Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang Bandung 11 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang Bandung 11 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, empat kawasan aglomerasi di wilayah Jabar akan menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
    Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Empat kawasan yang dimaksud meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Bogor–Depok, Bekasi Raya, serta Purwakarta–Karawang–Subang–Kota Bandung–Cimahi–Cianjur–Sukabumi–Kabupaten Bandung.
    “Seluruh wilayah-wilayah itu diharapkan bisa selesai seluruh persiapannya. Hari ini sedang dipersiapkan untuk Sarimukti,” ujar Dedi dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Dedi, proyek pembangunan empat PLTSa tersebut ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027.
    “Itu paling lama, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun atau 1,6 tahun,” katanya.
    Dedi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berperan dalam penyediaan lahan, pengelolaan sampah, serta percepatan proses perizinan agar proyek PLTSa bisa segera terealisasi.
    Ia menegaskan, daerah tidak akan dibebankan anggaran untuk pembangunan maupun pembebasan lahan karena seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh Danantara.
    “Semuanya oleh Danantara,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Dedi telah melakukan pertemuan dengan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
    Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas teknis kerja sama dan target penyelesaian proyek dalam dua tahun ke depan.
    “Sampahnya Hilang, Listriknya Terang”
    Dedi menilai, proyek ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat karena mampu menjawab dua persoalan sekaligus: tumpukan sampah dan kebutuhan energi terbarukan.
    “Buat warga Jawa Barat, urusan sampah nggak usah pusing lagi. Danantara akan segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat,” ucap Dedi.
    “Dua tahun ke depan, Insya Allah, sampahnya hilang, listriknya terang,” tambahnya.
    Menurutnya, pembangunan PLTSa menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang selama ini membebani banyak daerah.
    “Pembangunan PLTSa ini bukan hanya soal mengelola sampah, tetapi juga menciptakan energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
    Pertemuan pembahasan PLTSa turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, serta sejumlah kepala daerah di Jawa Barat.
    Mereka di antaranya Bupati Cianjur, Bupati Purwakarta, Bupati Bogor, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Bogor, Bupati Bekasi, dan Bupati Sukabumi, serta Kepala DPMPTSP Jabar.
    Kehadiran para kepala daerah tersebut menjadi sinyal kuat dukungan terhadap percepatan realisasi PLTSa yang diharapkan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Gembira: Jabar Akan Punya 4 PLTSa Raksasa, Sampah Beres dalam 2 Tahun
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Lebih lanjut, Menhub Dudy juga membahas optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk penerbangan Haji dan Umrah.

    “Bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari Pemerintah Daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel,” ungkapnya.

    “Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” imbuh Menhub.

     

  • Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jumlahnya cukup besar.

    “Jawa Barat memang provinsinya kehilangan Rp2,458 triliun, Kabupaten dan kotanya seluruh Jawa Barat kehilangan Rp2,7 triliun,” kata Dedi usai mengisi kuliah umum di UIII Depok, Rabu (8/10).

    Walau demikian, dirinya tidak masalah. Bahkan dirinya bertekad untuk menaikan pendapatan Provinsi Jawa Barat.

    “Saya ingin menaikan pembangunan di Jawa Barat 50 persen dari tahun lalu,” ucapnya.

    Pihaknya, kata dia, akan siap bertarung. Dia yakin pemotongan dana itu tak akan menurunkan kinerja daerahnya.

    “Kami tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat,” ucapnya.

    Tapi caranya, Dedi mengatakan birokrat akan berpuasa. Ada beberapa post anggaran yang dipangkas.

    “Sumbernya? Birokratnya berpuasa.
    Bagaimana cara berpuasa? satu, biaya listriknya turunin setengahnya, bayar airnya turunin setengahnya, penggunaan media digital turunin setengahnya,” jelasnya.

    Selain itu, dirinya juga akan memangkas anggaran perjalanan dinas.

    “Insyaallah dapat melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan. Maka tagline 2026 adalah ASN puasa rakyat berpesta,” tandasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Warga Puncak Menjerit, Mulyadi Gerindra Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Lingkungan Hidup – Page 3

    Warga Puncak Menjerit, Mulyadi Gerindra Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Lingkungan Hidup – Page 3

    Ia menegaskan, bahwa dirinya mensupport investor yang melakukan pembangunan usaha ekowisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

    Hal itu karena, Kawasan Puncak tidak memiliki sumber daya mineral atau tambang, tetapi dianugerahi Allah SWT dengan keindahan alamnya.

    “Saya mensupport investor yang bergerak di sektor ekowisata di Kawasan Puncak, karena sesuai dengan kondisi alamnya yang indah, alamnya yang segar dan lainnya,” tegasnya.

    Dalam dialog dengan warga Puncak, ratusan warga mengeluhkan tentang aksi main segel Menteri Hanif. Sebab, mereka menjadi kehilangan pekerjaan. Anak-anak terancam tak bisa melanjutkan sekolah.

    Warga tak setuju wisata membuat banjir. Justru, dalam aspirasinya, investor menjaga lingkungan Puncak yang tadinya gundul menjadi asri Kembali.

    “Kami menanam puluhan pohon setiap harinya. Yang dijadikan tempat wisata itu tadinya gundul. Tidak benar merusak lingkungan,” kata salah satu warga.

    Mulyadi yang juga mantan rekan bisnis Prabowo ini menjelaskan, bahwa dengan adanya investor yang masuk, maka ekonomi masyarakat bergerak. Lapangan pekerjaan tercipta, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bergerak.

     

  • Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial Regional 9 Oktober 2025

    Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial Regional 9 Oktober 2025

    Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial
    Tim Redaksi
    BANDUNG KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menyediakan dan menjalankan pos pengaduan masyarakat, seperti yang diinstruksikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Bahkan, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku pos pengaduan itu sudah berlangsung sejak lama.
    Nantinya, aduan masyarakat akan langsung masuk ke akun media sosial pribadi Dadang.
    “Langkah Pak Gubernur begitu bagus. Kami sudah dan terus melaksanakan (ajakan Gubernur membuka pos pengaduan masyarakat). Ada yang melalui sistem, yang untuk pelaksanaan di Kabupaten Bandung dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Terdapat pula saluran pengaduan yang langsung ke fitur pesan langsung pada akun saya di media sosial,” katanya kepada awak media, Kamis (9/10/2025).
    Pengaduan dan permohonan bantuan dari warga yang masuk ke akun media sosial milik Bupati langsung sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sembako.
    Dadang mencontohkan, beberapa waktu lalu ada keluhan dari warga Kecamatan Pemeungpeuk yang mengalami kendala untuk berobat karena manfaat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nya sempat terhenti.
    Menyelesaikan hal itu, Dadang langsung melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan warga tersebut.
    Setelah itu, kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang menderita tumor di rahim itu kembali aktif dan kembali bisa mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.
    Tak hanya itu, sempat pula warga yang mengadu ijazahnya ditahan. Pihaknya merespons dengan menebus ijazah warga bersangkutan.
    “Yang baru, adanya warga yang telah melewati prosedur kuret, tapi tak memiliki biaya. Kami segera bantu. Warga itu pun bisa segera pulang,” ucap Dadang.
    Bupati mengatakan, terdapat saluran pengaduan melalui sistem. Hal itu merupakan
    mandatory
    dari pemerintah pusat.
    Pemerintah daerah mengikuti arahan pusat perihal optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).
    Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, juga Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap SP4N-LAPOR Tahun 2020-2024, setiap instansi pemerintah – pusat maupun daerah – berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat secara terpadu melalui sistem nasional yang sama.
    SP4N-LAPOR, ucap Bupati, ditetapkan sebagai aplikasi umum nasional yang wajib digunakan seluruh instansi pemerintah semenjak 2020.
    Dengan sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan terpantau secara transparan.
    Kabupaten Bandung terus memperkuat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.
    Salah satunya melalui pengelolaan SP4N-LAPOR untuk penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat, sebagaimana amanat pemerintah pusat.
    Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem itu di tingkat Kabupaten Bandung, berada di angka 415 di semester pertama atau periode Januari-Juni 2025.
    Berdasarkan kategori, pencemaran lingkungan menempati laporan paling banyak dengan 34 laporan, kemudian berikutnya secara berturut-turut, yakni jalan berlubang (25 laporan), penerangan jalan (21 laporan), pengaduan lain berkenaan trantibum serta perlindungan masyarakat (17 laporan).
    Adapun mekanisme penyampaian laporan, masyarakat mengakses situs lapor.go.id atau aplikasi Lapor! di ponsel.
    Setelah itu, masyarakat menulis laporan dengan menjelaskan permasalahan dan memilih instansi tujuan.
    Selanjutnya, berlaku verifikasi laporan dan diteruskan ke unit terkait.
    Adapun hasilnya akan disampaikan kepada pelapor. Pelapor menunggu jawaban atau penyelesaian dari instansi terkait dalam kurun waktu 5-60 hari kerja, bergantung pada tingkat kerumitannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ammar Zoni Diduga Edarkan Narkoba di Rutan Salemba lewat Aplikasi Zangi Megapolitan 9 Oktober 2025

    Ammar Zoni Diduga Edarkan Narkoba di Rutan Salemba lewat Aplikasi Zangi Megapolitan 9 Oktober 2025

    Ammar Zoni Diduga Edarkan Narkoba di Rutan Salemba lewat Aplikasi Zangi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan artis Ammar Zoni kembali terseret kasus narkotika. Kali ini, ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, dengan memanfaatkan aplikasi komunikasi Zangi untuk berkoordinasi.
    Fakta dugaan tersebut terungkap dalam penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) oleh penyidik Polsek Cempaka Putih kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Menurut hasil penyidikan, Ammar Zoni berperan sebagai penampung atau gudang narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari seseorang di luar Rutan Salemba.
    Barang haram itu kemudian diteruskan ke sejumlah tersangka lain yang juga berada di dalam rutan, yakni MR, AM, A, dan AP, untuk didistribusikan lebih lanjut.
    “Amar Zoni berperan sebagai gudang narkotika di dalam Rutan Salemba. Dia tidak menjual, melainkan menyimpan sabu dan tembakau sintetis yang kemudian diberikan ke tersangka lain,” ujar Plt. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Agung Irawan, Rabu.
    Dari hasil penggeledahan di kamar para tersangka, petugas menemukan sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan peredaran narkotika di dalam rutan.
    Seluruh tersangka, termasuk Ammar Zoni, kemudian dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, Iptu Mulyadi, menjelaskan para tersangka menggunakan aplikasi Zangi untuk mengatur komunikasi dan pengiriman narkotika agar tidak terlacak.
    “DPO kami satu orang atas nama Andre. Mereka berkomunikasi lewat aplikasi Zangi,” kata Mulyadi.
    Selain Ammar Zoni, polisi juga menetapkan enam tersangka lainnya, termasuk Asep, kurir yang menerima barang dari tersangka buron (DPO) bernama Andre.
    Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 15 hingga 16 tahun penjara.
    Diketahui, Ammar Zoni sebelumnya juga pernah tersangkut kasus narkoba. Dalam kasus terbaru ini, ia diduga menyembunyikan narkotika di atas ruangan lapas. Sementara jumlah pasti barang bukti yang disita masih dalam proses penghitungan oleh pihak berwenang.
    Kasus ini kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tahap persidangan, di mana jaksa akan membeberkan secara rinci peran masing-masing tersangka dalam dakwaan resmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun Bandung 9 Oktober 2025

    Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun Bandung 9 Oktober 2025

    Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana besar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di hampir seluruh wilayah Jawa Barat.
    Proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan Danantara dan ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.
    “Buat warga Jawa Barat, urusan sampah enggak usah pusing lagi. Danantara akan segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Dua tahun ke depan, insya Allah, sampahnya hilang, listriknya terang,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    Dedi menegaskan, pembangunan PLTSa ini merupakan langkah konkret pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani banyak daerah.
    Ia berharap, kehadiran pembangkit itu tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menghadirkan sumber energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
    “Terima kasih atas nama warga Jabar,” kata mantan Bupati Purwakarta itu.
    Dalam kesempatan itu, Dedi turut menyampaikan apresiasinya kepada para kepala daerah di Jawa Barat yang mendukung langkah tersebut.
    “Dan ini para bupati wali kota, kami tersenyum semuanya. Bahagia,” kata Dedi.
    Dedi menegaskan, meskipun dana transfer daerah tahun 2026 akan dipangkas, tetapi untuk infrastruktur akan tetap menjadi yang utama.
    “Pokoknya ASN berpuasa, rakyat berpesta,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ammar Zoni Diduga Edarkan Narkoba di Rutan Salemba lewat Aplikasi Zangi Megapolitan 9 Oktober 2025

    Ammar Zoni, Narkoba, dan Kisah Peredaran dari Dalam Rutan Salemba Megapolitan 9 Oktober 2025

    Ammar Zoni, Narkoba, dan Kisah Peredaran dari Dalam Rutan Salemba
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan artis Ammar Zoni kembali terseret kasus narkotika karena diduga terlibat peredaran sabu dan tembakau sintetis dari dalam Rutan Salemba.
    Kasus ini menambah daftar panjang masalah hukum yang menimpa Ammar sejak pertama kali terseret kasus narkoba pada 2017.
    Informasi terbaru dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menyebut, Ammar Zoni bersama lima tersangka lain telah dilimpahkan tahap dua dari penyidik Polsek Cempaka Putih, Rabu (8/10/2025).
    “Iya benar, sudah tahap dua. Ada enam tersangka dalam perkara ini, salah satunya MAA alias AZ,” ujar Plt Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat, Agung Irawan, Kamis (9/10/2025). Keenam tersangka segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Kasus ini bermula dari temuan petugas keamanan rutan yang mencurigai aktivitas sejumlah tahanan di dalam blok hunian.
    Dari pemeriksaan, ditemukan paket sabu dan ganja sintetis yang disembunyikan di bagian atas kamar tahanan.
    “Ammar Zoni ini berperan sebagai penampung atau gudang narkotika di dalam rutan. Barang-barang itu ia simpan di bagian atas ruangan,” terang Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, Iptu Mulyadi.
    Modus operandi sindikat ini melibatkan pengiriman narkotika dari luar ke dalam rutan.
    Ammar menerima sabu dan sinte dari jaringan luar dan menyalurkannya ke sesama tahanan melalui perantara.
    Salah satu tersangka lain, MR, menyebut Ammar menyimpan barang, bukan langsung menjual.
    Komunikasi dengan jaringan luar dilakukan menggunakan aplikasi terenkripsi Zangi, dengan satu kurir bernama Asep bertugas menyerahkan narkoba dari luar ke dalam.
    Sementara itu, satu penghubung utama dari luar, Andre, masih masuk daftar pencarian orang (DPO).
    Hasil penggeledahan polisi menyita sejumlah paket sabu, ganja kering, dan tembakau sintetis (MDMB-4en PINACA).
    Jumlah barang bukti disebut cukup untuk dikategorikan sebagai peredaran dalam rutan.
    Semua tersangka, termasuk Ammar, kini ditahan menunggu persidangan.
    Kasus ini memperlihatkan jaringan peredaran narkoba yang lebih luas dari sebelumnya.
    Jika terbukti bersalah, Ammar dan lima tersangka lain terancam hukuman penjara minimal lima tahun hingga maksimal 20 tahun sesuai Undang-Undang Narkotika.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

    Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

    Malang (beritajatim.com) – Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim akhirnya angkat bicara terkait isu viral yang menyebut dirinya sebagai pemilik sekaligus CEO PT Laguna Indonesia. Eks dosen UIN Malang itu menanggapinya dengan nada santai namun penuh teka-teki, tanpa memberikan jawaban pasti terkait sumber kekayaannya maupun kepemilikan mobil Lexus dengan plat nomor B 1 DIX yang ramai dibicarakan.

    Saat dikonfirmasi soal jabatannya di perusahaan tersebut, Yai Mim justru menanggapinya dengan candaan. “Itu kan kata netizen… Ya itu istimewa aja. Berarti rahasia ini ya. Nanti kalau dijelaskan jadi nggak istimewa lagi,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (8/10/2025).

    Lebih lanjut, Yai Mim menegaskan bahwa urusan finansial dan bisnis merupakan ranah pribadi yang tidak layak diumbar ke publik. “Kalau urusan duit, urusan bisnis, yang tahu Rosyida (istrinya). Tolong dirahasiakan dong, nggak enak lah. Masa saya kiai masuk (berita karena) duit, kan ngeri, nggak pantas,” ungkapnya.

    Terkait plat nomor kendaraannya yang disebut-sebut sebagai “plat sultan”, ia juga enggan menjawab tegas. “Kalau mobil sudah kadang ketahuan ya silakan ditafsirkan sendiri aja,” tuturnya.

    Berbeda dengan sang suami, Rosyida Vignesvari justru memberikan klarifikasi singkat bahwa Yai Mim bukanlah seorang CEO. “Yai Mim itu seorang dosen. Kalau ada yang bilang CEO, ya mungkin ditanya aja ke netizen yang menjuluki itu,” ujarnya.

    Isu yang menyeret nama Yai Mim sebagai bos besar PT Laguna Indonesia bermula dari unggahan akun TikTok @bdsj.dukuhseti, yang menyebut dirinya sebagai pemilik berbagai usaha, mulai dari hotel, sarung BHS, hingga brand pakaian Hermes. Unggahan tersebut langsung viral di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Yai Mim akibat perseteruannya dengan tetangga di Perumahan Joyogrand, Kota Malang.

    Spekulasi makin liar setelah sejumlah video menunjukkan dirinya mencuci mobil Lexus GS300 hingga momen saat ia tampak memberikan gepokan uang kepada Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube mantan Bupati Purwakarta itu.

    Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tampaknya tidak berdasar. Berdasarkan data resmi perusahaan, PT Laguna Indonesia merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di bidang perhotelan dan kapal pesiar yang berlokasi di Denpasar, Bali, bukan perusahaan konglomerasi seperti yang diklaim di media sosial.

    Selain itu, nama Muhammad Imam Muslimin juga tidak tercantum dalam struktur pendiri maupun manajemen perusahaan tersebut. Sejumlah warganet yang mencoba memverifikasi klaim tersebut juga menemukan hasil serupa.

    Dengan demikian, isu yang mengaitkan Yai Mim dengan PT Laguna Indonesia dapat disimpulkan sebagai disinformasi, yang kemungkinan besar dipicu oleh tren konten viral di TikTok tentang “orang sederhana yang ternyata bos besar.” [dan/beq]

  • VIDEO: Respons Purbaya Soal Kebijakan Dedi Mulyadi Tarik Rp1.000 dari Warga Jabar Buat Donasi

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 08 Okt 2025, 14:56 WIB

    Diterbitkan 08 Okt 2025, 14:33 WIB

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Keduanya membahas penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialami Jakarta.

    Selain itu, Purbaya juga menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong aparatur sipil negara (ASN), pelajar, hingga masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari.

    Menurut Purbaya, pemerintah pusat tidak pernah mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggalang donasi dari ASN atau masyarakat, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.