Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan sejumlah penyegelan tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Hal ini memicu gelombang PHK dan pengangguran di Kawasan tersebut.

    Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat, setidaknya sudah ada 2.300 karyawan yang terdampak akibat aksi Menteri Hanif tersebut.

    Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi geram dengan aksi Menteri Hanif yang main segel tempat wisata di Puncak. Menurut dia, segala bentuk keputusan pemerintah pusat harus melalui kajian mendalam.

    “Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian dan sewenang-wenang,” kata Mulyadi saat dihubungi, Sabtu (4/10/2025).

    Mulyadi menegaskan, Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Bogor adalah tempat Presiden Prabowo Subianto tinggal. Dia tak ingin keputusan Menteri justru mencoreng nama baik presiden di mata rakyat kecil.

    “Puncak bukan seperti Kalimantan yang banyak hasil tambang dalam perut buminya, yang dinikmati warganya sebagai mata pencaharian, warga Bogor selatan ini banyak yang menjadi pekerja sektor wisata, jadi jangan membunuh mata pencaharian mereka,” tegas Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini.

  • Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi Bandung 3 Oktober 2025

    Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi Bandung 3 Oktober 2025

    Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan mengalami cacat akibat kecelakaan truk tambang di Kabupaten Bogor.
    Penyerahan kompensasi berlangsung dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Bandung, pada Kamis (2/10/2025).
    Kompensasi ini dianggap sebagai bentuk kehadiran negara untuk mendampingi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang, khususnya di wilayah Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, dan Ciseeng.
    “Kompensasi itu diberikan kepada keluarga korban yang meninggal dan cacat akibat truk tambang. Ada 25 orang yang menerima kompensasi, termasuk dua orang yang mengalami cacat, yaitu Lutfi dan Devi. (Kompensasinya) berupa uang, untuk yang meninggal sebesar 40 juta, dan untuk yang cacat 50 juta,” ungkap Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Kabupaten Bogor, Junaedi Adhi Putera, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/10/2025).
    Junaedi menilai pertemuan tersebut merupakan momen penting, karena keluarga korban diundang secara khusus oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
    Dalam kesempatan itu, KDM menyampaikan keprihatinan dan memberikan santunan kepada keluarga yang kehilangan anggota atau mengalami cacat akibat kecelakaan truk tambang.
    “Para keluarga korban akhirnya bisa bertemu langsung dengan Kang Dedi. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyerahkan kompensasi kepada keluarga yang terdampak. Hal ini tentu menjadi harapan baru bagi warga,” ujar Junaedi.
    Meskipun demikian, Junaedi menegaskan, kompensasi bukanlah solusi akhir dari permasalahan.
    Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang sering menimbulkan masalah hukum dan sosial.
    “Banyak IUP yang bermasalah. Harus ditinjau secara transparan, apakah prosedurnya sesuai atau tidak. Jika dibiarkan, masalah tambang akan terus berulang,” tegasnya.
    Junaedi juga menyoroti adanya praktik perlindungan aparat terhadap perusahaan tambang dan transporter, yang menyebabkan masalah tak kunjung selesai.
    “Bukan hal aneh jika aparat melindungi kepentingan tambang. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan menyeluruh, tidak hanya berhenti pada kompensasi,” tambahnya.
    Ia berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan aturan yang ada, termasuk surat edaran penutupan tambang di Bogor.
    “Kami ingin Pemprov Jabar konsisten dengan kebijakan ini dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apa pun,” ucapnya.
    Menurut Junaedi, persoalan tambang di Bogor telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas.
    Aktivitas truk tambang yang melintas di jalur umum telah menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kecelakaan, kerusakan jalan, hingga polusi udara.
    “Kami berharap langkah ini tidak hanya berhenti pada kompensasi, tetapi juga diikuti dengan kebijakan yang konsisten,” tutupnya.
    Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai penutupan sementara tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, sebagai upaya untuk menghentikan aktivitas truk tambang yang dinilai merugikan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Hentikan SPPG Pemicu Keracunan Makanan MBG di Jabar – Page 3

    Dedi Mulyadi Hentikan SPPG Pemicu Keracunan Makanan MBG di Jabar – Page 3

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara soal kasus kematian siswi SMKN 1 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dia menegaskan, kejadian ini tidak terkait dengan keracunan makanan MBG.

    “Itu kan sudah dijelaskan dari sana (Dinas Kesehatan KBB) bahwa itu tidak ada hubungan,” kata Dadan usai rapat koordinasi (rakor) soal MBG di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (2/10/2025).

    BGN tidak menginvestigasi kasus ini. Sebab, orang tua korban menolak anaknya diautopsi.

    “Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orang tuanya kan tidak boleh tidak mengizinkan untuk autopsi. Jadi kita serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya,” ujar Dadan.

    Dalam kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga memberi respons soal kematian siswi tersebut. Budi mengatakan, dirinya telah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menyatakan bahwa meninggalnya siswi kelas 12 itu bukan akibat keracunan menu MBG.

    “Untuk kematian di Cihampelas mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana, saya sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan sana bahwa kematiannya itu tiga hari atau empat hari setelah (makan MBG) tapi kalau untuk kematiannya karena apa saya rasa lebih baik ditanyakan ke sana,” kata Budi.

  • Timnas Indonesia Berkekuatan 29 Pemain di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Timnas Indonesia Berkekuatan 29 Pemain di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

    JAKARTA – Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Arab Saudi dan Irak. Untuk laga itu, sebanyak 29 pemain dipanggil untuk memperkuat Skuad Garuda.

    Nadeo Argawinata menjadi nama terbaru yang dipanggil paling akhir oleh Patrick Kluivert untuk membantu di bawah mistar gawang.

    Sebelumnya, pada 24 September 2025, PSSI telah merilis 28 nama pemain yang diproyeksikan tampil dalam dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

    Namun, jelang keberangkatan tim ke Arab Saudi pada Kamis, 2 Oktober 2025, siang WIB, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan adanya tambahan pemain baru di sektor penjaga gawang yaitu Nadeo Argawinata yang tampil cemerlang di Super League akhir-akhir ini.

    Dengan bergabungnya Nadeo, kini Indonesia berarti memiliki total 29 pemain. Selain Nadeo, di posisi penjaga gawang lebih dulu ada Maarten Paes, Emil Audero, dan Ernando Ari Sutaryadi.

    Kemudian di lini belakang meliputi pemain berposisi bek tengah maupun bek sayap. Kluivert punya 10 pemain, yaitu Justin Hubner, Jay Noah Idzes, Rizky Ridho Ramadhani, Jordi Amat Maas, Kevin Diks Bakarbessy, Shayne Elian Jay Pattynama, Eliano Johannes Reijnders, Yance Sayuri, Sandy Henny Walsh, dan Calvin Ronald Verdonk.  

    Bergeser untuk lini tengah maupun gelandang sayap, Timnas Indonesia juga memiliki banyak opsi. Ada tujuh pemain yang bisa beroperasi di sektor gelandang, seperti Dean Ruben James, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, Joey Pelupessy, Marc Anthony Klok, Ricky Richardo Kambuaya, dan Stefano Lilipaly.

    Sama seperti Yance Sayuri, Dean James dan Nathan juga bisa beroperasi di pos sayap.

    Sementara di lini serang baik itu winger atau penyerang, Patrick Kluivert memanggil delapan pemain, yaitu Beckham Putra Nugraha, Ole Romeny, Mauro Nils Zjilstra, Ramadhan Sananta, Ragnar Anthonius Maria Oeratmangoen, Miliano Jonathans, Egy Maulana Vikri, dan Yakob Sayuri.

    Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Kiper

    Maarten Vincent Paes – Dallas FC

    Emil Audero Mulyadi – US Cremonese

    Ernando Ari Sutaryadi – Persebaya Surabaya

    Nadeo Argawinata – Borneo FC

    Belakang

    Justin Hubner – Fortuna Sittard

    Jay Noah Idzes – US Sassuolo Calcio

    Rizky Ridho Ramadhani – Persija Jakarta

    Jordi Amat Maas – Persija Jakarta

    Kevin Diks Bakarbessy – Borussia Monchengladbach

    Shayne Elian Jay Pattynama – Buriram United

    Eliano Johannes Reijnders – Persib Bandung

    Yance Sayuri – Malut United

    Sandy Henny Walsh – Buriram United

    Calvin Ronald Verdonk – LOSC Lille

    Tengah

    Dean Ruben James – Go Ahead Eagles

    Nathan Tjoe-A-On – Willem II

    Thom Haye – Persib Bandung

    Joey Pelupessy – Lommel SK

    Marc Anthony Klok – Persib Bandung

    Ricky Richardo Kambuaya – Dewa United

    Stefano Jantje Lilipaly – Dewa United

    Depan

    Beckham Putra Nugraha – Persib Bandung

    Ole Romeny – Oxford United

    Mauro Nils Zjilstra – FC Volendam

    Ramadhan Sananta – DPMM FC

    Ragnar Anthonius Maria Oeratmangoen – FC Dender

    Miliano Jonathans – FC Utrecht

    Egy Maulana Vikri – Dewa United

    Yakob Sayuri – Malut United

  • Selang Sehari, Pemkab Bondowoso Mutasi 1 Kepala OPD Lagi

    Selang Sehari, Pemkab Bondowoso Mutasi 1 Kepala OPD Lagi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Selang sehari pelantikan 6 ASN eselon II, Pemkab Bondowoso kembali menggelar kegiatan yang sama pada Kamis (2/10/2025) sore.

    Seorang ASN dilantik di posisi yang baru yakni Nunung Setyaningsih. Ia menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip).

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penananam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker). Nunung diambil sumpahnya di hadapan Wakil Bupati (Wabup), As’ad Yahya Syafi’i.

    Nunung membenarkan kepindahtugasannya itu. Menurutnya, jabatan baru sekaligus tantangan baru baginya.

    “Bagaimana Perpus ke depan bisa semakin baik untuk Bondowoso BERKAH. Mohon doanya semoga saya amanah di tempat tugas yang baru,” tulis Nunung melalui pesan singkat.

    Sebelumnya, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, melantik enam pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pelantikan berlangsung di Pendopo Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo, Rabu (1/10/2025) pagi.

    Adapun pejabat yang dilantik adalah:
    1. Hendri Widotono, dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan).
    2. Mulyadi, dari Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) menjadi Kepala DPKP.
    3. Hari Cahyono, dari Asisten Administrasi Umum Setda menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).
    4. Haeriyah Yuliati, dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda.
    5. Mahfud Junaidi, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
    6. Sigit Purnomo, dari Kepala Pelaksana BPBD menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

    Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran sekaligus penajaman komitmen untuk kemajuan Bondowoso.

    “Pelantikan hari ini adalah momentum penyegaran dan penajaman komitmen. Saudara-saudara yang dilantik adalah figur pilihan yang telah melalui proses seleksi ketat dan teruji kapabilitasnya,” katanya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menyebut dalam mutasi awal dijadwalkan untuk 7 kepala OPD.

    Namun karena mendadak, satu orang tersebut yakni Nunung Setyaningsih tidak hadir sebab dinas luar kota.

    “Iya betul. Satu masih ada di luar kota. Tapi pada prinsipnya SK bupati sudah selesai. Definitif. Saya tidak menyampaikan dimana (jabatan barunya). Besok lah,” seloroh Sekda pada Rabu (1/10/2025) kemarin. (awi/ian)

  • Hadirkan 6 Pembicara Nasional dan Internasional, Festival Demo Kecantikan LLF ke-5 Digelar Bersam Komunitas

    Hadirkan 6 Pembicara Nasional dan Internasional, Festival Demo Kecantikan LLF ke-5 Digelar Bersam Komunitas

    JAKARTA – Memasuki tahun kelimanya, Lavere Lash Festival (LLF) kembali digelar sebagai konferensi tahunan terbesar untuk pelaku industri lash and brow di Indonesia. Dengan tema Lash & Lead, LLF 2025 menghadirkan rangkaian kelas, diskusi, dan demo dari enam pembicara ternama, sekaligus menegaskan pentingnya kebersamaan komunitas lash extension untuk terus berkembang bersama.

    Tahun ini, LLF menghadirkan enam pembicara dengan topik yang beragam, mulai dar teknik lash hingga strategi bisnis. Pemika sebagai international guest speaker dar Thailand – Lasholic.bkk membawakan materi Anime Lash with One Tweezer Technique, Stefie Widya dari Stefielashes membahas Healthy Long Lash, dan Marlene Aprilia dari Beautylash memperkenalkan metode Glueless Lash Lift.

    Dari sisi pengembangan bisnis, Adam Mulyadi dari Egghead berbagi tentang The Art of Attracting Clients Without Competing in Price, dilanjutkan dengan Adrian Ng—Former Director of International Business Gratyo sekaligus Certified Business Coach—yang membawakan 3 Tangga Menjadi Beautypreneur Sejati. Sementara itu, Shinta dari JS Nails mengangkat topik Halal Gel Polish: Halal or Hype?.

    Lavere Lash Festival sejak 2021 telah menjadi wadah belajar, berjejaring, dan berkolaborasi bagi lash artist, salon owner, serta beautypreneur dari berbagai kota di Indonesia. Tahun ini, LLF menekankan bahwa pertumbuhan industri lash and brow tidak hanya ditentukan oleh tren, tetapi juga oleh solidaritas komunitas yang saling menguatkan.

    “Selama lima tahun terakhir, LLF tumbuh bukan hanya sebagai festival, tapi sebaga rumah bagi komunitas lash extension di Indonesia. Melihat bagaimana para lash artist  saling berbagi, saling mendukung, dan berkembang bersama adalah alasan mengapa festival ini selalu kami adakan. Lavere percaya setiap lash artist berhak memiliki ruang untuk belajar, memimpin, dan bersinar,” ujar Yuliana Nyoto, Founder Lavere.

    Tahun 2025 juga menjadi momentum penting bagi Lavere yang tengah melakukan rebranding. Perubahan ini bukan sekadar visual, tetapi juga penegasan peran Lavere sebagai guiding light—teman seperjalanan yang mendukung lash artist untuk terus bertumbuh, berdaya, dan berkontribusi bagi industri lash and brow Indonesia.

    Dengan semangat Lash & Lead, LLF 2025 diharapkan menjadi momentum lahirnya lash artist dan beautypreneur baru yang percaya diri, berdaya saing tinggi, serta mampu membawa industri lash & brow Indonesia ke level yang lebih berkelanjutan.

  • Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat, Nunggak Siap-siap Disanksi

    Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat, Nunggak Siap-siap Disanksi

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tak ada lagi perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan. Dia juga tengah merumuskan sanksi buat yang masih nunggak pajak.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat resmi berakhir pada 30 September 2025. Program ini sejatinya sudah mengalami perpanjangan satu kali melihat tingginya antusias masyarakat membayar pajak.

    Semula, pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat tanpa dikenai denda dan tunggakan itu berakhir pada 30 Juni 2025. Lalu, program itu diputuskan untuk berlanjut hingga 30 September 2025.

    Lewat program pemutihan, para penunggak sebenarnya diuntungkan. Sebab, denda dan tunggakannya dihapus sehingga hanya perlu membayar pajak berjalan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tak ada lagi perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan. Dia meminta para pemilik kendaraan membayarkan pajaknya sesuai ketentuan.

    “Terhitung 1 Oktober 2025 pemutihan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Jawa Barat sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya pajak kendaraan bermotor dibayar normal dan kami sampaikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat tidak akan lagi mengeluarkan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor,” kata Dedi di akun Instagram Bapenda Jawa Barat.

    “Sekali lagi pemerintah provinsi Jawa Barat tidak akan mengeluarkan lagi pemutihan kendaraan bermotor,” tegas Dedi lagi.

    Dia menyebut, pihaknya tengah menyiapkan sanksi yang tepat bila ada pemilik kendaraan nunggak pajak. Namun belum dijelaskan lebih lanjut sanksi yang dimaksud. Untuk diketahui, pajak kendaraan disahkan setiap tahun.

    Disahkan maksudnya setiap tahun pemilik kendaraan harus membayar pajak dan juga SWDKLLJ. Lalu selanjutnya setiap lima tahun sekali dilakukan perpanjangan STNK beserta pergantian pelat nomor.

    “Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan thdp mereka yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dalam bentuk sanksi yang akan kami rumuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” beber Dedi.

    (dry/din)

  • 1 Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus Bandung

    1 Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus Bandung

    Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas usaha tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin membuat pro dan kontra di masyarakat.
    Truk tambang yang biasa melintasi wilayah Parung Panjang tidak beroperasi karena produksi hasil tambang dari perusahaan dihentikan sementara.
    Ada masyarakat yang mendukung, tetapi ada juga yang merasa perlu dikaji ulang kebijakan tersebut.
    Salah satu warga, Elisa (46), mengaku senang dengan kondisi di Parung Panjang dalam beberapa hari terakhir ini.
    Sebab, tidak adanya truk tambang yang melintas membuat jalanan tidak macet.
    “Ya senang gitu, enggak macet
    gitu
    kendaraannya. Bagus sekarang,” kata Elisa saat ditemui Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Debu jalanan yang biasa menyelimuti bak salju di jalan-jalan Parung Panjang juga sudah berkurang.
    “Debu juga enggak begitu banyak, yang penting macetnya itu. Macet kalau pas ada truk, kalau pagi tuh anak-anak sekolah susah, (berangkat) kerja juga macet, sore juga sama,” ungkapnya.
    Dukungan untuk kebijakan Dedi pun datang dari warga lainnya, Andri (20), yang sehari-hari berjualan gorengan di pinggir Jalan M Toha, Parung Panjang.
    Semenjak truk tambang tidak melintas, jalanan menjadi lebih lengang dan polusi debu berkurang.
    “Menurut saya lebih bagus, enggak ada polusi, jalan enggak macet,” tutur Andri.
    Sementara itu, warga lainnya, Hari Setiawan, menilai kebijakan Dedi Mulyadi itu perlu dikaji ulang.
    Sebab, kebijakan tersebut kurang tepat bagi semua pihak yang terdampak.
    Di satu sisi, keberadaan truk tambang dikeluhkan warga karena dinilai menimbulkan kemacetan dan lainnya.
    Namun, di sisi lain, ada warga yang menggantungkan hidupnya dari tambang, seperti kuli, sopir truk, dan pedagang.
    “Saya minta ke pemerintah ditinjau kembali surat edaran tersebut, apalagi akan ditutup sampai Desember, akan menjadi bumerang. Kami dibenturkan di bawah, yang salah ini pemerintah sebenarnya, kenapa kami dibenturkan
    gitu
    kan,” ucap Hari.
    Menurutnya, terdapat beberapa opsi untuk mengambil jalan tengah terkait persoalan ini.
    Bisa dengan membatasi jumlah truk atau menambahkan personel Dishub untuk mengatur lalu lalang truk tambang.
    Akan tetapi, solusi utama menurutnya yang ampuh yaitu segera membangun jalan khusus tambang.
    “Jalan khusus tambang harga mati,” tegasnya.
    Harapannya, setelah kebijakan penghentian sementara aktivitas usaha tambang dikaji ulang, pemerintah bersama semua pihak duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah kembali.
    “Apalagi Gubernur belum pernah
    nginjek
    ke Cigudeg, ya, alangkah baiknya ditinjau dan direvisi,” tuturnya.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penutupan sejumlah tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan langkah untuk menjaga ketenangan hidup masyarakat.
    Meski menuai protes dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk, Dedi Mulyadi menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan yang lebih luas.
    “Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg dan yang kecewa, terutama karena tambang di sana ditutup. Pasti di situ ada para pekerja, kemudian sopir truk, dan berbagai kalangan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Dedi mengakui bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut telah berlangsung lama dan melahirkan keuntungan besar bagi sebagian pihak.
    “Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” ucapnya.
    Di balik itu, ia menyoroti kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar, yang menurutnya meliputi kerusakan jalan, debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas yang menjadi masalah serius dan tidak bisa lagi diabaikan.
    “Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah,” ucap Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Hentikan SPPG Pemicu Keracunan Makanan MBG di Jabar – Page 3

    Dedi Mulyadi: Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Berakhir, Lihat dan Rasakan Hasilnya – Page 3

    KDM menegaskan, Pemdaprov Jabar akan menyiapkan kebijakan sanksi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. “Apa itu sanksinya, nanti dalam waktu dekat kami rumuskan. Yang terpenting, taatlah membayar pajak, karena hasilnya kembali ke masyarakat, terutama pengguna jalan,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, kesempatan pemutihan telah diberikan secara luas kepada warga Jabar. Karena itu, mulai Oktober 2025, masyarakat diwajibkan membayar pajak kendaraan sesuai aturan.

    “Sekali lagi, terima kasih kepada warga yang sudah taat membayar pajak kendaraan bermotor,” pungkas KDM.

     

  • TPA Sarimukti Memprihantinkan, Dedi Mulyadi Ingatkan Wali Kota hingga Bupati Harus Cekatan Urus Sampah

    TPA Sarimukti Memprihantinkan, Dedi Mulyadi Ingatkan Wali Kota hingga Bupati Harus Cekatan Urus Sampah

    Pemkot Bandung telah menerima surat edaran dari Sekda Jawa Barat terkait pengurangan ritase pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti dari 1.200 ton menjadi 980 ton per hari. Total sampah terdapat pengurangan mencapai 220 ton.

    “Jadi surat adaran dari Sekda Jawa Barat bahwa untuk Kota Bandung ini yang awalnya sehari 1.200 ton, sekarang dikurangi menjadi 980 ton. Berarti ini ada pengurangan sekitar 220 ton per hari. Itu kendala pertama,” ucap Wakil Wali Kota Bandung Erwin belum lama ini.

    Kendala kedua yang dihadapi, TPA Sarimukti di hari Minggu libur. Kondisi itu menyebabkan penumpukan sampah.

    “Nah ini mungkin warga Bandung perlu tahu, bahwa ini kita lagi ekstra keras untuk bisa mengatasi ya atas kebijakan ini,” kata dia.

    Dia juga menekankan antisipasi penumpukan sampah dengan para ketua RW untuk bisa menjadi RW yang KBS (Kawasan Bebas Sampah). Selain itu, bekerja keras memaksimalkan mesin insinerator yang ada di tiap TPS.

    “Sekarang kami mau tidak mau harus terus bekerjasama dengan pihak ketiga yang siap untuk kerjasama terkait dibayar dengan typing fee,” kata dia.