Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 10 Dedi Mulyadi Sebut Kiper Muda Bandung Rizki Nur Fadhila Bukan Korban TPPO di Kamboja Bandung

    10 Dedi Mulyadi Sebut Kiper Muda Bandung Rizki Nur Fadhila Bukan Korban TPPO di Kamboja Bandung

    Dedi Mulyadi Sebut Kiper Muda Bandung Rizki Nur Fadhila Bukan Korban TPPO di Kamboja
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Rizki Nur Fadhila, penjaga gawang asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bukan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.
    Dedi mengatakan, Rizki bekerja di salah satu perusahaan di Kamboja. Namun, ia diduga tidak betah sehingga memilih pulang.
    “Dan saya sampaikan Rizki bukan korban TPPO atau perdagangan orang. Dia bekerja biasa di sebuah perusahaan di Kamboja dan dimungkinkan, saya kalimatnya dimungkinkan, dia itu tidak betah di tempat kerjanya dan akhirnya ingin pulang ke Indonesia,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Kamis (20/11/2025).
    Mantan Bupati Purwakarta itu mengungkapkan bahwa pemuda Bandung tersebut saat ini dalam kondisi aman dan telah berada di KBRI.
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk menyiapkan proses pemulangan Rizki ke Indonesia.
    “Kami malam berkoordinasi dengan Kapolda Jabar akan melakukan pemulangan ke Indonesia Ke Jawa Barat dan ke Kabupaten Bandung,” tuturnya.
    Berkaca pada kasus ini, Dedi mengingatkan calon pekerja migran agar mempersiapkan mental sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
    “Dan saya sampaikan ya pada siapa pun yang ingin bekerja di luar negeri, siapkan mental Anda dengan baik. Kalau kira-kira tidak memiliki mental kuat, sebaiknya tidak usah bekerja di luar negeri karena pada akhirnya akan merepotkan orangtuanya juga dan merepotkan banyak orang,” ujar Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, Rizki Nur Fadhilah, pemuda asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diduga menjadi korban TPPO dan dibawa ke Kamboja untuk bekerja dalam modus penipuan melalui platform percintaan.
    Pemuda tersebut awalnya memberi tahu keluarga bahwa ia hendak mengikuti seleksi untuk bisa merumput bersama salah satu tim sepak bola, PSMS Medan, di Medan, Sumatera Utara.
    Rizki kemudian dibawa terlebih dahulu ke Jakarta, lalu ke Medan, sebelum akhirnya diterbangkan ke Malaysia dan Kamboja.
    Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung, Dadang Komara, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan itu pada 7 November 2025.
    Menindaklanjuti hal itu, pihaknya mengirimkan surat kepada Kepala BP3MI Jawa Barat pada 10 November 2025.
    Hingga kemudian Rizki ditemukan dan dibawa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Feri Amsari Heran dengan Fenomena Purbaya dan KDM: Kerja Viralnya Ditonjolkan, Subtansi Tidak Jelas

    Feri Amsari Heran dengan Fenomena Purbaya dan KDM: Kerja Viralnya Ditonjolkan, Subtansi Tidak Jelas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari heran dengan fenomena pejabat yang dipuja-puja. Seperti Menteri Keuangan Purbaya Yushi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Kenapa figur seperti Pak Pur dan Kang Gub itu masih midah dicintai,” tulis Feri dikutip dari akun Facebooknya, Kamis (20/11/2025).

    Menurut Feri, kedunaya hanya menonjolkan kerjanya yang viral. Sementara yang subtansi tidak.

    “Padahal kerja viralnya yang ditonjolkan, sementara kerja subtansi tidak jelas,” ucapnya.

    “Pak Pur baru juga itungan bulan kok sudah dinilai luar biasa,” tambahnya.

    Dia lalu mengungkit bagaimana Presiden ke-7 Jokowi menjadi presiden karena pencitraannya masuk gorong-gorong. Serta Presiden Prabowo Subianto yang berjoget.

    ”Kalian ngak jera dengan orang-orang kayak J dan P,” ucapnya.

    “Masuk parit dan goyang sudah bisa jadi presiden ya,” tmabahnya.

    Menurut Feri, masyarakat terlalu mudah percaya.

    “Ah kalian ini…buzzer, kang survey ama tim sukses mudah banget dipercaya,” imbuhnya.

    Karenanya, dia mendorong hal demikian dipertanyakan.

    “Ayo kita bangun masyarakat sipil yang mempertanyakan orang-orang politik-politikan ini,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Menko PMK Tekankan Pentingnya Peran Beasiswa dalam Pembangunan SDM

    Menko PMK Tekankan Pentingnya Peran Beasiswa dalam Pembangunan SDM

    Jakarta: Ketimpangan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia kembali menjadi sorotan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan tingkat putus sekolah masih terjadi pada kelompok ekonomi terbawah.

    Data UNICEF 2023 juga mencatat bahwa satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa adanya dukungan finansial.

    Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia, terutama karena keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak berisiko putus sekolah.

    Ketimpangan akses pendidikan tersebut menegaskan pentingnya intervensi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

    Sebagai upaya menjembatani tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025 yang menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga sarjana. Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia.

    Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 

    “Kami ingin memastikan bahwa mimpi anak-anak nasabah tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam acara Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia, menekankan pentingnya peran beasiswa dalam pembangunan SDM.

    “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno.

    Melalui program beasiswa ini, PNM berupaya menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Jakarta: Ketimpangan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia kembali menjadi sorotan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan tingkat putus sekolah masih terjadi pada kelompok ekonomi terbawah.
     
    Data UNICEF 2023 juga mencatat bahwa satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa adanya dukungan finansial.
     
    Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia, terutama karena keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak berisiko putus sekolah.

    Ketimpangan akses pendidikan tersebut menegaskan pentingnya intervensi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
     
    Sebagai upaya menjembatani tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025 yang menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga sarjana. Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia.
     
    Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 
     
    “Kami ingin memastikan bahwa mimpi anak-anak nasabah tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi.
     
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam acara Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia, menekankan pentingnya peran beasiswa dalam pembangunan SDM.
     
    “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno.
     
    Melalui program beasiswa ini, PNM berupaya menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Ketua Reformasi Polri Jimly Beberkan Alasan Tolak Roy Suryo Cs Ikut Audiensi

    Ketua Reformasi Polri Jimly Beberkan Alasan Tolak Roy Suryo Cs Ikut Audiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menjelaskan soal alasan menolak Roy Suryo Cs dalam audiensi di STIK-PTIK, Jakarta, hari ini Rabu (19/11/2025).

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan alasan pihaknya menolak Roy dkk diikutkan dalam audiensi tim Reformasi karena berstatus tersangka.

    Jimly mengungkap nama yang diajukan oleh Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun berbeda dengan nama yang diajukan dengan nama yang akan mendatangi audiensi.

    “Nah, tapi khusus untuk pak Refly dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami,” ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Dia menceritakan, saat menemukan perbedaan itu dirinya langsung menggelar rapat tim reformasi secara internal. Dalam rapat itu, tim reformasi sepakat bahwa orang yang berstatus tersangka tidak bisa ikut dalam audiensi itu. Setelahnya, Jimly langsung menghubungi Refly agar Roy Suryo Cs tidak perlu diikutsertakan. 

    Di samping itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengakui bahwa orang yang berstatus tersangka belum terbukti bersalah. Namun, pelibatan tersangka dalam audiensi ini dinilai telah melanggar etika yang ada.

    “Kami harus menghargai menghormati proses hukum yang sudah jalan. [Memang] Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika,” tutur Jimly.

    Senada dengan pernyataan Refly Harun, Jimly juga menyatakan bahwa Roy Suryo Cs juga telah diberikan dua pilihan. Bisa hadir tapi tidak bisa ikut terlibat dalam audiensi atau keluar dari ruang audiensi.

    Diberikan pilihan itu, Roy Suryo Cs memilih keluar dari ruangan. Sikap itu pun juga dilakukan oleh Refly Harun Dkk. Dalam hal ini, Jimly menyatakan bahwa dirinya menghargai sikap Refly dkk.

    “Saya sebagai ketua komisi menghargai sikap dari Refly Harun. Itu aktivis sejati mesti gitu, dia tegas. Tapi kita juga mesti menghargai juga bahwa forum ini telah sepakat yang tersangka jangan, walaupun aspirasi tetap kita dengar kita bicarakan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, rombongan Refly Harun yang turut WO dalam audiensi ini diantaranya Roy Suryo; Rismon Sianipar; Tifauzia Tyassuma; M. Said Didu; Edy Mulyadi; Yanuar Aziz; hingga Nur Sam.

  • Momen Refly Harun Walk Out Usai Roy Suryo Cs Ditolak dalam Audiensi Reformasi Polri

    Momen Refly Harun Walk Out Usai Roy Suryo Cs Ditolak dalam Audiensi Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Dkk walk out (WO) alias keluar saat melakukan audiensi dengan tim reformasi Polri hari ini, Rabu (19/11/2025).

    Refly menjelaskan soal kronologi dari WO dalam audiensi ini. Awalnya, Refly mengaku diundang oleh tim reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie ke PTIK.

    Setelah itu, Refly mengajukan Roy Suryo Cs untuk dilibatkan dalam audiensi ini. Sebab, dalam undangan kepada Refly ada kata “dan lain-lain”. Refly pun mengatakan bahwa Jimly tidak keberatan dengan nama yang diajukan sejak awal.

    “Rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimly WA saya, mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka,” ujar Refly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Setelah itu, Refly mengaku tidak memberikan informasi soal kehadiran Roy Suryo Cs dalam acara audiensi itu. Sebab, menurutnya, audiensi ini bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan kriminalisasi Roy Suryo dkk.

    “Ketika datang, tentu kaget Pak Jimly. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimly, saya mohon maaf. Lalu, rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang,” imbuhnya.

    Refly mengungkap alasan pihaknya memilih WO karena Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa Tifauziah (RRT) tidak diperkenankan untuk berdiskusi dalam forum tim Reformasi ini karena berstatus tersangka.

    Roy Suryo Cs telah diberikan pilihan untuk hadir dalam audiensi, namun di tempatkan di belakang atau keluar. Setelah itu, Roy Cs dan Refly kompak memilih keluar dari acara audiensi.

    “Dan rupanya ada keberatan dati tim, yang diperkuat mantan Kapolri Idham Azis yang mengatakan kalau tersangka tidak boleh ikut, opsinya keluar, ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong. Tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar, maka kita keluar,” pungkas Refly.

    Senada dengan Refly, Roy menyatakan bahwa dirinya tidak diperkenankan berbicara meski ada di dalam. Oleh karena itu, Roy Cs sepakat untuk keluar.

    “Maka kami sepakat untuk walk out ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada,” tutur Roy.

    Sekadar informasi, rombongan Refly Harun yang turut WO dalam audiensi ini diantaranya Roy Suryo; Rismon Sianipar; Tifauzia Tyassuma; M. Said Didu; Edy Mulyadi; Yanuar Aziz; dan Nur Sam.

  • Kala Refly Harun dan Roy Suryo Cs Walk Out dari Audiensi Bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Kala Refly Harun dan Roy Suryo Cs Walk Out dari Audiensi Bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Liputan6.com, Jakarta – Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri diwarnai aksi walk out. Sedianya, Refly Harun bersama Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar datang untuk membahas tentang dugaan kriminalisasi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Namun, mereka menilai diskusi tak adil karena peserta berstatus tersangka hanya diminta duduk tanpa diizinkan untuk menyampaikan pendapatnya.

    Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Refly Harun. Ia menghubungi Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie. Undangan kemudian disetujui, dan rombongan hadir sesuai waktu yang dijadwalkan.

    Namun jelang hari-H, beberapa nama disebut dicoret dari daftar hadir, antara lain Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar.

    Refly Harun tak mengubris, dan tetap mengajak mereka untuk ikut hadir. Bukan tanpa alasan, menurut Refly ini adalah forum publik. Apalagi, yang dibahas adalah kasus yang dialami oleh mereka bertiga.

    Setiba tiba di PTIK, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar justru diberi dua pilihan tetap berada di dalam tanpa hak bicara atau meninggalkan forum.

    “Rupanya mereka memilih keluar. Mayoritas ya,memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar,” ujar Refly Harun.

    Tak hanya Refly dan Roy Cs, Edy Mulyadi yang akan membicarakan kasusnya ‘tempat jin buang anak’, Said Didu yang akan bicara soal pagar laut, Aziz Yanuar yang rencannya membahas kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing atas enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, dan Habib Rizieq juga putusan untuk keluar

    “Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum purnawirawan TNI. Sama ada teman civil society. Kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habib Marathi juga tadi keluar. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing,” ucap dia.

     

  • Jabar Seperti Market Bencana, Ruang untuk Lari dari Bencana Tidak Ada

    Jabar Seperti Market Bencana, Ruang untuk Lari dari Bencana Tidak Ada

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmen menghentikan alih fungsi hutan dan sawah setelah analisis Kementerian Lingkungan Hidup mencatat hilangnya sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau di provinsi tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kondisi itu telah membuat Jabar menjadi “market bencana”.

    Menurut Dedi, kawasan hijau banyak berubah menjadi permukiman dan pabrik, termasuk di sempadan sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa hilangnya ruang terbuka menghilangkan jalur alami air untuk mengalir dan menambah kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi.

    “Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” ujar Dedi dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/11/2025).

    Ia mencontohkan dampak serius alih fungsi lahan di Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, di mana sedimentasi terus meningkat sementara tidak tersedia lagi lahan untuk pembuangan lumpur.

    “Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” katanya.

     

  • Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas

    Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas

    Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
    Kehadiran Tito menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat
    transformasi pendidikan
    melalui pemanfaatan teknologi di seluruh daerah.
    Sebagai kementerian yang bertugas membina dan mengawasi daerah, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) berperan memastikan kebijakan digitalisasi pembelajaran diterapkan secara merata.
    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung fasilitas belajar para siswa, mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas yang ditunjang teknologi
    papan interaktif digital
    atau
    interactive flat panel
    (IFP), serta berdialog dengan sejumlah guru dan siswa di daerah secara virtual.
    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk terus mendorong kemajuan pendidikan melalui digitalisasi teknologi.
    Ia menegaskan bahwa keberadaan teknologi papan interaktif digital merupakan upaya mempercepat transformasi pendidikan nasional.
    “Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa menjadi negara yang berhasil,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin.
    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada masa silam, para tokoh bangsa memiliki perhatian besar terhadap pendidikan sebagai upaya mewujudkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan ini meliputi pesantren, sekolah-sekolah, hingga Taman Siswa.
    Presiden Prabowo menekankan, pendidikan merupakan kunci keberhasilan dan menjadi salah satu langkah untuk menguasai sains agar kekayaan negara dapat dikelola dengan baik.
    Ia menyampaikan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu program yang terus dipacu pemerintah. Berbagai fasilitas pembelajaran juga terus dikembangkan agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di negara maju.
    “Program ini saya melihat sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Kita tidak puas, kita jangan cepat puas,” tegas Presiden Prabowo.
    Sebagai informasi, peluncuran program
    Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
    diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi.
    Agenda ini menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia maju dan berdaya saing.
    Peluncuran program tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Prabowo luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran 2025

    Prabowo luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025 yang menandai distribusi perangkat smartboard atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

    Acara peluncuran digelar di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, sebagai wujud percepatan transformasi pendidikan nasional.

    “Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita,” ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas siswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan sistem pendidikan yang lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman.

    Program Digitalisasi Pembelajaran dirancang sebagai langkah strategis untuk menciptakan layanan belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.

    Presiden menekankan bahwa transformasi pendidikan bukan semata tentang penyediaan perangkat, tetapi membangun ekosistem belajar baru yang kreatif, inklusif, serta berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

    Melalui integrasi perangkat digital, konten pembelajaran berkualitas, serta pelatihan guru yang masif, program ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.

    Program ini mencakup penyediaan perangkat utama seperti Papan Interaktif Digital (IFP), laptop, media penyimpanan konten, serta akses internet satelit dan panel surya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki jaringan internet maupun akses listrik yang memadai.

    Hingga saat ini, proses pengiriman perangkat telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tiba di sekolah penerima paling lambat Desember 2025.

    Pemerintah juga menyiapkan konten pembelajaran berkualitas melalui platform Rumah Pendidikan, lengkap dengan bimbingan teknis untuk optimalisasi penggunaan IFP di ruang kelas.

    Agenda peluncuran program tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menko PMK Pratikno, serta perwakilan siswa.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin 17 November tahun 2025. Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan pembelajaran digitalisasi untuk Indonesia cerdas,” katanya.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di antaranya Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ke SMPN 4 Bekasi, luncurkan smartboard untuk sekolah

    Prabowo ke SMPN 4 Bekasi, luncurkan smartboard untuk sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin.

    Presiden tiba pukul 10.45 WIB di Perumnas 1, Bekasi Barat, Kota Bekasi, dengan menumpangi kendaraan dinas Maung MV Kepresidenan serta sejumlah mobil dinas pejabat terkait.

    Setibanya di lokasi acara, Presiden disambut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari, dan Menkomdigi Meutya Hafid.

    Dalam kegiatan bertajuk “Peluncuran Digitalisasi Untuk Indonesia Cerdas”, Presiden meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard yang dilakukan oleh guru dan siswa, tepat di sebelah tenda utama acara.

    Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh, dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar.

    Teknologi interaktif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif dan menarik, berbeda dari televisi pintar yang hanya menyajikan materi satu arah.

    Peluncuran interactive flat panel (IFP) atau smartboard di sekolah-sekolah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran.

    Sebelumnya, Pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit IFP dijadwalkan dikirimkan ke 330 ribu sekolah di seluruh daerah di Indonesia.

    Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 di antaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.