk program Supergiveaway On The Spot yang menjadi ciri khas IMX setiap tahunnya.

    Perlu diketahui bahwa IMX merupakan Indonesia Modification and Lifestyle Expo. Tahun ini acara yang banyak menampilkan mobil modifikasi tersebut akan berlangsung pada 10-12 Oktober di ICE BSD.

    “Tahun ini kami bekerja sama dengan Chery Indonesia, menghadirkan mobil listrik impian anak muda Chery J6 yang sudah dimodifikasi berkualitas oleh tim NMAA bersama dengan creator Cellos ZXZ. Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup, beli tiket IMX sekarang juga!,” tutup Andre Mulyadi, Founder NMAA & Project Director IMX di keterangan resminya.

    (mhg/rgr)