Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Heboh Truk Pelat BL Aceh Diminta Ganti Jadi Pelat BK Sumut, Bagaimana Aturannya?

    Heboh Truk Pelat BL Aceh Diminta Ganti Jadi Pelat BK Sumut, Bagaimana Aturannya?

    Jakarta –

    Heboh perdebatan penggantian pelat nomor Aceh menjadi pelat nomor Sumatera Utara. Beredar video yang bernarasi rombongan Gubernur Sumut Bobby Nasution memberhentikan truk berpelat BL (nomor polisi dari Aceh) dan meminta agar pelatnya diubah menjadi BK (nomor polisi dari Sumut).

    Video viral itu awalnya memperlihatkan rombongan Bobby Nasution yang menyetop dan meminta agar pengemudi truk turun dari mobilnya. Kemudian, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib terlihat berdialog dengan sopir truk tersebut.

    Suib meminta agar pelat BL (nomor polisi dari Aceh) yang digunakan truk itu diubah menjadi BK (nomor polisi dari Sumut). Permintaan untuk mengubah pelat itu yang kemudian viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Bagaimana aturannya?

    Secara regulasi, sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan kendaraan melewati daerah tertentu harus menggunakan pelat nomor daerah tersebut. Hanya, regulasi mengatur bahwa identitas kendaraan sesuai dengan alamat pemilik kendaraan. Misalnya, identitas atau KTP pemilik kendaraan terdaftar di Aceh, maka kendaraan yang dimilikinya terdaftar di Aceh dan membayar pajak ke Provinsi Aceh.

    Dikutip detikSumut, Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma mengatakan keberadaan kendaraan berpelat BL yang beroperasi di Medan tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa kendaraan angkutan barang maupun penumpang memiliki jalur lintas provinsi.

    “Sebagai daerah bertetangga, tentunya kendaraan saling melintas antar Aceh dan Medan dengan pelat BL maupun pelat BK. Ini mestinya tidak boleh menjadi sasaran dari razia tersebut karena ada aturan hukum yang mengatur yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ujarnya.

    “Hubungan Aceh dan Medan sudah terjalin lama, baik dalam perdagangan maupun interaksi sosial. Jangan sampai hubungan yang baik ini dirusak oleh kebijakan sepihak yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” lanjut Haji Uma.

    Mutasi dan Balik Nama

    Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution berharap agar kendaraan milik perusahaan di Sumatera Utara mengubah ke pelat BK atau BB. Mengubah pelat nomor di sini berarti proses mutasi atau balik nama.

    Bobby meluruskan anggapan kendaraan yang melintas di Sumut harus pakai pelat nomor Sumut. Menurutnya, bukan kendaraan yang melintas di Sumut, tapi perusahaan yang beroperasional di Sumut perlu memutasikan kendaraannya ke Sumut.

    “Bukan sentimen terhadap suatu wilayah di Indonesia, tapi seluruh wilayah atau perusahaan yang ada di Sumatera Utara harus menggunakan pelat BK atau pelat BB untuk mengoperasikan pengangkutan hasil buminya yang ada di Sumatera Utara, bukan untuk yang melintas tapi untuk perusahaan yang beroperasional,” kata Bobby Nasution.

    Imbauan untuk mengubah pelat nomor sesuai daerah operasional juga pernah disampaikan oleh provinsi lain. Salah satunya Provinsi Jawa Barat. Pada April 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat tapi kendaraannya masih terdaftar di daerah lain agar bisa dimutasikan.

    “Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar tapi nomornya masih luar Jabar, baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, saya minta mulai hari besok, tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025 segera untuk mutasi,” kata Dedi kala itu.

    “Ini kesempatan, mohon dimanfaatkan. Karena apa, jangan sampai operasinya di Jawa Barat, ngerusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain,” sebut Dedi saat itu.

    (rgr/din)

  • Dedi Mulyadi Bakal Lakukan Penghematan Anggaran Belanja, Ini Daftarnya

    Dedi Mulyadi Bakal Lakukan Penghematan Anggaran Belanja, Ini Daftarnya

    Liputan6.com, Jawa Barat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan melakukan penghematan belanjan setelah adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Kita mencoba mengorkestrasi seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun. Karena kan ada alokasi dana transfer daerah yang untuk Kabupaten Kota itu mengalami penurunan sekitar Rp 2,7 triliun, dan untuk provinsi Rp 2,458 triliun,” kata dia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).

    Meski begitu, kata Dedi, anggaran belanja untuk pembangunan di Jawa Barat tidak akan berubah. Hal itu telah disepakati oleh pihak terkait di lingkungan pemerintah provinsi.

    “Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin mungkin hari ini lehernya dikencengin. Nah, sehingga tadi disepakati anggaran pembangunan tidak berubah,” ucap dia.

    Dedi mengaku telah melakukan rapat secara internal bersama pihak terkait untuk membahas penurunan anggaran belanja.

    Diantaranya adalah anggaran belanja penggunaan listrik, internet, serta air, di kantor-kantor pemerintahan di Jawa Barat.

    “Yang mengalami penurunan adalah belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan gedung, belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum, kebutuhan transportasi, dan ada rencana pengaturan jumlah pegawai masuk kerja. Sebagian WFH,” jelas dia.

     

  • Tak Mau Kasus Keracunan Terulang, Dedi Mulyadi Bakal Bentuk Satgas Awasi Dapur SPPG MBG

    Tak Mau Kasus Keracunan Terulang, Dedi Mulyadi Bakal Bentuk Satgas Awasi Dapur SPPG MBG

    Presiden Prabowo Subianto menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.

    “Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

    “Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” jelas dia.

    “Ada kekurangan, ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga, kita, mungkin PKS di daerah merasakan pasti, tapi banyak elite Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” sambungnya.

    Bahkan, Prabowo menyatakan, MBG telah menjadi langkah strategis yang di luar ekspektasi. Dengan program tersebut, pemerintah dapat menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru di awal 2026.

    “Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat bahwa tiap hari kita butuh, telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, ayam, butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri, di puncaknya nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati Rp300 T untuk MBG,” kata dia.

  • Pusat Gelontorkan Rp50 Triliun untuk Program MBG di Jawa Barat

    Pusat Gelontorkan Rp50 Triliun untuk Program MBG di Jawa Barat

    BOGOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bale Pakuan Pajajaran (Bakorwil), Kota Bogor, Senin 29 September.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan pemerintah pusat akan menyalurkan hibah sebesar Rp50 triliun untuk mendukung teknis pelaksanaan MBG di daerah-daerah Jawa Barat.

    “Dan kami sudah sepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Kami, BGN, akan mengirim uang ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun dan mohon dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Dadan.

    Ia menegaskan, dana tersebut merupakan kontribusi pemerintah pusat. Kendati tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah, pelaksanaan teknis program akan tetap dijalankan oleh Pemda.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan pihaknya telah melakukan evaluasi kerangka kerja sambil menunggu peraturan presiden terkait MBG. “Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi,” kata Dedi.

    Tim tersebut akan memantau seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga uji coba pangan sebelum dikonsumsi siswa. “Yang mencicipi tidak boleh guru, melainkan tim pemeriksa kelayakan bahan pangan,” tegasnya.

    Dedi juga menyoroti sejumlah aduan terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, anggaran Rp10 ribu per porsi harus dipenuhi sesuai ketentuan, dengan margin keuntungan Rp2 ribu sudah diperhitungkan. Jika nilai makanan yang diterima siswa tidak sesuai, maka ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan proses pidana korupsi.

    “Kalau ada uang yang digelapkan dan tidak disajikan dalam bentuk makanan, maka itu bisa masuk ranah pidana. Tiga hal ini menjadi fokus agar pelaksanaan MBG lebih baik,” ujarnya.

    Selain itu, Dedi membuka peluang pembangunan dapur khusus di sekolah dengan jumlah siswa lebih dari seribu orang. Skema ini memungkinkan orang tua siswa menjadi relawan pengelola MBG, sementara rekrutmen tenaga kerja diutamakan dari warga sekitar agar program bisa menjadi stimulus ekonomi lokal.

    Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengungkapkan pemprov dan pemda kota/kabupaten sepakat membentuk satgas pengawasan MBG. “Jika semua SOP dijalankan di masing-masing dapur, rasanya kasus keracunan bisa diminimalkan,” jelas Jenal.

    Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat, dengan 34 di antaranya sudah beroperasi. Semua SPPG dimiliki pihak swasta atau yayasan. Jenal menegaskan pentingnya pengawasan ketat, termasuk memastikan pengiriman makanan tidak lebih dari 30 menit sejak keluar dari dapur.

    “Kalau pengiriman lebih dari 30 menit, itu berarti tidak sesuai. Maka kami berhak melaporkan ke BGN bahwa jarak dapur dan sekolah terlalu jauh,” pungkasnya.

  • Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Bisnis.com, BOGOR  – Presiden Prabowo Subianto meminta agar kader Gerindra yang sudah menjadi bupati dan walikota tidak angkuh dan anggar jago di depan rakyat.

    Dia mengatakan bahwa ada kader Gerindra yang setelah diangkat jadi bupati dan walikota, melakukan sikap arogan. Prabowo menegaskan agar para pejabat daerah menjadi pelayan rakyat.

    “Tapi jangan salah saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi Bupati, walikota jadi petantang-petenteng [arogan dan angkuh],” ungkapnya, Selasa (30/9/2025).

    Dia juga mengatakan bahwa rakyat tidak suka pemimpin yang penuh dendam. Presiden Prabowo menuturkan bahwa rakyat Indonesia tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru.

    Prabowo juga mengajak agar semua pemimpin daerah bersikap lebih bijak dan tidak menggunakan paradigma lama, tetapi tetaplah menggunakan ideologi Pancasila. Menurutnya, pemimpin tidak perlu perang ideologi, sebab yang sudah disepatik adalah Pancasila. 

    “Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi yang penuh persaudaraan,” katanya.

    Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah keberatan bila bekerja sama dengan kepala daerah dari partai lain, sebab tujuan kerja sama tersebut adalah untuk kepentingan rakyat.

    Di saat yang bersamaan dia juga menyinggung bahwa mau bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono yang tidak dari Partai Gerindra. Prabowo mengatakan bila Pramono tidak mau, maka yang rugi adalah rakyatnya.

    Dia juga berkelakar bahwa Gubernur Jawa Barat berasal dari Gerindra, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi. Prabowo mengatakan bahwa Dedi juga sudah bekerja dengan benar, tetapi bila tidak bekerja dengan benar, maka Prabowo akan mengusut kepala daerah yang tidak benar.

  • Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi Bandung 30 September 2025

    Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi Bandung 30 September 2025

    Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal pemenuhan gizi siswa, melainkan juga bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
    Hal itu ia sampaikan usai rapat koordinasi (rakor) MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pimpinan daerah di Jawa Barat.
    Dedi menjelaskan, pengurangan dana transfer pusat ke daerah berdampak pada melambatnya pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja.
    Karena itu, MBG harus dimanfaatkan untuk menutup ruang kosong dalam pertumbuhan ekonomi.
    Menurutnya, alokasi anggaran yang besar dalam MBG akan mampu menumbuhkan sirkulasi ekonomi baru di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah.
    “Melalui MBG, ada siklus keuangan baru dari APBN yang bisa masuk ke daerah. Ini penting supaya ekonomi lokal tetap bergerak,” kata Dedi usai rapat program strategis nasional tersebut di Bale Pakuan Pajajaran, Bogor, Senin (29/9/2025).
    Ia mencontohkan, pasokan bahan baku makanan hingga tenaga kerja harus berasal dari wilayah setempat.
    Dengan begitu, dampaknya bisa terukur dan menjadi bagian dari perputaran ekonomi di Jawa Barat.
    Pelaku usaha kecil pun bisa ikut merasakan manfaat program tersebut.
    Selain itu, tenaga kerja yang direkrut untuk mengelola dapur dan distribusi makanan juga akan diprioritaskan dari masyarakat di sekitar sekolah.
    Hal ini penting agar MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja.
    Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus evaluasi dan pengawasan MBG.
    Tim ini akan memantau seluruh proses, dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan di sekolah.
    Mereka bahkan akan mencicipi makanan untuk memastikan kualitasnya sesuai standar.
    Dedi menegaskan, pengawasan ini diperlukan agar dana yang digelontorkan benar-benar menghasilkan makanan bergizi senilai Rp 10 ribu per porsi.
    Kemudian, jika ada penyedia yang terbukti mengurangi hak anak-anak, sanksi tegas akan dijatuhkan mulai dari administratif, pemutusan kerja sama sebagai mitra, hingga proses hukum pidana korupsi.
    Menurutnya, kualitas dan kuantitas makanan tidak bisa ditawar.
    Guru maupun siswa diperbolehkan melaporkan jika menemukan makanan yang tidak sesuai porsi atau standar gizi.
    Ia juga mendorong setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat membentuk lembaga aduan.
    Lembaga ini akan menampung keluhan langsung dari sekolah sehingga pengawasan berjalan transparan.
    Ke depan, Pemprov Jabar juga mengusulkan pembangunan dapur sekolah di lembaga pendidikan dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang.
    Dedi menilai langkah ini akan mempercepat proses distribusi makanan sekaligus melibatkan orang tua siswa sebagai relawan pengelola.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Transfer Daerah Dipotong, Bekasi Akan Kehilangan Rp 156 Miliar Megapolitan 29 September 2025

    Dana Transfer Daerah Dipotong, Bekasi Akan Kehilangan Rp 156 Miliar Megapolitan 29 September 2025

    Dana Transfer Daerah Dipotong, Bekasi Akan Kehilangan Rp 156 Miliar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat akan dipotong pada tahun 2026.
    Akibatnya, Kota Bekasi diperkirakan akan kehilangan dana sekitar Rp 156 miliar.
    “Kita mendapatkan informasi bahwa akan ada pemotongan terkait dengan pengurangan dana bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kota dan Provinsi. Kota Bekasi akan tereleminasi sekitar kurang lebih Rp 156 miliar,” ujar Tri Adhianto di Kantor Pemkot Bekasi, Senin (29/9/2025).
    Untuk menghadapi hal tersebut, Tri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih efisien dan mampu menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
    Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan tersebut.
    Salah satunya adalah dengan menagih kewajiban pajak yang belum dibayar oleh masyarakat dan perusahaan.
    “Dengan meningkatkan pembayaran, kewajiban yang harus diberikan oleh masyarakat. Ya bagaimana melakukan intensi terkait dengan ruang-ruang pendapatan yang sudah ada, di intensifkan,” kata dia.
    “Kurangi betul tingkat kebocoran-kebocoran yang ada, liat betul apa yang menjadi kewajiban kewajiban yang belum diselesaikan oleh Wajib Pajak itulah yang menjadi potensi yang kita selesaikan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Yudianto mengatakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat bakal menyasar kepada Bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
    “Menyasarnya ke dua bantuan itu. Sejauh ini, Beberapa OPD terkait tengah melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski dana transfer daerah dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 2,458 triliun pada 2026.
    Dedi Mulyadi memastikan pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga irigasi tidak boleh berkurang meski APBD Jabar 2026 turun dari Rp 31,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun.
    “Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/9/2025).
    Ia menerangkan bahwa imbas pemangkasan tersebut juga berdampak pada sejumlah pos anggaran yang harus dikurangi untuk menutup defisit. Salah satunya adalah belanja pegawai.
    Dari perhitungan Bappeda Jabar, pos ini dikurangi Rp 768 miliar dari total Rp 9,9 triliun. Efeknya, Pemprov Jabar berencana menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru pada 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sindir Kader Gerindra Petantang-petenteng Setelah jadi Kepala Daerah – Page 3

    Prabowo Sindir Kader Gerindra Petantang-petenteng Setelah jadi Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyindir kader Partai Gerindra yang petantang-petenteng usai menjadi bupati dan wali kota. Dia mengaku mengetahui siapa saja kader Gerindra yang memiliki perilaku sombong tersebut.

    “Jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi Bupati, wali kota apa itu istilahnya itu petantang-petenteng,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri akad massal 26.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (29/9/2025).

    Dia menegaskan akan mengusut siapapun yang melakukan gaya hidup petantang-petenteng, termasuk kader Partai Gerindra. Prabowo pun mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang hadir dalam acara itu.

    “Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, tapi kalau brengsek saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek,” ucap dia.

    Disisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antara pemerintahan pusat dan daerah. Prabowo menuturkan dirinya dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung tetap bekerja sama meskipun berasal dari partai politik yang berbeda.

    “Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah saya bisa kerjasama sama Pramono Anung bener enggak?,” ucap Prabowo.

    “Kalau beliau (Gubernur Jakarta) nggak mau kerjasama beliau sendiri rugi rakyatnya malah sama beliau, bener enggak?,” sambungnya.

    Prabowo menyampaikan bahwa berpolitik dan bernegara harus dewasa. Menurut dia, demokrasi di Indonesia harus santun, penuh persaudaraan, dan saling merangkul.

    “Kalah menang nanti yang menang ajak Yang kalah, Yang kalah dukung yang menang karena kita semua harus bekerja untuk rakyat Kita saudara,” tuturnya.

     

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Masyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (29/9).

  • MK Tolak Permohonan Uji Materi Penghapusan Kolom Agama di KTP dan KK – Page 3

    MK Tolak Permohonan Uji Materi Penghapusan Kolom Agama di KTP dan KK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi soal penghapusan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) tidak dapat diterima, karena permohonan tersebut tidak jelas atau kabur.

    Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 155/PUU-XXIII/2025 di Jakarta, Senin, mengatakan poin-poin petitum yang diajukan pemohon, Taufik Umar, tidak lazim dan tidak pula memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

    “Pemohon pada petitum angka 4 dan angka 5 membuat rumusan petitum yang tidak lazim, tidak konsisten, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena tidak terdapat uraian maupun argumentasi hukum yang mendukung dalam rangkaian uraian dalam posita (landasan permohonan),” ucap Suhartoyo.

    Selain itu, petitum tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang perlu dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.

    Menurut MK, tidak semua peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan DPR dan pemerintah.

    Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut, lantaran permohonan pemohon tidak jelas atau kabur maka pokok permohonan dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

    “Menyatakan permohonan pemohon Nomor 155 tidak dapat diterima,” ucap Suhartoyo.

     

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklaim tengah menyiapkan aturan baru untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Nantinya, perpanjang STNK tidak memerlukan KTP dari pemilik pertama kendaraan.

  • 5 Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek Saya Usut Kau, tapi Saya Yakin Tidak Nasional

    5 Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek Saya Usut Kau, tapi Saya Yakin Tidak Nasional

    Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek Saya Usut Kau, tapi Saya Yakin Tidak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan asal-usul partai politik dari tiap-tiap kepala daerah, bahkan bila kepala daerah dari Partai Gerindra melakukan pelanggaran maka Prabowo tak akan ragu untuk mengusutnya.
    Prabowo berbicara di peresmian akad massal 26.000 rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
    Mulanya, Prabowo berbicara bahwa tidak ada salahnya dengan yang namanya bersaing dalam politik.
    Menurutnya, pihak yang menang harus mengajak yang kalah. Sebaliknya, pihak yang kalah harus mendukung yang menang.
    Prabowo pun mencontohkan bahwa dirinya tidak ada masalah bekerja dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Pramono diketahui merupakan kader PDI-P, parpol yang tidak menempatkan kadernya di jabatan Kabinet Merah Putih Prabowo.
    “Bersaing tidak ada masalah, iya kan? Gubernur DKI partai lain enggak ada masalah. Saya bisa kerja sama, sama Pramono Anung. Benar? Kalau beliau enggak mau kerja sama, beliau sendiri rugi nanti, rakyatnya marah sama beliau, benar enggak?” ujar Prabowo.
    Pramono yang hadir di lokasi tampak tersenyum.
    Lalu, di samping Pramono, ada pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir. Dedi berasal dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
    “Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan. Tapi kalau brengsek, saya usut kau,” kata Prabowo.
    Dedi Mulyadi tampak berdiri dan menelungkupkan tangannya sambil tertawa.
    “Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya, petantang-petenteng,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.