Tag: Mulyadi

Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara Bandung 15 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengimbau kepala daerah untuk menghapus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah masing-masing.
Jeje menyatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut sebelum menerapkannya di lapangan.
“Ya, tentunya kita akan mengkaji dulu, tapi pada saat ini kita pasti akan mengikuti saran dari Pak Gubernur,” ujar Jeje di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat (15/8/2025).
Menurut Jeje, pengkajian kebijakan ini penting untuk memahami potensi dampak yang mungkin muncul dari pelaksanaannya.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Tapi kita akan mengkaji dari tim lebih dalam supaya tidak merugikannya masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan imbauan khusus kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya.
Imbauan ini dikeluarkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
Dedi meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk membebaskan tunggakan pembayaran PBB perorangan dari tahun 2024 ke belakang untuk semua golongan masyarakat.
“Provinsi Jawa Barat mengimbau atau mengajak karena kewenangannya ada di bupati dan wali kota untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor,” jelas Dedi pada hari yang sama.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang peringatan kemerdekaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/08/2025 21:54
Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat Bandung 15 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk pembebasan lahan pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk membebaskan lahan di sekitar Stasiun Padalarang hingga Kota Baru Parahyangan, serta dari arah Cipatat.
“Perkiraannya sekitar Rp150 miliar. Itu untuk pembebasan lahannya saja. Untuk pembangunan jalannya, langsung oleh pihak Kota Baru Parahyangan. Tidak menggunakan dana APBD,” ujar Dedi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/8/2025).
Menurut Dedi, pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Ia juga mengaku telah bertemu dengan pengembang untuk membahas rencana ini.
“Itu kan kemacetan nggak pernah berakhir, dan harus ada solusi. Kebetulan kemarin saya bertemu dengan pihak pengembang Kota Baru Parahyangan. Kami berdiskusi dan akhirnya sepakat, besok langsung kita buat kesepakatan saja,” katanya.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyambut baik proyek pembangunan jalan lingkar tersebut.
Ia menilai proyek ini sebagai solusi atas kemacetan yang sudah lama dinanti masyarakat.
“Sangat-sangat mendukung, sangat positif karena ini bisa mengurai kemacetan juga. Ini adalah yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari seluruh masyarakat karena memang
crowded
sekali di kawasan itu,” ucapnya.
Jeje menambahkan, akses jalan baru ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain mengurangi kemacetan, proyek ini juga akan mempercepat konektivitas.
“Pembebasan lahan ini sebenarnya sudah dikaji sudah lama. Namun akhirnya dengan kebijakan Bapak Gubernur bisa terlaksana. Insya Allah, di tahun depan ini pembebasan, kemudian di tahun berikutnya pembangunannya,” pungkas Jeje.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/08/2025 21:49
KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, biasa disapa KDM, mengungkapkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menyanggupi untuk membatalkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cirebon naik 1.000 persen.

Dedi mengaku pihaknya telah mengundang dan berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon terkait kenaikan PBB di sana hingga 1.000 persen dan mendapati keterangan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan saat Kota Cirebon dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) yang ditunjuk untuk mengisi kepemimpinan Kota Cirebon di jeda waktu sebelum Pilkada.

“Dalam pertemuan itu, membicarakan penyidikan BPR Kota Cirebon, kemudian penyidikan Gedung Setda Kota Cirebon, serta kenaikan PBB. Saya mendapat penjelasan bahwa aturan tersebut dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh Pj. Dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tapi saya minta untuk aturan ini dibatalkan dan beliau menyanggupi,” kata Dedi di Bandung, Jumat.

Meski demikian, Dedi menyebut bahwa pencabutan aturan itu mulai berlaku untuk APBD Kota Cirebon Tahun 2026 karena kebijakan tersebut sudah terlanjur berjalan pada tahun 2025.

“Tapi karena pungutannya sudah berjalan dan masuk ke APBD 2025, maka wali kota akan mencabut aturan tersebut pada tahun APBD pada 2026 mendatang,” ucap Dedi.

Dedi menyampaikan kenaikan pajak bumi dan bangunan sejauh ini baru terinformasi di Kota Cirebon, belum ada laporan dari daerah lainnya.

“Sampai hari ini belum ada (daerah lain) hanya di Kota Cirebon aja,” tutur dia.

Sebelumnya diinformasikan bahwa kenaikan PBB di Kota Cirebon ini diberlakukan pada tahun 2024 saat dipimpin oleh Agus Mulyadi sebagai Pj Wali Kota Cirebon.

Kebijakan ini dikabarkan dikeluarkan oleh Agus Mulyadi guna menyesuaikan nilai PBB di sana yang akan menjadi acuan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP baru, karena sudah tidak direvisi sejak 2018.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:14
Rapat paripurna DPRD Bogor diwarnai penggunaan syal Palestina

Kabupaten Bogor (ANTARA) – DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menggelar Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus menetapkan Raperda tentang perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jumat, dengan memakai syal Palestina.

Rapat di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor itu dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, yang bersama anggota dewan dari berbagai fraksi kompak mengenakan syal Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Sekretaris Daerah Deni Mulyadi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor mengatakan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI memuat pesan penting untuk menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Pidato Presiden memberikan optimisme dan arah kebijakan strategis yang patut kita dukung bersama, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan dan situasi global yang dinamis,” ujarnya.

Selain mendengarkan pidato kenegaraan, rapat paripurna juga menetapkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.

“Penetapan perubahan perda ini merupakan komitmen DPRD dan Pemkot Bogor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memperkuat basis pendapatan daerah yang berkeadilan,” kata Adityawarman.

Ia menambahkan, momentum rapat paripurna menjelang HUT Kemerdekaan RI ini menjadi refleksi sinergi pemerintah daerah dan legislatif dalam membangun Kota Bogor yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.(KR-MFS)

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:06
Dedi Mulyadi imbau agar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dihapus

ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghapuskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi perorangan di semua golongan, termasuk pembatalan kenaikan PBB 1.000 persen di Kota Cirebon. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Dian Hardiana/Denno Ramdha Asmara/Nanien Yuniar)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 11:35
KDM tegaskan arah kebijakan pembangunan harus bermanfaat nyata

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seiring dengan disepakatinya volume APBD Perubahan 2025 sebesar Rp32,8 triliun maka arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat harus terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menghadirkan kesia-siaan.

“Saya tidak menginginkan pembangunan yang berakhir dengan kesia-siaan, tetapi harus menghasilkan ‘output’, ‘outcome’, dan ‘benefit’ yang memadai bagi kepentingan publik,” kata Dedi di Bandung, Kamis.

Dalam bidang pendidikan, Dedy Mulyadi yang biasa disapa Kang Dedy Mulyadi (KDM) itu menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan, bahkan tahun 2020 tidak ada pembangunan sekolah baru.

Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan.

“Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” ujar dia.

Selain pendidikan, Dedi Mulyadi mencontohkan di bidang kesehatan di mana kasus kusta dan TBC sangat tinggi, terutama di Kabupaten Bekasi.

Ia mengatakan penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.

“Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya.

Sementara dari BPJS Kesehatan, lanjutnya, adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah yang berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal. Kondisi itu berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum dibayar.

“Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” ujar dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sekaligus menyampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (7/8).

Untuk KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 memiliki volume anggaran mencapai Rp32,8 triliun.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 18:21
BYD & VinFast Bangun Pabrik di Lahan Pertanian, Bakal Diminta Ganti 3 Kali Lipat

Jakarta –

Produsen mobil listrik asal Vietnam Vinfast, dan BYD yang berasal dari China membangun pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat. Namun, pembangunan pabrik itu dilakukan di atas lahan sawah yang masih berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Untuk itu pemerintah meminta kedua perusahaan besar mengganti lahan yang telah digunakan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah itu perlu dilakukan tidak hanya investasi yang berjalan saja, tetapi lahan pertanian juga harus mendapatkan perhatian. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan hal ini secara cepat.

“Beliau ingin buka sementara membangun pabrik mobil yang nilai investasinya kurang lebih Rp 33 triliun. Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan. Kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat. Karena ini kita akan dorong investor investasi agar terbuka lapangan kerja,” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerangkan status lahan yang dibangunkan pabrik memang masih LP2B dalam Peta Data Tata Ruang. Walaupun saat ini sudah tidak lagi berbentuk sawah.

Untuk itu pihaknya meminta mendapat ganti atas lahan yang telah dibangunkan pabrik itu. Dedi menyebut telah mendapat rekomendasi bahwa akan mendapatkan penggantian lahan sebesar 3 kali lipat dari yang digunakan oleh kedua pabrik tersebut.

“Ini kami ingin melakukan penyelarasan agar investasi berjalan dan pertanian tergantikan. Dan tadi saya mendapat rekomendasi strategik adalah mengganti 3 kali lipat. Jadi kalau ada areal LP2B namanya LP2B 200 ha maka nanti disiapkan 600 ha sawah baru,” terang Dedi.

Ia menyebutkan, rencananya pergantian itu akan menggunakan lahan di Indramayu. Dedi berharap pergantian lahan ini akan cepat selesai, sehingga mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

“Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang. Ini adalah bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja,” jelas Dedi.

(ada/hns)

13/08/2025 23:07
Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

“Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Lebih lanjut, Dedi memerinci bahwa peta tata ruang kawasan pabrik tersebut masih memuat kalimat lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun dia mengeklaim bahwa area sawah telah nihil. Itu sebabnya, dia menyebut bahwa penyelarasan ini dilakukan agar investasi berjalan dan lahan pertanian dapat tergantikan.

Dedi lantas mengaku mendapatkan rekomendasi strategis dari Kementan untuk mengganti lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari peta yang ada.

“Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat, dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun.

Selanjutnya, merek EV asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

Tak ketinggalan, PT National Assemblers memiliki kapasitas pabrik 31.000 unit EV per tahun. Pabrik tersebut digunakan oleh merek Maxus dengan investasi Rp468 miliar dengan kapasitas 6.000 unit per tahun, lalu AION 19.000 unit, dan Citroen 6.000 unit per tahun.

13/08/2025 18:42
8 Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen Bandung

Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen
Tim Redaksi
PANGANDARAN, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melaksanakan
video call
dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat deklarasi Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran yang menolak adanya keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran di Susi International Beach Strip Pamugaran, Rabu (13/8/2025).
Saat Ketua HNSI Pangandaran, Jeje Wiradinata, sedang menyampaikan sambutan, tiba-tiba Susi menimpali, “Ini Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) menyapa kalian semua,” kata Susi sembari menunjukkan layar
handphone
-nya kepada peserta deklarasi.
Salah seorang peserta deklarasi lantas berteriak, “Tolak keramba jaring apung, bapa aing,” tegasnya.
Susi kemudian bertanya kepada Dedi, ”
Kumaha Pak (apakah mendukung penolakan keramba jaring apung)? Tolak cenah tolak
(warga minta ditolak),” tanya dia.
Pada komunikasi tersebut, Dedi menegaskan menolak keberadaan keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran.
“Ini Pak Gubernur sudah menolak 100 persen.
Hatur nuhun
, Pak Gubernur,” kata Susi yang disambut meriah oleh para peserta deklarasi forum pelaku wisata.
Sebelumnya, sebanyak 19 komunitas pelaku wisata di Pangandaran deklarasi menolak keberadaan keramba jaring apung.
Mereka mengatakan, keramba jaring apung akan mengganggu pariwisata Pangandaran dan mengganggu ekosistem laut.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 12:53
Dedi Mulyadi Kucurkan Rp 2,4 Triliun untuk Muluskan Jalan di Jabar Bandung 13 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Kucurkan Rp 2,4 Triliun untuk Muluskan Jalan di Jabar
Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh infrastruktur jalan di wilayahnya dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027.
“Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus. Hal ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8/2025).
Untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 600 miliar.
Sebagai langkah pendukung, pada Selasa (15/4/2025) Pemprov Jabar menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jabar terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
“MoU ini adalah payung hukum yang jelas, baik antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemprov maupun Kejaksaan Negeri dengan kabupaten/kota,” kata Dedi.
Selain dengan Kejaksaan Tinggi Jabar, nota kesepahaman juga dilakukan dengan 27 pemerintah kabupaten dan kota terkait pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi.
Dedi menegaskan seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Infrastruktur jalan mencakup marka jalan, PJU, CCTV, serta taman dan fasilitas penunjang lain demi kenyamanan pengguna,” tuturnya.
“Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan,” tambahnya.
Untuk jalan desa, Dedi mengingatkan bahwa anggaran tersedia melalui Dana Desa. Namun, Pemprov siap memberikan stimulus tambahan bagi desa yang memiliki wilayah luas atau dananya tidak mencukupi.
Keberhasilan pembangunan jalan, kata Dedi, memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. “Selama Dana Desa sudah dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan, maka kami akan hadir dengan stimulus tambahan,” ucap Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 10:53