Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 10 Dedi Mulyadi: Perpanjangan Kontrak Sandi Damkar Depok Itu Hal Mudah Megapolitan

    10 Dedi Mulyadi: Perpanjangan Kontrak Sandi Damkar Depok Itu Hal Mudah Megapolitan

    Dedi Mulyadi: Perpanjangan Kontrak Sandi Damkar Depok Itu Hal Mudah
    Penulis
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa perpanjangan kontrak kerja
    Sandi Butar Butar
    , salah satu pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, bukanlah hal yang sulit.
    Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam sebuah kegiatan di Tapos, Depok. Video momen tersebut diunggah oleh kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, melalui akun TikTok pribadinya pada Minggu (12/1/2025).
    “Ini masalah yang mudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” ujar Dedi.
    Dedi menjelaskan bahwa kontrak Sandi, yang sebelumnya diputus oleh pemimpin lama, akan segera diperpanjang setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri.
    Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa Sandi bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan pegawai tidak tetap. Oleh karena itu, proses perpanjangan kontraknya sepenuhnya menjadi wewenang kepala daerah yang baru.
    “Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” tambahnya.
    Sandi sendiri telah bekerja di Damkar Depok selama lebih dari sembilan tahun, sejak 2015. Namun, kontraknya tidak diperpanjang oleh kepemimpinan sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kerja tertanggal Kamis (2/1/2025).
    Sementara itu, Kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, mengatakan, janji Dedi Mulyadi soal perpanjangan kontrak ini akan direalisasikan setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih.
    “Iya, betul (akan diperpanjang). Mengenai waktunya, sesuai pembicaraan, setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri,” ungkap Deolipa.
    Untuk diketahui, Dinas Damkar Depok menyatakan dalam Surat Keterangan Kerja nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024 bahwa kontrak kerja Sandi tidak diperpanjang setelah lebih dari sembilan tahun bekerja.
    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat tersebut, Senin.
    Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti.
    Tesy menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Sandi didasarkan pada hasil evaluasi kinerja selama satu tahun terakhir.
    “Kalau dalam setahun ternyata tidak memenuhi target atau ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ujar Tesy.
    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambahnya
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

    Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Gubernur terpilij Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan penolakannya terhadap pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya.

    Dedi lebih memilih agar anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli mobil tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

    “Jangan identikkan setiap pemimpin baru dengan pengadaan mobil dinas baru,” ujar Dedi Mulyadi usai bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (11/1) kemarin.

    BACA JUGA: Cegah Mafia Anggaran, Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi Tegas Tak Bentuk Tim Akselerasi ataupun Transisi!

    Menurut Dedi, dirinya tidak menginginkan mobil dinas baru. Bahkan, ia menilai bahwa tidak semua pemimpin baru membutuhkan mobil baru.

    Meski begitu, jika anggaran untuk pengadaan mobil dinas telah dialokasikan, ia menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah bagi masyarakat miskin, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

    “Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga sudah punya mobil yang cukup,” tambahnya.

    BACA JUGA: Pleno Penetapan Paslon Gubernur Jabar Terpilih Tuntas, Dedi-Erwan Tinggal Tunggu Pelantikan

    Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga berdiskusi dengan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengenai berbagai kegiatan dan program untuk memajukan Jawa Barat. Mereka sepakat bahwa visi mereka untuk memajukan provinsi ini memiliki kesamaan.

    Bey menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh kepemimpinan Dedi Mulyadi. “Kang Dedi memiliki dukungan besar karena dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, saya yakin Jawa Barat akan lebih maju dalam satu atau dua tahun ke depan,” ujar Bey.

  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru – Page 3

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan menggunakan mobil dinas saat memimpin Jawa Barat. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat mengikuti kegiatan tasyakuran kemenangan di wilayah Tapos, Depok, Sabtu malam (11/1/2025).

    Dedi Mulyadi mengatakan tidak akan meminta mobil dinas baru untuk mendukung aktivitasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Bahkan sejumlah wali kota dan bupati di wilayah Jawa Barat akan mengikuti langkah yang sama pada penggunaan mobil dinas saat memimpin nanti.

    “Iya, saya enggak minta dan Wali Kota Depok kayaknya juga sudah enggak akan minta,” ujar Dedi kepada Liputan6.com, Sabtu malam.

    Dedi menjelaskan, walikota dan Bupati yang memiliki kesamaan visi tidak akan menggunakan mobil dinas baru. Dedi menolak penggunaan mobil dinas baru dan anggaran pembelian mobil dinas akan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih mementingkan masyarakat.

    “Ya (menolak mobil dinas baru). Apa yang menjadi dasar? Mendasarkan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, irigasi, termasuk infrastruktur kebersihan,” jelas Dedi.

    Dedi menceritakan terdapat ibu rumah tangga yang suaminya sebagai honorer kebersihan dan mendapatkan upah yang masih minim. Apalagi, keluarga tersebut memiliki utang yang harus dicicil dan berutang dengan lainnya, karena harus menutupi utang di tengah kebutuhan hidup.

    “Itu bisa jadi kemiskinan baru kalau enggak diselesaikan,” ucap Dedi.

    Dedi telah mengumpulkan tim akselerasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya sudah terbentuk. Pada pertemuan tersebut, Dedi mengaku sudah memiliki kisi-kisi untuk digunakan pembangunan di wilayah Jawa Barat.

    “Insyaallah lah kalau barang Rp1 triliun kita sudah bisa sisihkan untuk pembangunan di Jawa Barat ya, existing ya,” terang Dedi.

    Gebrakan Presiden Prabowo di awal masa jabatannya tak berhenti di situ. Mulai pekan depan, Pejabat seperti Menteri, Wakil Menteri, hingga Eselon I tak boleh lagi menggunakan mobil dinas impor.

  • Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Adapun yang menjadi prioritas pembangunan yakni infrastruktur jalan terkoneksi dengan baik dan tidak terdapat kemacetan. Selain itu, menyelamatkan ruang hijau termasuk pengelolaan sampah karena Bekasi dan Depok bermasalah dengan sampah.

    “Penataan cekungan, cekungan itu orang sini bilangnya Setu, orang Sunda bilang Situ,” terang Dedi.

    Dedi Mulyadi mengungkapkan, Situ di wilayah Depok maupun Jawa Barat perlu dilakukan penggalian kembali. Selain itu dibuatkan ruang baru, termasuk ruang terbuka hijau untuk kenyamanan masyarakat.

    “Karena masyarakat tuh, kalau pengen tenang, nyaman, ya ruang hijau harus banyak,” ungkap Dedi.

    Tidak hanya itu, Dedi berencana ingin melakukan penataan kawasan perumahan sehingga memiliki desain dan karakter lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menjadikan sebuah kota yang memiliki karakter dan kenyamanan untuk tempat tinggal.

    “Nanti kalau ditanya di manakah kota yang paling nyaman di Indonesia, orang menjawab Kota Depok. Kenapa kota Depok paling nyaman? karena gurunya UI, ini yang akan menjadi orientasi depan sehingga perguruan tinggi akan menjadi mitra terdepan,” tegas Dedi.

    Dedi turut meminta sarjana pendamping desa merupakan sarjana itu yang diarahkan pada aspek produksi. Dedi mencontohkan, sarjana desa dapat merubah pertanian kimia menjadi pertanian organik sehingga meningkatkan pendapatan pertani.

    “Sehingga kita tidak ngabisin uang rutin untuk ngasih sarjana pendamping di desa, tapi produknya nggak ada, saya ingin ada produknya,” kata Dedi.

    Dedi menginginkan sarjana desa memberikan pendampingan pada desa dan kelurahan. Sarjana desa dapat merubah pola hidup masyarakat dari jorok sampahnya menjadi tertata, sampahnya menjadi maggot, kemudian menjadi produk produk kerajinan tangan.

    “Nah ini kan harus dibuat dan itu Tridharma perguruan tinggi harus dioptimalkan, sehingga nanti banyak mahasiswa yang jenius di kampus, menjadi tenaga pendamping desa kelurahan,” ujar Dedi.

    Dedi menambahkan, sarjana desa akan mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kedepannya dapat membiayai kuliahnya secara mandiri.

    “Orang-orang kreatif itu nanti harus bisa tumbuh di Jawa Barat,” pungkas Dedi.

  • Depresi Suami Nikah Lagi, Ibu di Lampung Bunuh Bayi lalu Coba Bunuh Diri

    Depresi Suami Nikah Lagi, Ibu di Lampung Bunuh Bayi lalu Coba Bunuh Diri

    Lampung Timur, Beritasatu.com – Seorang ibu tega membunuh bayinya yang masih berusia enam bulan di Dusun 3, Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (11/1/2025) sekitar pukul 04.00 WIB.

    Perempuan bernama Umi Dasifah (40) itu membunuh bayinya setelah mendengar kabar suaminya menikah lagi. 

    Dia juga mencoba bunuh diri, tetapi berhasil diselamatkan warga dan dibawa ke RSUD Sukadana, Lampung Timur.

    Peristiwa tragis itu mulanya diketahui NA, kakak korban yang tiba-tiba terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan sang adik dari arah bagian dapur rumahnya. 

    NA kemudian mendapati bayi inisial HS itu bersimbah darah. Ia lalu membawa korban ke rumah pamannya yang berada di sebelah rumahnya. 

    Sang paman langsung membawa korban ke bidan desa, tetapi bayi perempuan tersebut dinyatakan telah meninggal dunia.

    Saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan dua luka di bagian tubuh korban. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu golok dan satu botol racun semut.

    Polisi menduga Umi Dasifah mengalami baby blues syndrome atau gangguan psikologi setelah melahirkan dan depresi karena suami jarang pulang serta menikah lagi.

    Kepala Desa Way Areng Mulyadi mengatakan Umi Dasifah telah lama mengalami gangguan mental setelah sering ditinggal suami bekerja ke luar daerah.

    “Masalah itu ada masalah keluarga. Ibu ini (pelaku) memang depresi dan ganggu mental,” kata Mulyadi di lokasi kejadian.

    Mulyadi menuturkan, suami pelaku sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil travel yang sering ke luar daerah dan provinsi.

    “Suami sekarang lagi ke Jakarta lagi nganterin penumpang karena suaminya kan sopir travel,” ucap Mulyadi.

    Kapolsek Mataram Baru AKP Rudy Apriyanto mengatakan tersangka masih dirawat di RSUD Sukadana sehingga belum dapat dimintai keterangan.

    Sementara jenazah bayi yang dibunuh ibunya itu  telah dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) desa setempat. 

  • Dedi Mulyadi tolak pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi tolak pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Jabar

    Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru

    Purwakarta (ANTARA) – Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan meminta anggaran itu dialihkan untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

    “Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru,” kata Dedi Mulyadi usai bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu.

    Ia menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya tidak menginginkan disediakan mobil dinas baru. Karena tidak semua pemimpin baru menginginkan mobil baru.

    Namun jika pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur itu sudah dialokasikan anggarannya, Dedi menyarankan agar dialihkan ke kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

    Kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu seperti kegiatan pembangunan jalan, pembangunan rumah masyarakat miskin, dan lain-lain.

    “Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga punya mobil sudah cukup,” katanya.

    Sementara itu dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, Dedi Mulyadi membahas kegiatan dan program dalam upaya memajukan Jawa Barat.

    Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyampaikan bahwa dirinya dengan Dedi Mulyadi memiliki visi yang sama, yakni membawa Jawa Barat lebih baik.

    Ia meyakini upaya membawa Jawa Barat lebih baik bisa terlaksana saat Dedi Mulyadi memimpin.

    “Kang Dedi memiliki dukungan besar karena dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi saya yakin Jawa Barat ini dalam waktu satu atau dua tahun ke depan akan lebih maju,” kata Bey.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung

    Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung

    Foto: Tita Sopandi/Radio Elshinta

    Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 20:28 WIB

    Elshinta.com –  Jelang pelantikan, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, pindah domisili dari Purwakarta ke Bandung dengan mengurus kepindahan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara Purwakarta, Jumat (10/1).

    Dedi Mulyadi datang ke Bale Madukara bersama anak bungsunya dan dijemput oleh pejabat setempat.

    Setelah mengunjungi bagian pelayanan kependudukan untuk mengurus kepindahan yang semula berdomisili di Purwakarta mengajukan kepindahan ke Kota Bandung, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengatakan, pengajuan kepindahan alamat kependudukan tersebut merupakan persyaratan administrasi sesuai aturan, sebab Gubernur Jawa Barat yang dilantik harus ber-KTP Bandung.

    Saya ke Bale Madukara ini untuk langsung mengurus perpindahan penduduk, karena pindah domisili ini sebagai kelengkapan persyaratan pelantikan Gubernur Jawa Barat, kata Dedi Mulyadi, usai mengurus kepindahan.

    Dedi menyebutkan, meski sudah pindah di Bandung, tapi sebagai Gubernur Jawa Barat, dirinya akan tetap tinggal di lima titik dan bekerja dengan berkeliling ke berbagai daerah di Jawa Barat.

    Pasangan Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan, telah resmi ditetapkan sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih pada Pilkada 2024.

    Rencananya pasangan ini akan dilantik 7 Februari mendatang, namun kepastian pelantikanya masih menunggu perkembangan selanjutnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sinergi PNM dan Kementerian PPPA Perkuat Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

    Sinergi PNM dan Kementerian PPPA Perkuat Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Permodalan Nasional Madani (PNM) bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Saat ini, nasabah perempuan aktif PNM mencapai 15,8 juta yang terbagi dalam 898.000 kelompok. Hal ini merupakan pencapaian dalam mendukung pemberdayaan perempuan.

    Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, saat ini Kementerian PPPA sudah menetapkan 3 program prioritas, salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), di mana outputnya adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa.

    “Jadi ini adalah penguatan perempuan dalam hal ekonomi, maka kami berkolaborasi, bersinergi dengan PNM,” ujar Arifah di Menara PNM, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Arifah, sinergi ini merupakan salah satu solusi untuk memperkuat perempuan-perempuan di tingkat desa. Pertama dengan melakukan pemetaan di desa tersebut baru dilanjutkan dengan sinergi apa yang bisa dibangun bersama PNM.

    “Misalkan ada yang punya passion di kecantikan, mungkin kita latih untuk bisa membuka salon atau mungkin usaha-usaha yang lain sebagai penjahit dan sebagainya. Jadi, kita akan pemetaan dulu di sebuah desa, kemudian kemungkinan dari PNM bisa bantu di sektor tertentu,” jelas Arifah.

    Direktur Utama PT. PNM Arief Mulyadi menyambut baik kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian PPPA. Menurut Arief, dengan kerja sama dengan Kementerian PPPA, ada nilai tambah lain yang bisa diberikan kepada nasabah.

    “Jadi ada konten-konten parenting, pembinaan anak, kesadaran status sebagai istri, peningkatan confident perempuan itu kami terima dari Kementerian PPPA. Nanti tindak lanjutnya yang real kegiatan di lapangan. Kementerian PPPA juga punya rumah bersama Indonesia, mungkin kami akan isi di situ dengan kegiatan pembinaan ekonomi produktif,” ujar Arief.

    Saat ini, PNM telah memiliki 22 Kampung Madani serta 132 Ruang Pintar PNM yang selama ini dijadikan tempat belajar, terutama anak.

    “Kami akan tambahkan konten yang mirip-mirip dengan RBI. Dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PPPA, nasabahnya yakni ibu si anak juga akan bisa memanfaatkan tempat ini. Hal ini akan menambah jaminan para nasabah kami semakin percaya diri, semakin pandai dan semakin loyal kepada kami,” lanjut Arief.

    Di tahun 2025, PNM sendiri akan fokus pada peningkatan program-program pemberdayaan dan menaik kelaskan nasabah.

    “Per hari ini ada 15,8 juta nasabah, mungkin di tahun ini kami tidak akan banyak tambahan nasabah. Karena kami juga punya target untuk menaik kelaskan. Yang naik kelas itu yang nanti kami ganti dengan nasabah baru,” tutup Arief.

  • KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Terpilih Tahun 2024 di salah satu hotel di Jalan Kartini Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (9/1).

    Hadir dalam ini, Ketua KPU Kota Cirebon,  Mardeko, Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih, Effendi Edo- Siti Farida, Bawaslu, dan pimpinan DPRD.

    Ditemui usai rapat, Wali Kota Cirebon terpilih Effendi Edo mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPU Kota Cirebon yang telah menyelenggarakan Pilkada secara baik, aman, dan lancar.

    “Tahapan demi tahapan telah dilakukan oleh KPU hingga pada Rapat Pleno penetapan hari ini,” kata Edo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles.

    Edo mengatakan usai Pleno penetapan, pihaknya masih menunggu keputusan dari   pemerintah pusat. Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi pasti kapan akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2025-2029.

    Pada Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu, Pasangan Effendi Edo – Siti Farida memperoleh 77.755 suara atau 53.32 persen. Unggil dari dua pasangan calon lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Diduga Jabat 3 Periode, Kemenangan Calon Bupati Bengkulu Selatan Digugat ke MK

    Diduga Jabat 3 Periode, Kemenangan Calon Bupati Bengkulu Selatan Digugat ke MK

    Diduga Jabat 3 Periode, Kemenangan Calon Bupati Bengkulu Selatan Digugat ke MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2, Gusnan Mulyadi, diduga pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama dua periode sebelum kembali memenangkan pilkada 2024. 
    Dugaan ini menjadi pokok perkara dalam gugatan sengketa
    Pilkada Bengkulu Selatan
    di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.
    Penggugat merupakan pasangan calon (paslon) cabup-cawabup Bengkulu Selatan nomor urut 03, Rifai dan Yevri Sudianto, dengan kuasa hukumnya, Makhfud.
    Dalam dalil permohonan, Gusnan disebut pernah menjabat sebagai bupati untuk periode pertama setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Gusnan, yang saat itu menjadi wakil bupati, kemudian diangkat menjadi Plt Bupati Bengkulu Selatan.
    Ia disebut menjabat selama 2 tahun, 9 bulan, dan 7 hari sebagai Plt Bupati Bengkulu Selatan.
    Periode kedua Gusnan sebagai bupati adalah ketika ia menjadi pemenang dalam Pilkada Bengkulu Selatan 2020 dan dilantik pada Februari 2021.
    “Secara faktual, Gusnan pernah menjabat pada 17 Mei 2018–24 Februari 2021 untuk periode pertama dan 25 Februari 2021 hingga dilantiknya bupati hasil pemilihan pada 2024 sebagai periode kedua masa jabatannya,” kata Makhfud dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Panel I, Gedung MK, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Dengan fakta tersebut, Makhfud menilai keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang meloloskan Gusnan sebagai calon bupati bertentangan dengan putusan MK dan bukanlah berdasarkan pada waktu pelantikan.
    “Sehingga, Bupati Gusnan sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai calon dan pencalonannya harus dinyatakan batal demi hukum,” imbuhnya.
    Tiga putusan MK yang menjadi dalil pemohon adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023.
    Berpedoman pada ketiga putusan tersebut, pemohon berpendapat Gusnan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bupati.
    Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang secara tegas menyatakan salah satu syarat untuk dapat menjadi calon bupati adalah belum pernah menjabat sebagai bupati selama dua periode masa jabatan.
    Berdasarkan hal tersebut, pemohon dalam salah satu petitumnya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 2, Gusnan Mulyadi–Ii Sumirat.
    Alasannya, kandidat tersebut sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai salah satu paslon Pilbup Bengkulu Selatan 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.