Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Buka Pos Pengaduan di Gedung Sate Mulai Besok, Catat Jadwal dan Masalah yang Bisa Diadukan – Page 3

    Dedi Mulyadi Buka Pos Pengaduan di Gedung Sate Mulai Besok, Catat Jadwal dan Masalah yang Bisa Diadukan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan pos layanan pengaduan di Gedung Sate resmi dibuka untuk umum dengan fokus pada persoalan kesehatan, pendidikan dan hukum pada mulai Senin (6/10). Posko pelayanan ini, disebutkannya akan dibuka setiap hari kerja, sejak pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.

    “Besok mulai buka. Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. Fokusnya hanya tiga masalah itu saja,” kata Dedi usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III/Siliwangi, Bandung dilansir Antara, Minggu (5/20/2025).

    Ia menegaskan bahwa layanan pengaduan hanya akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan hukum. Sementara pengaduan terkait urusan pribadi seperti utang piutang, tidak akan dilayani.

    “Satu, orang sakit yang butuh bantuan biaya, termasuk biaya BPJS, ongkos berobat, atau obat yang tidak ditanggung. Kedua, soal anak sekolah, jangan sampai tidak sekolah hanya karena seragam. Ketiga, layanan hukum. Untuk yang ini pengacara sudah stand by. Kalau soal lain, utang bank emok misalnya, itu tidak masuk layanan,” ujarnya.

  • Siap-siap! Sanksi buat Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

    Siap-siap! Sanksi buat Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

    Jakarta –

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tidak akan memperpanjang periode pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berakhir pada 30 September 2025. Pihaknya sedang merumuskan sanksi bagi yang belum membayar pajak.

    “Terhitung 1 Oktober 2025 pemutihan pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi Jawa Barat sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya pajak kendaraan bermotor dibayar secara normal,” kata Dedi.

    Artinya mulai 1 Oktober 2025, pembayaran pajak kendaraan kembali berlaku normal sesuai ketentuan. Dia menekankan Pemprov Jabar tidak akan mengeluarkan kebijakan pemutihan pada masa mendatang.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengeluarkan kebijakan lagi pemutihan kendaraan bermotor,” ucap Dedi.

    “Bagi warga yang tidak memanfaatkan waktu pemutihan kendaraan bermotor, maka Anda harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah dia.

    Dedi juga menegaskan pihaknya sedang merumuskan kebijakan baru berupa sanksi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Aturan tersebut akan segera diumumkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    “Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan terhadap mereka yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, dalam bentuk sanksi yang akan kami rumuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata dia.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat resmi berakhir pada 30 September 2025. Program ini sejatinya sudah mengalami perpanjangan satu kali melihat tingginya antusias masyarakat membayar pajak.

    Semula, pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat tanpa dikenai denda dan tunggakan itu berakhir pada 30 Juni 2025. Lalu, program itu diputuskan untuk berlanjut hingga 30 September 2025.
    Lewat program pemutihan, para penunggak sebenarnya diuntungkan. Sebab, denda dan tunggakannya dihapus sehingga hanya perlu membayar pajak berjalan.

    (riar/lua)

  • Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Jakarta –

    Wacana pembangunan LRT Bandung Raya kembali muncul. Rencana pembangunan transportasi umum baru ini muncul lagi dalam diskusi antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Dalam catatan detikcom dirangkum Minggu (5/10/2025), proyek LRT Bandung Raya sejatinya sudah mulai diperbincangkan sejak 2016 atau hampir satu dekade lalu. Tepatnya, saat sosok Ridwan Kamil masih menjadi Wali Kota Bandung.

    LRT Bandung Raya dirancang untuk bisa melewati wilayah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Sumedang. Bahkan, sempat ditargetkan tahun 2018 LRT Bandung Raya sudah bisa dipakai masyarakat.

    Kala itu sudah ada persiapan rencana pembangunan LRT koridor 1 dari Babakan Siliwangi-Leuwipanjang sepanjang sekitar 11 kilometer. Namun, rencana pembangunan itu tak kunjung terlaksana karena urusan anggaran. Mulanya, LRT Bandung Raya mau dibantu APBN, namun sempat dibatalkan membuat proyek tersebut mandek pembangunannya.

    Berdasarkan studi World Bank, pembangunan LRT Bandung koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp 10 triliun.

    Setelah bertahun-tahun mandek pembangunannya dan hanya berkutat pada rencana dan mencari pendanaan, di tahun 2024, Pemprov Jawa Barat mengatakan proyek ini akan dijalankan kembali dengan menggandeng investor.

    Kala itu, Pemprov Jabar yang dipimpin Bey Machmudin selaku Penjabat Gubernur, mengumumkan secara prinsip Kementerian Keuangan telah menyetujui proyek LRT Bandung Raya dijalankan. Pendanaan proyek LRT akan dilakukan lewat kucuran APBN juga berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Menurutnya, Kemenkeu akan menawarkan proyek LRT Bandung Raya kepada investor melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mencari pendanaan.

    Dua koridor yang akan jadi fokus pembangunan yakni Utara Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang dan Barat Timur dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar.

    Kala itu, Pemprov Jawa Barat menginginkan proses groundbreaking LRT Bandung Raya sudah bisa dilalukan pada tahun 2024. Namun sampai sekarang pembangunan tak kunjung dilakukan juga, apalagi kepemimpinan Jawa Barat juga baru berganti.

    Sementara itu, dalam diskusi terakhir antara Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Perhubungan menegaskan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Tak terkecuali pembangunan LRT Bandung Raya.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya.

    (acd/acd)

  • Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas Bandung 5 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas Bandung 5 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak bupati dan wali kota di seluruh wilayah Jabar membuka pos layanan pengaduan masyarakat di rumah dinas masing-masing.
    Inisiatif ini dianggap sebagai langkah nyata menghadirkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.
    “Kemudian yang berikutnya kita berharap para bupati dan wali kota melakukan hal yang sama sehingga rumah jabatan itu menjadi tempat mengadunya warga,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).
    Dedi menjelaskan bahwa ide pembukaan pos layanan pengaduan di rumah dinas berawal dari pengalaman pribadinya saat menerima keluhan masyarakat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
    “Selama ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya, di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik, itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi gubernur,” ucapnya.
    Pos layanan pengaduan ini akan menangani tiga persoalan utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum.
    Namun, Dedi menegaskan bahwa pos tersebut tidak akan melayani pengaduan terkait utang piutang.
    “Satu, masalah orang sakit harus terlayani baik ketika biaya untuk berobatnya misalnya BPJS-nya belum terbayar. Atau butuh biaya selama di rumah sakit, butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak tercover BPJS. Itu yang pertama,” ungkap Dedi.
    “Kedua, anak sekolah. Jangan sampai ada kejadiannya kayak di Bogor, orang nggak bisa sekolah gara-gara baju pramuka.”
    “Itu kan hal yang mudah banget, cuma Rp 300 ribu. Ketiga, layanan hukum. Kalau layanan hukum kan memang pengacaranya sudah stand by,” tambahnya.
    Dedi juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan pihak lainnya berkontribusi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan melalui program Gerakan Rereongan Poe Ibu, yaitu gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari.
    Ia menekankan bahwa program ini bersifat sukarela, bukan pungutan wajib.
    “Pengelolaan dana bantuan sosial ini dilakukan secara internal melalui bendahara kas di setiap instansi. Dana yang terkumpul berasal dari sumbangan sukarela ASN, bukan pungutan wajib,” ujarnya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu mencontohkan praktik serupa yang diterapkan di desanya, di mana RT dan RW memiliki kas gotong royong untuk membantu warga yang kesulitan.
    “Di tempat saya, setiap malam ronda itu mungut seribu rupiah. Itu dikumpulin dan tidak menjadi problem bagi masyarakat di sana,” katanya.
    Dedi menambahkan bahwa mulai Senin (6/10/2025), pos layanan pengaduan di Gedung Sate akan resmi dibuka untuk umum.
    Layanan ini akan tersedia setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.
    “Besok itu dibukanya setiap Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai sore jam empat. Yang dilayani hanya tiga problem saja, yaitu orang sakit, anak sekolah, dan layanan hukum. Kalau urusan lain seperti utang ke bank emok, itu enggak dilayani,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!

    Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!

    Jakarta –

    Wacana proyek LRT Bandung kembali mengemuka. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas permasalahan proyek tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada sebuah pertemuan Jumat 3 Oktober 2025 kemarin.

    Rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Dudy dan Dedi. Kementerian Perhubungan, tegas Dudy, akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

    Selain LRT Bandung, keduanya juga bicara soal penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.

    Selain itu, dibahas pula beberapa masalah pada transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat. Sementara itu Husein dibuka untuk rute penerbangan tertentu.

    “Sejak Juli 2025, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller. Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan Umrah dan Angkutan Haji,” papar Dudy.

    (acd/acd)

  • Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas Bandung 5 Oktober 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan Regional 5 Oktober 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Gerakan Rereongan Poe Ibu atau gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari yang digulirkan oleh Pemprov Jabar bukan pungutan wajib, melainkan inisiatif sukarela berbasis gotong royong.
    Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.
    “Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Minggu (5/10/2025).
    Ia menegaskan, dana yang dikumpulkan tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing.
    Dedi menjelaskan bahwa prinsip rereongan (gotong royong) sudah lama diterapkan sejak ia menjadi Bupati Purwakarta, melalui program seperti Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.
    Program tersebut terbukti membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti:
    “Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” katanya.
    Dedi juga mendorong bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat meniru pendekatan ini, yakni menjadikan rumah jabatan sebagai tempat warga mengadu dan mendapatkan bantuan darurat.
    “Kami berharap rumah jabatan menjadi tempat mengadunya warga. Bisa juga galang rereongan Rp 1.000 dari para ASN di lingkungan pemda masing-masing,” tuturnya.
      
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Lucky Hakim Beri Kepastian Pembangunan di Indramayu Tetap Berjalan Regional 5 Oktober 2025

    Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Lucky Hakim Beri Kepastian Pembangunan di Indramayu Tetap Berjalan Regional 5 Oktober 2025

    Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Lucky Hakim Beri Kepastian Pembangunan di Indramayu Tetap Berjalan
    Tim Redaksi

    INDRAMAYU, KOMPAS.com –
    Bupati Indramayu, Lucky Hakim, turut bersuara terkait kebijakan pemerintah pusat soal pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
    Menurutnya, pemangkasan tersebut tentu akan mengubah banyak hal, seperti rencana pembangunan infrastruktur yang harusnya masif menjadi harus ditunda karena dipakai untuk pembiayaan yang lain.
    “Ini dirasakan oleh kabupaten yang lain juga, tidak hanya Indramayu,” kata Lucky saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (5/10/2025).
    Lucky mengatakan, beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat sudah menyatakan tidak akan melakukan pembangunan untuk ke depannya karena pemotongan tersebut.
    Bahkan, dari cerita yang didapatnya dari rekan sesama kepala daerah, kata Lucky, ada juga yang sampai defisit alias tekor anggaran hingga harus berutang.
    Lucky Hakim tidak menjelaskan secara perinci mengenai berapa jumlah dari pemangkasan tersebut yang dialami oleh Kabupaten Indramayu.
    Tapi dari hitung-hitungan yang dilakukan pihaknya, Lucky memastikan, pembangunan di Indramayu tetap akan berjalan walau harus melakukan beberapa perubahan rencana.
    Ia menegaskan, Pemkab Indramayu akan berupaya maksimal mencari skema terbaik agar pemotongan dana transfer ini jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat.
    “Indramayu sendiri masih bisa insya Allah untuk melakukan pembangunan walau ada perubahan drastis yang awalnya masif,” ucap dia.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sudah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, untuk menyamakan langkah menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang pada Selasa (30/9/2025).
    Dedi Mulyadi menyebut, Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun, sedangkan 27 kabupaten dan kota di Jabar berkurang sekitar Rp 2,7 triliun.
    “Kami mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya.
    Menurut Dedi, kondisi ini harus diantisipasi bersama agar program pembangunan tetap berjalan.
    Diketahui dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kepala daerah menyepakati langkah efisiensi anggaran.
    Anggaran pembangunan diputuskan tetap dipertahankan, sementara sejumlah pos seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga kebutuhan transportasi akan dipangkas.
    Efisiensi juga akan didorong melalui pengaturan sistem kerja pegawai, termasuk opsi bekerja dari rumah (work from home).
    Penghematan juga akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC.
    “Semuanya nanti akan diatur. Kami akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah agar lebih efisien,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PNM Raih Penghargaan Internasional Kategori Best Microfinance Sukuk 2025

    PNM Raih Penghargaan Internasional Kategori Best Microfinance Sukuk 2025

    Jakarta –

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali meraih penghargaan internasional dalam ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Penghargaan tersebut diberikan untuk PNM dengan kategori ‘Best Microfinance Sukuk’. Penghargaan ini menegaskan posisi PNM sebagai lembaga pembiayaan yang konsisten menghadirkan inovasi keuangan syariah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

    Sebelumnya, PNM juga telah memperoleh penghargaan serupa dari The Asset pada 2022 dan 2024. Penghargaan ini menjadi bukti keberlanjutan kinerja PNM dalam menghadirkan pembiayaan berbasis syariah yang relevan dan bermanfaat bagi pengusaha ultra mikro, terutama perempuan prasejahtera yang menjadi fokus utama program pemberdayaan PNM.

    Sebagai lembaga yang berkomitmen pada perluasan akses permodalan, PNM saat ini memiliki 4.656 jaringan layanan yang terdiri dari 58 cabang, 3.977 kantor unit Mekaar, serta 621 kantor unit ULaMM. Jaringan PNM tersebar di 36 provinsi, 452 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan permodalan dan pendampingan usaha.

    Hingga Agustus 2025, PNM telah melayani 22,5 juta nasabah dengan 74% portofolio pembiayaan berbasis syariah. Pencapaian ini mencerminkan kesungguhan PNM dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah sekaligus mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada The Asset atas penghargaan yang diberikan. Melalui pencapaian ini, kami berharap PNM dapat terus meningkatkan peran dalam memberdayakan perempuan prasejahtera untuk naik kelas,” ujar Arief, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Selain itu, PNM juga menjadi pelopor penerbitan orange bonds pertama di Indonesia, kedua di Asia, dan kelima di dunia. Tidak hanya itu, PNM tercatat sebagai penerbit orange sukuk pertama di Indonesia sekaligus di dunia.

    Inovasi ini memperkuat peran PNM sebagai lembaga pembiayaan yang tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga mendorong pembiayaan berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan.

    “PNM diberikan mandat untuk memberikan akses kepada masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera yang berada di bottom of the pyramid, melalui penyediaan permodalan dan pendampingan usaha. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin PNM mampu menghadirkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas,” kata Arief.

    PNM berharap penghargaan ini dapat semakin memacu semangat untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat pembiayaan syariah, serta menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, PNM optimistis dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan nomor 5, yaitu mewujudkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan prasejahtera.

    (prf/ega)

  • Menhub dan Gubernur Dedi Mulyadi perkuat transportasi di Jawa Barat

    Menhub dan Gubernur Dedi Mulyadi perkuat transportasi di Jawa Barat

    Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperkuat pengembangan transportasi di provinsi ini untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

    Menhub mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Jabar membahas pengembangan sejumlah moda transportasi, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya.

    “Hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata,” kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

    Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, Jumat (3/10), dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jamaah dari wilayah Jabar.

    Sejak Juli 2025, kata Menhub, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller.

    “Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan umrah dan angkutan haji,“ ujar Menhub.

    Dudy menyampaikan Kemenhub berkomitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat,” kata Menhub.

    “Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” kata dia pula.

    Ia berharap kolaborasi antara Kemenhub dan Pemprov Jabar dapat terus terjalin, demi terciptanya ekosistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah Jabar.

    “Semoga ke depan makin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Ini akan sangat membantu dalam mengurangi kemacetan di jalan raya,” ujar Dudy.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengapresiasi Kemenhub yang telah mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar.

    Ia berharap kerja sama ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabar.

    “Semoga orang Jabar bisa bepergian kemana pun, di jalannya sehat dan selamat,” ujarnya lagi.

    Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan sejumlah penyegelan tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Hal ini memicu gelombang PHK dan pengangguran di Kawasan tersebut.

    Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat, setidaknya sudah ada 2.300 karyawan yang terdampak akibat aksi Menteri Hanif tersebut.

    Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi geram dengan aksi Menteri Hanif yang main segel tempat wisata di Puncak. Menurut dia, segala bentuk keputusan pemerintah pusat harus melalui kajian mendalam.

    “Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian dan sewenang-wenang,” kata Mulyadi saat dihubungi, Sabtu (4/10/2025).

    Mulyadi menegaskan, Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Bogor adalah tempat Presiden Prabowo Subianto tinggal. Dia tak ingin keputusan Menteri justru mencoreng nama baik presiden di mata rakyat kecil.

    “Puncak bukan seperti Kalimantan yang banyak hasil tambang dalam perut buminya, yang dinikmati warganya sebagai mata pencaharian, warga Bogor selatan ini banyak yang menjadi pekerja sektor wisata, jadi jangan membunuh mata pencaharian mereka,” tegas Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini.