Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Edy Mulyadi Bongkar Dugaan Jokowi Murka, Benarkah OTT Noel karena Tak Setuju Abraham Samad Dikriminalisasi?

    Edy Mulyadi Bongkar Dugaan Jokowi Murka, Benarkah OTT Noel karena Tak Setuju Abraham Samad Dikriminalisasi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wartawan senior Edy Mulyadi mengaitkan penangkapan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer alias Noel, dengan dugaan kriminalisasi Abraham Samad.

    Edy mengungkapkan analisisnya terkait dugaan alasan Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    Dikatakan Edy, ada kemungkinan sikap Noel yang belakangan tidak sejalan dengan Jokowi memicu situasi ini.

    “Gegara bela Abraham Samad dan serang Silfester, Noel jadi korban Jokowi?,” kata Edy di X @CAMERALIVE6849 (24/8/2025).

    Ia menjelaskan, Noel sebelumnya secara terbuka mendukung mantan Ketua KPK Abraham Samad yang disebut-sebut mengalami kriminalisasi.

    “Noel tak mau bela Jokowi. Dia terang-terangan dukung Abraham Samad yang dikriminalisasi,” ungkap Edy.

    Bukan hanya itu, Noel juga pernah melontarkan kritik terhadap Silfester Matutina, sosok yang juga dikenal sebagai pendukung Jokowi.

    “Noel juga serang Silfester, Jokowi pun marah. Jadilah Noel kena OTT KPK. Begitu?” tandasnya.

    Untuk diketahui, sebelum diamankan KPK melalui OTT pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Immanuel Ebenezer sempat tampil di salah satu program televisi nasional.

    Dalam acara tersebut, ia membahas turut polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Noel mengaku tidak terkejut jika Abraham Samad, mantan Ketua KPK, mengalami kriminalisasi terkait isu ijazah palsu Jokowi.

    Sebagaimana diketahui, Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada 13 Agustus 2025 dalam kasus tersebut. Samad sendiri menilai langkah itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap dirinya.

  • Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut Bandung 24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut Bandung 24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghormati rencana unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (25/8/2025) oleh para pelaku jasa pariwisata terkait penolakan larangan study tour.
    “Kita menghormati aksi yang dilaksanakan,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Meski demikian, ia menegaskan, bahwa keputusannya tidak akan berubah. Dedi menyebut, kebijakan pelarangan study tour untuk melindungi orangtua murid.
    Ia menilai, kegiatan tersebut selama ini telah menyimpang dari makna sebenarnya. Pendidikan seharusnya melahirkan kebaikan, bukan menambah beban.
    “Saya tidak akan pernah berubah, saya tetap mengatakan bahwa study tour dilarang di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ucap Dedi.
    Diketahui, rencana unjuk rasa yang rencananya akan berlangsung besok, merupakan aksi kedua dari para pelaku jasa pariwisata.
    Sebelumnya, para pekerja sektor jasa pariwisata mulai dari pemandu wisata, sopir bus hingga pelaku UMKM menggeruduk Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (21/7/2025).
    Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. Larangan itu dinilai mematikan sektor pariwisata.
    “Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi usul industri pertahanan di Bandung pindah ke Kertajati

    Dedi Mulyadi usul industri pertahanan di Bandung pindah ke Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ide agar industri pertahanan yang berada di Bandung seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad untuk pindah ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

    “Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk,” ucap Dedi di Bandung, Sabtu.

    Hal ini termasuk berbagai tantangan yang dihadapi ketika mereka tetap berada di Bandung, kata Dedi, telah diungkapkannya pada berbagai entitas pertahanan tersebut, saat berkesempatan berkomunikasi dengan mereka.

    Dedi juga mengaku memiliki gagasan untuk mengalihkan industri pertahanan di Kota Bandung dipusatkan ke Kertajati, bahkan Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara juga dia usulkan untuk dipindahkan.

    “Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara,” kata dia.

    Dedi menyebut hasil komunikasi tersebut, beberapa pihak merespons dengan baik. “Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ujarnya.

    Menurut dia, apabila sudah terbentuk kawasan ekonomi khusus dalam hal ini industri pertahanan, maka aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati pun akan berjalan.

    Tidak hanya itu, ia menilai dana Rp60 miliar yang biasa digelontorkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk bandara tersebut bisa dialihkan untuk urusan lain.

    “Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” kata dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IDAI Soroti Masalah di Balik Kematian Balita Sukabumi Pasca Kecacingan

    IDAI Soroti Masalah di Balik Kematian Balita Sukabumi Pasca Kecacingan

    Jakarta –

    Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kasus balita meninggal akibat cacingan di Sukabumi menjadi pengingat pentingnya upaya promotif dan preventif kesehatan anak. Edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta akses layanan kesehatan dasar dinilai krusial untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

    Ketua Umum IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan persoalan kecacingan tidak bisa dilihat semata dari aspek medis, melainkan juga berkaitan dengan faktor sosial.

    “Kalau masalah kecacingan, kita tidak bisa melihatnya dari satu aspek saja, yaitu penyakit. Ini masalah sosial juga,” ujar Piprim di Jakarta, Jumat, (22/8/2025).

    IDAI memiliki program Pediatrician Social Responsibility, yakni inisiatif saat satu dokter anak menjadi relawan untuk mendampingi dua puskesmas. Menurut Piprim, pendekatan ini bisa diperluas ke tenaga kesehatan dan kader untuk memastikan edukasi PHBS berjalan efektif.

    Ia mencontohkan, edukasi dasar seperti cara mencuci tangan yang benar, pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan, serta pengawasan langsung kader menjadi langkah nyata yang bisa dilakukan.

    “Kalau pemberian obatnya diawasi dengan baik, lalu ada balita yang tidak datang kemudian didatangi, maka pencegahannya bisa berjalan optimal,” katanya.

    Selain itu, ia menilai program Bina Keluarga Balita (BKB) perlu digiatkan kembali sebagai bagian dari pencegahan. Piprim menekankan, pembangunan kesehatan seharusnya dimulai dari hulu, yakni melalui edukasi dan pengobatan preventif, bukan sekadar hilirisasi kesehatan gedung-gedung RS belasan lantai dan cathlab miliaran rupiah.

    Sebelumnya, seorang balita bernama Raya dibawa ke RSUD Syamsudin, Sukabumi, pada 13 Juli 2025 karena dalam kondisi kritis. Saat penanganan, cacing sempat keluar dari hidung balita tersebut.

    Hasil pemeriksaan medis menunjukkan Raya terkena ascariasis, yakni infeksi akibat cacing gelang (Ascaris lumbricoides).

    Ibunya disebut mengalami masalah mental sehingga kesulitan mengasuh, sementara ayah-nya mengidap tuberkulosis (TB). Keluarga juga tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga sulit mengakses layanan medis.

    Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjatuhkan sanksi administratif kepada Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Sukabumi. Ia memutuskan menghentikan sementara pencairan dana desa karena menilai perangkat desa lalai dalam menjalankan tanggung jawab terhadap warganya.

    (naf/kna)

  • Usulan Dedi Mulyadi Didukung, Pemindahan Kepala Sekolah Sesuai Domisili Bisa Kurangi Kelelahan

    Usulan Dedi Mulyadi Didukung, Pemindahan Kepala Sekolah Sesuai Domisili Bisa Kurangi Kelelahan

    Ia juga menekankan pentingnya monitoring pasca-implementasi kebijakan.

    “Kita perlu mengukur, apakah setelah rotasi ini, kinerja kepala sekolah membaik? Apakah ada penurunan capaian pendidikan? Ini harus terukur, bukan asumsi,” ujarnya.

    Menurutnya, reformasi birokrasi di sektor pendidikan harus dilandasi semangat profesionalisme dan pemerataan.

    “Bila kebijakan ini mampu membuat distribusi kepala sekolah dan guru lebih merata secara geografis tanpa menurunkan kualitas, tentu itu prestasi,” katanya.

    Terkait potensi ketimpangan mutu antar daerah, Iwan menyarankan agar Pemprov Jabar menyiapkan mekanisme pelatihan lanjutan bagi kepala sekolah yang dipindahkan ke sekolah baru, terutama di wilayah yang memiliki tantangan lebih berat.

    Ia juga mengusulkan agar ada insentif khusus untuk kepala sekolah yang bersedia ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), jika kebijakan domisili ini membuat kekurangan tenaga di wilayah-wilayah tersebut.

    “Kebijakan ini harus fleksibel. Tidak semua kepala sekolah bisa dipindah ke dekat rumahnya. Jadi perlu ada mekanisme insentif untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan,” tambahnya.

  • Dedi Mulyadi Usulkan Industri Pertahanan Dipindah dari Bandung ke Kertajati, Beberkan Alasannya

    Dedi Mulyadi Usulkan Industri Pertahanan Dipindah dari Bandung ke Kertajati, Beberkan Alasannya

    Sementara itu, Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan mengatakan, rencana tersebut akan bicarakan kembali bersama pihak terkait dan Dedi Mulyadi.

    Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) mengenai usulan tersebut.

    “Tanggal 1 besok pak Gubernur mengundang semua pihak di Kertajati. Seperti yang sudah kami sampaikan bapak Gubernur adalah tentunya kita ingin memanfaatkan Kertajati itu untuk MRO, itu yang akan kita dahulukan,” ucap Gita di PT DI, Kota Bandung.

    Dia menjelaskan, dilakukannya MRO terlebih dahulu karena kebutuhan untuk merealisasikan rencana tersebut cukup banyak. Namun menurutnya, Kertajati memang dinilai cocok untuk mengembangkan industri pertahanan.

    “Kebutuhannya adalah sangat banyak pesawat-pesawat yang didatangkan gitu kan. Dan relatif sebetulnya, dari segi kepadatan lalu lintas udara dan landasan yang panjang, Kertajati cocok,” kata dia.

  • Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya Bandung 23 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya Bandung 23 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong agar proses seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran harus berdasarkan kecerdasan, bukan kemampuan ekonomi orang tuanya.
    Hal itu diungkapkan, Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam seminar Nasional, di Graha Sanusi Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
    “Pesannya adalah dunia kedokteran itu harus mengembalikan rekrutmen mahasiswanya. Jadi mahasiswanya standarisasinya adalah kecerdasan,” ujar Dedi.
    Kecerdasan itu, kata dia, ada dua yakni secara akademik harus benar-benar mumpuni dan secara emosional juga baik.
    “Sehingga seleksinya kan harus beda. Seleksi kedokteran sama dengan seleksi ketika masuk akademi kepolisian, angkatan Darat, Laut dan Udara. Jadi sangat berbeda karena dia itu memiliki peran dan fungsi berhubungan dengan layanan dan nyawa manusia,” ucapnya.
    “Jadi, tidak boleh lagi rekrutmen calon mahasiswa itu hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi orangtuanya,” tambahnya.
    Selain itu, Dedi juga menyebut bahwa seharusnya dokter yang memiliki kualifikasi dan pengabdian kepada negara, diberikan beasiswa untuk sekolah spesialis.
    “Dia (dokter) tugas di daerah terpencil, lama tugas di Puskesmas, di rumah sakit. Itu dia yang masuk dokter spesialis dan kemudian dibiayai oleh pemerintah,” katanya.
    Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, sudah mulai memberikan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.
    “Beasiswa sudah jalan, nanti ada Unpad 10 orang fakultas kedokteran. Saya bilang ke Kadis Kesehatan hari ini mulai seleksi di kabupaten/kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan,” katanya.
    Proses seleksinya, kata Dedi, harus dilakukan dari sekarang meliputi emosional dan intelektual, tidak bisa asal tunjuk.
    “Kemudian yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di Puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, dan harus ada surat keputusannya,” ucapnya.
    Setelah lolos seleksi dan lulus menjadi dokter spesialis, harus mau dikembalikan ke daerah asal atau daerah yang kekurangan dokter spesialis.
    “Karena problem dari rumah sakit umum daerah semuanya (kekurangan) dokter spesialis,” katanya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    Dedi Mulyadi Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran Berdasarkan Kecerdasan, Bukan Kekayaan Orang Tua
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: Ini Sudah Diprediksi, Tinggal Siap-siap Bandung 23 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: Ini Sudah Diprediksi, Tinggal Siap-siap Bandung 23 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: Ini Sudah Diprediksi, Tinggal Siap-siap
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jabar.
    Menurutnya, dokumen tersebut berfungsi layaknya alarm dini yang memberi sinyal akan potensi gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang.
    “Ya fungsinya untuk mencegah terjadi sebuah peristiwa, pencegahan dini. Nah, peringatannya terus nih, Pemerintah memperingatkan,” ujar Dedi, Jumat (22/8/2025).
    Dedi mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang cenderung sulit menerima peringatan jika bencana belum benar-benar terjadi.
    “Kan gitu, kita sudah ngingetin dari sekarang nih, hati-hati sesar Lembang. Saya sudah pidato dulu tuh, hati-hati loh ini (Sesar Lembang) dari sekarang,” katanya.
    Karena itu, ia menekankan agar para kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat, hingga Kepala Desa, dapat segera menggerakkan warganya supaya lebih siap menghadapi potensi bencana.
    “Bukan di luar dugaan, ini sudah diprediksi. Kita tinggal siap-siap yang tinggal di Bandung,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Dedi meminta pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi bencana sesuai dengan data wilayah masing-masing.
    Ia menegaskan bahwa arah evakuasi, penyimpanan logistik, hingga koordinasi teknis harus dipetakan sejak dini.
    “Kalau sudah daerah datanya jelas, maka harus segera dibuat. Kalau nanti dari sini terjadi nih, larinya ke sini, disimpannya di sini,” katanya.
    “Nanti logistiknya masuk di mana? Kan seperti itu. Nanti yang mengorkestasinya Kepala BPPD Jawa Barat,” tambahnya.
    Tak hanya itu, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalin koordinasi dengan BPBD Provinsi Jabar.
    Ia bahkan telah memberi instruksi agar dalam waktu dekat dilakukan simulasi penanganan bencana akibat Sesar Lembang.
    “Saya sudah memerintahkan kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Barat untuk membuat simulasi kalau terjadi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
    Terkait relokasi, Dedi mengingatkan bahwa langkah tersebut membutuhkan kesediaan masyarakat.
    Menurutnya, kendala terbesar biasanya muncul karena warga kerap enggan direlokasi sebelum bencana benar-benar menimpa.
    “Ya kita siapkan. Relokasi pasti banyak nanti tempat relokasinya. Tapi yang penting kan warganya harus mau dari sekarang bersiap-siap untuk relokasi. Tinggal pertanyaannya, warga kita ini kalau sebelum terjadi bencana dipindahin, mau nggak?. Itu aja, Kan biasanya nggak mau nunggu bencana,” katanya.
    Selain simulasi dan relokasi, ia juga menegaskan perlunya upaya pencegahan lain berupa larangan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang rawan bencana.
    “Kan saya sudah berorientasi. Bulan November saya sudah mulai menanam pohon, kita sudah ngingetin ada beberapa izin yang kemarin kita cabut. Nggak boleh lagi nih daerah bahaya. Dan saya tegaskan sekali lagi, kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    Gubernur Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: “Bukan di Luar Dugaan, Ini Sudah Diprediksi”
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.