Tag: Mulyadi

  • Demokrat Sumbar usung jalan politik yang rasional

    Demokrat Sumbar usung jalan politik yang rasional

    Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Demokrat Sumbar di Padang pada Jumat (22/8/2025). ANTARA/Fathul Abdi.

    Demokrat Sumbar usung jalan politik yang rasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) bertekad untuk mengusung jalan politik yang rasional sebagai nafas pergerakan politik partai tersebut di provinsi setempat. Hal itu dinyatakan langsung oleh Ketua DPD Demokrat Mulyadi dalam Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis partai Demokrat se-Sumatra Barat yang digelar di Padang pada Jumat (22/8).

    “Demokrat Sumbar harus menjalankan politik secara rasional tanpa menargetkan hal-hal yang tidak masuk akal,” kata Ketua Mulyadi di hadapan para kader.

    Ia menjelaskan rasional tersebut dalam artian setiap target yang ditetapkan oleh partai, khususnya pada Pemilu 2029 harus berdasarkan data serta peta kekuatan yang dimiliki.

    “Partai tentu menentukan target-target dalam menghadapi Pemilu 2029 nanti, namun hal tersebut harus masuk akal sesuai dengan kekuatan yang dimiliki,” jelasnya.

    Ia meyakini dalam kondisi saat ini Demokrat Sumbar memiliki kans yang mumpuni karena Demokrat Sumbar memiliki lima kader yang menjabat sebagai bupati atau wali kota, serta satu kader sebagai wakil bupati. Selain itu kader partai berlambang bintang mercy juga menduduki sejumlah kursi di parlemen yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumbar.

    Mulyadi menerangkan dalam menentukan target-target tersebut pihaknya juga akan menyelaraskan dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.

    “Demokrat Sumbar akan memastikan bahwa ‘senjata’ dan kekuatan yang dimiliki harus digunakan semaksimal mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

    Target yang diusung oleh Demokrat Sumbar adalah memenangkan Pemilu 2029 dan menambah kursi di parlemen mulai dari tingkat DPR RI hingga daerah. Sementara untuk rapat kerja dan bimbingan teknis, Mulyadi mengatakan bahwa itu adalah momen untuk menyatukan kader serta melakukan evaluasi kinerja.

    Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Demokrat Sumbar yang berlangsung di Padang selama dua hari yakni Jumat dan Sabtu (23/8) dibuka langsung oleh Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron. Herman memesankan agar seluruh kader menghindari konflik internal yang tidak perlu dalam rangka menguatkan konsolidasi internal, serta mendukung kebijakan dari pusat.

    Sumber : Antara

  • Sekjen Demokrat minta kadernya dukung program pemerintahan Prabowo

    Sekjen Demokrat minta kadernya dukung program pemerintahan Prabowo

    Seluruh kader Demokrat harus mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Padang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron meminta kepada seluruh kadernya untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto hingga ke tingkat daerah.

    “Seluruh kader Demokrat harus mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Herman Khaeron saat membuka Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis kader Demokrat Sumbar di Padang, Jumat.

    Ia mengatakan seruan tersebut sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Program pemerintah tersebut di antaranya adalah Koperasi Merah Putih yang implementasi dan penerapannya akan sampai ke tingkat desa, program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan, energi, dan ketahanan air hingga ke tingkat pelosok.

    Menurut dia, berbagai program tersebut sejalan dengan tugas-tugas di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh AHY.

    Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kader partai Demokrat, termasuk yang berada di Sumbar agar mendukung serta menyukseskan program tersebut.

    Jika program-program tersebut sukses, maka manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian.

    Dalam kesempatan itu, dia berpesan kepada kader Demokrat Sumbar agar senantiasa solid dan menetapkan tujuan dan target yang jelas.

    Dia optimistis di bawah kepemimpinan Mulyadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Demokrat Sumbar akan mampu memenangkan Pemilu 2029.

    Rapat kerja dan Bimbingan Teknis kader Demokrat Sumbar itu dilaksanakan selama dua hari, yakni Jumat dan Sabtu (23/8).

    Pewarta: Rahmatul Laila
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Desain Hot Wheels Convention Car 2025 Ini Diterapkan pada Porsche 911!

    Desain Hot Wheels Convention Car 2025 Ini Diterapkan pada Porsche 911!

    Jakarta

    Pecinta Hot Wheels pasti penasaran, kira-kira bagaimana wujud die cast Hot wheels Convention Car 2025. Kini rasa penasaran itu sudah terpuaskan dengan diperlihatkannya Hot Wheels Convention Car 2025 yakni Porsche 911 Carrera RS 3.8. Desain die cast ini juga ikut disajikan dalam wujud 1:1 atau dalam wujud mobil sungguhan ini merupakan karya Arthur dari bengkel Retouch Pro Autowerkz.

    Dalam siaran resmi yang diterima detikOto, Hot Wheels, brand die-cast legendaris milik Mattel, secara resmi meluncurkan Hot Wheels Convention Car 2025, yakni Porsche 911 Carrera RS 3.8, pada ajang Pre-Event Hot Wheels Indonesia Collectors Convention 2025 yang berkolaborasi dengan Indonesia Modification and Lifestyle Expo di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

    Peluncuran Hot Wheels Convention Car 2025 dengan skala 1:64 dan skala 1:1 ini merupakan bagian dari lini Asia Pacific 2025 Hot Wheels Convention Car yang tersedia secara terbatas di ajang kolektor resmi di beberapa negara secara terbatas yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Australia dan di Indonesia. Khusus di Indonesia die-cast yang menjadi incaran kolektor ini dipastikan hanya akan tersedia secara exclusive di IMX.

    die cast Hot wheels Convention Car 2025. Foto: dok. IMX/Hot Wheels Indonesia

    “Peluncuran Porsche 911 dengan livery “Hippie” yang ikonik sebagai Hot Wheels Convention Car adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah otomotif dunia. Di IMX 2025 nanti, kita ingin memberikan pengalaman unik-tidak hanya memamerkan modifikasi, tapi juga merayakan ikon-ikon otomotif legendaris dalam bentuk nyata dan miniatur,” ungkap Andre Mulyadi, IMX Project Director & Founder NMAA.

    Sebagai tambahan peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hot Wheels Indonesia Collectors Convention 2025 yang akan digelar dalam event Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025 ‘8VOLUTION’ pada 10-12 Oktober 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan. Acara ini menandai semakin kuatnya kolaborasi antara komunitas die-cast, dunia modifikasi, dan budaya pop otomotif di Indonesia.

    die cast Hot wheels Convention Car 2025. Foto: dok. IMX/Hot Wheels Indonesia

    Sejarah Hippie Livery di Dunia Balap

    Pada April 1969, Porsche merekrut Anatole Lapine sebagai kepala desainer barunya. Hanya dalam waktu setahun, pria kelahiran Latvia tersebut mencetak gebrakan di dunia balap dengan menghadirkan livery ikonik pada Porsche 917 yang dikendarai Gérard Larrousse dan Willi Kauhsen.

    Menggunakan sekitar 1.500 kaleng cat semprot, Lapine menciptakan pola gelombang hijau dan ungu yang berputar mengikuti lekuk bodi mobil, menghasilkan efek psikedelik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Desain ini kemudian dikenal luas sebagai “Hippie Livery” berkat perpaduan warnanya yang nyentrik dan aura bebas khas era 70-an.

    Walaupun gaya visual tersebut sempat menuai reaksi campur aduk di kalangan eksekutif Porsche, Hans-Dieter Dechent selaku pemilik tim balap, bersama pihak sponsor Martini & Rossi, justru memberikan dukungan penuh.

    Livery “Hippie” ini bukan hanya menjadi perbincangan hangat di paddock, tetapi juga menorehkan prestasi di lintasan: pada ajang 24 Hours of Le Mans 1970, ketika Hans Herrmann dan Richard Attwood mengamankan kemenangan pertama Porsche secara keseluruhan, pasangan Larrousse/Kauhsen sukses meraih posisi kedua dengan mobil berpenampilan mencolok tersebut.

    (lth/dry)

  • Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua

    Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua

    “Kita harus mulai menyadari bahwa penyelesaian problem kesehatan itu bukan hanya dengan obat. Bukan hanya dengan peningkatan teknologi atau sains di bidang kedokteran, tetapi juga cakupan dalam upaya melakukan pencegahan. Selalu bicara kesehatan, bicara pengobatan, tap bukan bicara bagaimana menciptakan manusia yang sehat,” kata dia.

    Dedi Mulyadi menambahkan, saat ini ada sebanyak 10 orang lebih telah dipilih untuk mendapatkan beasiswa dokter spesialis di Fakultas Kedokteran (FK) Unpad.

    Dia pun telah menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan seleksi kembali untuk mendapatkan beasiswa.

    “Saya bilang kadis kesehatan hari ini mulai menyeleksi di kabupaten kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit-rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan. Yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, ada surat keputusannya,” jelas Dedi Mulyadi.

  • 8
                    
                        Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya
                        Bandung

    8 Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya Bandung

    Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merelokasi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.
    Menurut Dedi Mulyadi, pemindahan ini bukan hanya akan mendongkrak industri kedirgantaraan dan pertahanan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali penerbangan komersial di Kertajati.
    “Jadi, kalau di sana (Kertajati) sudah ramai, komersialnya ikut ramai. Kan kalau ramai dengan industri pertahanan, pesawat-pesawatnya banyak, maskapai pasti berminat juga,” kata Dedi di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
    Dedi menuturkan, maskapai akan lebih tertarik membuka kembali rute penerbangan ke Kertajati bila aktivitas bandara semakin padat.
    Untuk itu, Pemprov Jabar akan memperkuat aksesibilitasnya dengan pembangunan infrastruktur transportasi.
    “Kita membangun infrastrukturnya, misalnya kereta dari Bandung ke Kertajati atau dari Jakarta. Nanti suatu saat kalau ada kereta cepat Jakarta-Surabaya lewat Kertajati, kan akan banyak yang menggunakan,” katanya.
    Dedi menambahkan, langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal daerah. Selama ini, biaya perawatan BIJB Kertajati mencapai Rp 60 miliar per tahun.
    Bila industri pertahanan masuk, menurut Dedi, biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat melalui keuntungan dari industri pertahanannya.
    “Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ironi! Wakil Rakyat Berjoget Bergelimang Tunjangan, Masih Ada Balita Meninggal Cacingan

    Ironi! Wakil Rakyat Berjoget Bergelimang Tunjangan, Masih Ada Balita Meninggal Cacingan

    GELORA.CO –  Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kurangnya empati para wakil rakyat alias anggota DPR RI terhadap penderitaan rakyat, apalagi dikaitkan dengan kasus balita asal Sukabumi, Raya, yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing gelang (Ascaris lumbricoides).

    Bagaimana tidak, Raya sendiri dikabarkan meninggal pada 22 Juli 2025 lalu. Sedangkan belakangan DPR malah terlihat berjoget di acara formal, bahkan memamerkan gaji dan tunjangan yang sangat fantastis.

    Peneliti di Formappi, Lucius Karus, mengatakan seharusnya DPR sebagai lembaga wakil rakyat bisa hadir untuk pencegahan sebelum kisah tragis tersebut terjadi.

    “Ya harusnya sih kasus-kasus seperti di Sukabumi itu menjadi perhatian DPR. Kan mereka wakil rakyat seluruh Indonesia,” kata Lucius saat dihubungi Akurat.co, Kamis (21/8/2025).

    Dia mengatakan, dengan jumlah tunjangan lebih dari Rp100 juta per bulan yang diterima, mereka para anggota dewan harus bisa menemukan solusi atas persoalan rakyat.

    “Mestinya tunjangan fantastis itu membuat DPR menjadi yang paling siap untuk hadir di tempat rakyat membutuhkan demi menemukan solusi atas persoalan yang terjadi sekali problem yang menjadi alasan dari masalah itu,” tuturnya.

    Dia juga memandang bahwa tidak ada alasan bagi anggota DPR, untuk tidak mementingkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. “Kalau DPR mengaku bekerja sibuk, ya harusnya di mana masalah ada, di situ mereka muncul untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Lucius.

    Maka dari itu, Lucius menilai, lembaga pembuat Undang-Undang itu kini tidak pantas menerima tunjangan fantastis jika banyak persoalan rakyat yang tidak tersentuh.

    “Kalau situasinya seperti sekarang, DPR-nya menghilang dari tempat di mana persoalan rakyat terjadi. Itu artinya tunjangan mereka untuk dinikmati sendiri saja, bukan untuk mendukung pekerjaan mereka,” tutupnya.

    Kasus kematian Raya sebelumnya juga membuat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi angkat bicara. Dia menegaskan, kasus ini sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desa agar lebih tanggap terhadap persoalan warganya.

    Peristiwa memilukan ini sekaligus memantik kritik terhadap fungsi layanan kesehatan dasar, seperti bidan desa, Posyandu, hingga Puskesmas, yang dinilai tidak berjalan optimal.

    Dalam keterangannya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (20/8/2025), Dedi Mulyadi mengaku sudah terlalu sering menerima laporan masalah dari Sukabumi. Menurutnya, banyak persoalan warga yang seharusnya bisa ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten atau desa, tetapi justru sampai ke tingkat gubernur.

    “Ini warning bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desanya, karena kasus di Sukabumi terlalu banyak yang saya tangani,” ujar Dedi.

  • Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung…
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 Agustus 2025

    Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung… Bandung 21 Agustus 2025

    Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung…
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Satu bulan setelah diresmikan, keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Hambalang, Bogor, belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
    Alih-alih ramai didatangi, koperasi yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa itu justru membuat masyarakat bingung.
    Kompas.com melihat langsung ke lokasi, kios dan unit layanan di Kopdes Hambalang terlihat sepi.
    Kondisi itu sejalan dengan pengakuan warga yang menyebut belum pernah berbelanja atau memanfaatkan layanan Kopdes tersebut.
    Erni (33), warga Kampung Hambalang, Desa Hambalang, mengatakan ia mengetahui keberadaan Kopdes sejak peresmian.
    Namun setelah itu, tidak ada aktivitas berarti yang ia lihat.
    Ia juga bingung dengan sistem belanja yang kabarnya harus menggunakan kartu anggota khusus.
    Hal serupa diungkapkan ibu berinisial K (40) dan S (37).
    Mereka menilai, setelah peresmian yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Juli 2025, tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
    Warga hanya mendengar kabar sepintas soal harga sembako yang lebih murah, tetapi tak ada penjelasan cara belanja maupun syarat keanggotaan.
    “Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana.
    Ngapain
    , mendingan ke warung biasa,” ujar keduanya saat ditemui Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    Keduanya berharap layanan simpan pinjam dan klinik di Kopdes bisa berjalan.
    Sebab, warga membutuhkan akses pinjaman yang mudah dan fasilitas kesehatan yang dekat, mengingat jarak puskesmas dari kampung cukup jauh.
    “Kita maunya layanan klinik itu saja aktifkan karena bisa membantu banget merawat warga yang sakit, kan di sini puskesmas mah jauh banget. Jadi orang yang tidak punya juga bisa berobat gitu,” tuturnya.
    Kebingungan juga dirasakan Fatma dan Irna, warga Kampung Cikalahang, Desa Hambalang.
    Mereka mengaku tidak paham mekanisme Kopdes karena tak ada penjelasan dari pengurus setempat.
    Mereka mendengar kabar adanya pinjaman tanpa bunga, tetapi syaratnya harus menabung dulu sebagai mitra.
    Informasi ini justru membuat warga kecil semakin ragu memanfaatkan layanan.
    Fatma menambahkan, masyarakat sekitar juga belum tahu manfaat nyata dari unit sembako, apotek, maupun klinik.
    Sejauh ini, hanya ada cerita bahwa klinik tidak pernah buka dan kios sembako terkendala modal.
    “Warga jadi bingung, mau coba pun tidak tahu caranya,” ujarnya.
    Padahal, saat peluncuran Kopdes Merah Putih, pemerintah menargetkan koperasi desa ini menjadi pusat layanan ekonomi warga.
    Unit yang ditawarkan meliputi toko sembako, apotek, klinik kesehatan, layanan simpan pinjam, hingga distribusi hasil pertanian.
    Tujuannya untuk mempermudah akses kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
    Namun, kondisi di Hambalang menunjukkan program ini belum berjalan sesuai harapan.
    Minim sosialisasi, keterbatasan modal, hingga layanan dasar yang tak kunjung aktif membuat warga masih bertanya-tanya dan bingung dengan keberadaan Kopdes Merah Putih bagi desa mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 Agustus 2025

    Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan Bandung 21 Agustus 2025

    Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Satu bulan setelah peresmian, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tampak sepi dan belum beroperasi sesuai tujuan awalnya dibentuk.
    Sejumlah unit layanan yang semestinya dibuka untuk masyarakat, seperti toko sembako, klinik apotek, gerai pupuk sarana pertanian, hingga layanan simpan pinjam, tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya.
    Kompas.com datang langsung ke lokasi pada Kamis (21/8/2025), aktivitas hanya terlihat dari empat orang pengelola yang berjaga.
    Toko sembako memang buka, tetapi barang-barang yang ada di rak terlihat sedikit. Tiga rak yang berjejer itu justru lebih banyak yang kosong.
    Kondisi lebih memprihatinkan terlihat di unit layanan kesehatan. Klinik apotek tampak tertutup dengan pintu terkunci dan tanpa aktivitas tenaga medis.
    Kursi tunggu kosong dan berdebu, tak ada dokter maupun perawat yang berjaga.
    Klinik ini bahkan belum pernah beroperasi maksimal sejak awal diresmikan.
    Sejak siang, hanya satu warga yang datang untuk membeli pupuk.
    Selain kios unit layanan klinik yang tutup, kios pangkalan LPG atau penjualan gas melon tabung 3 kg juga tutup.
    Sebab, hanya tabung yang tersedia, sedangkan gas tidak terisi.
    Selama itu pula, hanya satu warga yang terlihat datang ke gerai pupuk sarpras pertanian.
    Salah satu pengelola Kopdes ini mengakui, tak ada warga yang datang hingga barang terbatas karena tidak ada modal untuk melengkapi produk.
    Bahkan, sosialisasi pun diakuinya kurang.
    Padahal, saat peresmian Kopdes Merah Putih di Hambalang pada Juli 2025 lalu, pemerintah menyebut koperasi desa ini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
    Kopdes didesain memiliki berbagai unit layanan, mulai dari toko sembako, klinik kesehatan, gerai pupuk, simpan pinjam, hingga distribusi hasil pertanian warga.
    Tujuannya adalah untuk mempermudah akses kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
    Namun, kondisi terkini menunjukkan operasional Kopdes Merah Putih Hambalang belum berjalan sesuai harapan.
    Minimnya stok barang hingga unit layanan kesehatan yang terbengkalai membuat keberadaan koperasi ini belum memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.
    Warga, seorangibu berinisial K (40) dan S (37), mengungkap setelah peresmian yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Juli 2025, tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
    Warga hanya mendengar kabar sepintas soal harga sembako yang lebih murah, tetapi tak ada penjelasan cara belanja maupun syarat keanggotaan.
    “Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana.
    Ngapain
    , mendingan ke warung biasa,” ujarnya, saat ditemui Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    Keduanya berharap layanan simpan pinjam dan klinik di Kopdes bisa berjalan.
    Sebab, warga membutuhkan akses pinjaman yang mudah dan fasilitas kesehatan yang dekat, mengingat jarak puskesmas dari kampung cukup jauh.
    “Kita mah maunya layanan klinik itu saja aktifkan karena bisa membantu banget merawat warga yang sakit, kan di sini puskesmas mah jauh banget. Jadi orang yang tidak punya juga bisa berobat gitu,” tuturnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Imbau Warga Bekasi Jaga Sungai dan Rawa untuk Cegah Banjir
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Warga Bekasi Jaga Sungai dan Rawa untuk Cegah Banjir Megapolitan 21 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Warga Bekasi Jaga Sungai dan Rawa untuk Cegah Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai menjaga dan merawat sungai di Bekasi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya banjir.
    Dedi mengatakan, hal itu tidak terlepas dari sejarah peradaban Kali Bekasi yang berkaitan erat dengan Kerajaan Tarumanegara, yang berkuasa di tanah Sunda pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi.
    “Saya ini orang yang belajar tentang sejarah Tarumanegara. Tarumanegara tuh orangtua kita dulu itu sudah ngerti tentang peradaban air, bagaimana sungai yang menjadi sumber kehidupan, bagaimana sungai menjadi sumber transportasi, bagaimana sungai untuk menyelesaikan
    problem
    banjir,” jelasnya ketika pidato di Kalimalang, Kota Bekasi, Kamis (21/8/2025).
    Ia menambahkan, ilmu yang diwariskan sederhana, yakni menjaga sungai dan rawa.
    “Sehingga ilmunya cuma dua, sungai dan rawa Bekasi itu. Kalau bisa mengurus sungai menjaga rawa, Bekasi enggak akan banjir,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Dedi menyebut aliran Kali Bekasi merupakan bukti nyata peradaban Tarumanegara.
    “Bersyukur sekali orang Bekasi itu punya peradaban air yang tinggi, tempat lain enggak punya di halaman kota punya air yang seperti ini, dan ini tanda jejak ini adalah jejak peninggalan peradaban Purnawarman,” ujarnya.
    Karena itu, Dedi menekankan pentingnya penataan tata ruang sungai di Bekasi, baik dari hulu maupun hilir. Hal ini juga termasuk penertiban bangunan di sepanjang aliran kali.
    “Relokasi perubahan-perubahan tata ruang di hulu harus segera dibenahin karena Perda 2022 Jawa Barat itu menghilangkan 1,5 juta lahan hijau, ini saya mau balikin tata ruangnya, mau saya ubah hari ini,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pabrik di Subang Disebut Berdiri di Atas Lahan Pertanian, BYD Bilang Begini

    Pabrik di Subang Disebut Berdiri di Atas Lahan Pertanian, BYD Bilang Begini

    Jakarta

    Sebagian lahan pabrik BYD dan VinFast yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, disebut-sebut berdiri di atas lahan pertanian. Pemerintah menuntut lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan. Seperti apa tanggapan BYD?

    Isu tumpang tindih lahan pabrik BYD dan VinFast disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pekan lalu. Pada pertemuan itu ada beberapa agenda yang dibahas, termasuk investasi VinFast dan BYD di Subang.

    “Bapak Gubernur menyampaikan bahwa di Subang akan dibangun pabrik mobil, dengan nilai investasi Rp 33 triliun. Kebetulan, sebagian lahan yang direncanakan merupakan lahan persawahan. Kami akan menyelesaikan kendala ini bersama supaya investasi tetap berjalan dan lapangan kerja terbuka. Namun, jika terjadi alih fungsi lahan pertanian, kami menegaskan bahwa lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan agar petani tetap memiliki lahan pengganti yang layak,” ujar Amran dilansir dari Antara.

    Namun pernyataan itu dibantah oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan pabrik BYD dan VinFast berdiri di atas lahan yang sudah berstatus kawasan industri. “Kalau mereka sudah memiliki status kawasan industri, artinya mereka sudah tidak punya masalah lagi,” terang Agus.

    Tanggapan BYD

    Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan, mengatakan baru saja mendengar isu tersebut. Dia tidak bisa berkomentar banyak, namun jika kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan industrial, seharusnya tidak ada lagi masalah soal tumpang tindih lahan.

    “Saya baru dengar beritanya, saya juga nggak bisa komen apa-apa. Cuma yang saya bisa sampaikan, kita kan mendirikan fasilitas produksi kita di dalam industrial area. Artinya, industrial area ini secara sah itu mereka ditetapkan sebagai usaha di industrial estate, jadi harusnya itu urusan bukan kepada BYD. Urusan kita kepada industrial area, karena tak mungkin kita mendapatkan izin mendirikan pembangunan kalau nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” kata Luther di sela-sela kegiatan media test drive Atto 1 Semarang-Solo-Yogyakarta (13/8/2025).

    Sebagai informasi, pabrik BYD berlokasi di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat. Pabrik ini menyerap nilai investasi Rp 11,7 triliun. Perusahaan menargetkan fasilitas perakitan itu siap beroperasi mulai awal 2026.

    (lua/rgr)