Tag: Mulyadi

  • 9
                    
                        Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Tembus 842 Orang dalam 3 Hari!
                        Bandung

    9 Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Tembus 842 Orang dalam 3 Hari! Bandung

    Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Tembus 842 Orang dalam 3 Hari!
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Korban keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tembus 842 orang.
    Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga kejadian sejak Senin (22/9/2025) hingga Rabu (24/9/2025), yaitu di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.
    “Total korban keracunan sebanyak 842 orang. Data terakhir pada pukul 16.24 WIB,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar, saat ditemui di posko kesehatan di Kantor Kecamatan Cipongkor, Rabu malam.
    Lia menjelaskan, pada Senin lalu, keracunan massal pertama terjadi di Cipongkor dengan 393 korban, mulai dari siswa PAUD hingga SMK.
    Mereka diketahui menyantap menu MBG yang disiapkan dari dapur SPPG Cipari di wilayah Kecamatan Cipongkor.
    Kasus serupa kembali terjadi pada Rabu, baik di Cipongkor maupun di Cihampelas, dengan 449 korban tambahan.
    Terkait perbedaan data yang sempat muncul dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lia mengatakan, hal itu disebabkan oleh adanya perhitungan awal secara kasar, yang kini telah diperbarui berdasarkan laporan Dinkes.
    Lia menyebutkan, jumlah korban pada kejadian kedua lebih banyak dibandingkan hari pertama.
    Meski begitu, penanganan dilakukan lebih cepat karena banyak bantuan datang dari berbagai pihak.
    Keterbatasan fasilitas sempat menjadi kendala, terutama pasokan oksigen di posko kesehatan.
    “Petugas sempat kewalahan karena oksigen habis, tetapi tidak berlangsung lama. Banyak pihak yang memasok tabung oksigen ke posko-posko,” kata Lia.
    Korban dengan gejala berat mengalami kejang, dehidrasi, hingga penurunan kesadaran.
    Situasi sempat kritis ketika RSUD Cililin penuh. Dinas Kesehatan Bandung Barat bahkan menutup sementara akses pasien baru pukul 15.00 WIB dan mengalihkan korban ke beberapa rumah sakit lain.
     
    Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025), sempat menyebut dari 5.000 kasus keracunan MBG, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak di Indonesia. 
    Adapun kasus keracunan bukan hanya terjadi di Bandung Barat saja. Peristiwa serupa juga sempat terjadi di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Cianjur.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji segera melakukan evaluasi terhadap penyelenggara maupun vendor penyedia makanan.
    Pekan depan dia akan memanggil pengelola MBG di Jabar untuk meminta penjelasan.
    Menurut mantan Bupati Purwakarta ini, salah satu penyebab keracunan adalah ketidakseimbangan antara jumlah penerima layanan dengan tenaga yang tersedia, ditambah manajemen penyajian makanan yang kurang tepat.
    Dia menilai kasus keracunan ini disebabkan manajemen penyajian yang buruk.
    “Misalnya yang dilayani ribuan orang, tetapi yang melayani sedikit. Masaknya jam 1 malam, disajikan jam 12 siang. Jarak waktunya terlalu lama, ini yang harus dievaluasi. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya diganti dengan yang lebih mampu,” kata Dedi saat ditemui di Balai Pakuan Bogor, Rabu (24/9/2025).
    Meski tidak ada korban meninggal akibat kasus keracunan MBG, Dedi menilai kejadian tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak.
    Mereka bisa kehilangan kepercayaan untuk mengonsumsi makanan MBG, padahal makanan bergizi tersebut penting untuk tumbuh kembang.
    Menanggapi wacana moratorium program MBG di Jabar, Dedi menilai langkah yang lebih penting adalah mengevaluasi penyelenggara terlebih dahulu.
    Ia menegaskan akan memastikan penyedia makanan benar-benar mampu dan kualitas makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
    “Yang harus dilihat, pertama penyelenggara mampu atau tidak. Kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak. Kalau ternyata tidak mampu dan kualitasnya menurun, ya harus dievaluasi,” ujarnya.
    (Penulis: Kontributor Bandung Barat Bagus Puji Panuntun, Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan)
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sebut Banyaknya Kasus Keracunan MBG Bikin Siswa Trauma
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Dedi Mulyadi Sebut Banyaknya Kasus Keracunan MBG Bikin Siswa Trauma Megapolitan 24 September 2025

    Dedi Mulyadi Sebut Banyaknya Kasus Keracunan MBG Bikin Siswa Trauma
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) menyebabkan banyak siswa menjadi trauma.
    Meski tidak ada laporan korban jiwa, tetapi kasus tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikis para siswa.
    “Walaupun tidak ada (laporan kasus) meninggal, anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi justru keracunan. Itu menimbulkan trauma, bisa membuat mereka enggan makan makanan yang disajikan setiap hari,” ungkap Dedi, di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).
    Dedi akan mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Jabar.
    Ada dua hal yang perlu dievaluasi, yakni soal kualitas menu makanan yang disajikan serta kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai vendor pelaksana kegiatan.
    “Pertama, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak,” kata Dedi.
    “Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya,” tambah dia.
    Pekan ini, dirinya akan bertemu dengan pengelola SPPG di Jawa Barat.
    Hal itu dilakukan untuk melihat serta memastikan unsur kelayakan pelayanan.
    Jika ditemukan adanya pengelola SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengambil tindakan tegas.
    “Kalau ternyata tidak mampu dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi. Vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti,” sebut dia.
    Dedi melihat kasus keracunan MBG di Jabar terjadi karena ketimpangan antara jumlah peserta penerima MBG dengan jumlah pelayan di SPPG.
    Selain itu, jarak atau lokasi distribusi yang jauh serta pola penyajian makanan yang tidak sesuai turut memicu kasus keracunan.
    “Misalnya, masaknya jam 01.00 WIB, tapi disajikan jam 12.00 WIB. Jarak waktunya terlalu lama, itu perlu dievaluasi. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya harus diganti dengan yang lebih mampu,” imbuh dia.
    Jumlah kasus keracunan MBG saat ini tengah menjadi sorotan publik.
    Ratusan siswa di 16 provinsi mengalami keracunan usai menyantap menu MBG dengan total mencapai 5.626 kasus.
    Dari 5.000-an kasus keracunan MBG, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak di Indonesia sebanyak 2.051 kasus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Naikkan 2 Kali Lipat Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan, Sekda: Naik Ekstrem
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        24 September 2025

    Dedi Mulyadi Naikkan 2 Kali Lipat Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan, Sekda: Naik Ekstrem Bandung 24 September 2025

    Dedi Mulyadi Naikkan 2 Kali Lipat Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan, Sekda: Naik Ekstrem
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menaikkan alokasi anggaran infrastruktur hingga kesehatan dua kali lipat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan kebijakan itu dimaksudkan untuk menjadikan belanja pemerintah sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
    “Ini angka tinggi, Rp 2,1 triliun, kenaikannya ekstrem,” kata Herman dalam PressTalk di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
    Dalam APBD Perubahan 2025, anggaran infrastruktur mencapai Rp 4,9 triliun atau naik Rp 2,7 triliun dari semula Rp 2,1 triliun.
    Sementara itu, anggaran kesehatan naik Rp 81,3 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.
    Anggaran ketahanan pangan juga meningkat Rp 64,2 miliar menjadi Rp 767 miliar, dan pendidikan naik Rp 120 miliar menjadi Rp 11,3 triliun.
    “Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi, dan teman-teman bisa melihat dari angka-angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif,” kata Herman.
    Untuk menopang belanja, Pemprov Jabar mengandalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target Rp 9,7 triliun.
    Herman menjelaskan, target PKB dipatok Rp 6,2 triliun dan BBNKB Rp 3,5 triliun.
    “Target kami, di perubahan ini ya. Target PKB Rp 6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp 3,5 triliun, di dalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kami targetkan Rp 31 triliun,” tuturnya.
    Meski terbilang tinggi, Herman menegaskan target tersebut sengaja ditetapkan untuk memacu pencapaian.
    “Terus terang ini sangat progresif, tetapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” kata Herman.
    Namun, Herman juga mengakui tantangan besar datang dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat yang berdampak pada penerimaan pajak daerah.
    “Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kami kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Tanpa Bayar Denda-Tunggakan Berakhir Pekan Depan

    Pemutihan Pajak Kendaraan Tanpa Bayar Denda-Tunggakan Berakhir Pekan Depan

    Jakarta

    Pemutihan pajak kendaraan tanpa membayar denda dan tunggakan berakhir pekan depan. Jangan sampai kamu terlewat ya!

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat segera berakhir. Program pemutihan tanpa dikenai denda dan tunggakan ini sejatinya berakhir pada Juni 2025 namun karena tingginya antusias warga Jabar membayar pajak, maka diperpanjang hingga 30 September 2025. Kamu yang belum ikutan, sebaiknya tidak menunda lagi karena pekan depan program pemutihan ini resmi berakhir.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna mengingatkan bahwa tujuan awal program ini digulirkan adalah memberikan kesempatan besar bagi masyarakat pemilik kendaraan untuk menunaikan pembayaran pajak tanpa terbebani denda.

    Selain itu, dalam program ini Bapenda Jabar membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II. Kebijakan ini nantinya memudahkan pengurusan pajak dan administrasi kendaraan di masa depan. Kata Asep, program pemutihan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit.

    “Manfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlakunya berakhir. Pemilik kendaraan hanya membayar pajak di tahun berjalan. Denda di tahun-tahun sebelumnya dihapuskan sesuai kebijakan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi),” kata Asep dilansir laman Bapenda Jabar.

    Asep juga mengingatkan agar tak menunda ikut program pemutihan hingga di hari terakhir. Sebab, antreannya bisa panjang.

    “Pemutihan ini memberikan penghapusan denda pajak, diskon pokok tunggakan, dan pembebasan. Jam operasional di Samsat hari Sabtu dan Minggu juga buka,” terang dia.

    Buat kamu yang mau program pemutihan pajak, bisa dilakukan melalui empat kanal resmi Bapenda Jabar yaitu:

    Samsat Induk dan KelilingSamsat Drive ThruSamsat Outlet di Pusat PerbelanjaanAplikasi Sambara dan e-Samsat JabarSyarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan

    Meski tak ada syarat khusus, tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

    Kendaraan harus terdaftar di wilayah Jawa Barat.Kendaraan tidak dalam status blokir permanen pada sistem administrasi pajak kendaraan.Pemilik kendaraan harus membawa dokumen seperti STNK, BPKB, dan KTP yang masih berlaku.Untuk pemilik kendaraan yang ingin melakukan balik nama, harus melampirkan bukti jual beli kendaraan.Program ini hanya berlaku untuk pajak tahunan, bukan pajak lima tahunan atau pengesahan STNK.

    (dry/rgr)

  • Dedi Mulyadi: Profil Lengkap Hingga Kiprah Sebagai Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi: Profil Lengkap Hingga Kiprah Sebagai Gubernur Jawa Barat

    Sejak awal kepemimpinannya, Dedi Mulyadi menegaskan arah pembangunan Jawa Barat dengan menitikberatkan pada infrastruktur, tata ruang, dan pelayanan publik. Ia melakukan reprioritisasi APBD agar lebih pro-rakyat, mengalihkan anggaran yang dinilai kurang mendesak menuju sektor penting seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Langkah ini menjadi salah satu gebrakan awalnya yang memperlihatkan gaya kepemimpinan tegas dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

    Di bidang infrastruktur, Dedi menggulirkan ambisi besar dengan target memperbaiki jaringan jalan provinsi hingga ke pelosok desa. Ia juga mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek tol strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Tidak hanya itu, ia menaruh perhatian pada modernisasi tata kelola desa dengan meluncurkan sistem e-voting untuk pemilihan kepala desa serentak, sebuah terobosan digital yang dianggap memperkuat transparansi demokrasi di tingkat lokal.

    Selain pembangunan fisik, Dedi juga menekankan pentingnya pendidikan, budaya, dan identitas masyarakat Jawa Barat. Di bidang budaya, ia mendorong pelestarian warisan Sunda, salah satunya dengan menjadikan rumah dinas sebagai museum. Langkah ini memperlihatkan upayanya menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi.

    Salah satu kebijakan paling dibicarakan dari Dedi Mulyadi adalah program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah di barak militer. Program ini menarget siswa dengan perilaku kurang baik untuk dididik selama 6 bulan serta dibina di barak militer. Program ini diinisiasi bekerja sama dengan TNI dan Polri, dimulai secara bertahap di beberapa daerah di Jabar yang dianggap “rawan” kenakalan remaja.

    Gebrakan lain yang menonjol adalah kebijakan lingkungan dan tata ruang. Dedi melakukan evaluasi kawasan rawan pelanggaran seperti Puncak, Bogor, guna mencegah kerusakan lingkungan dan bencana sosial. Ia juga meluncurkan program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban warga.

    Meski beberapa kebijakannya memicu kontroversi, kiprah Dedi Mulyadi di Jawa Barat menunjukkan kombinasi antara keberanian mengambil keputusan, inovasi kebijakan, dan komitmen untuk membawa provinsi ini ke arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.

  • 10
                    
                        Kasus Keracunan MBG di Cipongkor, BGN: Memasak Terlalu Awal
                        Nasional

    10 Kasus Keracunan MBG di Cipongkor, BGN: Memasak Terlalu Awal Nasional

    Kasus Keracunan MBG di Cipongkor, BGN: Memasak Terlalu Awal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terjadi karena kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    SPPG disebut memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.
    “Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata Dadan, usai meninjau Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program MBG di Cipongkor, yang disampaikan dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).
    “Kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam setengah dua agar waktu antara masak
    processing
    dengan
    delivery
    -nya tidak lebih dari 4 jam,” ujar Dadan.
    Menurut dia, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga.
    SPPG lama dinilai sudah menemukan ritme kerja.
    Namun, SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini.
    “Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SPPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani 2 sekolah dulu,” ujar dia.
    “Kemudian setelah terbiasa baru naik ke 4 sekolah, setelah itu naik lagi ke 10 sekolah. Kemudian setelah bisa menguasai proses, termasuk antara masak dan delivery-nya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu, baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat,” lanjut Dadan.
    Selain itu, Dadan juga menyoroti kasus serupa yang sempat terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah.
    SPPG setempat sebelumnya berjalan baik, tetapi kemudian mengganti pemasok bahan baku secara mendadak sehingga kualitas menurun.
    “Oleh sebab itu, kita instruksikan lagi bagi yang (SPPG) lama agar mau mengganti
    supplier
    harus bertahap. Jadi segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis,” ujar dia.
    “Untuk SPPG yang menjalani ini, seperti yang di Banggai, itu kan mengganti
    supplier
    dalam waktu yang sangat singkat sehingga kami minta setelah kejadian setop dulu,” sambung dia.
    Dadan mengatakan, SPPG harus melakukan analisis menyeluruh, termasuk yang di Cipongkor, Bandung.
    Untuk itu, Dadan meminta agar SPPG tersebut menyetop distribusi MBG sementara waktu.
    “Kami juga minta setop dulu sampai mereka bisa membiasakan dan melakukan analisis mendetail terkait dengan pelayanan,” sambung Dadan.
    Menurut Dadan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang.
    Dirinya pun mengingatkan penanganan psikologis anak-anak penerima manfaat yang tidak boleh diabaikan.
    “Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi makan bergizi (gratis),” pungkas dia.
    Berita sebelumnya menyebutkan, ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan dari program MBG.
    Menurut laporan Dinas Kesehatan Jawa Barat, makanan yang disantap siswa terdiri dari nasi dan lauk yang dimasak pada malam hari, tetapi baru dikonsumsi siang keesokan harinya.
    Akibat jarak waktu yang terlalu lama, makanan menjadi basi dan memicu keracunan massal.
    Hal itu mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Dedi menuturkan, faktor utama keracunan adalah kesalahan teknis dalam proses memasak dan distribusi makanan.
    “Secara umum problemnya adalah, di makanan itu basi, karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan,” ujar Dedi saat ditemui di Kampus UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Emil Audero Catat Cleansheet Saat hadapi Parma, Bawa Cremonese Tak Terkalahkan di Serie A Musim Ini

    Emil Audero Catat Cleansheet Saat hadapi Parma, Bawa Cremonese Tak Terkalahkan di Serie A Musim Ini

    FAJAR.CO.ID, CREMONA — Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, kembali mencatatkan cleansheet saat membela Cremonese menghadapi Parma di giornata ke-4 Serie A Liga Italia 2025/2026.

    Pertandingan yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Lombardia, Minggu (21/9/2025), berakhir imbang tanpa gol 0-0. Emil tampil penuh selama 90 menit dan melakukan tiga penyelamatan gemilang untuk menjaga gawang Cremonese tetap aman.

    Hasil ini membuat Cremonese, yang dijuluki Si Harimau, sukses menghapus kutukan buruk mereka di Serie A. Klub berjuluk I Grigiorossi itu juga belum tersentuh kekalahan hingga pekan keempat musim ini.

    Dengan raihan dua kemenangan dan dua hasil imbang, Cremonese kini menempati peringkat keenam klasemen sementara Serie A dengan total delapan poin. (zak/fajar)

  • Lamborghini Raffi Ahmad Ada Versi Mainannya, Ini Wujudnya

    Lamborghini Raffi Ahmad Ada Versi Mainannya, Ini Wujudnya

    Jakarta

    Mobil Lamborghini milik artis ternama Indonesia, Raffi Ahmad, bakal tersedia dalam versi mainannya. Versi diecast Lamborghini milik Raffi Ahmad itu akan diperkenalkan di ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025, di ICE-BSD City, Tangerang, 10-12 Oktober.

    IMX 2025 siap menghadirkan kejutan besar untuk para pecinta otomotif dan lifestyle Tanah Air. Tahun ini, Liberty Walk-tuner legendaris asal Nagoya Jepan, hadir dengan full team yang dipimpin langsung Founder Liberty Walk Wataru Kato, CEO Liberty Walk Toshihiro Nishio, serta Hyuma Kato selaku Owner Liberty Walk Harajuku.

    Liberty Walk hadir di IMX 2025 Foto: Dok. NMAA

    Yang membuat kehadiran mereka semakin istimewa, Liberty Walk tak hanya tampil di IMX 2025, tapi juga akan meluncurkan diecast skala 1:64 eksklusif edisi terbatas hasil kolaborasi dengan IMX. Miniatur tersebut bisa ditemui di booth Liberty Walk berukuran megah 17×10 meter di ICE BSD pada 10-12 Oktober 2025 mendatang.

    Keunikan diecast ini terletak pada kembarannya, yakni mobil 1:1 berwarna chrome yang dipamerkan langsung di panggung IMX 2025 oleh Kato-san. Supercar ikonik ini diberi sentuhan modifikasi spektakuler dengan melibatkan builder dan brand lokal.

    Raindy Iga Sukmawan dipercaya memasang body kit Liberty Walk, Retouch Pro Autowerkz menggarap pengecatan, ABCA Coating menghadirkan cat lokal berkualitas, sedang Wetshine melapisi dengan proteksi khusus agar kilau chrome makin sempurna.

    LBWK Lamborghini Aventador Chrome Edition Foto: Dok. NMAA

    Peluncuran diecast 1:64 Liberty Walk Chrome Edition ini diyakini akan menjadi salah satu highlight utama IMX 2025. Nilainya makin spesial karena diecast tersebut merupakan miniatur resmi dari Lamborghini Aventador Chrome Edition milik Raffi Ahmad. Kehadiran Raffi dalam proyek ini bukan hanya mempertegas dukungannya pada industri modifikasi Tanah Air, tetapi juga jadi dorongan untuk generasi modifikator muda agar terus berkarya dan berani bersaing di level internasional.

    “IMX selalu menjadi panggung utama bagi dunia modifikasi Indonesia untuk terkoneksi dengan ikon global. Kehadiran Liberty Walk full team dan ditambah peluncuran diecast kolaborasi pertama di dunia, menegaskan posisi IMX sebagai pusat lifestyle otomotif yang bukan hanya relevan di Asia, tetapi juga dunia,” ujar Andre Mulyadi selaku Project Director IMX 2025.

    (lua/riar)

  • Nasib Pasar Rakyat Jabar Juara Depok: Dibuat Era Ridwan Kamil, Tak Diminati di Zaman Dedi Mulyadi

    Nasib Pasar Rakyat Jabar Juara Depok: Dibuat Era Ridwan Kamil, Tak Diminati di Zaman Dedi Mulyadi

    Liputan6.com, Depok Udara pagi yang sejuk seakan membuat masyarakat enggan beranjak dari tempat tidur. Suasana di Pasar Rakyat Jabar Juara yang bersentuhan langsung dengan Terminal Sawangan, mulai menampakkan aktivitas masyarakat.

    Hilir mudik bus Transjakarta mulai mengangkut masyarakat yang hendak pergi bekerja. Namun, di sisi lain terdapat sebuah bangunan dua lantai dengan bagian atapnya terdapat tulisan Pasar Rakyat Jabar Juara, seakan masih tertidur lelap.

    Liputan6.com mencoba memasuki area Pasar Rakyat Jabar Juara yang dibangun 2021 atau pada era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Memasuki pintu masuk, terdapat sejumlah kios mulai membuka usahanya yang berada di Blok A.

    Sekadar informasi, kini Pemprov Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi sejak 2025.

    Adapun kios di blok A menjual aneka makanan dan minuman, serta kue yang dapat dijadikan buah tangan saat berpergian. Namun disisi lain, saat memasuki bagian dalam lantai satu, terdapat kios yang tutup serta lapak yang terbuka tanpa berpenghuni.

    Sejauh mata memandang, hanya tersajikan kios terbuka namun tampak tidak terisi. Masih di sudut itu, ada beberapa mesin parut kelapa, mesin jahit, dan sembako yang tampak tutup.

    Diliputi dengan rasa penasaran, Liputan6.com mencoba menaiki lantai dua Pasar Rakyat Jabar Juara. Tidak jauh berbeda dengan lantai satu, pada lantai dua banyak ruko yang tutup hanya tersisa sejumlah spanduk kecil bertuliskan beberapa produk yang di jual.

    Pada bagian sudut sisi utara, terdapat kantor pengelola pasar terdiri dari empat ruangan. Ada pun ruangan itu menjadi tempat ruangan Tibsar, staf, pengelola pasar, klinik atau ruangan laktasi.

    Liputan6.com tidak dapat menemui satupun pegawai maupun staf pengelola Pasar Rakyat Jabar Juara yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 10 Miliar. Anggaran pembangunan Pasar Rakyat jabar Juara Sawangan menggunakan dana pembangunan ekonomi nasional tahun 2021.

    Pada sisi kanan, terdapat bangunan yang digunakan layaknya menjadi sebuah café dan billiard. Bahkan, hal itu diperkuat dengan adanya plang berukuran besar bertuliskan nama café dan billiard.

    Rasa penasaran masih menyelimuti rasa kaingin tahuan Liputan6.com terhadap Pasar Rakyat Jabar Juara Sawangan yang sepi. Akhirnya, Liputan6.com bertemu dengan seorang pria merupakan pedagang yang enggan menyebutkan identitas lengkapnya.

    Sebut saja namanya Andi yang mengaku sudah berdagang cukup lama di pasar. Andi menilai Pasar Rakyat Jabar Juara Sawangan sepi peminat, dikarenakan tidak adanya pembeli.

    “Ya kondisi pasar seperti ini, enggak ada orang yang datang mau beli,” ujar Andi, Jumat (19/9/2025).

    Pada saat peresmian Pasar Rakyat Jabar Juara, banyak pedagang yang ingin menyewa kios. Warga sekitar turut datang melihat dan membeli barang yang dijajakan para pedagang.

    “Awal dibuka pembeli ada, tapi semakin ke sini, pembelinya enggak ada, makanya banyak kios yang tutup,” terang Andi.

    Untuk menarik pedagang untuk menyewa kios, harga sewa kios cukup terbilang murah. Untuk lapak kios terbuka, harga sewa sebesar Rp 850 ribu dengan ukuran satu setengah meter.

    Adapun kios dengan bangunan tertutup harga sewa sebesar Rp 3 juta per tahun. Adapun untuk retribusi dikenakan biaya Rp 3.500 setiap harinya.

    “Penyewaannya bisa dilakukan ke Dinas yang ngurus pasar,” ucap Andi.

     

  • Dedi Mulyadi Sentil Konglomerat: Bangun Juga Rumah untuk Orang Miskin

    Dedi Mulyadi Sentil Konglomerat: Bangun Juga Rumah untuk Orang Miskin

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, dalam program tiga juta rumah subsidi untuk masyarakat ini tidak hanya memberikan kredit yang ringan terhadap masyarakat, namun, pengembangnya pun perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    “Bayangin saja kontraktornya, developer-nya, toko bangunannya, itu disubsidi lima persen. Kemudian juga buat demand-nya yaitu tadi ya, ada home stay, ada rumahnya untuk rumah makan, itu sampai angka 500 juta. Bunganya enam persen,” ucap Ara.