Tag: Mulyadi

  • Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Kawasan Wisata Lembang Selama Libur Panjang

    Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Kawasan Wisata Lembang Selama Libur Panjang

    JABAR EKSPRES – Sejumlah persiapan pengamanan tengah dilakukan polisi saat mendekati libur panjang Isra Mikraj dan Imlek 2025. Termasuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan kerawanan di kawasan wisata.

    Pada momen libur panjang Isra Mikraj dan Imlek 2025, kepadatan kendaraan mulai terjadi Simpang Beatrix Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Guna mengurai kepadatan tersebut, sejumlah personil kepolisian termasuk Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto turun langsung mengatur lalu lintas di sejumlah titik kepadatan di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat.

    BACA JUGA: Pemkab Bandung Siap Gandeng Perusahaan Produk PLTS Lokal untuk Wujudkan PJU Ramah Lingkungan

    “Betul kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi terutama di area objek wisata Farmhouse,” ujar Tri di Lembang, Minggu, 26 Januari 2025.

    Menurutnya, selain di area Farmhouse, kepadatan juga terjadi di Simpang Beatrix dari tiga arah. Arah Lembang ke Bandung, Bandung ke Lembang, maupun dari Jalan Kolonel Masturi ke Lembang.

    “Untuk mengurai kemacetan kita lalukan dengan skema lalu lintas satu arah atau One Way,” katanya.

    Tri mengungkapkan, polisi telah memprediksi adanya peningkatan arus lalu lintas di momen libur panjang Isra Mikraj dan Imlek tahun ini.

    BACA JUGA: Marak Bendera Partai di Flyover Bandung, Warga Keluhkan Estetika dan Keamanan

    Untuk itu, polisi telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas saat terjadi peningkatan volume kendaraan maupun kepadatan kendaraan.

    “Untuk skema penanggulangan kepadatan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, kita akan terapkan one way apabila terjadi penumpukan kendaraan. Sifatnya situasional melihat kondisi di lapangan,” jelasnya.

    Tri menuturkan, Polres Cimahi telah menyiapkan personel tambahan agar pengaturan lalu lintas berjalan dengan optimal.

    BACA JUGA: Masuki Long Weekend, Polresta Bandung Siap Tindak Tegas Pungli dan Premanisme di Kawasan Wisata

    “Personel kita pertebal. Untuk menjamin kelancaran lalu lintas, khususnya di lokasi lokasi wisata,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Cimahi, Mulyadi Yusup mengkonfirmasi adanya peningkatan lalu lintas di wilayah Lembang.

    “Arus lalu lintas ada peningkatan dari arah kota Bandung ke Lembang. Tadi sudah melakukan CB One Way beberapa kali, Bandung Lembang itu sudah 3 kali,” kata Yusup.

  • Fraksi- Fraksi DPRD Ikut Tindak Lanjuti Imbauan Penahanan Ijazah di Jabar

    Fraksi- Fraksi DPRD Ikut Tindak Lanjuti Imbauan Penahanan Ijazah di Jabar

    JABAR EKSPRES – Imbauan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi terkait penahanan ijazah di sambut baik oleh sejumlah Fraksi di DPRD Jabar.

    Fraksi turut membuka aduan hingga siap mendesak dengan keras pihak sekolah yang masih menahan ijazah siswa di Jabar.

    Imbauan itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun media sosialnya beberapa hari lalu. Ia tegas mengimbau agar kepala sekolah segera menyerahkan ijazah para siswanya yang telah lulus dan jangan sampai ada praktik penahanan ijazah.

    BACA JUGA: DBMPR Jabar Pastikan Tak Bangun Ulang Jembatan Sumber Cirebon

    “Kami mohon segera serahkan ijazah kepada siswa. Karena ijazah diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karir siswa,” jelasnya.

    Hal itupun langsung direspon sejumlah fraksi yang duduk di DPRD Jabar. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya, pihaknya langsung membuka nomor aduan jika ada siswa atau alumni yang mengalami kesulitan atau ijazahnya ditahan sekolah.

    “Beberapa sekolah langsung buat pengumuman jadwal pengambilan, tapi juga masih ada juga warga mengeluh kesulitan,” kata ketua Fraksi PPP Jabar Zaini Shofari, Minggu (26/1).

    BACA JUGA: Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    Zaini melanjutkan, jika mengalami penahanan itu, maka warga bisa mengadu ke nomor yang tersedia. Fraksi juga tidak akan segan menindaklanjuti. Fraksi akan menyambungkan ke pihak sekolah ataupun ke dinas terkait.

    “Kami langsung tindaklanjuti. Kami desak ke KCD atau dinas pendidikan,” sambungnya.

    Hal serupa juga dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, desakan dan koordinasi juga disampaikan ke sejumlah sekolah di dapil masing-masing wakil rakyat.

    Hal itu juga langsung direspon pihak sekolah, mereka langsung mengumumkan dengan jelas jadwal pengambilan ijazah bagi alumni.

    BACA JUGA: Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    “Sejumlah sekolah sudah buat pengumuman, pengambilan hingga 3 Februari. Kami harap sekolah lain juga melakukan, itu akan kami kawal,” terang Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono.

    Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jabar juga telah mengeluarkan sura edaran terkait ijazah itu. Yakni SE nomor 3597/PK/03.04.04/SEKRE tertanggal 23 Januari 2025.(son)

  • Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menegaskan sekolah negeri maupun swasta tingkat SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2023/2024 dan tahun sebelumnya untuk segera mengembalikan ijazah siswa nya yang ditahan.

    Hal ini berdasarkan surat edaran (SE) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 3597/PK/03.04.04/SEKRE tertanggal 23 Januari 2025.

    Ono mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan gubernur terpilih Dedi Mulyadi pada 23 Januari 2025 lalu.

    Hari itu juga, Dedi Mulyadi, kata Ono, langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

    “Kabar gembira untuk rakyat Jawa Barat yang ijazah siswa untuk putra-putrinya masih ditahan oleh pihak sekolah. Sekarang kita mempunyai kebijakan untuk sekolah SMK, SMA di Jawa barat dan swasta untuk menyerahkan ijazah kepada yang bersangkutan,” kata Ono dalam keterangannya, Minggu (26/1).

    Dia berharap, sekolah SMA, SMK maupun swasta memiliki itikad baik untuk mengembalikan ijazah yang ditahan kepada siswanya.

    Ono menyebut, melalui media sosialnya ia banyak menerima pertanyaan bagaimana cara mengambil ijazah siswa yang ditahan baik di sekolah negeri atau swasta.

    Ia pun menegaskan bahwa pengambilan ijazah yang ditahan itu tidak dipungut biaya alias gratis.

    “Beberapa sekolah negeri sudah mengumumkan pengambilan ijazah disekolah masing-masing hingga tanggal 3 Februari 2025. Sekolah swasta juga diharapkan melakukan hal serupa. Gratis ya. Bila lewat dari tanggal 3 Februari maka ijazah yang belum diberikan kepada para siswa harus diserahkan kepada KCD Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal,” tandasnya. (bbs)

  • 8
                    
                        Dedi Mulyadi Tertawa Penolak Penutupan Tambang Ilegal Ngaku Tak Makan 18 Hari padahal Baru Ditutup Seminggu
                        Bandung

    8 Dedi Mulyadi Tertawa Penolak Penutupan Tambang Ilegal Ngaku Tak Makan 18 Hari padahal Baru Ditutup Seminggu Bandung

    Dedi Mulyadi Tertawa Penolak Penutupan Tambang Ilegal Ngaku Tak Makan 18 Hari padahal Baru Ditutup Seminggu
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih
    Dedi Mulyadi
    mengaku heran dengan tingkah para demonstran yang menolak penutupan
    tambang ilegal
    di Subang, Jawa Barat.
    Salah satu yang bikin Dedi tak habis pikir adalah ada salah satu demonstran yang mengaku tidak makan selama 18 hari karena sumber pendapatannya dari tambang ilegal telah terganggu. 
    Padahal, ternyata penutupan tambang itu sendiri disebut baru dilakukan selama sepekan terakhir. 
    “Lucu, tambang ilegal baru ditutup seminggu lalu, nah ada orang yang tidak makan selama 18 hari,” kata Dedi dalam akun TikTok @Dedimulyadiofficial yang dikonfirmasi Kompas.com via sambungan telepon, seraya tertawa, Sabtu (25/1/2025).
    Dedi pun meminta, daripada para demonstran menyusahkan diri sendiri dan bertingkah aneh lebih baik mereka memperbaiki lingkungan yang rusak karena aktivitas pertambangan ilegal. 
    “Di sana ada kubangan-kubangan besar kedalaman 30 hingga 40 meter dengan luas berhektar-hektar. Itu mengancam kehidupan masa depan. Mohon diperbaiki, direklamasi,” ujar dia. 
    Politisi Partai Gerindra itu juga meminta mereka yang merusak jalan karena tambang ilegal untuk memperbaikinya.  
    “Mohon juga diperbaiki. Kasihan tuh warga. ada yang jatuh. Ada yg meninggal malah karena tertabrak truk tambang yang lolos rem. Keluarga menderita kehilangan orang-orang yang menjadi tulang punggung hidupnya,” ucap Dedi.
    Sebelumnya diberitakan,
    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi
    mendatangi dan menutup tambang ilegal di Subang karena merusak lingkungan, terutama jalan. 
    Dedi pun memberi sejumlah uang sebagai pengganti uang saku ke para sopir truk yang mengangkut tambang hasil ilegal.
    Belakangan, muncul aksi protes atas penutupan tambang ilegal itu. 
    Aksi protes salah satunya beredar di media sosial TikTok. Ada salah seorang demonstran yang berteriak bahwa ia tidak makan selama 18 hari.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Syok Tagihan Air Dinas Pendidikan Rp 400 Juta Sebulan: Kira-kira Mandi Pakai Air Apa?

    Dedi Mulyadi Syok Tagihan Air Dinas Pendidikan Rp 400 Juta Sebulan: Kira-kira Mandi Pakai Air Apa?

    TRIBUNJATIM.COM – Tagihan air Dinas Pendidikan membuat Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi kaget.

    Kang Dedi, sapaan akrabnya, sampai bertanya-tanya.

    Itu dikatakannya setelah mendengar anggaran belanja di sejumlah perangkat daerah dari Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.

    Salah satu yang disampaikan adalah belanja anggaran di Dinas Pendidikan.

    Penyampaian belanja anggaran ini disampaikan Sekda Herman di Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang ke Dedi Mulyadi via sambungan telepon, Kamis (23/1/2025).

    Ketika Herman menyampaikan tagihan air di Dinas Pendidikan, Dedi nampak agak heran. Musababnya, Herman mengatakan tagihan air Dinas Pendidikan mencapai Rp 6,7 miliar.

    Tagihan ini bukan dari sekolah-sekolah, melainkan dari kantor cabang Disdik hingga UPTD pendidikan.

    “Ini tagihan air PDAM berarti kan,” kata Dedi, melansir dari Kompas.om.

    Jika kantor cabang, unit Disdik, UPTD per tahun menghabiskan anggaran Rp 6,7 miliar, kata Dedi, berarti per bulannya rata-rata menghabiskan anggaran Rp 400 juta.

    “Kira-kira mandi make naon, biaya Rp 400 juta sebulan,” kata Dedi dengan nada heran.

    Menurut dia, itungan tersebut tidak rasional. “Kira-kira 400 juta meuli cai naon?” tanya Dedi.

    Dedi tampak heran dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut hanya untuk tagihan air per bulan.

    “Ini kan bukan belanja air untuk sekolah. Sekolah mah kan sudah menyelenggarakan sendiri, ada dari BOS,” kata Dedi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi dibuat kaget dengan sisi lain guru honorer Empan Supandi yang viral di media sosial.

    Empan Supandi kisahnya viral karena rela berjalan kaki 11 km di Sukabumi.

    Sisi lainnya tersebut sampai membuat Dedi Mulyadi merasa kaget.

    Belum lama ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengunjungi guru honorer di Sukabumi tersebut.

    Diketahui Supandi merupakan guru asal Kampung Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Ia mengajar di MTs Thoriqul Hidayah, jika ditempuh berjalan kaki jaraknya 11 km dari rumahnya.

    Meski sudah 14 tahun mengajar, hingga kini Supandi masih berstatus sebagai guru honorer.

    Selama belasan tahun itu, Supandi bahkan rela menerima gaji paling besar kurang Rp200 ribu per bulan.

    Padahal untuk mengajar murid-muridnya ia penuh perjuangan.

    Ia tak memiliki kendaraan sehingga setiap hari jalan kaki 11 km demi mengajar.

    Namun, nasibnya itu ia terima dengan ikhlas dan pengorbanan.

    Belakangan ini kisah pilu Supandi alias Pak Empan itu ternyata turut menyita perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi.

    Betapa Dedy Mulyadi kaget saat mengetahui sosok Supandi guru honorer itu hanya lulusan SMA.

    Bahkan untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya itu, Supandi hanya mengambil sekolah Paket C.

    Mengajar sebagai seorang guru, nyatanya Supandi bukanlah lulusan SMA.

    “Bapak waktu itu lulusan apa?,” tanya Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan YouTube-nya, Selasa (21/1/2025).

    “Paket C,” ujar Supandi.

    Dedy Mulyadi kaget dan heran karena menurutnya termasuk orang yang sekolah mengambil Paket C masih langka.

    Namun, berbekal jazah Paket C itulah Supandi diminta mengajar di MTs tersebut oleh pemilik yayasannya langsung.

    Kemudian Supandi menceritakan selama 14 tahun mengajar, ia berpindah-pindah memberikan mata pelajaran.

    Awalnya Supandi diminta mengajar mata pelajaran olahraga.

    Diakui Supandi, saat itu ia memberikan pengajaran secara otodidak.

    Dedy Mulyadi pun bertanya cara Supandi memberikan pelajaran olahraga itu kepada muridnya.

    “Olahraga kan bukan hanya praktek, ada teorinya. Bapak bisa teori olahraga. Cara bapak mengajar gimana? Kan Bapak enggak pernah sekolah pendidikan,” tanya Kang Dedi.

    “Ya secara mengembangkan aja. Misalnya tentang olahraga apa, saya sampaikan, saya jelaskan (dari buku),” jawab guru Supandi.

    Tak hanya olahraga, Supandi juga beralih mengaja mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan pendidikan kewarganegaraan.

    Lalu, pada tahun selanjutnya akhirnya Supandi diminta mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris.

    Sontak kisah Supandi itu kembali membuat Dedy Mulyadi kaget.

    Dedy Mulyadi kembali bertanya dari mana Supandi mendapat pelajaran Bahasa Inggris sementara ia lulusan setara SMA, Paket C.

    Lantas, Supandi menceritakan bahwa ia pernah belajar Bahasa Inggris kepada pelajar Australia saat ia bekerja di perusahaan pupuk.

    Selain belajar dari warga asing, sebelumnya Supandi gemar mendengarkan radio berbahasa Inggris.

    Ia mengaku sejak kecil mendengarkan radio berbahasa Inggris seperti BBC London hingga Rusia.

    “Dulu kan waktu kecil ada radio SW, suka ada Bahasa Inggris, BBC London, Rusia, saya suka walaupun tidak paham,” ujar Empan.

    “Bapak hanya mengandalkan pengetahuan yang didengar dari radio, kan harus ada grammar?,” tanya Dedi Mulyadi.

    Diakui Supandi saat mendapat tawaran mengajar Bahasa Inggris awalnya ia menolaknya. 

Ia merasa kemampuannya Bahasa Inggris-nya itu hanya standar.

    Namun, akhirnya ia menerima tawaran itu setelah melihat kondisi murid 3 bulan tak ada pelajaran Bahasa Inggris di sekolah tempatnya mengajar itu.

    “Saat itu awalnya ditolak (Pak Empan menolak), saya tidak S1, saya belum fasih, selama 3 bulan anak tidak belajar, saya kasihan juga,” ungkap Empan.

    “Daripada enggak ada Bahasa Inggris, Bapak ngajar Bahasa Inggris,” sambung  Dedi Mulyadi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • UMKM Dinilai Berperan Penting dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

    UMKM Dinilai Berperan Penting dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

    Medan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting dalam percepatan pemerataan ekonomi. UMKM unggulan harus dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah.

    Hal itu diungkapkan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat melakukan kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan. Helvi menegaskan pentingnya peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi nasional.

    Hal itu juga untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto yangtertuang dalam Asta Cita, untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. 

    “Di dalamnya pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Helvi.

    Dalam arahannya, Wamen Helvi juga mengajak PNM mengusulkan UMKM unggulan dari nasabahnya yang dapat dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah, mempercepat pemerataan ekonomi, serta mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

    “PNM ini memiliki potensi untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,” kata Helvi.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan terus mendukung misi pemerintah dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.

    “Kami percaya, penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan dari Kementerian BUMN,  PNM akan terus mendampingi nasabah agar naik kelas dan berkontribusi dalam program strategis pemerintah,” kata Arief.

    Selama kunjungannya, Wamen Helvi sempat meninjau beberapa produk unggulan nasabah PNM di wilayah Medan yang berpotensi bersaing di pasar nasional dan internasional.

    Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap PNM sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.

    Medan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting dalam percepatan pemerataan ekonomi. UMKM unggulan harus dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah.
     
    Hal itu diungkapkan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat melakukan kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan. Helvi menegaskan pentingnya peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi nasional.
     
    Hal itu juga untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto yangtertuang dalam Asta Cita, untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. 

    “Di dalamnya pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Helvi.
     
    Dalam arahannya, Wamen Helvi juga mengajak PNM mengusulkan UMKM unggulan dari nasabahnya yang dapat dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah, mempercepat pemerataan ekonomi, serta mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
     
    “PNM ini memiliki potensi untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,” kata Helvi.
     
    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan terus mendukung misi pemerintah dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.
     
    “Kami percaya, penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan dari Kementerian BUMN,  PNM akan terus mendampingi nasabah agar naik kelas dan berkontribusi dalam program strategis pemerintah,” kata Arief.
     
    Selama kunjungannya, Wamen Helvi sempat meninjau beberapa produk unggulan nasabah PNM di wilayah Medan yang berpotensi bersaing di pasar nasional dan internasional.
     
    Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap PNM sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Pemberdayan UMKM Dinilai Efektif Meningkatkan Perekonomian di Pelosok

    Pemberdayan UMKM Dinilai Efektif Meningkatkan Perekonomian di Pelosok

    Jakarta: Pemberdayaan perempuan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai efektif meningkatkan perekonomian masyarakat di desa dan pelosok Indonesia. Hal itu juga menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot.

    Direktur Utama BUMN PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, salah satu tujuan besar Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Dirinya meyakini, program pemberdayaan perempuan melalui UMKM dapat menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

    Perhatian PNM terhadap ibu-ibu PNM Mekaar khususnya di desa-desa dan pelosok Indonesia dioptimalkan melalui pemberdayaan. Selama tahun 2024 PNM telah memberdayakan lebih dari 21.92 juta ibu-ibu, membantu kehidupan mereka lebih sejahtera.

    Apalagi, di antara nasabah PNM Mekaar tersebut ada yang tergolong miskin ekstrem namun memiliki semangat juang usaha yang luar biasa.

    “PNM fokus memberdayakan keluarga prasejahtera, ada yang masuk kategori miskin ekstrem. Tapi sejak mereka diberdayakan melalui UMKM, pendapatan bulanan mereka bertambah di atas Rp1 juta, artinya telah keluar dari kemiskinan ekstrem. Ini bukti bahwa usaha subsisten bisa maju kalau diiringi dengan pemberian pinjaman disertai pendampingan dan pemberdayaan,” kata Arief.

    Bukan hanya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, program pembiayaan dan pemberdayaan PNM Mekaar menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot

    “PNM hanya membantu agar ibu-ibu mandiri secara ekonomi dan kehidupan keluarga lebih baik. Effort terbesar adalah kemauan dari mereka sendiri yang akhirnya meningkatkan semangat juang berusaha,” kata Arief.

    Jakarta: Pemberdayaan perempuan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai efektif meningkatkan perekonomian masyarakat di desa dan pelosok Indonesia. Hal itu juga menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot.
     
    Direktur Utama BUMN PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, salah satu tujuan besar Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Dirinya meyakini, program pemberdayaan perempuan melalui UMKM dapat menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
     
    Perhatian PNM terhadap ibu-ibu PNM Mekaar khususnya di desa-desa dan pelosok Indonesia dioptimalkan melalui pemberdayaan. Selama tahun 2024 PNM telah memberdayakan lebih dari 21.92 juta ibu-ibu, membantu kehidupan mereka lebih sejahtera.

    Apalagi, di antara nasabah PNM Mekaar tersebut ada yang tergolong miskin ekstrem namun memiliki semangat juang usaha yang luar biasa.
     
    “PNM fokus memberdayakan keluarga prasejahtera, ada yang masuk kategori miskin ekstrem. Tapi sejak mereka diberdayakan melalui UMKM, pendapatan bulanan mereka bertambah di atas Rp1 juta, artinya telah keluar dari kemiskinan ekstrem. Ini bukti bahwa usaha subsisten bisa maju kalau diiringi dengan pemberian pinjaman disertai pendampingan dan pemberdayaan,” kata Arief.
     
    Bukan hanya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, program pembiayaan dan pemberdayaan PNM Mekaar menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot
     
    “PNM hanya membantu agar ibu-ibu mandiri secara ekonomi dan kehidupan keluarga lebih baik. Effort terbesar adalah kemauan dari mereka sendiri yang akhirnya meningkatkan semangat juang berusaha,” kata Arief.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Pemkab Probolinggo uji coba pemindahan pos tiket masuk kawasan Bromo

    Pemkab Probolinggo uji coba pemindahan pos tiket masuk kawasan Bromo

    untuk memperluas jangkauan kawasan wisata Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo dan meningkatkan kenyamanan pengunjung

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melakukan uji coba pemindahan pos tiket masuk kawasan wisata Gunung Bromo dari yang sebelumnya pos tiket terletak di atas, kini dipindahkan ke bawah, tepatnya di lingkungan Pendopo Agung Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.

    “Langkah itu diambil dengan tujuan untuk memperluas jangkauan kawasan wisata Bromo yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan meningkatkan kenyamanan pengunjung,” kata Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi di Probolinggo, Jumat.

    Menurut dia, pemindahan pos tiket masuk itu merupakan bagian dari upaya strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Probolinggo karena bukan hanya untuk wisata Gunung Bromo, namun untuk menjangkau beberapa objek wisata lain yang ada di kabupaten setempat.

    “Salah satu tujuan dari pemindahan pos tiket masuk itu adalah untuk memperluas kawasan wisata Bromo yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo,” tuturnya.

    Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di antaranya Puncak Seruni Point, Terminal Jembatan Kaca, Pusung Agung serta sejumlah kafe dan tempat wisata lainnya.

    “Selain berkunjung ke lautan pasir atau Gunung Bromo yang terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), wisatawan juga bisa menikmati objek wisata lain yang tidak kalah menarik seperti Puncak Seruni Point dan Terminal Jembatan Kaca,” katanya.

    Heri menjelaskan pemindahan pos tiket masuk itu juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan asuransi jiwa bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bromo.

    “Kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang ke Probolinggo, sehingga dengan pemindahan itu, kami berharap bisa memperluas cakupan asuransi jiwa yang mencakup seluruh kawasan wisata Bromo,” ujarnya.

    Disporapar Kabupaten Probolinggo juga membuka pos cek tiket di jalan menuju Seruni Point dan langkah itu diharapkan dapat menarik retribusi dari wisatawan yang datang dari wilayah Malang atau Lumajang dan memasuki kawasan wisata di Kabupaten Probolinggo.

    “Pemasangan pos cek tiket ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata serta memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap arus wisatawan yang masuk ke kawasan Bromo,” katanya.

    Ia berharap pemindahan pos tiket itu dapat lebih meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat sektor pariwisata yang telah menjadi andalan Kabupaten Probolinggo.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diminta Dedi Mulyadi Bongkar Pagar Laut, Pemilik: Sayang, Perairan Telanjur Dikeruk
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Januari 2025

    Diminta Dedi Mulyadi Bongkar Pagar Laut, Pemilik: Sayang, Perairan Telanjur Dikeruk Megapolitan 24 Januari 2025

    Diminta Dedi Mulyadi Bongkar Pagar Laut, Pemilik: Sayang, Perairan Telanjur Dikeruk
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) menyatakan siap membongkar pagar lautnya di Kabupaten Bekasi sesuai permintaan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Akan tetapi, PT TRPN menyayangkan apabila pagar laut dibongkar karena perairan di sekitarnya sudah dikeruk hingga lima meter.
    “Kalau diminta untuk membongkar, kami laksanakan pembongkaran. Tapi sayang karena (dasar) air laut sudah didalami (dikeruk),” ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara saat mendampingi Dedi mendatangi area pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Jumat (24/1/2025).
    Menurut dia, pembongkaran bisa membuat tanah urug yang ada di area pagar laut akan kembali ke perairan. Akibatnya, perairan sekitar pagar laut akan mengalami pendangkalan.
    “Akhirnya kapal-kapal besar tidak bisa masuk lagi,” ungkapnya.
    Walupun begitu, Deolipa tetap berharap bahwa pembangunan alur pelabuhan tetap dilanjutkan.
    Hal ini sembari menunggu kliennya mendapatkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
    Sebab, apabila pembangunan tetap dilanjutkan, kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paljaya ke depan akan berubah wajah menjadi pelabuhan pelelangan ikan terbesar di Jawa Barat.
    “Karena kalau sudah ada kapal besar pasti perusahaan industri ikan di luar yang besar juga pasti dia akan investasi di sini,” tegas dia.
    Selain itu, Deolipa mengakui bahwa kliennya melanggar aturan sejak pembangunan pagar laut dilakukan.
    Menurut dia, perusahaan sebetulnya sejak awal telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP untuk membangun pagar laut.
    Akan tetapi, pengajuan izin tersebut tak memenuhi persyaratan, sehingga ditolak oleh KKP.
    Setelah penolakan ini, perusahaan tetap nekat membangun pagar laut dengan berpatokan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat.
    Pada akhirnya, perusahaan mendapat konsekuensinya setelah KKP mengambil tindakan penyegelan terhadap area pagar laut mereka pada 15 Januari 2025.
    Deolipa juga mengungkapkan, kliennya telah kembali mengajukan izin PKKPRL ke KKP tak lama setelah penyegalan dilakukan.
    “Sudah diurus PKKPRL-nya, tapi belum jadi. Karena disegel ini jadi kami harus patuh. Tapi, kemudian ada permintaan dari KKP untuk segera diurus langsung, kemarin ada perintah itu, kami segera mengurus,” ungkap Deolipa.
    Deolipa berharap KKP merespons baik atas pengajuan kembali izin PKKPRL dari kliennya.
    Mengingat, kliennya diklaim mempunyai tujuan untuk membangun pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat dengan pagar laut atau alur pelabuhan sepanjang lima kilometer.
    “Tujuan dari kerja sama ini kan mulia karena ingin membangun pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat atau pelabuhan Paljaya,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi meminta pemilik pagar laut di perairan Kampung Paljaya membongkar sendiri struktur tersebut.
    Permintaan ini disampaikan karena pemasangan pagar laut tersebut dianggap melanggar aturan yang berlaku.
    Dedi bahkan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada pemilik pagar laut.
    “Karena melanggar undang-undang, saya meminta Sekda untuk meminta kepada perusahaan bongkar karena melakukan pelanggaran,” ujar Dedi saat meninjau lokasi pagar laut, Jumat. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diminta Dedi Mulyadi Bongkar Pagar Laut, Pemilik: Sayang, Perairan Telanjur Dikeruk
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Januari 2025

    Diminta Dedi Mulyadi, PT TRPN Bakal Bongkar Sendiri Pagar Laut di Bekasi Megapolitan 24 Januari 2025

    Diminta Dedi Mulyadi, PT TRPN Bakal Bongkar Sendiri Pagar Laut di Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) akan membongkar pagar laut yang membentang di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Pembongkaran ini setelah Gubernur Jawa Barat terpilih,
    Dedi Mulyadi
    meminta PT TRPN selaku pemilik agar membongkar sendiri
    pagar laut di Bekasi
    .
    “Tidak ada persoalan (permintaan pembongkaran), karena kalau diminta untuk membongkar, kami laksanakan,” ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara saat mendampingi Dedi mendatangi area pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Jumat (24/1/2025).
    Meski siap melaksanakannya, Deolipa menyayangkan apabila pagar laut di Bekasi yang menjadi cikal bakal alur pelabuhan ini dibongkar.
    Pasalnya, kedalaman perairan sepanjang area pagar laut sudah melewati pendalaman, yang semula sekitar dua meter menjadi lima meter.
    “Sayang, karena air laut sudah didalamin dan dibongkar akhirnya balik lagi (ke awal),” kata Deolipa.
    Ia khawatir, pembongkaran justru membuat tanah urukan di area pagar laut akan kembali ke perairan. Akibatnya, perairan sekitar pagar laut akan mengalami pendangkalan.
    “Akhirnya kapal-kapal besar tidak bisa masuk lagi,” ungkap dia.
    Deolipa tetap berharap, pembangunan alur pelabuhan tetap dilanjutkan sembari menunggu mendapatkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
    Sebab, apabila pembangunan tetap dilanjutkan, Deolipa menambahkan, kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paljaya ke depan akan berubah wajah menjadi pelabuhan pelelangan ikan terbesar di Jawa Barat.
    “Karena kalau sudah ada kapal besar pasti perusahaan industri ikan di luar yang besar juga pasti dia akan investasi di sini,” pungkas dia.
    Diketahui, PT TPRN dan DKP Jawa Barat menandatangani perjanjian kerja sama terkait penataan ulang kawasan TPI Paljaya menjadi Satuan Pelayanan (Satpel) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya seluas 7,4 hektar pada Juni 2023.
    Nilai investasi yang dikucurkan oleh PT TRPN dalam proyek ini mencapai Rp 200 miliar.
    Penataan ulang tersebut diklaim sudah termasuk pembangunan alur pelabuhan sepanjang lima kilometer, dengan kedalaman 5 meter, dan lebar 70 meter. Penataan ulang kawasan TPI Paljaya ditargetkan rampung pada 2028.
    Akan tetapi, KKP baru-baru ini menyegel pagar laut atau pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN.
    Alasannya, proyek itu tidak dilengkapi dengan izin PKKPRL.
    PT TRPN menuding langkah KKP menyegel pagar laut gegabah. Sebab, proyek ini diklaim legal karena berangkat dari kerjasama dengan DKP Jawa Barat.
    Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara saat mendampingi Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mendatangi area pagar laut, Jumat (24/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.