Tag: Mulyadi

  • Narkoba Senilai Miliaran Rupiah Dimusnahkan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok

    Narkoba Senilai Miliaran Rupiah Dimusnahkan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan barang bukti sitaan kasus penyalahgunaan narkoba senilai Rp 1,8 miliar, Selasa (14/1/2025).

    Barang bukti narkoba tersebut berupa 60 kilogram ganja dan 815 gram paket sabu-sabu.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Hermindo Tobing menjelaskan, barang bukti itu merupakan hasil sitaan Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Barang bukti itu didapat dari hasil pengungkapan dua kasus sejak September 2024 hingga Januari 2025. 

    Adapun narkotika yang dimusnahkan adalah 53 paket ganja yang berisi 57,8 kilogram ditambah dengan 1,8 kilogram ganja, dan juga paket sabu seberat 815 gram.

    Keseluruhan barang bukti ini didapatkan dari tangan tiga tersangka berinisial AI (28), TH (29), serta BM (36).

    “Dengan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mampu menyelamatkan 22.192 jiwa orang dari potensi penyalahgunaan narkotika,” katanya.

    Martuasah mengatakan, pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Sandi Butar Butar eks anggota Damkar Depok curhat Kepada Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Ia Mengaku jadi Korban Bullying.

    Penggunaan mesin insinerator digunakan agar barang bukti bisa terbakar habis dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat di sekitar.

    “Dalam pemusnahan barang bukti ini kami bekerjasama dengan perwakilan BNN Kota Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Puslabfor Bareskrim Polri,” ucap Kapolres.

    Adapun sebelumnya, terhadap para tersangka polisi telah menetapkan pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

    Mereka terancam hukuman penjara lima tahun atau maksimal seumur hidup.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Awal Mula Sandi Damkar Depok Berani Kritik Atasan, Anak Sakit BPJS Tak Bisa Dipakai, Dihina ‘Bengek’

    Awal Mula Sandi Damkar Depok Berani Kritik Atasan, Anak Sakit BPJS Tak Bisa Dipakai, Dihina ‘Bengek’

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah cerita awal Sandi Butar Butar Damkar Depok berani untuk mengkritik atasan.

    Bermula dari anak sakit namun BPJS tak dapat digunakan lalu dihina.

    Sandi Butar Butar yang kontrak kerjanya sebagai anggota Damkar Depok tidak diperpanjang curhat kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

    Sandi Butar Butar ditemani pengacaranya Deolipa Yumara menemui Dedi Mulyadi di kediamannya Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat.

    Diketahui, kasus Sandi Butar Butar yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya telah mendapatkan perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sandi Butar Butar dan Deolipa Yumara diterima langsung oleh Dedi Mulyadi.

    Ia lalu curhat mengenai pekerjaannya sebagai anggota Damkar Kota Depok.

    Bahkan, Sandi mengaku sempat menjadi korban perundungan atau bullying saat awal menjadi anggota Damkar Depok.

    Sandi mengaku sempat bekerja sebagai wartawan infotainment setelah lulus kuliah jurusan advertising.

    Saat dirinya menganggur, temannya memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan sebagai anggota Damkar Depok.

    Lalu ia pun mencoba melamar sebagai anggota Damkar Depok. Sandi menuturkan dirinya memiliki kemampuan bela diri pencak silat.

    Ia pun diterima sebagai anggota Damkar Kota Depok. Pada awal bertugas, Sandi mengaku sebagai pribadi yang pendiam.

    “Saya jadi korban bully. Karena memang waktu itu kan penerimaan saya jujur semua nih. Penerimaan honorer itu kan bawaan banyak, oh anak pejabat,” kata Sandi kepada Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (14/1/2025).

    “Saya diam, saya mikir kan cuma gua bukan bawaan siapa-siapa. Ya saya ngerasain gitu bahkan ada teman juga yang udah minta maaf, celana saya didodorin, saya diam kaki saya ditendang sampai saya pernah saya apel baret saya diambil, saya disuruh push up ya saya diam gitu,” sambung Sandi.

    Selain itu, Sandi menyebutkan awalnya digaji Rp 1.125.000. Lalu gajinya dipotong Rp 400 ribu.

    “Dulu ada namanya uang risiko tinggi atau uang 65 sebesar Rp 1 juta dan itu dipotong Rp 400 ribu, ngomong buat BPJS,” katanya.

    Seingat Sandi, BPJS Kesehatan pada tahun 2015-2016 sebesar Rp 36 ribu. Pemotongan uang BPJS Kesehatan itu dipertanyakan Sandi dan rekan-rekannya. 

    “Nah jawaban mereka itu cuma seperti ini lu masih mau kerja enggak di sini,” kata Sandi.

    Dedi Mulyadi lalu bertanya sosok yang memberikan jawaban tersebut.

    Kolase foto petugas Damkar Depok Sandi Butar Butar. (Tribun Jakarta)

    Sandi mengatakan sosok tersebut yakni pejabat Damkar Depok. Permasalahan terjadi saat anak Sandi menderita penyakit asma.

    Sandi mengatakan BPJS Kesehatan miliknya tidak bisa digunakan untuk berobat karena menunggak pembayaran.

    Padahal, Sandi mengaku gajinya telah dipotong untuk BPJS Kesehatan.

    Akhirnya, Sandi pun mengadukan hal tersebut ke kantor. Namun, jawaban pihak kantor membuatnya sakit hati.

    “Katanya di pemkot saya frontal. Saya orangnya sok jagoan di situlah muncaknya saya ngelawan semua pimpinan karena mereka menghina anak saya, siapa suruh lu punya anak bengek,” katanya.

    Kemudian, kata Sandi, pejabat baru Damkar Depok memberikan uang rembesan kepadanya. Sandi mengingat ia dapat dua amplop. 

    Namun, ia menolaknya dengan alasan harga diri.

    “Saya cuma ambil uang ituan saja gitu, uang yang itu saya kagak tahu isinya berapa ya saya lemparin aja udah nah muncaknya lah pada saat tahun 2019,” ungkapanya.

    Sandi juga sempat diperiksa Polres Metro Depok terkait pengadaan unit Kajama Damkar Depok.

    Selain itu, kasus lainnya yakni anggaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk anggota Damkar Depok.

    Sandi juga sempat mencuri perhatian saat memegang poster yang berisi persoalan BPJS serta uang Covid.

    Seusai aksi tersebut, Sandi mengakui mendapatkan iming-iming namun ia tidak mau menerima karena khawatir terkena serangan netizen.

    Sandi juga buka-bukaan mengenai pengadaan alat di Damkar Kota Depok. Awalnya, Sandi mengaku berani mati meski mendapatkan ancaman.

    Namun, ia akhirnya khawatir bila jasadnya tidak ditemukan keluarga.

    Dedi lalu bertanya mengenai dampak dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran terhadap anggota Damkar Depok saat bertugas.

    Sandi menuturkan banyak menerima keluhan dan caci maki warga karena Damkar Depok telat sampai ke lokasi kebakaran.

    Kemudian, alat untuk memadamkan api juga kurang atau rusak. Ia mencontohkan soal pengadaan perahu karet.

    “Jadi sampai evakuasi mayat pun kita makai bambu,” kata Sandi.

    Sandi lalu viral saat membuat konten room tour kantor Damkar. 

    Di mana, ia mengeluhkan senso alat pemotong kayu rusak saat dibutuhkan mengatasi pohon tumbang saat musim hujan di Kota Depok.

    Dedi lalu menyampaikan bahwa telah meminta Wali Kota Depok terpilih Supian Suri untuk memperkerjakan kembali Sandi Butar Butar.

    “Nanti karakternya ubah ya jadi kalau pimpinannya sudah baik kelengkapan damkarnya sudah benar hak-hak kamu diberikan jangan banyak ngoceh keluar karena pimpinan pasti pusing itu,” kata Dedi.

    Sandi mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapat anggota Damkar sudah nyaman.

    Dedi menuturkan dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran Kota Depok.

    “Karena ke depan Depok itu kelengkapannya harus setara dengan DKI Jakarta karena itu gerbangnya Jawa Barat jangan bikin malu. Oke kamu kerja juga yang bagus nanti pasti yang kerjanya tangan bukan mulut ya,” ujar Dedi.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Mau Tahu Nama Anak Paling Populer di Indonesia ? Ini Daftarnya – Page 3

    Mau Tahu Nama Anak Paling Populer di Indonesia ? Ini Daftarnya – Page 3

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengungkapkan daftar nama paling populer di Indonesia berdasarkan data perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

    Melalui akun Instagram pribadinya, Bima Arya membagikan informasi menarik tentang nama-nama yang banyak digunakan oleh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

    Daftar Nama Perempuan Paling Populer

    Daftar Nama Perempuan Paling Populer

    Menurut data yang diungkapkan Bima Arya, nama “Nurhayati” menduduki posisi teratas sebagai nama perempuan yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan jumlah 254.922 orang.

    Berikut adalah daftar lengkapnya:

    Nurhayati (254.922)
    Sulastri (192.979)
    Sumiati (172.759)
    Sri Wahyuni (163.189)
    Sumarni (158.882)
    Sunarti (135.891)
    Siti Aminah (121.588)
    Ernawati (118.045)
    Aminah (117.490)
    Kartini (114.879)

    Daftar Nama Laki-laki Paling Populer

    Untuk nama laki-laki, “Sutrisno” berada di posisi teratas dengan 144.497 pengguna. Berikut daftar lengkap nama laki-laki paling populer di Indonesia:

    Sutrisno (144.497)
    Slamet (115.354)
    Mulyadi (111.685)
    Herman (101.990)
    Supardi (93.202)
    Ismail (89.732)
    Supriyanto (87.929)
    Wahyudi (85.502)
    Junaidi (85.375)
    Suparman (84.749)

  • Sandi Damkar Depok Bakal Kembali Bekerja Usai Dibela Dedi Mulyadi, Kuasa Hukum: Sudah Titah Gubernur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Januari 2025

    Sandi Damkar Depok Bakal Kembali Bekerja Usai Dibela Dedi Mulyadi, Kuasa Hukum: Sudah Titah Gubernur Megapolitan 14 Januari 2025

    Sandi Damkar Depok Bakal Kembali Bekerja Usai Dibela Dedi Mulyadi, Kuasa Hukum: Sudah Titah Gubernur
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Deolipa Yumara, kuasa hukum
    Sandi Butar Butar
    memastikan bahwa kliennya akan kembali dipekerjakan sebagai petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok usai pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri.
    Hal ini disampaikan Deolipa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi pada sebuah acara di Tapos, Depok, Minggu (12/1/2025).
    “Pernyataan gubernur (Dedi Mulyadi) kan tentu pernyataan lisan dianggap sebagai titah, sebagai keputusan sebenarnya,” ucap Deolipa kepada
    Kompas.com
    , Selasa (14/1/2025).
    Deolipa menyampaikan, koordinasi untuk mengangkat Sandi kembali menjadi petugas damkar Depok sudah dilakukan.
    Namun, pengangkatan Sandi masih harus menunggu seusai Supian Suri dan wakilnya, Chandra Rahmansyah dilantik sebagai pemimpin baru Kota Depok.
    “Dan sudah ada koordinasi dengan wali kota, nanti didudukan lagi dia (Sandi) sebagai pegawai,” ungkap Deolipa.
    Lebih lanjut, Deolipa menyampaikan bahwa Dedi juga meminta evaluasi mendalam terhadap Dinas Damkar yang akan menjadi catatan penting Supian Suri pada awal masa jabatannya.
    “(Kang Dedi) juga meminta kepada Supian Suri sebagai wali kota baru untuk mengevaluasi kinerja-kinerja dari Damkar, apa-apa yang kurang,” jelas Deolipa.
    “Jadi yang menghambat kinerja, nanti diubah-ubah oleh wali kota baru, begitu,” imbuhnya.
    Untuk diketahui, Dinas Damkar Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi yang tertuang dalam Surat Keterangan Kerja, Kamis (2/1/2025) dengan nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.
    Dalam surat tersebut, petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja.
    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin.
    Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.
    Tesy menerangkan, salah satu indikator atas keputusan ini dilihat dari hasil evaluasi kinerja Sandi selama setahun terakhir.
    “Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ungkap Tesy.
    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambah Tesy.
    Menanggapi hal itu, Dedi mengarahkan Supian Suri untuk mengangkat Sandi sebagai pegawai lagi.
    “Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” ucap Dedi, Minggu (12/1/2025).
    Menurutnya, hal ini mudah dilakukan, terlebih wewenang memperpanjang kontrak sepenuhnya akan berada di tangan pemimpin baru.
    “Ini masalah yang mudah , tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” terang Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto sambut baik program bansos berlanjut di 2025

    Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto sambut baik program bansos berlanjut di 2025

    Sumber foto: Mus Mulyadi/elshinta.com.

    Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto sambut baik program bansos berlanjut di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 18:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Turidi Susanto menyambut baik program bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH, bantuan pangan dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang akan berlanjut di tahun anggaran 2025 ini.

    Menurutnya program bantuan sosial ini merupakan langkah baik untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu khususnya yang ada di Kota Tangerang.

    “Program berupa bantuan sosial ini kan tidak hanya dari pemerintah pusat, bisa ada juga dari pemerintah propinsi, dan pemerintah kota untuk masyarakat kurang mampu,” ujar Turidi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mus Mulyadi, Senin (13/1). 

    Politisi Partai Gerindra ini menilai program bantuan tersebut tujuannya adalah bisa meningkatkan taraf kehidupan bagi warga kurang mampu.

    Diinformasikan pemerintah pusat masih mengalokasikan sejumlah bantuan sosial (bansos) di tahun 2025 ini. Ini menjadi tahun pertama penyaluran bansos di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Program pemberian bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan rentan terhadap risiko sosial.

    Bansos mencakup berbagai bentuk bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, kurang mampu, atau berisiko sosial tinggi. Bansos ini bertujuan untuk meringankan beban hidup dan meningkatkan akses mereka terhadap kebutuhan dasar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Intip Garasi Dedi Mulyadi yang Tidak Ingin Mobil Dinas Baru

    Intip Garasi Dedi Mulyadi yang Tidak Ingin Mobil Dinas Baru

    Jakarta

    Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi berbincang dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin. Salah satu topik pembicaraannya adalah tidak ingin mobil dinas baru.

    Pertemuan itu membahas soal Gedung Pakuan yang akan dijadikan sebagai salah satu kantor dari lima kantor yang akan digunakan Dedi selama menjabat sebagai Gubernur Jabar.

    Dia meminta kepada Bey, untuk tidak dibelikan mobil dinas baginya. Dedi sebut, anggaran mobil dinas itu akan dipindahkan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Tolong jangan belikan saya mobil baru ke Pak Pj, saya juga punya mobil sudah cukup, jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru. Jangan lah, mobil baru yang sudah dianggarkan untuk jalan rusak dan rakyat miskin di Jawa Barat, nanti kita ubah di perubahan, saya ingin ikut sederhana seperti Pak Pj,” tuturnya Dedi dikutip dari detikJabar.

    Terkait permintaan tidak dibelikan mobil dinas, Bey mengamini. “Yang penting mobil bisa jalan dan pakai AC, sehat dan tidak mogok di jalan,” pungkasnya.

    Menyoal isi garasi Dedi yang sudah cukup, berdasarkan daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan saat menjadi calon pemilihan kepala daerah jumlah hartanya mencapai Rp 12.851.243.199 (12,8 miliaran). Khusus isi garasinya punya nilai Rp 8.004.000.000 (Rp 8 miliaran).

    Dia tercatat punya tiga mobil mewah, antara lain:

    1. Lexus LX 600 tahun 2022, hasil sendiri, senilai Rp 3.900.000.000 (Rp 3,9 miliaran)
    2. Mercedes-Benz E300 Coupe tahun 2018 hasil sendiri senilai Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 miliaran)
    3. Lexus tahun 2023 hasil sendiri senilai Rp 1.950.000.000

    Selain mobil, Dedi juga memiliki dua sepeda motor yang harganya tergolong mewah. Dia memiliki motor motor matic hingga motor gede. Ini daftarnya:

    1. Triumph Scrambler 1.200 XE tahun 2019 hasil sendiri Rp 440 juta
    2. Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 hasil sendiri Rp 170 juta
    3. Sepeda motor Honda tahun 2003 (tidak disebutkan modelnya) hasil sendiri Rp 24.000.000

    Ada satu sepeda gunung alias MTB yang dimilik Dedi, yakni Polygon Collosus T8 seharga Rp 20 juta. Sepeda ini dimiliki atas hasil perolehan sendiri.

    (riar/din)

  • Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Tolak Mobil Dinas Baru

    Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Tolak Mobil Dinas Baru

    Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi ditetapkan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pada Kamis, 9 Januari 2025.

    “Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat nomor urut 4 saudara Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan perolehan suara sebanyak 14.130.192 suara atau 62,22 persen dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi Jawa Barat periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat tahun 2024,” kata Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilaksanakan pada 7 Februari 2025. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mempunyai 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

    Dari 38 provinsi itu, ada provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di Tanah Air menjadi 38.

    Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua. Belum lama ini, pemerintah juga meresmikan tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta Gubernurnya

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh) Gubernur dan Wagub Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhullah
    Sumatera Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang) Gubernur dan Wagub Hidayat Arsani-Hellyana
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura) Gubernur dan Wagub Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya) Gubernur dan Wagub Jhon Tabo-Ones Pahabol
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Top 3 News: Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Top 3 News: Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi akan merealisasikan janjinya mengentaskan kemacetan di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Itulah top 3 news hari ini.

    Adapun untuk mengurangi kemacetan, Dedi Mulyadi akan membangun flyover pada 2026 di wilayah Depok. Dia mengatakan, rencana pembangunan flyover di Kota Depok akan dilaksanakan. Sebelumnya, Wali Kota Depok terpilih sudah melakukan pengajuan untuk pembangunan flyover guna mengurangi kemacetan.

    Dedi menjelaskan, pembangunan flyover di wilayah Depok akan terlebih dahulu melakukan perencanaan. Perencanaan pembangunan flyover akan dilakukan pada tahun ini dan kemudian pada pengerjaannya dilaksanakan pada 2026.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung memastikan bakal membersihkan pungutan liar di lapangan jika sudah resmi dilantik. Hal ini merespons warga yang ingin membuat konten di kawasan Blok M, Jakarta diminta membuat izin.

    Baru baru ini viral di media sosial seseorang dihampiri saat membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan. Dalam video itu, ada seorang pria menanyakan soal izin kepada orang yang hendak membuat konten itu.

    Pramono menilai, untuk menuju kota global, salah satu yang harus diperbaiki di Jakarta adalah persoalan pungutan liar. Dia memastikan bakal menangani masalah pungli ini agar tidak terjadi lagi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta yang menemukan adanya ratusan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang disebabkan oleh virus Human Metapneumovirus (HMPV) di Jakarta sejak 2023.

    Sebanyak 79 kasus ISPA karena HMPV di Jakarta di antaranya ditemukan selama 2025. Hal itu seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati.

    Meski begitu, menurut Ani, ISPA karena HMPV telah tertangani dengan baik. Namun, Ani tetap mengimbau agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan tetap menjaga kesehatan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 12 Januari 2025:

    Cagub Jawa Barat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Dedi Mulyadi berjanji bakal meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan dengan menaikan gaji mereka menjadi minimal 4 juta Rupiah.

  • 4
                    
                        Kontrak Sandi Damkar Depok: Diputus Pemimpin Lama, Diperpanjang Wali Kota Baru
                        Megapolitan

    4 Kontrak Sandi Damkar Depok: Diputus Pemimpin Lama, Diperpanjang Wali Kota Baru Megapolitan

    Kontrak Sandi Damkar Depok: Diputus Pemimpin Lama, Diperpanjang Wali Kota Baru
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Dalam rentetan cerita yang penuh ketegangan, kontrak kerja
    Sandi Butar Butar
    , pegawai Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok, yang sempat diputus oleh kepemimpinan lama, kini menemui titik terang.
    Gubernur Jawa Barat terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , memberikan kepastian bahwa kontrak Sandi akan diperpanjang setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih,
    Supian Suri
    .
    Kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, mengonfirmasi hal tersebut pada Minggu (12/1/2025) dan menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak ini akan dilakukan sesuai dengan pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya.
    “Iya, betul (akan diperpanjang). Mengenai waktunya, sesuai pembicaraan (setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri),” ungkap Deolipa.
    Deolipa juga mengunggah video rekaman wawancara dengan Dedi Mulyadi di akun TikTok pribadinya, yang diambil dari sebuah acara di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat.
    Dalam video tersebut, Dedi menjelaskan bahwa Sandi bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan pegawai tidak tetap.
    Oleh karena itu, wewenang untuk memperpanjang kontraknya sepenuhnya berada di tangan pemimpin daerah yang baru.
    “Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” kata Dedi.
    Dedi juga menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Sandi di Dinas Damkar Depok bukanlah masalah yang rumit.
    “Ini masalah yang mudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” ujar Dedi.
    Sandi yang telah mengabdi di
    Damkar Kota Depok
    selama lebih dari sembilan tahun, sejak 2015, terkejut saat kontraknya tidak diperpanjang.
    Keputusan berakhirnya kontrak untuk provesi Sandi tertuang dalam Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan pada 2 Januari 2025.
    “Saya enggak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun lah pengabdian saya di Damkar,” kata Sandi, kecewa.
    Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti.
    Tesy menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Sandi didasarkan pada hasil evaluasi kinerja selama satu tahun terakhir.
    “Kalau dalam setahun ternyata tidak memenuhi target atau ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ujar Tesy.
    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” ucap Tesy menambahkan.
    Sejauh ini, Sandi dan Dinas Damkar Kota Depok terjadi perang dingin. Konflik ini bermula sejak 2021, soal dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok.
    Selain itu, Sandi mengungkapkan keluhannya terkait kerusakan alat pemadam kebakaran yang tak kunjung diperbaiki.
    Bahkan, Sandi dan teman-temannya terkadang menggunakan uang pribadi untuk mengganti peralatan tersebut.
    “Kadang nih, kita untuk chainsaw itu kita yang modalin karena enggak mau ribet gitu,” ungkap Sandi.
    Perselisihan semakin memuncak saat Martinnius Reja Panjaitan, seorang petugas Damkar, meninggal dunia akibat dugaan ketidaklengkapan alat pelindung diri (APD) dalam tugas.
    Sandi menantang klarifikasi pejabat Dinas Damkar yang menyatakan bahwa masker tidak wajib digunakan dalam kondisi tertentu.
    “Kalau dia bilang tidak wajib memakai masker, saya tantang dia,” tegas Sandi.
    Kini, janji dari Dedi Mulyadi untuk memperpanjang kontrak Sandi melalui Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri, memberi sedikit harapan di tengah kekalutan tersebut.
    Dengan terpilihnya pemimpin baru di Depok, kini terjalin harapan baru. Perpanjangan kontrak Sandi yang sempat diakhiri, kini mulai menemukan jalannya.
    Semoga segala ketegangan yang menyelimuti Damkar Depok bisa segera sirna dengan hadirnya langkah lebih bijak dari kepemimpinan yang baru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.