Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Bertambah 4 Orang, 32 Polisi Kena Sanksi Etik Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Bertambah 4 Orang, 32 Polisi Kena Sanksi Etik Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri menyampaikan empat anggota telah dihukum sanksi demosi empat hingga delapan tahun dalam sidang etik terkait kasus pemerasan penonton DWP 2024.

    Kabag Penum Divisi Humas Polri, Erdi Chaniago mengatakan empat pelanggar etik itu adalah Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit.

    Kemudian, Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu; Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya; dan Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga.

    Keempat anggota korps Bhayangkara itu kini telah dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    “Mutasi bersifat demosi selama 8 tahun ditempatkan diluar fungsi penegakan hukum [untuk David, Rolando dan Dimas],” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

    Berbeda dengan David, Rolando dan Dimas. Palti telah disanksi demosi empat tahun. Adapun, keempatnya terbukti melakukan perbuatan tercela saat melakukan pengamanan acara DWP tahun lalu.

    Erdi menjelaskan, keempat anggota itu Disanksi lantaran meminta imbalan uang saat melakukan pengamanan penonton DWP yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. 

    Tercatat, khusus Dimas dan Palti disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap WNI. Dimas 4 WNI dan Palti 16 WNI.

    “Namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui TAT serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya,” tambahnya.

    Adapun, atas putusan majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) itu, David, Rolando, Dimas dan Palti telah menyatakan banding.

    Nah, berikut 32 daftar anggota yang telah dilaksanakan sanksi etik :

    1. Eks Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Donald Parlaungan Simanjuntak disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    2. Eks Kepala Sub Direktorat III Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia disanksi PTDH.

    3. Eks Kepala Unit I Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful disanksi PTDH.

    4. Eks Kepala Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan disanksi demosi 8 tahun.

    5. Eks Panit I Unit II Subdit III Ditresnarkoba Iptu Syaharuddin disanksi demosi 8 tahun.

    6. Eks Bhayangkara Administrasi Penyelia Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Iptu Sehatma Manik disanksi demosi 8 tahun.

    7. Eks Kanit I Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Jemi Ardianto disanksi demosi 8 tahun.

    8. Eks Kanit II Satuan Reserse Polres Jakarta Pusat, AKP Rio Hangwidya Kartika disanksi 8 tahun.

    9. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Brigadir Hendy Kurniawan disanksi demosi 8 tahun.

    10. Eks Kanit I Binmas Polsek Kemayoran, Ipda Win Stone disanksi demosi 8 tahun.

    11. Eks Kanit Reserse Kriminal Polsek Kemayoran AKP Fauzan disanksi demosi 8 tahun.

    12. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Hadi Jhontua Simarmata disanksi demosi 8 tahun.

    13. Eks Kanit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Rio Mikael Tobing disanksi demosi 8 tahun.

    14. Eks Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto, disanksi demosi 8 tahun.

    15. Eks Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Derry Mulyadi, disanksi 8 tahun karena memeras WNA dan WNI.

    16. Eks Kanit III Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Agung Setiawan disanksi demosi 6 tahun. 

    17. Eks Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto disanksi selama 5 tahun.

    18. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom disanksi demosi 5 tahun.

    19. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Wahyu Tri Haryanto disanksi demosi 5 tahun.

    20. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Brigadir Dwi Wicaksono disanksi demosi 5 tahun.

    21. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Ready Pratama disanksi demosi 5 tahun.

    22. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Briptu Dodi mendapat disanksi demosi 5 tahun.

    23. Eks Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat, Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan disanksi demosi 5 tahun.

    24. Eks Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite disanksi 5 tahun.

    25. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Lutfi Hidayat disanksi demosi 5 tahun.

    26. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Andri Halim Nugroho disanksi demosi 5 tahun.

    27. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Satu Muhammad Padli disanksi demosi 3 tahun.

    28. Eks Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Abad Jaya Harefa, disanksi demosi 1 tahun.

    29. Eks Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit disanksi demosi 8 tahun.

    30. Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu disanksi demosi 8 tahun.

    31. Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya disanksi demosi 8 tahun.

    32. Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga disanksi demosi 4 tahu

  • Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    JABAR EKSPRES – Kucuran dana hibah ke sejumlah lembaga di Jabar nampaknya bakal seret, karena Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi bakal tidak memprioritaskan suntikan dana hibah tersebut.

    Hal itu diungkapkan Dedi selepas Rapim bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, Rabu (22/1).

    “Kami tidak memprioritaskan hibah. Kami prioritaskan apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu melanjutkan, beberapa prioritas yang ingin ditutntaskan di antaranya adalah persoalan infrastruktur jalan. Sehingga jalan jalan provinsi bisa mulus, termasuk kelengkapan jalannya.

    BACA JUGA: Mengukur Peluang Mulyadi sebagai Pendamping RK di Pilgub Jabar

    “Jalan provinsi harus tuntas, Ruang Kelas Baru harus terbangun, terutama RKB SMA,” ucapnya.

    Dedi melanjutkan, prioritas lain adalah soal puskesmas yang harus tertata, sehingga masyarakat bisa mudah dalam mengakses layanan kesehatan.

    Singgung Hibah Ugal-Ugalan

    Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyinggung terkait alokasi hibah Pemprov yang sempat ugal-ugalan.

    BACA JUGA: Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN

    “Ugal-ugalan itu kan bukan pernyataan saya aja, itu pernyataan inspektorat loh,” cetusnya.

    Dalam pertemuan antara Dedi Mulyadi dan sejumlah pejabat OPD Pemprov Jabar sebelumnya, pihaknya juga menyinggung soal kucuran hibah. Katanya, ada lembaga yang mendapat kucuran hibah di angka Rp50 miliar, termasuk total anggaran hibah yang sampai tembus di angka Rp3 triliun.

    Dalam pertemuan itu juga mencuat terkait admin yang bisa memverifikasi dan mencairkan dana hibah. Dedi mengungkapkan, kejadian itu bisa terjadi karena mis pengelolaan keuangan. Yakni ada admin yang menguasai sistem, sehingga dia bisa memasukkan anggaran bisa memproses dan bisa mencairkan.

    BACA JUGA: Sebuah ‘Cerita’ Lilin-lilin di Vihara Dharma Ramsi Menjelang Imlek

    Dedi menegaskan, hal itu akan ditertibkan. “Ke depan harus segera ditertibkan sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol,” tegasnya.(son)

  • 2 Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat Bandung

    2 Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat Bandung

    Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , menyatakan komitmen bahwa
    Pajak Kendaraan Bermotor
    (PKB) di provinsi tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
    Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pengelolaan pajak demi memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
    “Nah, yang pertama kita umumkan dulu, karena banyak para bupati yang tidak tahu dana bagi hasil kendaraan bermotornya. Hari ini harus diumumkan agar seluruh rakyat Jawa Barat tahu bahwa ada dana bagi hasil
    pajak kendaraan bermotor
    , yakni 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten,” ujar Dedi dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar di Lembur Pakuan,
    Subang
    , Jawa Barat, Selasa (21/1/2025) dan disiarkan melalui akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
    Kompas.com
    mengonfirmasi dan mendapat izin untuk mengutip pernyataan Dedi Mulyadi, melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2025).
    Dedi menegaskan bahwa 100 persen pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi harus dialokasikan untuk pembangunan jalan.
    “Orang bayar pajak kendaraan bermotor ingin mendapat layanan jalan yang baik. Jangan sampai rakyat bayar pajak setiap tahun, tetapi jalannya tetap rusak,” tegasnya.
    Ia juga meminta komitmen dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sepenuhnya untuk jalan.
    “Nanti jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa harus terkoneksi. Jika ini terlaksana, kebutuhan jalan di Jawa Barat bisa selesai dalam waktu satu tahun,” tambah Dedi.
    Untuk memastikan konsistensi, Dedi mengusulkan penerapan aturan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak.
    “Kendaraan yang tidak bayar pajak tidak boleh lewat jalan. Kita konsisten bahwa dana pajak kendaraan bermotor adalah untuk pembangunan jalan, sehingga yang menikmati fasilitas tersebut harus membayar pajak,” katanya.
    Ia juga menekankan pentingnya penggunaan nomor kendaraan sesuai domisili di Jawa Barat, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
    Dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, disebutkan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp 6,3 triliun, terdiri dari Rp 3,8 triliun pajak kendaraan bermotor tahunan dan Rp 2,4 triliun dari bea balik nama kendaraan bermotor.
    Dijekaskan juga rincian dana bagi hasil yang akan diterima kabupaten dan kota. Misalnya, Kota Bekasi menjadi penerima tertinggi dengan Rp 862 miliar, disusul Kota Bandung sebesar Rp 887 miliar, dan Kabupaten Bekasi dengan Rp 701 miliar.
    “Dana ini harus digunakan untuk memperbaiki jalan, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk memiliki jalan yang rusak,” ujar Dedi.
    Dedi berharap dengan konsistensi pengelolaan PKB, infrastruktur jalan di Jawa Barat bisa tuntas dalam waktu singkat.
    “Jika seluruh pendapatan pajak kendaraan bermotor digunakan sesuai kebutuhan, maka jalan provinsi selesai dalam setahun. Infrastruktur jalan yang baik akan mendukung perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan bermotor dan berharap mereka yang belum membayar segera melaksanakan kewajiban tersebut.
    “Pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sinergi PNM dan KemenPPPA Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    Sinergi PNM dan KemenPPPA Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam memperkuat pemberdayaan hak perempuan dan anak. Sinergi ini selaras dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti pentingnya perhatian bagi kaum ibu melalui program BUMN, seperti PNM Mekaar, yang berdampak positif pada anak-anak.

    Dalam webinar bertajuk “Ibu Mekaar Cerdas Wujudkan Generasi Emas,” PNM mengedukasi lebih dari 10 ribu nasabah tentang pentingnya asupan gizi seimbang. Hak anak atas gizi cukup menjadi kunci tumbuh kembang dan terciptanya generasi unggul.

    Ibu memiliki peran besar dalam membentuk generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, hak-hak dasar perempuan dan anak, termasuk akses makanan bergizi, menjadi perhatian pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Plt. Asisten Deputi KemenPPPA, Suhaeni, mengapresiasi peran PNM dalam mendukung visi pemerintah melalui edukasi tentang gizi sebagai fondasi generasi penerus bangsa.

    “PNM telah banyak berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Suhaeni, Selasa (21/1/2025).

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan komitmen untuk meningkatkan literasi nasabah sebagai bentuk pemberian modal intelektual.

    “Sejalan dengan program MBG, kami berikan edukasi dan tips agar ibu-ibu Mekaar dapat menyajikan makanan sehat, bergizi, dan sesuai pendapatan mereka. Ini sesuai dengan tiga modal PNM: finansial, intelektual, dan sosial,” ungkap Arief.

    Arief juga mengajak semua pihak memperkuat perlindungan hak perempuan agar mereka semakin berdaya dan berperan optimal di keluarga maupun masyarakat.

    “Kalau ibu-ibu berdaya, anak-anak berkualitas akan tercipta. Ini tugas besar kita bersama,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, PNM terus berkomitmen memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada pengusaha ultra mikro guna mendukung pencapaian SDGs pada 2030.

     

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam memperkuat pemberdayaan hak perempuan dan anak. Sinergi ini selaras dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti pentingnya perhatian bagi kaum ibu melalui program BUMN, seperti PNM Mekaar, yang berdampak positif pada anak-anak.

    Dalam webinar bertajuk “Ibu Mekaar Cerdas Wujudkan Generasi Emas,” PNM mengedukasi lebih dari 10 ribu nasabah tentang pentingnya asupan gizi seimbang. Hak anak atas gizi cukup menjadi kunci tumbuh kembang dan terciptanya generasi unggul.

    Ibu memiliki peran besar dalam membentuk generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, hak-hak dasar perempuan dan anak, termasuk akses makanan bergizi, menjadi perhatian pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Plt. Asisten Deputi KemenPPPA, Suhaeni, mengapresiasi peran PNM dalam mendukung visi pemerintah melalui edukasi tentang gizi sebagai fondasi generasi penerus bangsa.

    “PNM telah banyak berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Suhaeni, Selasa (21/1/2025).

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan komitmen untuk meningkatkan literasi nasabah sebagai bentuk pemberian modal intelektual.

    “Sejalan dengan program MBG, kami berikan edukasi dan tips agar ibu-ibu Mekaar dapat menyajikan makanan sehat, bergizi, dan sesuai pendapatan mereka. Ini sesuai dengan tiga modal PNM: finansial, intelektual, dan sosial,” ungkap Arief.

    Arief juga mengajak semua pihak memperkuat perlindungan hak perempuan agar mereka semakin berdaya dan berperan optimal di keluarga maupun masyarakat.

    “Kalau ibu-ibu berdaya, anak-anak berkualitas akan tercipta. Ini tugas besar kita bersama,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, PNM terus berkomitmen memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada pengusaha ultra mikro guna mendukung pencapaian SDGs pada 2030.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia. Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA). Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Untuk itu energi sangat vital, kita punya sumber alam yang cukup besar dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan,” ujarnya.

    Sementara itu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi secara masif adalah kunci untuk mendukung swasembada energi.

    “(Peresmian ini) dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu (proyek ketenagalistrikan) terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama,” tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penyediaan energi listrik yang sustainable akan terus digenjot, untuk itu pemerintah terus mendukung pengembangan infrastruktur listrik yang berbasis EBT.

    “Ke depan kita akan menambah 71 GW atau 71.000 MW dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kms, 48 ribu kms itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km,” imbuh Bahlil.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berkomitmen penuh untuk menyukseskan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berfokus kepada EBT.

    “PLN siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk bisa memberikan akses listrik yang merata untuk seluruh masyarakat. Terlebih dari itu, upaya ini menjadi langkah PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah melalui swasembada energi,” kata Darmawan.

    Darmawan juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin baik antara PLN dengan Pemerintah, sehingga tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini dapat diatasi dengan baik.

    “Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung upaya PLN mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat, sehingga tantangan dan hambatan proyek mampu diselesaikan secara cepat bersama,” imbuh Darmawan.

    Darmawan merinci, 89 persen pembangkit berbasis energi bersih yang diresmikan terdiri dari: PLTA dengan kapasitas total 284 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 29,98 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 41,52 MW, PLTS 50,25 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 27 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 2.380 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 60 MW.

    “Proyek strategis ketenagalistrikan ini tidak hanya akan memberikan suplai listrik yang andal untuk masyarakat, tetapi juga akan mendukung perekonomian dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru,” pungkas Darmawan.

  • Sinergi PNM dan KemenPPPA Kuatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    Sinergi PNM dan KemenPPPA Kuatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    JABAR EKSPRES – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mendapatkan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam penguatan pemberdayaan hak perempuan dan anak.

    Sinergi ini sejalan dengan misi dan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Menteri BUMN Erick Thohir juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada kaum ibu, tercermin dari program BUMN melalui PNM Mekaar yang akan berdampak baik pada anak-anak.

    Melalui webinar bertajuk “Ibu Mekaar Cerdas Wujudkan Generasi Emas” PNM mengedukasi lebih dari 10ribu nasabah tentang pentingnya asupan gizi seimbang untuk keluarga dan anak.

    Pemberian makan dengan gizi yang cukup merupakan salah satu hak anak yang dapat membantu tumbuh kembang mereka dan menghasilkan generasi unggul.

    BACA JUGA: Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN 

    Ibu berperan besar dalam membentuk generasi emas Indonesia sehingga hak-hak dasar perempuan dan anak wajib dipenuhi.

    Salah satunya perihal makanan yang juga menjadi concern pemerintah dengan memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasihan dan Lingkungan KemenPPPA, Suhaeni mengapresiasi peran PNM dalam mendukung visi besar pemerintah untuk terlibat dan berkontribusi menyukseskan MBG dengan membangun kesadaran akan gizi sebagai pondasi generasi penerus bangsa Indonesia.

    “PNM telah banyak berkontribusi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” terangnya.

    Sebagai perusahaan pembiayaan dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan literasi bagi nasabah binaannya sebagai bentuk pemberian modal intelektual.

    “Sejalan dengan program makan bergizi gratis (MBG), kami berikan edukasi dan tips yang diharapkan dapat mendukung ibu-ibu Mekaar bisa menyajikan makanan sehat, bergizi seimbang, dan sesuai dengan pendapatan mereka. Sesuai dengan pemberian tiga modal kami yaitu modal finansial, intelektual dan sosial,” ungkap Arief.

    BACA JUGA: Sukseskan Program Swasembada Pangan, Polresta Bandung Tanam Jagung 110 Hektar Serentak di Kabupaten Bandung

    Arief turut mengajak seluruh pihak melakukan penguatan perlindungan hak perempuan agar mereka mampu berdaya dan berperan lebih optimal di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar.

  • Turut Hadir Pada Peresmian PLTA Jatigede, PLN Icon Plus Terus Berkomitmen Dukung Energy Terbarukan Milik PLN

    Turut Hadir Pada Peresmian PLTA Jatigede, PLN Icon Plus Terus Berkomitmen Dukung Energy Terbarukan Milik PLN

    JABAR EKSPRES – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia.

    Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA).

    Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Baca juga : Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi, serta Direktur Jaringan dan Infrastruktur Doni Aris Setiawan.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

  • Dedi Mulyadi Ingin Perbanyak MPP di Subang, Reynaldi Siap Wujudkan

    Dedi Mulyadi Ingin Perbanyak MPP di Subang, Reynaldi Siap Wujudkan

    JABAR EKSPRES – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meresmikan layanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Subang, Selasa (21/1).

    Dalam momen tersebut, Mal Pelayanan Publik (MPP) Subang mencatatkan Rekor Muri karena dapat menerbitkan PBG dengan waktu 16 menit 33 detik.

    Melihat hal itu, Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi yang hadir pada kesempatan itu berpendapat meskipun pelayanan penerbitan PBG di Subang gratis dan menjadi yang tercepat, akan tetapi di Subang hanya ada satu MPP di area kota, sehingga masyarakat di daerah lain tetap harus mengeluarkan biaya untuk ongkos.

    Baca juga : Dedi Mulyadi Tanyakan ke ESDM Jabar dan Satpol PP Kenapa Tambang Ilegal Sulit Ditutup? Begini Jawabannya!

    Oleh sebab itu, dirinya menginginkan MPP di Subang ditambah agar masyarakat Subang mendapatkan pelayanan lebih mudah.

    “Jumlah pusat pelayanan ini harus bisa disebar, karena biaya di sini gratis tapi kalau ongkosnya terlalu jauh itu juga akan mengeluarkan biaya yang lebih,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menambahkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan lainnya, dirinya juga menginginkan beberapa layanan yang bisa diperoleh secara daring.

    “Nanti suatu saat, untuk beberapa layanan tidak mesti datang. Cukup menggunakan handphone lewat aplikasi bisa mengajukan persyaratan-persyaratan,” ucapnya.

    Berangkat dari sana, ia pun menitipkan gagasan tersebut kepada Bupati Subang Terpilih, Reynaldi Putra Andita yang juga hadir pada kesempatan tersebut.

    Baca juga : Sepakat dengan Analisis Dedi Mulyadi Soal ABPD Jabar, Legislator Sebut Banyak Program Copy Paste

    “Nanti tugas Bupati Subang terpilih, karena di wilayah utara itu kan penduduknya banyak, akses ke pusatnya jauh harus di tambah satu, di selatan satu, di agak barat satu. Jadi satu kabupaten ada empat MPP,” ucapnya.

    Bupati Subang Terpilih, Reynaldi Putra Andita pun langsung mengiyakan gagasan tersebut dihadapan Mendagri, Tito Karnavian.

    “Insya Allah di tahun kedua kita, itu akan kita lakukan. Karena memang untuk di Pantura lahannya ada tinggal kita siapkan SDMnya,” ucapnya. (*)

  • 4 Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan Bandung

    4 Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan Bandung

    Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , meminta seluruh
    kepala sekolah
    mulai SD hingga SMA di Provinsi Jawa Barat tidak menahan ijazah atau surat tanda tamat belajar siswa yang telah lulus. Dia menginstruksikan sekolah segera menyerahkan ijazah tersebut.
    “Apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus, tapi ijazahnya belum diberikan, mohon segera diserahkan kepada para siswa,” jelas Dedi kepada
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Selasa (21/1/2025).
    Pernyataan Dedi juga disampaikan dalam akun TikTok miliknya, Kang Dedi Mulyadi.
    Menurut Dedi, ijazah sangat penting untuk perjalanan hidup dan karir siswa ke depan.
    Dedi kemudian menyinggung masalah tunggakan biaya pendidikan yang sering menjadi alasan tertahannya ijazah siswa. Dia meminta pihak sekolah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
    “Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu (kepala sekolah) semua mengenai kewajiban siswa tersebut,” jelasnya.
    Dedi tidak ingin masalah finansial menjadi penghalang siswa mendapatkan hak mereka berupa ijazah.
    Sebagai langkah konkret, Dedi menyampaikan, dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan kota dan kabupaten se-Jawa Barat, besok, Rabu (22/1/2025).
    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas secara mendalam permasalahan ijazah yang tertahan dan tunggakan biaya pendidikan di sejumlah sekolah.
    “Kami ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan. Ini adalah langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tambah Dedi.
    Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Jawa Barat dalam menghormati dunia pendidikan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.
    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang tertahan masa depannya karena alasan keuangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua,” katanya.
    Dedi juga meminta kepala UPTD di seluruh Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
    “Hatur nuhun atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Semangat untuk Jawa Barat, maju bersama untuk Indonesia yang istimewa!”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gandeng Kementerian KPPPA, PNM Perkuat Peran Ibu dalam Membangun Masa Depan Anak

    Gandeng Kementerian KPPPA, PNM Perkuat Peran Ibu dalam Membangun Masa Depan Anak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mendapatkan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam penguatan pemberdayaan hak perempuan dan anak. Sinergi ini sejalan dengan misi dan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Menteri BUMN Erick Thohir juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada kaum ibu, tercermin dari program BUMN melalui PNM Mekaar yang akan berdampak baik pada anak-anak.

    Melalui webinar bertajuk “Ibu Mekaar Cerdas Wujudkan Generasi Emas” PNM mengedukasi lebih dari 10ribu nasabah tentang pentingnya asupan gizi seimbang untuk keluarga dan anak. Pemberian makan dengan gizi yang cukup merupakan salah satu hak anak yang dapat membantu tumbuh kembang mereka dan menghasilkan generasi unggul.

    Ibu berperan besar dalam membentuk generasi emas Indonesia sehingga hak-hak dasar perempuan dan anak wajib dipenuhi. Salah satunya perihal makanan yang juga menjadi concern pemerintah dengan memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasihan dan Lingkungan KemenPPPA, Suhaeni mengapresiasi peran PNM dalam mendukung visi besar pemerintah untuk terlibat dan berkontribusi menyukseskan MBG dengan membangun kesadaran akan gizi sebagai pondasi generasi penerus bangsa Indonesia. “PNM telah banyak berkontribusi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” terangnya.

    Sebagai perusahaan pembiayaan dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan literasi bagi nasabah binaannya sebagai bentuk pemberian modal intelektual.